20 March 2014

Gugatan Yusril harus diterima

Catatan kecil ini dibuat sebelum Mahkamah Konstitusi bikin putusan. Tapi sejak awal saya sepakat dengan Prof Yusril Ihza Mahendra bahwa ambang batas pencalonan presiden yang 25 persen itu melanggar konstitusi.

Biarkan saja partai-partai peserta pemilu mengusung calon presiden. Mereka toh tahu peluang si calon. Hanya partai bodoh yang mau mengusung calon yang bisa dipastikan kalah. Buang-buang duit. Bikin malu saja.

Karena yang ikut pemilu 9 April 2014 ada 12 partai, capres yang maju paling banyak 12 pasangan. Beberapa partai akan koalisi sehingga capresnya paling banyak 8. Makin lama partai-partai makin sadar sehingga jumlah capres tidak akan banyak meski semua partai berhak punya capres sendiri.

Terlalu banyak dan ruwet?

Tidak juga. Bandingkan dengan pemilu legislatif yang calegnya sangat banyak. Di daerah pemilihan Sidoarjo I, untuk dewan kabupaten, misalnya ada 132 atau 120an caleg. Toh pemilih tidak bingung karena sudah tahu nama-nama unggulan yang bakal dicoblos.

Kalau hanya 12 capres, mah gampang sekali. Lebih gampang lagi kalau ada calon yang sangat kuat, populer, disukai rakyat. Mau 12 atau 50 capres, insyaallah, capres macam ini akan menang satu putaran. Kalaupun harus dua putaran, tidak apa-apa juga. Bukankah kita pernah mengalaminya?

Pilpres tanpa ambang suara legislatif akan membuat partai-partai lebih dewasa. Tidak oportunistik seperti sekarang. Apalagi pilpres diadakan bersamaan dengan pileg.

Jangan salahkan PPP, PKS, PKPI, PKB, PAN, atau Nasdem yang sikapnya mengambang. Tidak tegas soal capres yang diusung. Sebab, partai-partai medioker ini masih melihat dan menunggu angin politik setelah pileg. Dan melihat capres mana yang paling besar peluang menangnya.

Keruwetan pilpres ini akan lebih mudah diselesaikan kalau jumlah partai di Indonesia, yang ikut pemilu, tidak lebih dari LIMA. Lebih bagus lagi kalau tiga. Selama partai peserta pemilu lebih dari 10, bahkan 48 seperti pemilu di awal reformasi, ya mbulet wae kayak ngene Cak!

1 comment:

  1. Ambang itu tidak perlu. Di Amerika tidak ada ambang begituan, dan capres lebih dari satu, tapi karena partai politik yang besar hanya dua, biasanya yang diliput media ya yang dari dua partai itu saja. Pernah Ross Perot yang seorang milyarder (dalam dollar lho) membiayai kampanyenya sendiri, dan berhasil mengguncangkan panggung politik, tetapi tetap tidak menang. Setuju juga bahwa jumlah partai terlalu banyak. Gerindra dan PDI itu sebenarnya sama ideologinya, hanya Ketua Gerindra itu yang egonya tinggi, duitnya banyak (dari kroni-isme, malu2in bapaknya) sehingga tidak rela hanya jadi pensiunan. PKB Islam liberal aliran Gus Dur, jadikan satu dengan PDI juga. PKS, PPP, PBB harusnya gabung saja jadi Partai Islam Sayap Kanan. PAN, Demokrat, Nasdem, dan Golkar gabung, dengan ideologi pro bisnis. Sudah, 3 partai saja. Kalau mau konsisten dengan Pancasila, Partai Islam pun seharusnya tidak ada. Partai politik kok memperjuangkan agama, Indonesia kan negara beragam. Jadi seharusnya dua saja: PDI-P (dan leburannya) yang pro-pekerja/petani/nelayan dan Demokrat (dengan leburannya) yang pro-pengusaha.

    ReplyDelete