15 March 2014

Capres Jokowi vs Kader PDIP Melempem



Joko Widodo alias Jokowi sudah resmi ditetapkan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan. Tidak kaget karena gubernur Jakarta ini paling populer. Elektabilitasnya sangat tinggi di berbagi survei.
Majunya Jokowi memberi harapan baru. Suasana politik yang beku mulai mencair. Muncul gairah baru. Harapan baru. Bahwa tanggal 20 Oktober 2014 mendatang kemungkinan kita punya presiden baru yang suka blusukan.

Saya kurang semangat kalau yang jadi presiden itu politisi-politisi lawas yang sebetulnya sudah kenyang roti kekuasaan. Dan usia mereka sudah di atas 60 kayak Wiranto atau Sutiyoso atau Aburizal Bakrie.
Tapi perjalanan menuju pilpres 9 Juli 2014 masih agak lama. Sebab hasil pemilu legislatif 9 April akan menentukan sosok capres yang akan maju. Andai saja tidak pakai syarat 20-25 persen, bisa dipastikan Jokowi mulus jalannya.

Nah, di sinilah letak persoalannya. Apakah mungkin PDI Perjuangan mampu meraih suara banyak pada pileg? Saya kok kurang yakin.

Saya lihat kualitas dan kinerja Jokowi sangat jauh, ekstrem jauh, dengan kinerja caleg-caleg PDIP di pusat maupun daerah. Mereka tidak antusias macam Jokowi. Tidak suka blusukan. Malah cenderung lupa dengan brand PDIP sebagai partai wong cilik.

Saya sudah menelusuri kantor 12 partai peserta pemilu di Jawa Timur. Hampir semuanya kosong. Sepi. Pengurusnya tidak ada. Kantor PDIP yang dapat warisan kantor dari pemerintah Orde Baru pun berantakan.

"Pengurus DPC itu ya ngantornya di dewan. Kalau ada surat untuk DPC ya saya antar langsung ke pengurus yang juga anggota dewan," kata penjaga kantor DPC PDIP di daerah.

Bapak itu tinggal bersama istrinya di kantor DPC. Acara-acara partai diadakan di hotel atau convention hall. Singkatnya, kantor-kantor partai di Indonesia, khususnya di kabupaten/kota, hanya bergairah menjelang pemilu 1999. Ketika orang masih idealis, masih mabuk reformasi, masih belum punya apa-apa.

Mobilitas vertikal yang ekstrem paling terasa di PDIP. Ibarat kere munggah bale. Dan itu membuat kader-kader banteng di daerah lupa daratan. Hasilnya PDIP kalah tahun 2004. Dan banyak sekali kader PDIP yang masuk penjara (juga anggota dewan dari partai lain) karena korupsi berjemaah.

Setelah kalah, sikap mental wong PDIP belum juga berubah. Contohnya itu tadi: kantor DPC di kabupaten/kota mangkrak, kinerja di dewan gitu-gitu aja. Bahkan ada anggota dewan yang tidak pernah bicara selama menjabat. Kita tidak tahu apa saja yang dia lakukan selama jadi wakil rakyat.

Kegairahan itu yang saya lihat sangat kurang di daerah. Saya kok tidak melihat baliho atau poster caleg-caleg PDIP di Sidoarjo. Sementara yang dari Gerindra, Hanura, Nasdem, Golkar, PKB, dan Demokrat begitu banyak. Serius enggak sih mau bertarung di pileg?

Boleh saja mereka berkilah sudah blusukan ke rumah-rumah di dapil masing-masing. Dus tidak perlu pasang atribut di jalan atau kampanye di media massa. Lha, kalau kader-kadernya melempem, apa bisa Jokowi maju capres?

Saya sih ingin Jokowi harus maju baik lewat kendaraan PDIP maupun bukan PDIP. Seandainya PDIP kalah dalam pemilu legislatif, sehingga tak bisa mengusung calon presiden, ada baiknya partai-partai yang menang mengusung wong Solo yang sangat merakyat ini dalam pilpres 9 Juli 2014. Sebab, jarang sekali ada sosok macam Jokowi muncul dalam hajatan politik sepenting pemilihan presiden.

Soal kalah dan menang, itu urusan rakyat sajalah. Vox populi vox Dei!

Saya sangat terkesan dengan Jokowi, tapi kurang terkesan caleg-caleg PDIP di daerah. Tapi, jelek-jelek begitu, PDIP sejak dulu paling gigih mempertahankan empat pilar: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Kegigihan macam ini sulit kita harapkan dari kader-kader partai semacam PKS.

"Kalau PKS menang mutlak, presidennya PKS, bisa-bisa bahasa nasional kita bukan bahasa Indonesia lagi," begitu guyonan ngawur yang pernah saya dengar di pelosok NTT.

Kok bisa?

"Sebab, nanti semua pejabat mulai yang paling rendah sampai pusat harus bisa berbahasa Arab. Anak-anak SD yang masuk SMP negeri pun harus lulus tes bahasa Arab dulu. Yang SMP ke SMA negeri, begitu juga mau masuk perguruan tinggi negeri harus bisa bahasa Arab. Hehehe," kata orang kampung yang kurang paham politik tinggi itu.

Jadi kepala desa pun harus bisa bahasa Arab?

 "Hehehe.... Kalau PKS yang berkuasa mutlak, ya, bisa saja begitu. Makanya, belajar bahasa Arab biar bisa jadi kepala desa," ujar mantan TKI di Malaysia ini dengan gaya cengengesan.  Ada-ada saja orang ini.

Rasanya belum ada partai di Indonesia yang konsisten membela empat pilar selain PDI Perjuangan. Ketika ada gerakan mengubah pasal 29 UUD 45 dan Pancasila, PDIP bersama Ibu Megawati pasang badan untuk membela sekuat tenaga.

Selamat berjuang untuk Pak Jokowi!

Siapa tahu panjenengan bisa jadi presiden untuk NKRI yang berdasar Pancasila dengan konstitusi UUD 1945, yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika.

No comments:

Post a Comment