28 March 2014

Kasus Satinah dan Masalah Hukuman Mati

Foto dikutip dari kapanlagi.com

Sejak dua pekan lalu media massa memberitakan kasus Satinah di Arab Saudi. TKI ini akan dieksekusi mati (pancung) jika tidak membayar diat atau uang tebusan. Pagi tadi, koran Jawa Pos menulis Presiden SBY mengirim utusan khusus ke Arab Saudi.

Maftuh Basyuni, mantan menteri agama, diminta melobi pemerintah Saudi dan keluarga korban di sana. Pak Maftuh membawa uang Rp 15 miliar untuk bayar diat itu. Insyaallah berhasil!

Selain Satinah, masih ada 38 TKI lain di Arab Saudi yang bernasib sama. Sedang menunggu eksekusi mati. Hukuman pancung bisa dibatalkan kalau ada maaf dari keluarga korban. Plus bayar diat.

Begitulah sistem hukum di Arab Saudi yang harus dihormati siapa saja yang bekerja di sana. Sama jugalah dengan warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Kalau kena kasus pidana ya aturan hukum Indonesia akan berlaku.

Masih terkait hukuman mati ini, di luar negeri, beberapa koran di Indonesia juga protes hukuman mati untuk 500 lebih politisi Ikhwanul Muslimin di Mesir. Kok banyak banget? Di tengah tren dunia yang menentang hukuman mati, mengapa Mesir menjatuhkan vonis mati untuk lawan politik?

Dari kasus Satinah dan Mesir ini, kita bisa melihat bahwa orang Indonesia ini sejatinya tidak ingin hukuman mati. Paling tidak sebagian warga yang ramai-ramai mengumpulkan uang untuk bayar diat. Lebih baik membayar denda Rp 15 miliar atau Rp 40 miliar atau berapa saja asalkan saudari kita itu, si TKW, tidak dipancung.

Nyawa manusia sangat berharga. Hanya Tuhan yang berhak mengambilnya. Meskipun kita juga tahu bahwa TKI-TKI di luar negeri itu sudah menjalani pengadilan dan terbukti bersalah.

Namun, di pihak lain, kita di Indonesia malah tenang-tenang saja ketika membaca berita akan ada eksekusi mati terpidana di Lapas Porong, Lapas Nusakambangan, Lapas Cipinang, dan sebagainya. Hari ini misalnya ada berita bahwa kejaksaan akan segera mengeksekusi Aris dan Sugik. Keduanya terpidana mati di Lapas Porong Sidoarjo.

Tidak ada protes apa-apa meskipun kasusnya sama dengan hukuman pancung di Arab Saudi. Malah ada sejumlah orang yang gregetan karena Sugik tidak cepat-cepat dieksekusi. Vonis mati dia terima di PN Surabaya 18 tahun lalu.

"Kok gak cepet-cepet eksekusi?" Begitu komentar orang-orang di warung kopi setelah membaca berita di Jawa Pos.

Tidak ada gerakan masif untuk membebaskan terpidana dari hukuman mati di dalam negeri. Sebaliknya, kita ramai-ramai berusaha kumpul duit, protes, presiden turun tangan... tatkala ada orang Indonesia yang mau dieksekusi di negara lain.

Inilah yang sejak dulu saya kritik sebagai double standard atau politik dua muka orang Indonesia. Ketika kita dikritik karena masih menerapkan hukuman mati oleh penggiat human rights, pemerintah dan mayoritas orang Indonesia marah. Menganggap orang luar campur tangan. Menganggap hukuman mati efektif untuk efek jera.

Saya kira, pemerintah dan parlemen hasil pemilu 9 April 2014 perlu mengkaji ulang kebijakan hukuman mati di Indonesia. Ketimbang kita jadi bahan tertawaan dunia internasional dengan standar ganda kita.

No comments:

Post a Comment