20 March 2014

Presiden SBY Kembalikan Istilah TIONGKOK



Beritanya kecil, tapi sangat penting dan bersejarah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru saja mengeluarkan keputusan presiden nomor 12 tahun 2014. Ditandatangani tanggal 12 Maret 2014.

Kepres SBY itu sekaligus mencabut surat edaran presidium kabinet Ampera tahun 1967 mengenai penggunaan istilah TJINA (Cina) menggantikan TIONGHOA dan TIONGKOK. Istilah Tionghoa dan Tiongkok dipakai secara luas oleh pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Soekarno sejak Indonesia merdeka.

Rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, seperti tertulis di buku-buku sejarah, sengaja menggunakan istilah CINA untuk kepentingan diskriminasi etnis Tionghoa. Apalagi saat itu Orde Baru begitu membenci Republik Rakyat Tiongkok yang dianggap rajanya komunis. RRT juga dianggap seperti setan.

Bahasa dan aksara Tionghoa, bahasa nasional Mandarin alias Putonghua, serta bahasa-bahasa lokal Tionghoa pun dilarang keras selama 32 tahun. Dulu saya pernah baca, entah di mana, ada pejabat yang menyebut aksara Tionghoa alias huruf hanzhi itu sebagai bahasa setan.

Anehnya, aksara kanji Jepang dan Korea tidak dilarang. Padahal, kanjinya Korea dan Jepang ini sebetulnya mengadopsi hanzhi atau kanji Tiongkok. Rezim Orba yang didukung teknokrat-teknorat lulusan Amerika itu ironisnya gagal memahami budaya, tradisi, dan religi Tionghoa.

Dari sekadar pemaksaan istilah TJINA alias CINA, kemudian muncul gerakan menutup semua sekolah Tionghoa di Indonesia. Kelenteng-kelenteng pun mau ditutup dan dihancurkan semua. Untungnya, orang-orang Tionghoa punya jurus taichicuan yang halus tapi lihai.

Mereka membuat brand baru kelenteng dengan wihara. Kelenteng-kelenteng pun disamarkan seakan-akan jadi tempat ibadah umat Buddha yang legal di Indonesia. Strategi ini berhasil menyelamatkan banyak kelenteng di Indonesia.

Kembali ke kebijakan SBY menjelang lengser. Bagaimanapun juga kepres 12/2014 ini merupakan satu lagi langkah maju untuk menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Sebelumnya Presiden Abdurrahman Wahid lebih berani lagi dengan mencabut inpres tahun 1967 sehingga semua ekspresi budaya Tionghoa bebas dilaksanakan di Indonesia.

Tiga puluh dua tahun bukan waktu yang pendek. Penggunaan istilah CINA (tanpa H) yang terus-menerus membuat istilah yang awalnya diniatkan rezim Orba untuk menjelek-jelekkan orang Tionghoa, membuat mereka inferior, akhirnya tidak efektif. Orang Tionghoa, khususnya yang lahir di atas 1970, jadi kebal.

Anak-anak muda Tionghoa didikan Orde Baru jadi asyik-asyik aja disebut CINA atau CINO. Bahkan ada cukup banyak tokoh Tionghoa, salah satunya Jaya Suprana, menolak istilah TIonghoa atau Tiongkok. "Pakai CINA aja, kenapa harus Tionghoa," katanya dalam berbagai kesempatan.

Rupanya Jaya Suprana dan kawan-kawan lupa (atau tak mau tahu) kalau di Surabaya dan kota-kota lain masih banyak sekali tokoh atau pengusaha Tionghoa yang alergi istilah CINA. Mereka ini lulusan dan protolan-protolan sekolah Tionghoa yang ditutup Orba. Saat ini merekalah bos-bos pabrik dan perusahaan paling besar di Indonesia.

Karena itu, saya sejak lama mengikuti prinsip Dahlan Iskan dalam penggunaan istilah Tionghoa, China, Cina, Tiongkok ini. Rumusnya sangat sederhana. Tidak semua orang Tionghoa senang disebut CINA. Tapi SEMUA orang Tionghoa pasti senang dengan sebutan TIONGHOA dan TIONGKOK.

Kesimpulan: Kalau bisa menyenangkan semua orang Tionghoa, mengapa kita harus menggunakan istilah yang bikin sebagian orang sakit hati?

Akhirnya, terima kasih dan apresiasi untuk Presiden SBY! Sayang, Pak SBY tidak boleh maju lagi!

3 comments:

  1. Bung Hurek, 你很英明 (you sangat wise). " Kalau bisa menyenangkan seseorang, mengapa kita harus menggunakan istilah yang bikin dia sakit hati ".
    Namun kadang kala seseorang harus dikeplak endase, supaya orang itu mendusin, tidak bisa kita bombongi, dialem, terus2-an, semua ada batasnya, jangan sampai terjadi kemunafikan.
    Saya, pribadi, tidak pernah tersinggung disebut cina, wong pancene cino, sama seperti saudara Jaye Suprane ( saudara Phoa Kok Tjiang ).
    Waktu kuliah di Eropa, saya punya 3 orang teman pribumi yang akrab, yaitu Flores, Minang dan Jawa-yogya. Si Flores dan si Minang biasalah pakai istilah cina dan cinak, si Jawa yang halus selalu menghindari kata cina maupun tionghoa.
    Ketika zaman pemerintahan Gus Dur, si Minang yang bekerja di KBRI mendadak mengubah istilah " Cinak " menjadi " Tii oong huua ". Lidahnya mendadak jadi kaku menyebut kata Tionghoa. Saya senyum, untuk melumerkan obrolan kita yang menjadi formal. Saya bilang: Uwalah lu jangan macem2 pakai kata Tionghoa segala, kita saling mengenal sudah puluhan tahun !
    Eh, kamu tidak marah, kalau saya didepan mu, tetap pakai kata Cinak ?
    Mengapa gua harus marah ?
    Yalah, saya tetap pakai kata cinak.
    Ya, begitulah seharusnya, tetap normal dan netral.
    Engkoh-saya punya pasport Jerman, istrinya juga bule-Jerman. 25 tahun silam
    dia dan istrinya ikut kongres di Berlin, disana mereka ngobrol dengan para kollega mereka. Seorang Jerman bertanya kepada engkoh-saya : Kapan Anda akan kembali ke Heimat ( Tanah Air ) ?
    Engkoh jawab : Heimat apa, saya khan orang Jerman .
    Si Jerman : Ha,ha, ha, jika Anda orang Jerman, maka saya Kaisar dari China !
    Sejak detik itu engkoh-saya tidak mau lagi menyebut dirinya sebagai orang Jerman, dia menjadi sadar akan Kecinaannya.
    Di KBRI jika ada mahasiswa Tionghoa yang baru datang, pakai paspor RI, pakai nama ala Indonesia yang aneh ( campuran: holywood + embel2 she cina + ejaan di-Indonesia-kan ), para pegawai KBRI lalu kasak-kusuk; eh yang ini asli atau bukan ???? Padahal kepada mahasiswa yang sudah kawakan, para staff KBRI tetap menyapa dengan nama asli cina, walaupun sudah ganti nama.
    Buktikan nasionalisme kita dengan perbuatan yang baik, bukan dengan nama atau tetek bengek.

    ReplyDelete
  2. Jaya Suprana dan saya juga protolan-protolan sekolah Tionghoa, tetapi kami dilarang sekolah Tionghoa bukan oleh Orba Mbah Harto, melainkan oleh Orla-nya Bung Karno. 1957 kami Tionghoa WNI dilarang sekolah Cina, sehingga orang2 Baperki mendirikan sekolah Indonesia untuk menampung kami yang ter-katung2. Melihat kegiatan Ormas Baperki, maka kaum Kristen ikut2 mendirikan sekolah Petra. Kaum Katolik juga ikut mendirikan sekolah untuk kami. Para petinggi Agama berlomba menampung kami domba2 yang sesat. Saya dimasukkan sekolah rakyat negeri.
    Kami yang sejak lahir sudah WNI tidak canggung disebut Cina, koq mereka yang jadi WNI setelah G-30-S malah merasa terhina. Jika tidak mau disebut Cina karena dianggap kasar, maka ada istilah yang lebih halus, yaitu 海外华人,
    hai-wai-hua-ren. Silahkan pilih ! Saya pribadi tetap pilih cina.
    Para bos-bos konglomerat Surabaya harus bersyukur, telah beruntung punya presiden Mbah Harto. Sebagai pengusaha zaman Bung Karno, mana kalian bisa jadi kaya, tiap2 minggu Serikat Buruh dari berbagai golongan selalu mogok, nuntut naik gaji, minta dibelikan Drum-Band, bukannya kerja, malah baris2-an main Drum Band. Bagaimana berdagang zaman itu, lha wong inflasinya mencapai lebih dari 100% per tahun. Pantaslah para buruh mogok, setiap bulan minta kenaikan gaji. Menurut saya istilah Cungkok lebih terasa menghina, sebab diucapkan oleh Farhad Abbas yang ngakunya bergelar S3. Yang benar ejaannya
    ialah Zhong-guo. Disebut apapun sebenarnya egal, tak masalah, yang penting maksudnya jangan menghina. Di Tiongkok saya ofiziell disebut hai-wai-hua-ren,
    dipasar atau dijalanan saya dipanggil Asuk, Akung, Xian-sheng, atau lao-ban dirumah oleh babu dan jongos saya.

    ReplyDelete
  3. Terima kasih Bpk Susilo Bambang Yudhoyono

    Terima kasih Bpk Dahlan Iskan

    Terima kasih Om Lambertus Hurek

    Xie xie

    ReplyDelete