29 March 2014

PUTUSAN MK DAN KEWAJIBAN LAPINDO

Leonard Kristianto, bos JK Records, Jakarta, bersama keluarga berwisata di kawasan lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo.

Sudah delapan tahun ini kita capek membahas lumpur di Sidoarjo. Warga sudah seperti berdamai dengan lumpur, apalagi setelah BPLS mampu mengendalikan lumpur di Porong itu.

Yang jadi masalah justru ribuan korban lumpur jilid satu dan dua. Mereka ini paling duluan terkena semburan lumpur. Ganti rugi lahannya ditanggung Lapindo Brantas. Ini diatur dalam Perpres 14/2007.

Anehnya, sampai tahun kedelapan ganti rugi mereka belum tuntas karena Lapindo punya macam-macam alasan. Padahal Lapindo ditenggat menyelesaikan pembayaran paling lama 2012.

Sementara itu, korban lumpur jilid 3 sampai 5 tidak ada masalah. Ganti rugi mereka lancar karena ditanggung APBN alias uang rakyat. Inilah yang mendorong mereka menggugat ke MK dan ternyata menang. MK
memutuskan bahwa pemerintah atau negara harus membayar ganti rugi semua korban lumpur.

Tidak boleh ada diskriminasi korban di peta terdampak dan di luar peta terdampak. Putusan ini tentu disambut gembira korban lumpur jilid 1 dan 2 (warga Perumtas Kedungbendo) karena mereka sudah terlalu lama diombang-ambingkan Lapindo. Bagi mereka, yang penting dapat uang, tak peduli dari mana asalnya.

Lantas, bagaimana kewajiban Lapindo? Ini penting karena selama ini ada berbagai pendapat dan action di lapangan.

Pak Tjuk Sukiadi dkk pernah menggugat ke MK menuntut Lapindo harus membayar semua korban tanpa kecuali. Bukan di peta terdampak thok!

Sebagai pembayar pajak, mereka tidak rela uang rakyat, APBN, dipakai untuk menebus kesalahan Lapindo. Pihak Lapindo sendiri dari dulu merasa tidak bersalah. Lapindo menganggap semburan lumpur itu bencana alam, mud volcano, bukan kesalahan pengeboran di sumur Banjarpanji.

Yah, kasus ini masih akan ramai selama korban masih menjerit dan korban baru muncul lagi. Tapi sebetulnya Lapindo juga untung karena punya tanah 600 ha lebih. Andaikan lumpur berhenti menyembur, diperkirakan 10-15 tahun lagi, Lapindo sudah menguasai aset tanah seluas satu kecamatan.

Mengunjungi Sekolah di Tambak Pucukan Sidoarjo



Dusun Pucukan, Desa Gebang, masuk wilayah Kecamatan Sidoarjo Kota. Tapi anehnya kampung tambak ini paling terisolasi di Kabupaten Sidoarjo. Akses jalan darat sulit, apalagi musim hujan.

Maka, kita hanya bisa mengandalkan perahu motor untuk menjangkau kampung tambak dengan 55 keluarga itu. Naik perahu dari Kedungpeluk, Candi, perjalanan kira-kira butuh waktu 50-70 menit. Itu pun harus tunggu air pasang.

"Kalau airnya surut, kita harus menunggu sampai tiga jam lebih. Alhamdulillah, hari ini airnya bagus," ujar Mulyono, 30, pengemudi perahu milik Pemkab Sidoarjo, kepada saya.

Jalur sungai kecil itu berkelok-kelok sehingga sang sopir sering memperlambat atau menghentikan kendaraannya. Belum lagi bila baling-baling tersangkut ranting pohon atau sampah rumah tangga. Nah, ini dia, sungai di Sidoarjo memang sudah lama tercemar rupa-rupa polutan.

Kamis 27 Maret 2013. Saya bersama dua wartawan lain, Isna dan Nugroho, diajak menengok sekolah dasar di sana. Namanya SDN Gebang 2. Kami menumpang perahu pemkab yang khusus disediakan untuk guru-guru sekolah itu. Pak Suwarno kepala sekolah ditambah tiga guru (Sumini, Ihwal Praja, Adib Astiawan).

Empat guru ini setiap hari kerja naik perahu bermesin Honda yang masih greng itu. Kalau bosan di air, sekali-sekali mereka nekat menjajal jalan darat dengan sepeda motor. Kelihatan berat sekali medannya, jauh di pelosok, tapi guru-guru itu very happy. Bu Sumini bahkan sudah tujuh tahun mengajar di SDN Gebang 2 dan tidak mau dipindah.

"Suasana kekeluargaan di Pucukan ini luar biasa hebat. Sesama guru sangat kompak. Hubungan dengan murid dan orang tua mereka pun sangat baik," kata Bu Sumini di dalam perahu. Bu guru asal Kediri ini piawai mencairkan suasana dengan humor-humornya dalam bahasa Jawa kulonan yang asyik.

Pak Ihwal, Pak Adip, dan Pak Kasek ikut membumbui sehingga perjalanan tidak terasa. Tahu-tahu sudah sampai di dermaga depan sekolah.

Anak-anak SD Pucukan, total 22 orang, menyambut para guru di dermaga. Wajah mereka riang, pakai kaos olahraga biru. Tak beda dengan siswa di kota.

"Ibu, tadi pintunya digedor-gedor dari dalam. Tapi nggak ada orangnya," ujar beberapa murid dalam bahasa Jawa.

Bu Sumini tertawa kecil. "Sing gedor iku sopo. Lawange iku paling kene angin. Ono-ono wae hehehe," ujar guru kelahiran Kediri 9 Juni 1968 ini.

"Bisa jadi benar Bu. Soalnya di sini kan ada hantu tambak," saya menukas. Bu Sumini kembali tertawa.

Empat guru ini kemudian mengajak anak-anak masuk kelas. Pelajaran plus pengarahan dimulai. Karena muridnya sedikit, sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai sekolah mandiri, sistem belajarnya pun beda dengan sekolah kota.

Kelas 6 hanya empat anak. Kelas lain pun hanya tiga, empat, bahkan dua orang. Sering terjadi ada kelas yang tidak punya murid. Ini membuat suasana belajar lebih mirip les pivat.

Kondisi gedung sekolah lumayan bagus untuk ukuran kampung tambak. Cuma plafonnya rusak. Masih menunggu perhatian Pemkab Sidoarjo via dinas pendidikan. Saat ini bahkan sudah dibuat gedung baru yang lumayan bagus. Sayang, atapnya sudah bolong terkena angin kencang di muara sungai.

"Bangunan dua kelas ini belum diserahkan tapi sudah rusak. Maklum, tidak ada orang kota yang mengawasi proyek ini. Rawan sekali kalau tiba-tiba gedungnya ambuk karena tidak kuat," kata Pak Warno, kepala sekolah.

Setelah jalan-jalan keliling kampung Pucukan bersama Mas Mulyono, asli Pucukan, yang istrinya Suhartatik membantu mengajar agama Islam, saya kembali ke sekolah. Anak-anak asyik belajar. Kelas 5 dan 6 sama-sama belajar matematika.

Pak Ihwal siang itu menjelaskan tentang sistem metrik. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Lalu dikasih 10 soal di papan tulis. Anak-anak harus mentransfer senti ke kilo, deka ke mili, dan seterusnya. Wow, anak-anak tambak ternyata sangat antusias.

Suasana belajar di kampung tambak Pucukan ini sangat hidup. Anak-anak begitu spontan bertanya, percaya diri, juga penuh perhatian pada pelajaran. Ini berbeda dengan suasana belajar di sejumlah SMA atau universitas di Surabaya yang anak-anaknya cenderung cuek.

Cuma, yang paling menarik dan bikin saya heran, anak-anak SDN Gebang 2 ini belum bisa belajar dalam bahasa Indonesia. Baik guru maupun siswa sama-sama pakai bahasa Jawa. Guru berbahasa ngoko, murid-murid dalam bahasa krama madya atau tengahan.

Saya agak heran tapi bisa memaklumi kondisi begini. Di NTT, khususnya Flores Timur, seperti yang saya alami waktu SD di Lembata, bahasa daerah hanya dipakai sebagai bahasa pengantar sampai kelas 3. Karena bahasa Indonesia memang belum dikuasai anak-anak desa.

Tapi mulai kelas 4 bapak guru atau ibu guru di pelosok Flores Timur mengajar dalam bahasa Indonesia. Itu pun tidak bisa 100 persen. Anak-anak kampung itu dipaksa berbahasa Indonesia meski jatuh bangun dan tergagap-gagap. Saya sendiri baru bisa bicara bahasa Indonesia, agak lancar, ketika bersekolah di SMP swasta Katolik berasrama di Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur.

Di kampung tambak Sidoarjo, yang PLN belum masuk, pakai genset mulai pukul 17.00 hingga 23.00 ini anak-anak SD hanya berbahasa Jawa saja."Kalau ngajar pakai bahasa Indonesia mereka kesulitan menangkap. Tapi sebenarnya mereka paham kok," kata Bu Sumini.

Bagaimana dengan ujian sekolah atau ujian nasional? Apakah petugas dinas pendidikan datang ke Pucukan?

Sistem untuk sekolah-sekolah pelosok ini beda. Murid kelas enam yang cuma EMPAT orang itu dititipkan ke salah satu SDN di kota. Tahun ini Pak Warno bekerja sama dengan SDN Lemahputro di tengah kota Sidoarjo.

"Itu terserah kepala sekolahnya. Saya titip ke Lemahputro karena kebetulan saudara saya kepala sekolah di situ. Biar lebih gampang koordinasi," kata kasek yang sudah banyak mengusahakan pakaian batik untuk guru serta berbagai keperluan sekolah itu.

Saat ujian di Sidoarjo, anak-anak ini tinggal bersama kepala sekolah atau dititipkan di rumah guru yang lain. Yah, mirip keluarga sendiri.

Melihat antusiasme anak-anak Pucukan dalam belajar, sangat berani bertanya, meski pakai bahasa Jawa, saya yakin dalam 10 tahun ke depan wajah kampung Pucukan akan berubah. Mereka bisa jadi orang-orang kreatif, pengusaha hasil laut, atau apa saja yang membuat kampung di muara sungai ini jadi kinclong.

Syaratnya, sekolah lanjutan berupa SMP dan SMA atau SMK harus lebih dekat dengan Pucukan. Saat ini anak-anak Pucukan harus naik perahu ke Kepetingan untuk sekolah di SMP Satu Atap.

Mengapa SDN Gebang 2 di Pucukan ini tidak didesain menjadi sekolah 9 tahun saja. Dus, SD dan SMP dijadikan satu sehingga tidak perlu mencari SMP ke Sidoarjo atau pantai Kepetingan.

Tentu saja, SMP khusus ini wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan belajar mengajar. Kasihan juga kalau adik-adik di kampung tambak ini ketinggalan terlalu jauh, sementara teman-temannya di kota, yang jaraknya cuma 10 kilometer setiap hari cas-cis-cus pakai bahasa Inggris + Mandarin.

Pak Bupati, Abah Saiful, dan Pak Kadis Pendidikan Pak Mustain, jangan lupakan anak-anak tambak di muara sungai kawasan Sedati, Buduran, Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Porong, hingga Jabon.

Salam dari Pucukan, kampung tambak Sidoarjo!

Sascha Stevenson yang Menabrak SARA

Sumber:  http://www.youtube.com/watch?v=9QpBXkcCxIo


Tidak ada yang menyangkal bahwa Sacha Stevenson itu jenius. Video-videonya di Youtube tentang Indonesia yang penuh parodi, sarkasme, menertawakan tingkah pola orang Indonesia sangat bagus. Luar biasa! Saya selalu terbahak-bahak setiap kali menonton video apa saja.

Tapi rupanya orang Kanada, yang sudah belasan tahun tinggal di Indonesia ini, lupa dengan SARA. Kepekaan soal SARA atau suku, agama, ras, golongan sejak dulu selalu menjadi rambu-rambu utama di media massa. Termasuk Youtube.

Orang harus kreatif, bebas beropini, lewat film, video, tulisan, atau apa saja. Tapi jangan sampai menabrak pagar SARA. Itulah yang tampak dalam video berjudul How to act Chinese Indonesian.

Ada beberapa kalimat Sacha di Youtube yang tidak enak didengar. Bukan hanya bagi orang Tionghoa, tapi saya yang bukan Tionghoa alias pribumi. Kok bisa ya ngomong begitu mbak yang belasan tahun jadi guru bahasa Inggris di Indonesia.

Sacha mengatakan orang China di Indonesia itu rata-rata sukses, kaya, tapi CARANYA NGGAK BENAR. Kemudian dengan bahasa Indonesia yang fasih dan gaya yang sinis, wanita bule ini melanjutkan:

"Sacha itu meskipun semiskin apa pun pasti percaya bahwa rezeki itu dari Allah. Kalau mereka (Tionghoa) percaya sama kucing."

Sampai di sini saja kita sudah malas menonton kelanjutan akting sang bintang asal Kanada ini. Dari mana Sacha dapat data bahwa orang Tionghoa itu kaya dengan cara tidak benar? Kalau hanya mendengar omongan ngawur di pinggir jalan, kemudian jadi bahan film ya payah banget.

Di negara hukum seperti Indonesia, ada pemerintah dan aparat hukum yang mengontrol pedagangan, pabrik, dan sebagainya. Kalau ada pengusaha melanggar hukum, tentu aparat hukum turun tangan. Sangat naif menganggap orang Tionghoa secara general menjadi sukses dan kaya dengan cara tidak benar.

Saya kira Sacha tidak mendapat advis yang cukup dari orang-orang di sekitarnya saat membuat video ini. Atau, bisa saja Sacha hanyalah aktor yang menyuarakan pendapat orang-orang dekatnya, masyarakat setempat, tanpa mencari opini pihak Tionghoa. Aneh juga karena biasanya orang Barat sangat peduli dengan riset.

Yang paling fatal adalah soal AGAMA. Ini unsur SARA yang sangat-sangat gawat di Indonesia karena sensitif. Apalagi sudah menyerang dan malah menertawakan keyakinan lain, yang ternyata tidak demikian aslinya.

Orang Tionghoa percaya pada kucing (dan tidak percaya Tuhan)? Wah, bahaya sekali kalimat Sasa di video yang sudah diklik 102.221 kali itu. Sasa rupanya tidak tahu bahwa orang Tionghoa di Indonesia itu banyak komunitasnya, ada macam-macam, menganut agama yang juga macam-macam.

Orang Tionghoa banyak yang muslim. Para pengusaha Tionghoa di Surabaya bikin Masjid Cheng Hoo, punya organisasi PITI. Sudah banyak kiai atau ustad Tionghoa.

Yang Katolik, Protestan, Pentakosta, dan berbagai aliran gereja lebih banyak lagi. Orang Kristen, termasuk Tionghoa, tentu percaya kepada Tuhan. Bukan kepada si kucing! Orang Buddha, Konghucu, Tridharma, dan penganut agama lain juga begitu.

Uskup Surabaya Monsinyur Sutikno orang Tionghoa. Pendeta-pendeta besar di Indonesia seperti Stephen Tong atau Alex Tanuseputra orang Tionghoa. Mana mungkin mereka-mereka ini percaya sama kucing.

Sekali lagi, bagaimana bisa seorang guru internasional sekaliber Sacha Stevenson membuat statement seperti itu di Youtube yang sangat populer itu. Mungkin, sebagai orang Kanada, Sacha tidak mau tahu dengan SARA dan sensitivitas orang Indonesia.

Tapi, kalau sudah lama tinggal di Indonesia, cari makan di Indonesia, bahkan punya suami orang Indonesia (kalau saya tak salah), ada baiknya pagar api SARA itu tidak ditabrak begitu saja.

Orang Surabaya bilang guyon ya guyon tapi ojo kebabalasan rek!

Guyonan yang kebablasan, SARA, tidak akan pernah membuat orang tertawa tapi malah merusak akal sehat dan selera makan kita.

28 March 2014

Kasus Satinah dan Masalah Hukuman Mati

Foto dikutip dari kapanlagi.com

Sejak dua pekan lalu media massa memberitakan kasus Satinah di Arab Saudi. TKI ini akan dieksekusi mati (pancung) jika tidak membayar diat atau uang tebusan. Pagi tadi, koran Jawa Pos menulis Presiden SBY mengirim utusan khusus ke Arab Saudi.

Maftuh Basyuni, mantan menteri agama, diminta melobi pemerintah Saudi dan keluarga korban di sana. Pak Maftuh membawa uang Rp 15 miliar untuk bayar diat itu. Insyaallah berhasil!

Selain Satinah, masih ada 38 TKI lain di Arab Saudi yang bernasib sama. Sedang menunggu eksekusi mati. Hukuman pancung bisa dibatalkan kalau ada maaf dari keluarga korban. Plus bayar diat.

Begitulah sistem hukum di Arab Saudi yang harus dihormati siapa saja yang bekerja di sana. Sama jugalah dengan warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Kalau kena kasus pidana ya aturan hukum Indonesia akan berlaku.

Masih terkait hukuman mati ini, di luar negeri, beberapa koran di Indonesia juga protes hukuman mati untuk 500 lebih politisi Ikhwanul Muslimin di Mesir. Kok banyak banget? Di tengah tren dunia yang menentang hukuman mati, mengapa Mesir menjatuhkan vonis mati untuk lawan politik?

Dari kasus Satinah dan Mesir ini, kita bisa melihat bahwa orang Indonesia ini sejatinya tidak ingin hukuman mati. Paling tidak sebagian warga yang ramai-ramai mengumpulkan uang untuk bayar diat. Lebih baik membayar denda Rp 15 miliar atau Rp 40 miliar atau berapa saja asalkan saudari kita itu, si TKW, tidak dipancung.

Nyawa manusia sangat berharga. Hanya Tuhan yang berhak mengambilnya. Meskipun kita juga tahu bahwa TKI-TKI di luar negeri itu sudah menjalani pengadilan dan terbukti bersalah.

Namun, di pihak lain, kita di Indonesia malah tenang-tenang saja ketika membaca berita akan ada eksekusi mati terpidana di Lapas Porong, Lapas Nusakambangan, Lapas Cipinang, dan sebagainya. Hari ini misalnya ada berita bahwa kejaksaan akan segera mengeksekusi Aris dan Sugik. Keduanya terpidana mati di Lapas Porong Sidoarjo.

Tidak ada protes apa-apa meskipun kasusnya sama dengan hukuman pancung di Arab Saudi. Malah ada sejumlah orang yang gregetan karena Sugik tidak cepat-cepat dieksekusi. Vonis mati dia terima di PN Surabaya 18 tahun lalu.

"Kok gak cepet-cepet eksekusi?" Begitu komentar orang-orang di warung kopi setelah membaca berita di Jawa Pos.

Tidak ada gerakan masif untuk membebaskan terpidana dari hukuman mati di dalam negeri. Sebaliknya, kita ramai-ramai berusaha kumpul duit, protes, presiden turun tangan... tatkala ada orang Indonesia yang mau dieksekusi di negara lain.

Inilah yang sejak dulu saya kritik sebagai double standard atau politik dua muka orang Indonesia. Ketika kita dikritik karena masih menerapkan hukuman mati oleh penggiat human rights, pemerintah dan mayoritas orang Indonesia marah. Menganggap orang luar campur tangan. Menganggap hukuman mati efektif untuk efek jera.

Saya kira, pemerintah dan parlemen hasil pemilu 9 April 2014 perlu mengkaji ulang kebijakan hukuman mati di Indonesia. Ketimbang kita jadi bahan tertawaan dunia internasional dengan standar ganda kita.

27 March 2014

Mampir di GKJW Mlaten Sidoarjo



Siang tadi saya mampir ke Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Mlaten di Desa Wonomelati, Kecamatan Kembung, Sidoarjo. Pak Tajab dan Bu Suliani, koster yang tinggal di kompleks gereja menyambut ramah. Mau minum kopi atau teh

"Cukup air putih saja," kata saya menjawab pertanyaan Bu Suliani. Soalnya baru habis dua gelas kopi di warung samping Pura Margo Wening, yang letaknya terpaut sekitar 300 meter dari gereja ini.

Ramah sekali pasangan suami istri ini. Bahasa Jawanya halus layaknya jemaat GKJW. Gereja Kristen Protestan yang menjadi tonggak kehadiran umat Kristen pribumi Jawa di Jawa Timur. "Bu pendetanya lagi istirahat. Kecapekan sih," kata Bu Suliani.

Tak usah dibangunkan. Sebab, saya hanya sekadar mampir sejenak. Bukan untuk wawancara, karena dulu pernah bicara panjang lebar dengan Pendeta Jonet, yang sekarang sudah pindah ke kota lain, melayani GKJW di tempat baru. Pendeta-pendeta GKJW memang harus siap ditugaskan di mana saja.

Nah, saat ini gembala jemaat GKJW Mlaten adalah Pendeta Anggraini asal Ngoro, Jombang. Orangnya masih muda, kata Bu Suliani, single pula. "Mungkin suatu ketika dapat jodoh pendeta juga," kata saya asal-asalan.

"Oh gak boleh. Sesama pendeta GKJW dilarang jadi suami istri. Hehehe," katanya.

Ibu ini sudah 27 tahun bertugas di gereja tua di lingkungan sawah dan kebun tua yang luas di kawasan Krembung itu. Jangan lupa, tak jauh dari gereja ada pabrik tebu terkenal: PG Kremboong.

Mengenai kegiatan gereja, kebaktian, bakti sosial, pendalaman Alkitab, dan sebagainya tak jauh berbeda dengan dulu. Kebaktian Minggu dilaksanakan jam delapan pagi. Umatnya dari Desa Wonomlaten dan sekitarnya.

Mereka keturunan orang-orang Kristen Jawa yang dicegah masuk ke Ngoro setelah menerima pembaptisan di Surabaya pada 1844. Jadi, GKJW Mlaten ini bisa dikatakan sebagai gereja tertua di Kabupaten Sidoarjo yang didirikan pada zaman Belanda.

Sebelumnya jemaat desa ini tinggal di Sidokare, dekat stasiun kereta api di tengah kota Sidoarjo. Namun, karena konflik dengan tuan tanah bernama Meneer Gunsch, sekitar 200 jemaat melakukan bedol desa. Ada yang bergabung dengan umat GKJW di Mojowarno, ada yang membentuk persekutuan alias cikal bakal GKJW di Mlaten.

Dan ada pula yang babat alas di Desa Bogem, Balongbendo, Sidoarjo. Yang ini kemudian membentuk GKJW Luwung, Sidoarjo, komunitas gereja desa yang cukup terkenal.

Perjalanan waktu membuat Mlaten yang dulunya kampung kecil, alas alias hutan, perlahan-lahan jadi ramai. Penduduk makin banyak, sementara orang Kristen Jawanya relatif kurang berkembang. Lama-lama umat GKJW malah menjadi minoritas.

Orang yang tidak tahu sejarah GKJW atau mereka yang baru melintas di Sidoarjo malah sering mengira GKJW Mlaten itu gereja baru. Masjid di depan gerejalah yang justru baru muncul belakangan.

"Banyak lho mahasiswa yang tanya tentang GKJW ini," kata Bu Suliana dengan logat Jawa yang kental.

Omong punya omong, akhirnya saya jadi tahu bahwa GKJW Mlaten ini ternyata tidak melulu mengadakan kebaktian mingguan dalam bahasa Jawa. Sekarang ini porsi bahasa Jawa dan Indonesia hampir seimbang. Gantian bahasa Jawa dan bahasa Indonesia.

Maklum, jemaat gereja ini tidak hanya orang Jawa, tapi juga banyak pendatangnya. Yang Jawa pun belum tentu menguasai krama inggil, bahasa Jawa halus yang dipakai untuk kebaktian dan kidung rohani.

"Malah kadang pendetanya khotbah pakai bahasa Indonesia meskipun kebaktiannya pakai bahasa Jawa," ujar Bu Suliani seraya tersenyum.

Yah, gereja memang harus dinamis. Mengikuti perkembangan zaman yang makin cepat dan modern. Namun, bagaimanapun juga ciri khas dan karakter GKJW yang khas, sangat njawani, nguri-uri budaya, tak boleh dikesampingkan begitu saja.

Siang makin panas. Seekor anjing di belakang rumah bu pendeta tiba-tiba menggonggong keras. Mungkin lapar. Saya pun lapar. Maka saya pun pamit pada Bu Suliani dan Pak Tajab yang sangat menyenangkan. Baru kenal serasa sudah kenal sangat lamaaa....

"Matur sembah nuwun. Kula pareng bu, pak!" kata saya mencoba berbahasa Jawa halus kayak orang Jawa beneran.

Di perjalanan saya teringat, kemudian bersenandung, lagu favorit paduan suara gereja dan mahasiswa kristiani di Jawa Timur.

MONGGO MONGGO
KULA NDEREK GUSTI
SALA..WAS...SEE....

GKJW Mlaten di Desa Wonomelati, Krembung, Sidoarjo.

25 March 2014

Orang Flores nyaleg di Jawa Timur

Di tengah kota Sidoarjo saya lihat cukup banyak poster caleg berwajah NTT. Dibingkai warna kuning khas Golkar, si empunya gambar itu bernama Silvester. Yah, dia memang orang Flores Barat, NTT, yang sudah lama jadi warga Sidoarjo.

Pak Silvester rupanya sengaja pasang poster di Jl Monginsidi dan sekitarnya, mungkin, karena banyak gereja. Setidaknya sebagian besar orang Flores rutin ke gereja katolik di Monginsidi 15. Bisa juga jemaat Protestan di GKI dan GPIB Sidoarjo ikut menengok si bung ini.

"Saya ingin melayani masyarakat melalui jalur legislatif. Namanya juga perjuangan," kata Pak Silvester kepada saya beberapa waktu lalu.

Bagi pengurus Golkar ini, jadi atau tidak, terpilih atau tidak, terserah rakyat. Dia hanya berjuang, berusaha, mendatangi konstituen di dapil Sidoarjo - Candi - Tanggulangin untuk memperkenalkan diri.

"Saya serahkan sama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil," katanya mengutip Perjanjian Baru. Gaya bicaranya seperti katekis atau bekas frater. Hehehe...m

Tak hanya Silvester, di Gerindra pun ada beberapa nama Flores. Di PKPI ada pula. Mereka kelihatan cukup percaya diri ikut pemilu legislatif meskipun Sidoarjo itu sarangnya nahdliyin alias PKB. Mereka yakin bisa menang meskipun kurang populer dan bukan putra daerah.

Di Surabaya pun ada beberapa wajah Flores di musim kampanye ini. Apa gak nekat? Hitung-hitungannya bagaimana? Basis massanya di mana? Saya kurang tahu.

Siapa tahu menang dan jadi anggota parlemen. Toh nyaleg ini kan mirip main judi. Menang ya syukur, kalah hampir pasti. Duit yang hilang di meja judi, eh meja pileg, anggap saja untuk buang sial.

Dengan sistem pemilu terbuka macam sekarang, peluang caleg-caleg yang tak punya akar kultural, modal sosial, dan modal uang sangat-sangat tipis. Sangat beda dengan caleg yang juga pengurus muslimat atau fathayat atau aisyiyah yang punya jaringan, massa loyal, serta kesetiaan ideologis.

Karena itu, sangat sulit bagi caleg-caleg asal Flores bisa menembus parlemen di Jawa Timur seperti di era Orde Baru atau awal reformasi. Dulu tidak ada dapil-dapil kecil macam sekarang. Dulu satu kabupaten atau provinsi satu dapil. Pakai sistem nomor urut.

Dulu rakyat disuruh mencoblos gambar partai, bukan gambar caleg. Karena itu, caleg-caleg asal Flores yang dapat nomor kecil kemungkinan besar jadi. Apalagi caleg Golkar karena partai ini sudah didesain untuk menang minimal 70 persen. Itulah sebabnya, sejak dulu selalu ada orang Flores yang duduk di DPRD Jawa Timur seperti Lambertus Wayong.

Sayang, saat ini Pak Lambertus Wayong dijebloskan ke penjara karena korupsi saat menjadi anggota dewan. Nama beliau pun menjadi tidak harum lagi.

Mudah-mudahan kasus Lambertus Wayong ini menjadi pelajaran untuk caleg-caleg asal Flores yang lagi gencar kampanye di Surabaya dan Sidoarjo. Lebih baik tinggal di gubuk derita ketimbang di penjara yang bagus di Porong, Medaeng, atau Sidoarjo.

Kompas Mulai Pakai Tiongkok

Saya lagi membaca koran Kompas di kawasan Pucang, Surabaya, sambil ngopi. Selepas bersepeda santai.

Wow, koran terbesar di Jakarta ini pakai kata TIONGKOK. Tidak lagi pakai CHINA seperti biasanya. Ada berita demo anti-Tiongkok di Taiwan. Juga berita keluarga penumpang MH370 yang dikumpulkan di sebuah hotel di Beijing, ibu kota Tiongkok.

Tentu saja perubahan dari CHINA ke TIONGKOK ini merupakan tindak lanjut keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertengahan Maret 2014. Presiden SBY secara resmi mencabut keppres era Kabinet Ampera yang melarang istilah Tionghoa dan Tiongkok.

Sebelumnya, setahu saya hanya seorang wartawan senior Kompas, RLP, yang sering menggunakan kata TIONGKOK dalam tulisan-tulisannya. RLP salah satu dari wartawan Indonesia yang sangat paham sosial budaya serta perkembangan politik di Tiongkok.

Tapi, kini dengan keppres resmi SBY, mau tidak mau, suka tidak suka, media-media resmi perlu menyesuaikan diri. Ke depan istilah TIONGKOK menjadi sangat lazim di Indonesia. Dan ini juga sesuai dengan keinginan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok alias RRT sejak dulu.

Perubahan diksi Kompas untuk Tiongkok ini bisa dipastikan akan diikuti media-media lain di Indonesia. Kecuali Jawa Pos dan 200an media yang bernaung di Jawa Pos Group. Kenapa?

Sejak awal reformasi Jawa Pos dan koran-koran anak perusahaannya, yang dikomando pak bos, Dahlan Iskan, sudah menggunakan istilah Tiongkok. Kata CINA yang merujuk Tionghoa atau Tiongkok sudah lama dihilangkan dari Jawa Pos Group. Ini setelah diskusi panjang dan pengusaha-pengusaha dan paguyuban masyarakat Tionghoa di Surabaya.

Yah, untuk kesekian kalinya, Jawa Pos terbukti menjadi pelopor plus trend setter di Indonesia. Pak bos JP mampu melihat jauh ke depan. Mampu membuat keputusan yang jauh mendahului yang lain. Awalnya orang heran, kaget, bahkan tertawa, membaca Tiongkok di koran.

Tapi, belasan tahun kemudian, apa yang terjadi? Mulai Maret 2014 ini TIONGKOK menjadi istilah resmi pemerintah Indonesia.

Jawa Pos juga yang pertama kali menerbitkan koran berwarna full color di Indonesia. Saat itu koran-koran tidak berani cetak warna karena dianggap menurunkan keseriusan surat kabar. Tapi, kita tahu, beberapa tahun setelah itu koran-koran di tanah air ramai-ramai cetak color.

Jawa Pos pula yang mengawali koran tujuh kolom. Menggantikan koran sembilan kolom atau broad sheet yang lebar, yang sudah berurat berakar sejak zaman Hindia Belanda. Itu dimulai sejak krisis moneter 1997.

Apa yang terjadi kemudian? Saat ini tidak ada lagi koran sembilan kolom di Indonesia. Semuanya tujuh koloman. Kompas yang dulu ngotot bertahan dengan sembilan kolom, karena merasa tak terpengaruh krismon (kertas mahal), pun akhirnya jadi tujuh kolom.

Jawa Pos sekali lagi membuktikan bahwa tren itu bisa dimulai dari daerah. Kita yang di luar Jakarta pun bisa menjadi pelopor inovasi... kalau mau!

Ayo, siapa berminat jalan-jalan ke Tiongkok! Jangan lupa bawa oleh-oleh cungkuo cha!

24 March 2014

Salat boleh di langgar, tapi tidak boleh dilanggar



"Salat boleh di langgar, tapi tidak boleh dilanggar!"

Kutipan bagus ini saya baca di majalah Tempo lama, 9 November 2008. Tulisan Qaris Tajudin di rubrik bahasa.

Qaris hanya ingin menunjukkan perbedaan penulisan awalan di- dengan kata depan di. Prefiks atau awalan di- harus melekat pada kata dasar. Sedangkan kata depan (preposisi) di dipisah atau pakai spasi.

Contoh bagus ini dipetik Qaris dari ajaran guru bahasa Indonesianya di SMP. Bahkan, saya rasa banyak pula guru SD yang kasih contoh lain yang tak kalah bagusnya.

Sayang, sampai sekarang masih banyak orang Indonesia yang tidak bisa membedakan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Kapan di ditulis terpisah, kapan harus pakai spasi alias dipisah. Padahal, orang-orang ini lulusan perguruan tinggi alias sarjana.

Bagaimana mungkin sarjana-sarjana asli Indonesia tidak bisa menguasai prinsip morfologi yang sangat elementer ini? Salahnya di mana? Guru bahasa yang tidak becus? Si mahasiswa atau murid yang ndablek?

Silakan bertanya kepada para penyunting atau editor atau redaktur buku, majalah, atau surat kabar! Waktu mereka habis hanya untuk membetulkan salah tulis di ini. Sudah banyak contoh dibuat untuk mempermudah pemahaman. Tapi ya salah terus!

Ketika penguasaan bahasa nasional kita belum mapan, di pihak lain, kita makin gandrung bahasa asing, khususnya Inggris. Tulisan-tulisan penuh dengan kata atau frase yang sebenarnya punya padanan dalam bahasa Indonesia.

Pekan lalu, seorang pembaca Kompas mengirim surat pembaca tentang kegandrungan seorang kolumnis tetap akan bahasa Inggris. Dalam satu artikel, penulis itu menggunakan sekitar 70-80 kata bahasa Inggris.

Apakah penulis itu memang begitu fasihnya berbahasa Inggris? Lebih fasih ketimbang berbahasa Indonesia? Belum tentu. Saya kok tidak yakin bahwa kolumnis itu mampu menulis dalam bahasa Inggris 100 persen.

Seniman jadi caleg. Quo vadis?

Kaget juga ketika bersepeda di kawasan Tambakwedi, Surabaya. Dekat Jembatan Suramadu yang terkenal. Ada foto pelukis terkenal yang sudah tak asing lagi di pinggir jalan. Saya beberapa kali ngobrol sama dia.

Wow, Mbak Nunung jadi caleg Partai Golkar. Nunung Bachtiar nama populer wanita pelukis asal Surabaya itu. Dia sudah keliling Eropa dan Australia untuk melukis + pamer lukisannya. Mbak Nunung tergolong pelukis yang sukses dengan berkesenian.

Kok jadi caleg? Rupanya dia punya bakat terpendam sebagai politisi. Di zaman politik yang bebas terbuka ini siapa pun bebas berkompetisi. Asal ada modal uang, popularitas, dan entah apa lagi.

Mbak Nunung Bachtiar harus kerja keras karena dia lebih populer di kalangan seniman rupa, fine art, bukan masyakarat umum. Beda dengan Nunung Simulat yang makin kondang berkat program OVJ di televisi.

Pekan lalu saya juga mendapat sandek (SMS) dari nomor yang tak dikenal. Isinya: minta dukungan untuk pileg 9 April 2014. Dari gaya bahasanya, orang ini pasti seniman. Dan pasti kenal saya, bahkan ngopi bareng.

Benar saja. Dialah Bung Desemba. Seorang seniman, juga perupa, yang dulu banyak bikin karya instalasi di Surabaya. Desemba maju sebagai calon anggota DPD.

Di pinggir jalan posternya cukup banyak. Agak nyentrik layaknya seniman. Desemba sejak dulu banyak membahas masalah sosial politik. Termasuk dalam karya-karyanya. Karena itu, saya tidak begitu heran kalau dia ingin bicara lebih lugas melalui jalan politik.

Ada lagi budayawan, profesor, serbabisa, yang posternya saya lihat di jalan raya Sidoarjo. Pakar hukum tata negara ini lebih dekat dengan seniman, kumpul sama seniman, bikin puisi + prosa, sembari meneliti persoalan tata negara kita.

Prof Soetanto pun jadi caleg dari Nasdem. Rupanya sang akademikus cum seniman ini tidak puas kalau hanya mengkritik atau kasih masukan dari luar. Prof Tanto ingin masuk sistem, jadi MP, agar bisa mewujudkan impiannya yang belum terwujud.

Ada beberapa lagi seniman di Surabaya dan Sidoarjo yang maju caleg. Rupanya mereka sudah bosan jadi seniman. Rupanya mereka sudah bosan mengkritik pemerintah dan politisi dari luar tanpa ada hasil.

Siapa tahu mengkritik dari dalam bisa lebih didengar. Dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Akankah idealisme seniman-seniman ini (bukan artis + selebritis seperti model, bintang film atau penyanyi) bertahan ketika sudah terpilih?

Kita tunggu saja. Selamat berjuang semoga semua seniman terpilih saat coblosan nanti!

20 March 2014

Presiden SBY Kembalikan Istilah TIONGKOK



Beritanya kecil, tapi sangat penting dan bersejarah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru saja mengeluarkan keputusan presiden nomor 12 tahun 2014. Ditandatangani tanggal 12 Maret 2014.

Kepres SBY itu sekaligus mencabut surat edaran presidium kabinet Ampera tahun 1967 mengenai penggunaan istilah TJINA (Cina) menggantikan TIONGHOA dan TIONGKOK. Istilah Tionghoa dan Tiongkok dipakai secara luas oleh pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Soekarno sejak Indonesia merdeka.

Rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, seperti tertulis di buku-buku sejarah, sengaja menggunakan istilah CINA untuk kepentingan diskriminasi etnis Tionghoa. Apalagi saat itu Orde Baru begitu membenci Republik Rakyat Tiongkok yang dianggap rajanya komunis. RRT juga dianggap seperti setan.

Bahasa dan aksara Tionghoa, bahasa nasional Mandarin alias Putonghua, serta bahasa-bahasa lokal Tionghoa pun dilarang keras selama 32 tahun. Dulu saya pernah baca, entah di mana, ada pejabat yang menyebut aksara Tionghoa alias huruf hanzhi itu sebagai bahasa setan.

Anehnya, aksara kanji Jepang dan Korea tidak dilarang. Padahal, kanjinya Korea dan Jepang ini sebetulnya mengadopsi hanzhi atau kanji Tiongkok. Rezim Orba yang didukung teknokrat-teknorat lulusan Amerika itu ironisnya gagal memahami budaya, tradisi, dan religi Tionghoa.

Dari sekadar pemaksaan istilah TJINA alias CINA, kemudian muncul gerakan menutup semua sekolah Tionghoa di Indonesia. Kelenteng-kelenteng pun mau ditutup dan dihancurkan semua. Untungnya, orang-orang Tionghoa punya jurus taichicuan yang halus tapi lihai.

Mereka membuat brand baru kelenteng dengan wihara. Kelenteng-kelenteng pun disamarkan seakan-akan jadi tempat ibadah umat Buddha yang legal di Indonesia. Strategi ini berhasil menyelamatkan banyak kelenteng di Indonesia.

Kembali ke kebijakan SBY menjelang lengser. Bagaimanapun juga kepres 12/2014 ini merupakan satu lagi langkah maju untuk menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Sebelumnya Presiden Abdurrahman Wahid lebih berani lagi dengan mencabut inpres tahun 1967 sehingga semua ekspresi budaya Tionghoa bebas dilaksanakan di Indonesia.

Tiga puluh dua tahun bukan waktu yang pendek. Penggunaan istilah CINA (tanpa H) yang terus-menerus membuat istilah yang awalnya diniatkan rezim Orba untuk menjelek-jelekkan orang Tionghoa, membuat mereka inferior, akhirnya tidak efektif. Orang Tionghoa, khususnya yang lahir di atas 1970, jadi kebal.

Anak-anak muda Tionghoa didikan Orde Baru jadi asyik-asyik aja disebut CINA atau CINO. Bahkan ada cukup banyak tokoh Tionghoa, salah satunya Jaya Suprana, menolak istilah TIonghoa atau Tiongkok. "Pakai CINA aja, kenapa harus Tionghoa," katanya dalam berbagai kesempatan.

Rupanya Jaya Suprana dan kawan-kawan lupa (atau tak mau tahu) kalau di Surabaya dan kota-kota lain masih banyak sekali tokoh atau pengusaha Tionghoa yang alergi istilah CINA. Mereka ini lulusan dan protolan-protolan sekolah Tionghoa yang ditutup Orba. Saat ini merekalah bos-bos pabrik dan perusahaan paling besar di Indonesia.

Karena itu, saya sejak lama mengikuti prinsip Dahlan Iskan dalam penggunaan istilah Tionghoa, China, Cina, Tiongkok ini. Rumusnya sangat sederhana. Tidak semua orang Tionghoa senang disebut CINA. Tapi SEMUA orang Tionghoa pasti senang dengan sebutan TIONGHOA dan TIONGKOK.

Kesimpulan: Kalau bisa menyenangkan semua orang Tionghoa, mengapa kita harus menggunakan istilah yang bikin sebagian orang sakit hati?

Akhirnya, terima kasih dan apresiasi untuk Presiden SBY! Sayang, Pak SBY tidak boleh maju lagi!

Gugatan Yusril harus diterima

Catatan kecil ini dibuat sebelum Mahkamah Konstitusi bikin putusan. Tapi sejak awal saya sepakat dengan Prof Yusril Ihza Mahendra bahwa ambang batas pencalonan presiden yang 25 persen itu melanggar konstitusi.

Biarkan saja partai-partai peserta pemilu mengusung calon presiden. Mereka toh tahu peluang si calon. Hanya partai bodoh yang mau mengusung calon yang bisa dipastikan kalah. Buang-buang duit. Bikin malu saja.

Karena yang ikut pemilu 9 April 2014 ada 12 partai, capres yang maju paling banyak 12 pasangan. Beberapa partai akan koalisi sehingga capresnya paling banyak 8. Makin lama partai-partai makin sadar sehingga jumlah capres tidak akan banyak meski semua partai berhak punya capres sendiri.

Terlalu banyak dan ruwet?

Tidak juga. Bandingkan dengan pemilu legislatif yang calegnya sangat banyak. Di daerah pemilihan Sidoarjo I, untuk dewan kabupaten, misalnya ada 132 atau 120an caleg. Toh pemilih tidak bingung karena sudah tahu nama-nama unggulan yang bakal dicoblos.

Kalau hanya 12 capres, mah gampang sekali. Lebih gampang lagi kalau ada calon yang sangat kuat, populer, disukai rakyat. Mau 12 atau 50 capres, insyaallah, capres macam ini akan menang satu putaran. Kalaupun harus dua putaran, tidak apa-apa juga. Bukankah kita pernah mengalaminya?

Pilpres tanpa ambang suara legislatif akan membuat partai-partai lebih dewasa. Tidak oportunistik seperti sekarang. Apalagi pilpres diadakan bersamaan dengan pileg.

Jangan salahkan PPP, PKS, PKPI, PKB, PAN, atau Nasdem yang sikapnya mengambang. Tidak tegas soal capres yang diusung. Sebab, partai-partai medioker ini masih melihat dan menunggu angin politik setelah pileg. Dan melihat capres mana yang paling besar peluang menangnya.

Keruwetan pilpres ini akan lebih mudah diselesaikan kalau jumlah partai di Indonesia, yang ikut pemilu, tidak lebih dari LIMA. Lebih bagus lagi kalau tiga. Selama partai peserta pemilu lebih dari 10, bahkan 48 seperti pemilu di awal reformasi, ya mbulet wae kayak ngene Cak!

16 March 2014

Budaya Konco Wingking di Flores Timur

Giliran para wanita mengambil makanan saat perayaan tahun baru 2014 di Lembata.


Iseng-iseng saya membaca majalah Tempo lama, Mei 2009. Tentang Ibu Ani Yudhoyono yang bukan sekadar konco wingking. Bu Ani diberitakan sering kasih masukan untuk Pak SBY.

Konco wingking! Istilah populer di Jawa yang menggambarkan peran istri, khususnya zaman dulu, di bagian belakang. Teman di belakang layar. Konco wingking ini kemudian dilembagakan Ibu Tien Soeharto dengan organisasi istri-istri pejabat mulai tingkat rendah hingga pusat.

Konco wingking sangat cocok dengan kearifan tradisional lama hampir di seluruh Indonesia. Ketika kaum wanita belum boleh bekerja jadi career woman. Yang boleh bekerja hanya suami, istri di rumah saja mengurus anak, bersih-bersih, cuci setrika, dan sebagainya.

Di Jawa, khususnya kota besar, saat ini makin sedikit wanita yang jadi konco wingking. Ibu bapak sama-sama kerja. Sama-sama pulang malam, pergi pagi, anak-anak dijaga pembantu. Sehingga istilah konco wingking mungkin tidak relevan lagi.

Di NTT, khususnya Pulau Flores, khususnya Flores Timur dan Lembata, yang etnis Lamaholot, konco wingking ini jauh lebih terasa. Meskipun tidak sekental sebelum tahun 1990an. Tapi di acara-acara adat seperti hajatan pernikahan atau kematian masih sangat terasa paham konco wingking ini.

Saya sendiri tidak menyangka kalau adat lama Lamaholot itu masih berlaku saat saya pulang kampung akhir Desember 2013. Satu contoh: wanita tidak boleh makan sebelum laki-laki. Tidak ada ceritanya bapak-bapak dan ibu-ibu mengambil makanan pada saat bersamaan.

"Bapa, mama, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk santap malam bersama ini dimulai anak-anak (karena mereka mulai mengantuk), kemudian bapak-bapak, dan terakhir mama-mama," begitu ucapan pembawa acara.

Padahal, ini bukan pesta ada yang punya pakem laki-laki duluan, melainkan syukuran warga kampung di malam tahun baru. Oh, saya pun tersadar bahwa tradisi Lamaholot yang menomorsatukan laki-laki masih berlaku di bumi Lamaholot.

Kasihan mama-mama (orang NTT lebih suka pakai MAMA daripada IBU)! Mereka kebagian jatah daging yang sudah tinggal sedikit. Sebab saat itu warga hanya sembelih satu ekor kambing dan satu babi.

Benar saja. Ketika saya cek di meja makan di luar balai desa saat giliran makan mama-mama, daging tinggal sedikit. Sebagian sudah disikat bapa-bapa alias laki-laki. "Tidak apa-apa, yang penting bapa-bapa sudah makan," kata seorang ibu kepada saya.

Begitulah sikap wanita etnis Lamaholot yang nrimo, ikhlas, karena adatnya memang begitu. Tidak ada sedikit pun protes. Saya hanya tersenyum getir.

Tidak hanya di hajatan besar, di rumah tangga pun demikian. Kalau ada tamu laki-laki, istri dan wanita lain tidak akan nimbrung bicara. Tugasnya adalah menyiapkan kopi, teh, pisang goreng, atau camilan yang bisa dicicipi tamu laki-laki itu.

Ada lagi yang agak kelewatan. Sang istri mengintip dari lubang dinding rumah gedhek berapa orang tamu yang datang. Dengan begitu, dia bisa membuatkan kopi dalam jumlah yang pas.

Bagaimana kalau tamunya itu laki-laki dan perempuan? Sama saja. Yang laki-laki duduk di ruang tamu yang bagus, sementara yang wanita langsung ke belakang bergabung dengan ibu rumah tangga.

Dulu, ketika masih SD di pelosok Kabupaten Flores Timur (sekarang masuk Kabupaten Lembata setelah pemekaran), di gereja pun ada segregasi laki-laki dewasa, ibu-ibu, dan anak-anak.

Anak-anak laki-laki duduk paling depan sebelah kiri. Di belakangnya bapak-bapak. Anak-anak putri di bagian kanan depan. Ibu-ibu di belakang anak-anak perempuan itu. Beda sekali dengan di Jawa di mana ibu, bapak, dan anak-anak tampak harmonis duduk di bangku yang sama.

Khusus di gereja sudah ada perubahan sejak 1990an. Segregasi gender tidak ada lagi. Namun, orang-orang lama alias bapak-bapak dan kakek-kakek tidak akan pernah duduk berdampingan dengan wanita, meskipun istrinya sendiri.

Konco wingking ini (dulu) juga berlaku untuk urusan mencuci pakaian. Di Flores, dulu, yang belum terlalu lama, laki-laki tidak boleh mencuci pakaian sendiri. Buat apa ada wanita kalau laki-laki cuci pakaian? Laki-laki bertugas untuk pekerjaan kasar yang membutuhkan otot dan tenaga.

Karena itu, laki-laki Flores yang baru merantau sangat kesulitan ketika harus mencuci pakaian sendiri. Kecuali celana dalam tentu saja. Masa adaptasi untuk mandiri ini cukup lama.

Syukurlah, budaya konco wingking ini makin tergerus seiring makin tingginya pendidikan. Sejak ada wajib belajar, wanita dan pria sama-sama sekolah. Tidak ada lagi ketentuan bahwa hanya laki-laki yang boleh kuliah.

Boleh dikata, wanita-wanita Flores Timur yang lahir di atas tahun 1980 tak lagi mengalami budaya konco wingking itu. Wanita-wanita muda seperti yang saya pantau di kampung belum lama ini lebih cerdas, gaul, sudah mirip orang kota. Mainannya juga smartphone.

Di sisi lain, emansipasi perempuan Lamaholot ini juga sekaligus membawa dampak negatif. Misalnya, tradisi tenun ikat pelan tapi pasti menghilang karena kaum wanita muda tidak mau lagi menekuni keterampilan lawas ini.

Mana ada gadis-gadis Lamaholot sekarang yang mau tangannya hitam karena bahan pewarna untuk kain? Mana ada gadis-gadis di desa yang berjalan sambil memintal kapas (untuk dijadikan benang) seperti ibu atau neneknya?

Mencari jagung titi pun makin sulit karena wanita-wanita muda tidak mau memasak. Takut tangannya menebal karena panas.

Saya sendiri pun tidak berani lagi meminta wanita-wanita di desa, yang masih famili, untuk mencucikan pakaian saya yang kotor. Saya harus cuci sendiri. Toh mencuci pakaian itu gampang sekali.

Saya biarkan adik-adik wanita muda di kampung asyik nonton televisi dan ngobrol sesuka hati. Saya sangat sadar bahwa zaman sudah berubah. Kita tidak bisa memutar jarum jam sejarah ke masa lalu.

Saya hanya bisa mengenang masa kecil. Ketika para wanita sangat senang dititipi pakaian kotor untuk dicuci di sumur. Cukup kasih sabun + sedikit hadiah kecil.

Ervinna Rilis Album Teresa Teng



Ervinna masih hangat, asyik, ramah, selalu tersenyum. Di mana pun saya bertemu, penyanyi Surabaya yang sudah merilis lebih dari 200 album ini selalu hangat. Selalu menyapa duluan meski dia seorang bintang terkenal, setidaknya sebelum tahun 2000.

"Kamu datang ke Galaxy Mall ya? Saya mau perkenalkan album baru saya," begitu kata-kata Ervinna saat menelepon saya pekan lalu.

"Siap! Saya sudah dengar kok albumnya Mbak Ervin," kata saya.

"Di mana?"

"Di rumah keluarga Pak James Chu di Manyar Jaya."

"Tapi ya tetap datang karena ini album spesial."

Album terbaru Ervinna, yang sekarang lebih sibuk sebagai ketua komunitas Bunda Kudus Keuskupan Surabaya, ini memang diproduksi oleh James Chu. Pengusaha + seniman musik yang tinggal di Hongkong. James lahir di Banyuwangi.

Dia terkesan dengan Theodora Monica Ervin (full name Ervinna) yang suaranya bagus dan ciamik membawakan pop Mandarin. Cukup banyak album mandarin yang ditelurkan Ervinna pada era 1970 hingga 1980an. Ini membuat Ervinna sangat terkenal di negara-negara berbahasa Mandarin seperti Singapura, Taiwan, Hongkong, dan daratan Tiongkok tentu saja.

Ketika legenda pop Mandarin asal Taiwan, Teresa Teng, masih berjaya, si Ervinna ini pernah diajak konser bareng di Singapura dan beberapa negara lain. Saya lihat foto Ervinna bersanding dengan Teresa Teng di album lama. Inilah yang mendorong James Chu ingin bikin album khusus mengenang legenda pop Teresa Teng.

"Kalau saja dia masih hidup, Teresa Teng berusia 60 tahun. Nah, di Taiwan dan Hongkong ada perayaan besar untuk merayakan ulang tahun Teresa Teng. Ada konser musik, kunjungan ke makamnya, dan sebagainyan," James Chu menjelaskan.

Ervinna pun sangat antusias. Bersama James Chu, dia memilih lagu-lagu hit mendiang Teresa Teng untuk dibikin versi baru. Versi Ervinna.

"Karakter vokal saya beda sama Teresa Teng. Dia nyanyinya halus, lembut, sementara saya energetik dan dinamis. Saya ingin album ini menggambarkan karakter saya sekaligus keindahan lagu-lagu Teresa Teng," katanya.

James Chu pun sama. Dia tak ingin copy-paste atau bikin musik yang persis sama dengan album Teresa Teng. Dia ingin musik ala James Chu. Sejak dulu James ini gandrung gaya Hawaian, bosas, keroncong, dan campursari Jawa.

"Saya perlu mikir, rombak sana sini, sehingga album Ervinna ini selesainya lama," tutur ayah tiga anak itu.

Penggarapan album ini dilakukan di Hongkong. James mengawal benar proses mixing dan sebagainya. Termasuk desain sampul CD. Mewah banget.

Ada foto-foto nostalgia Ervinna bersama Teresa Teng, perjalanan karier Ervinna yang panjang, serta detail-detail lainnya.

"Saya ingin album ini jadi koleksi spesial untuk penggemar saya. Makanya, garapannya dibuat halus dan sebagus mungkin," kata Ervinna.

"Coba kamu simak lagu ini."

Intronya belum saya kenal, cukup panjang.... Tak lama kemudian suara Ervinna yang khas itu mulai terdengar. NI WEN WO AI NI YOU....

Hehehe...

Lagu Teresa Teng yang sepertinya sudah jadi 'himne kebangsaan' di berbagai hajatan warga Tionghoa di Indonesia. James Chu, yang pagi itu belum mandi, pakai celana pendek, menikmati teh khusus (katanya dari Xinjiang)... mengangguk-anggukkan kepala.

Bagaimana? Bagus enggak?

"Ya, ciamik soro! Bagus banget!" kata saya mengapresiasi kerja keras James Chu dan Ervinna.

 Lalu saya diajak menyimak Tian Mimi dan beberapa lagu lain.

"Saya ingin orang-orang di Taiwan, Hongkong, Tiongkok, atau Singapura menikmati lagu-lagu Teresa Teng dengan rasa Indonesia," katanya.

Saya kemudian diberi hadiah teh khas Xinjiang itu tadi. Kata Mr James Chu, teh itu semacam ramuan herbal yang membuat orang-orang Xinjiang sangat sehat meskipun tiap hari makan daging dalam porsi paling banyak di Tiongkok.

"Kolesterol-kolesterol langsung hilang, stamina jadi bagus," kata James Chu seperti seorang sinse Tionghoa.

Wah, ada-ada saja wong Hongkong yang satu ini!

Pendeta kok jadi caleg?

Begitu pertanyaan seorang teman yang bukan nasrani. Orang ini tidak bisa membedakan katolik, protestan, pentakosta, baptis, advent, bala keselamatan, karismatik, pentakosta baru, dsb. Sehingga kita sulit menjawab pertanyaannya dengan enak.

Bukan apa-apa. Aliran atau denominasi yang banyak itu ada kaitan dengan inflasi pendeta saat ini. Dan itu hanya di denominasi tertentu saja. Gereja-gereja aliran tertentu malah kekurangan pendeta. Sebaliknya, ada pendeta yang kerjanya tidak jelas.

Seorang romo atau pastor Katolik di Surabaya rata-rata melayani 2000 umat. Sementara ada pendeta pentakosta yang umatnya tak sampai 100. Dus, kesibukan pendeta-pendeta itu juga berbeda-beda sesuai dengan mazhab atau aliran gerejanya.

"Si pendeta jadi caleg karena tidak profesional," begitu jawaban saya. "Kalau benar-benar profesional, si pendeta itu pasti tak punya waktu untuk urusan politik, nyaleg, dsb. Waktunya habis di gereja dan jemaatnya."

Yah, di pinggir jalan raya di Surabaya dan Sidoarjo memang ada baliho caleg dengan embel-embel PDT (pendeta) dan PDM (pendeta muda). Dilihat dari rekam jejaknya, pendeta-pendeta caleg ini bukan pendeta yang sibuk. Tidak profesional banget.

Karena itu, dengan gelar pendeta yang mudah didapat di denominasi gereja tertentu, mereka mudah saja memasang embel-embel 'pendeta' sebagai modal sosial. Siapa tahu orang Kristen akan memilih dirinya. Ketimbang memilih caleg yang bukan pendeta. Apalagi yang bukan golongan kita.

Cara berpikir yang tidak pantas dilakukan orang yang mengaku pendeta. Cara berpikir yang setback ke zaman kegelapan di Eropa ketika rohaniwan, klerus, main politik praktis sehingga menimbulkan kekacauan yang hebat di lingkungan gereja. Bisa dipastikan para pendeta caleg itu belum baca sejarah gereja.

Siapa pun bebas nyaleg. Tapi, ingat, ketika nyaleg embel-embel pendeta, pendeta muda, pendeta tua, atau pendeta setengah tua harus dilepas. Cukup pasang foto + nama + partai.

Nggilani, kata orang Jawa, kalau membawa-bawa sebutan pendeta untuk kampanye caleg. Toh, jabatan pendeta itu hanya berlaku di lingkungan yang sangat terbatas, yakni di gerejanya sendiri. Di luar itu ya orang biasa sajalah!

Sayang sekali, di Surabaya ini banyak umat Kristen tidak kritis dan tega membiarkan pendeta-pendetanya kecemplung di lautan politik praktis yang menghanyutkan. Jangan-jangan malah mereka yang mengompori si pendeta untuk nyaleg. Jangan-jangan mereka malah bangga karena pendetanya jadi politisi.

Ah, kacau!

15 March 2014

Pemilu 2014 Makin Pragmatis tanpa Ideologi

Tak jauh dari tempat saya nongkrong di dekat Jembatan Suramadu, saat ini, empat orang sedang memasang baliho kampanye Baktiono. Caleg DPRD Kota Surabaya dari PDI Perjuangan. Baktiono sudah lama jadi anggota dewan dan rupanya belum kenyang jadi wakil rakyat.

Pemasangan atribut kampanye sebetulnya sudah lama dilakukan. Sehingga tahapan kampanye terbuka 16 Maret tak akan memberi gairah politik baru. Para caleg pun mungkin sudah habis banyak duit untuk sosialisasi alias kampanye tertutup itu.

Yang menarik, bagi saya, suasana menjelang pemilu 9 April 2014 ini jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Khususnya pemilu pertama pascareformasi, 1999. Itulah pemilu paling ideologis dan mencemaskan, selain pemilu 1955.

Partai-partai saat itu rajin jualan kecap ideologi sebagai partai yang paling mampu membawa Indonesia ke gerbang kemakmuran. Mau tidak mau unsur SARA pun dibawa-bawa. Ada partai yang merasa paling Islam, punya resep langsung dari Tuhan.

Isu agama sengaja diangkat untuk meraih suara sebanyak mungkin. Hasilnya memang lumayan bagus. Partai Keadilan yang sangat ideologis itu dapat suara signifikan. Begitu pula partai-partai Islam lain.

Pertarungan ideologi berlanjut menjelang sidang umum MPR. Lagi-lagi politisi islamis bikin manuver dengan Poros Tengah sehingga PDI Perjuangan yang menang pemilu nyaris tidak dapat apa-apa. Bu Megawati hanya kebagian jatah wakil presiden.

Pertarungan ideologi paling berat bahkan sudah merembet ke dasar negara dan konstitusi. Pasal 29 UUD 1945 tentang agama dan kepercayaan hendak diubah di sidang umum MPR. Konflik ideologi yang mengingatkan kita suasana politik yang kisuh pada 1950an dan 1960an.

Puji Tuhan, PDI Perjuangan bersama TNI/Polri dan kekuatan nasionalis berhasil mempertahankan Pasal 29 UUD 1945. Sejak itulah konflik ideologi perlahan-lahan mereda. Apalagi muncul kekuatan baru bernama Partai Demokrat yang menonjolkan pesona Susilo Bambang Yudhoyono.

Partai Demokrat bikinan SBY melejit. SBY pun jadi presiden. Pesona SBY makin mantap pada pemilu 2009 dengan kemenangan besar Demokrat. SBY menang pilpres hanya dengan satu putaran saja.

Ideologi partai, khususnya dikotomi islamis dan nasionalis, makin mencair. Boleh dikata partai-partai tak punya ideologi lagi. Ideologinya makin mengerucut: UANG! Ketuhanan yang maha esa digeser oleh keuangan yang mahakuasa!

Kini, menjelang pemilu 9 April 2014, suasananya lebih pragmatis lagi. Konflik ideologis nasionalis vs islamis sudah lewat. Caleg-caleg bahkan terlibat perang sesama caleg dari partai yang sama di daerah pemilihan (dapil) yang sama. Teman makan teman!

Karena itu, beberapa caleg di Surabaya dan Sidoarjo, bahkan pengurus partai, tidak mau kampanye terbuka. Lebih baik caleg-caleg itu memasarkan dirinya sendiri-sendiri langsung ke pemilih di dapilnya.

Jokowi Yes, Caleg PDIP Nanti Dulu

Joko Widodo alias Jokowi masih berstatus bakal calon presiden alias balon. Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, Aburizal Bakrie juga sama-sama balon. Mereka baru jadi calon presiden kalau sudah ditetapkan oleh KPU.

Siapa saja bisa jadi balon presiden... kalau mau + punya duit + punya partai. Di sinilah persoalan sistem pilpres di Indonesia. Partai-partai harus tunggu hasil pemilu legislatif 9 April untuk mengajukan balonnya secara resmi.

Kalau suaranya kurang 20 persen tidak bisa maju. Harus gabung dengan partai lain agar memenuhi syarat minimal 20 persen popular vote. Inilah yang tempo hari digugat di Mahkamah Konstitusi.

Syukur, lima tahun lagi tak ada syarat minimal 20 persen atau berapa pun. Semua partai boleh mengajukan balon presiden.

Tidak ada yang meragukan kepopuleran Jokowi. Tapi apakah caleg-caleg PDIP berhasil merebut suara nasional hingga 20 persen? Saya kok ragu.

Tidak usah jauh-jauh. Saya sendiri ingin Jokowi jadi presiden Indonesia. Tapi untuk urusan caleg, saya kurang sreg dengan caleg-caleg PDI Perjuangan di Kabupaten Sidoarjo, daerah pemilihan Jawa Timur I (Surabaya + Sidoarjo).

Mbak Indah bagus suaranya, pintar nyanyi, pernah jadi manajer Persebaya. Cakep lagi. Tapi dia sudah dan sedang jadi anggota DPR RI. Sudah cukuplah. Mas Guruh Soekarnoputra pun sudah karatan di parlemen tapi kinerja politiknya tidak terdengar.

Mas Guruh lebih cocok jadi seniman musik dan koreografer. Kurang cocok di politik. Caleg-caleg lain juga kurang meyakinkan. Saya justru sreg dengan caleg muda di bawah 40 tahun dari partai lain.

Dari obrolan di warkop, sebagian besar orang punya pandangan yang sama. Sebab pemilu sekarang memilih orang, bukan lagi pilih partai.

Maka, warga besar kemungkinan punya pilihan caleg yang berbeda partai. Misalnya, DPRD kabupaten pilih caleg Gerindra, provinsi Golkar, pusat pilih Arzeti model cantik dari PKB. Tapi tiga bulan kemudian pilih Jokowi... kalau gubernur Jakarta ini memenuhi syarat sebagai calon presiden.

Tugas berat para caleg PDIP, khususnya caleg DPR RI, untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak dipilih sebagai wakil rakyat. Kalau suara PDIP jeblok, ya, Bung Jokowi sebaiknya tetap mengurusi Jakarta saja.

Gitu aja kok repot!

Capres Jokowi vs Kader PDIP Melempem



Joko Widodo alias Jokowi sudah resmi ditetapkan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan. Tidak kaget karena gubernur Jakarta ini paling populer. Elektabilitasnya sangat tinggi di berbagi survei.
Majunya Jokowi memberi harapan baru. Suasana politik yang beku mulai mencair. Muncul gairah baru. Harapan baru. Bahwa tanggal 20 Oktober 2014 mendatang kemungkinan kita punya presiden baru yang suka blusukan.

Saya kurang semangat kalau yang jadi presiden itu politisi-politisi lawas yang sebetulnya sudah kenyang roti kekuasaan. Dan usia mereka sudah di atas 60 kayak Wiranto atau Sutiyoso atau Aburizal Bakrie.
Tapi perjalanan menuju pilpres 9 Juli 2014 masih agak lama. Sebab hasil pemilu legislatif 9 April akan menentukan sosok capres yang akan maju. Andai saja tidak pakai syarat 20-25 persen, bisa dipastikan Jokowi mulus jalannya.

Nah, di sinilah letak persoalannya. Apakah mungkin PDI Perjuangan mampu meraih suara banyak pada pileg? Saya kok kurang yakin.

Saya lihat kualitas dan kinerja Jokowi sangat jauh, ekstrem jauh, dengan kinerja caleg-caleg PDIP di pusat maupun daerah. Mereka tidak antusias macam Jokowi. Tidak suka blusukan. Malah cenderung lupa dengan brand PDIP sebagai partai wong cilik.

Saya sudah menelusuri kantor 12 partai peserta pemilu di Jawa Timur. Hampir semuanya kosong. Sepi. Pengurusnya tidak ada. Kantor PDIP yang dapat warisan kantor dari pemerintah Orde Baru pun berantakan.

"Pengurus DPC itu ya ngantornya di dewan. Kalau ada surat untuk DPC ya saya antar langsung ke pengurus yang juga anggota dewan," kata penjaga kantor DPC PDIP di daerah.

Bapak itu tinggal bersama istrinya di kantor DPC. Acara-acara partai diadakan di hotel atau convention hall. Singkatnya, kantor-kantor partai di Indonesia, khususnya di kabupaten/kota, hanya bergairah menjelang pemilu 1999. Ketika orang masih idealis, masih mabuk reformasi, masih belum punya apa-apa.

Mobilitas vertikal yang ekstrem paling terasa di PDIP. Ibarat kere munggah bale. Dan itu membuat kader-kader banteng di daerah lupa daratan. Hasilnya PDIP kalah tahun 2004. Dan banyak sekali kader PDIP yang masuk penjara (juga anggota dewan dari partai lain) karena korupsi berjemaah.

Setelah kalah, sikap mental wong PDIP belum juga berubah. Contohnya itu tadi: kantor DPC di kabupaten/kota mangkrak, kinerja di dewan gitu-gitu aja. Bahkan ada anggota dewan yang tidak pernah bicara selama menjabat. Kita tidak tahu apa saja yang dia lakukan selama jadi wakil rakyat.

Kegairahan itu yang saya lihat sangat kurang di daerah. Saya kok tidak melihat baliho atau poster caleg-caleg PDIP di Sidoarjo. Sementara yang dari Gerindra, Hanura, Nasdem, Golkar, PKB, dan Demokrat begitu banyak. Serius enggak sih mau bertarung di pileg?

Boleh saja mereka berkilah sudah blusukan ke rumah-rumah di dapil masing-masing. Dus tidak perlu pasang atribut di jalan atau kampanye di media massa. Lha, kalau kader-kadernya melempem, apa bisa Jokowi maju capres?

Saya sih ingin Jokowi harus maju baik lewat kendaraan PDIP maupun bukan PDIP. Seandainya PDIP kalah dalam pemilu legislatif, sehingga tak bisa mengusung calon presiden, ada baiknya partai-partai yang menang mengusung wong Solo yang sangat merakyat ini dalam pilpres 9 Juli 2014. Sebab, jarang sekali ada sosok macam Jokowi muncul dalam hajatan politik sepenting pemilihan presiden.

Soal kalah dan menang, itu urusan rakyat sajalah. Vox populi vox Dei!

Saya sangat terkesan dengan Jokowi, tapi kurang terkesan caleg-caleg PDIP di daerah. Tapi, jelek-jelek begitu, PDIP sejak dulu paling gigih mempertahankan empat pilar: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Kegigihan macam ini sulit kita harapkan dari kader-kader partai semacam PKS.

"Kalau PKS menang mutlak, presidennya PKS, bisa-bisa bahasa nasional kita bukan bahasa Indonesia lagi," begitu guyonan ngawur yang pernah saya dengar di pelosok NTT.

Kok bisa?

"Sebab, nanti semua pejabat mulai yang paling rendah sampai pusat harus bisa berbahasa Arab. Anak-anak SD yang masuk SMP negeri pun harus lulus tes bahasa Arab dulu. Yang SMP ke SMA negeri, begitu juga mau masuk perguruan tinggi negeri harus bisa bahasa Arab. Hehehe," kata orang kampung yang kurang paham politik tinggi itu.

Jadi kepala desa pun harus bisa bahasa Arab?

 "Hehehe.... Kalau PKS yang berkuasa mutlak, ya, bisa saja begitu. Makanya, belajar bahasa Arab biar bisa jadi kepala desa," ujar mantan TKI di Malaysia ini dengan gaya cengengesan.  Ada-ada saja orang ini.

Rasanya belum ada partai di Indonesia yang konsisten membela empat pilar selain PDI Perjuangan. Ketika ada gerakan mengubah pasal 29 UUD 45 dan Pancasila, PDIP bersama Ibu Megawati pasang badan untuk membela sekuat tenaga.

Selamat berjuang untuk Pak Jokowi!

Siapa tahu panjenengan bisa jadi presiden untuk NKRI yang berdasar Pancasila dengan konstitusi UUD 1945, yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika.

13 March 2014

Kapan semburan lumpur berhenti?



Ini pertanyaan hampir semua orang Sidoarjo. Sebab sampai sekarang belum ada tanda-tanda lumpur lapindo di Porong itu berhenti menyembur. Sebentar lagi, 29 Mei 2014, semburan lumpur genap delapan tahun.

Delapan tahun bukan waktu yang singkat. Sudah 40-50 ribu warga yang jadi pengungsi karena kehilangan rumah dan tanah. Bahkan kehilangan desa. Empat desa secara de facto sudah hilang di Kabupaten Sidoarjo. Tinggal menunggu pengesahan secara resmi saja.

Lantas, kapan berhenti si lumpur itu? Dulu saya pernah bertanya kepada pakar-pakar geologi, ahli lumpur, tim nasional lumpur. Jawabannya beda-beda. Ada yang bilang 30 tahun, 32 tahun, 35 tahun. Malah ada pakar yang bilang tak ada yang tahu kecuali Tuhan.

Kini, setelah delapan tahun, saya menelepon seorang pakar dari ITB, Dr Heri Andreas. Dia baru saja meneliti pergerakan tanah dan semburan lumpur lapindo dan gejala alam lainnya yang disebut mud volcano. Pertanyaan sama: kapan lumpur berhenti?

Doktor kelahiran 1976 ini kasih kabar gembira. Setidaknya kita tidak perlu menunggu 22 atau 25 tahun lagi. Sebab, menurut Mas Heri, semburan lumpur akan berakhir lebih cepat dari prediksi awal. Dari indikator yang ada fenomena gunung lumpur di Porong tengah mendekati fase akhir.

"Yah, bisa sepuluh tahun lagi. Atau paling lama 15 tahun ke depan," kata Mas Heri yang rajin meneliti mud volcano di Porong itu.

Tetap saja masih sangat lamaaaaa banget. Gunung lumpur ini, bagi pakar-pakar hebat itu, merupakan fenomena alam yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Dus, tidak bisa intervensi untuk menutup semburan dengan cara apa pun.

Tiga metode awal, termasuk relief well, sudah gagal total sejak tahun pertama. Kemudian bola beton pun sia-sia. Metode klenik alias dukun hanya jadi bahan tertawaan. Maka BPLS hanya bisa membuang lumpur ke laut melalui Sungai Porong.

Kalau pakar-pakar paling top di Indonesia saja angkat tangan, apalagi orang biasa. Kita di Sidoarjo sudah telanjur berdamai dengan lumpur. Entah kapan berhenti menyembur, 50 atau 100 tahun, atau tidak bisa berhenti, orang gak ngurus. Cuek bebek.

Yang paling penting, ganti rugi itu segera diselesaikan. Sebab, menurut peraturan presiden yang dibuat di Lanudal Juanda, Sidoarjo, 2007, ketika itu Presiden SBY berkantor di Sidoarjo, semua ganti rugi atau ganti untung harus tuntas dalam tempo lima tahun.

Artinya, 2012 harus kelar semua. Lha, sekarang sudah 2014 kok belum selesai? Dan SBY pun Oktober tahun ini sudah lengser.

Piye iki???

Romo Ferdinand Doren SVD di Brasil



Satu lagi pastor asal Flores Timur, NTT, yang diceritakan cukup panjang di Jawa Pos. Kalau sebelumnya Romo Markus Solo Kewuta SVD yang bertugas di Vatikan, hari ini giliran Romo Ferdinand Doren SVD. Kaget, gak nyangka pater asal Bumi Lamaholot itu jadi romo di Sao Paulo sejak 1997.

Tidak salah kalau waktu saya SD di kampung dulu, di Flores Timur, ada poster bertuliskan DUNIA ADALAH PAROKI KAMI. Itulah semboyan kongregasi SVD atau Societas Verbi Divini. Dulu saya tak mengerti maksud moto dan visi pater-pater SVD yang bertugas di NTT.

Kini, rupanya, visi lama itu telah mewujud. Romo-romo SVD asli Flores bertugas jauh di negeri orang. Melayani umat Katolik di sana. Pantas saja ketika saya pulang kampung tak ada lagi romo-romo SVD. Yang ada tinggal imam-imam praja Keuskupan Larantuka.

Di Brasil, negara paling gila balbalan, Romo Doren pun menyesuaikan tugas pastoralnya dengan kegandrungan umat pada sepak bola. Jadwal misa pun disesuaikan untuk mengakomodasi hobi umat. Sepak bola dan misa harus jalan bersama-sama.

Kalau disuruh memilih salah satu, sebagian umat di Brasil pasti memilih sepak bola. Misa urusan belakang. Toh, ada doa tobat untuk minta pengampunan. Saat Piala Dunia nanti, khususnya ketika Brasil bertanding, jadwal misa harus disesuaikan lagi.

Selain bola, sang romo dikabarkan concern pada wong cilik, khususnya petani. Di Amerika Selatan memang terjadi konflik sosial yang kronis antara tuan tanah dan buruh tani. Dan romo harus menyatakan keberpihakannya pada siapa.

Syukurlah, umat marginal ini gandrung sepak bola. Mereka bisa berpesta, berteriak, sukaria, menyambut kemenangan timnya dan lupa akan eksploitasi tuan tanah. Dus, sepak bola ibarat candu yang dibutuhkan untuk mengusir kesumpekan hidup.

Yah, selamat bertugas Romo Doren SVD. Salam sepak bola!

06 March 2014

Pesta Sambut Baru di Flores: Boros tapi Perlu

Anak sambut baru di Maumere, Flores. Sumber: archief.nrl.nl 

Kemarin Rabu Abu. Mulai masuk prapaskah atau masa puasa 40 hari di Gereja Katolik. Lalu Paskah. Tak lama kemudian... Sambut Baru, begitu istilah orang Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, Lembata, Adonara, Solor yang mayoritas Katolik.

Dan kemarin saya dapat pemberitahuan dari kampung bahwa Ina, si keponakan yang manis, sebentar lagi sambut baru. Orang Flores sangat paham pesan pendek itu. Ehm.. Harus kirim duit kontribusi untuk pesta sambut baru.

Sambut baru itu istilah khas NTT untuk komuni pertama. Di Jawa sambut baru atau komuni pertama ini tidak ada apa-apanya. Anak-anak cukup pakai baju putih untuk mengikuti upacara penerimaan sakramen ekaristi pertama kalinya dalam hidup. Hanya orang Katolik yang sudah sambut baru yang boleh maju menerima komuni dalam setiap misa atau perayaan ekaristi di gereja.

Walaupun sudah dibaptis secara Katolik, kalau belum sambut baru, haram hukumnya ikut komuni. Dia boleh maju, tapi hanya untuk menerima berkat saja dari romo atau asisten imam. Karena itu, orang yang belum sambut baru dinilai orang Flores sebagai orang Katolik yang belum sempurna.

Di Jawa Timur, khususnya Surabaya, Malang, Jember, Sidoarjo, Gresik, setelah misa sambut baru, anak-anak cukup makan nasi kotak di aula paroki. Selesai!

Di Flores tidak begitu. Sambut baru itu pesta keluarga yang besar. Harus potong babi dan kambing. Kalau anak pejabat yang sambut baru tentu harus sembelih sapi karena undangan akan sangat banyak. Sambut baru bobotnya mendekati pesta atau resepsi pernikahan.

Entah sejak kapan sambut baru dipestakan sedemikian besar di Flores. Yang jelas, sudah turun-temurun seperti ini. Orang tua dan anak akan sangat sedih kalau sambut baru, upacara inisiasi Katolik itu, lewat begitu saja. Bisa jadi pembicaraan warga sekampung.

Karena itu, kritik tajam sejak dulu bahwa pesta sambut baru itu sangat boros, merugikan, tidak ada gunanya, lewat begitu saja di NTT. Pemerintah sejak era Gubernur Ben Mboi tahun 1980an bahkan bikin SK untuk menyederhanakan sambut baru.

Kambing dan babi jangan dipotong untuk pesta, tapi dijual jadi uang. Jadi modal. Tapi ya gak mempan. Bagaimana bisa melawan tradisi? Apalagi pejabat-pejabat itu juga malah bikin pesta sambut baru anaknya yang jauh lebih hebat.

"Witi nong wawe ega kae... Mo tolong taling esi," begitu pesan adik. Hehehe....

Kalimat dalam bahasa Lamaholot itu artinya begini: "kambing dan babi sudah ada... Anda tolong tambah (uang) sedikit".

Saya pun terdiam. Merenung kebiasaan turun-temurun di kampung halaman NTT itu. Bikin pesta sambut baru yang meriah banget. Mengalahkan pesta atau resepsi pernikahan di Jawa yang sangat ringkas, padat, bahkan cukup makan soto ayam... dan selesai.

Bukan apa-apa. Dulu saya pun termasuk barisan pengkritik pesta sambut baru yang boros. Tapi, kini, setelah berada jauh di negeri orang, bisa mengambil jarak, saya pun sadar bahwa sambut baru memang perlu sedikit dirayakan. Meski tidak harus terlalu boros hewan dan uang.

Sudah lama saya merenung dalam kesendirian di Jawa. Bahwa orang NTT, khususnya Flores Timur dan Lembata alias etnis Lamaholot, tidak pernah mengadakan pesta atau perayaan di keluarga seumur hidupnya. Pesta ulang tahun tak dikenal. Bahkan orang tua atau anggota keluarga tidak pernah ingat hari kelahiran anak atau saudara-saudarinya.

Maka, ucapan selamat ulang tahun atau happy birthday tidak pernah saya dengar di kampung saya. Pesta pernikahan di Flores Timur bukan urusan orang tua, melainkan keluarga besar suku atau marga. Semua ikut campur macam arisan yang berulang. Sebab, ada kaitan dengan belis atau mahar atau maskawin berupa gading gajah dan sebagainya.

Karena tidak punya tradisi pesta ulang tahun itulah, saya berpikir, mungkin sambut baru jadi kompensasi. Sekali seumur hidup tak ada perayaan lagi untuk anak-anak.

Apalagi anak-anak lebih banyak yang keluar kampung untuk melanjutkan sekolah atau merantau di Malaysia Timur. Dan, ketika pulang kampung setelah 10 tahun, mungkin ibu atau bapaknya sudah tidak ada lagi.

Si anak hilang pun hanya bisa mengenang masa kecil, ketika orang tua masih lengkap, bahwa dulu... dulu sekali... dia pernah menikmati bahagianya menjadi star dalam pesta sambut baru. Didampingi ibu dan ayah, disalami tamu undangan yang terus berdatangan.

Maka, ketika membaca koran Pos Kupang yang mengecam habis tradisi pesta sambut baru yang boros di NTT, saya hanya bisa diam. Lalu tersenyum sendiri. Sebab, saya tahu persis pejabat, pengamat, atau wartawan yang mengkritik itu pun tak akan mungkin melewatkan sambut baru anak atau keluarga besarnya.

Yah, jauh lebih mudah mengkritik dan mengecam orang lain! Sementara kita sendiri pun biasa melakukan perbuatan yang kita kecam itu.

Akhirnya, teman-teman NTT di luar NTT, selamat prapaskah... dan siap-siap transfer uang ke kampung untuk sambut baru keponakan!


Sent from my BlackBerry® via Smartfren EVDO Network

04 March 2014

NTT Perlu Meniru Risma dan Jokowi

Betapa bedanya bupati-bupati di NTT dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Bu Risma). Betapa rakyat di Surabaya antusias dengan gaya Risma yang merakyat dan suka blusukan... dari dulu!

Jauh sebelum istilah 'blusukan' populer gara-gara Jokowi di Jakarta, Bu Risma sudah lebih dulu blusukan. Bahkan jauh sebelum wanita tangguh ini jadi wali kota Surabaya. Saat masih menjabat kepala dinas kebersihan dan pertamanan, Risma lebih sering di lapangan daripada di kantor.

Itulah yang membuat taman-taman di Surabaya menjadi sangat banyak dan terawat. Risma itu identik dengan taman, penghijauan, kebersihan, green and clean, merdeka dari sampah.

Maka, ketika naik sebagai wali kota, acara blusukannya makin gila saja. Tak peduli hujan deras, Risma turun langsung untuk melihat pintu-pintu air. Saya beberapa kali melihat Bu Wali Kota ini mengatur lalu lintas kayak supeltas di Wonokromo, depan RSI.

Lha, bagaimana warga Surabaya tidak mencintai Bu Risma? Inilah sebabnya warga ramai-ramai meminta Bu Risma tidak mundur ketika sang wali kota mengalami tekanan politik yang sangat besar. Salah satunya, memaksakan Wisnu SB sebagai wakil wali kota, padahal Wisnu itu dulu ngotot menggulingkan Risma!

Di NTT kita selalu mendapat cerita yang berbeda 180 derajat. Warga + politisi ingin menggulingkan bupati karena berbagai alasan. Akhirnya, Bupati Sunur di Lembata pun dipecat dua minggu lalu oleh dewan.

Bupati sebelumnya pun selalu didemo, disuruh turun. Untung masih bisa menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Bupati Flores Timur pun (dulu) digoyang karena dinilai bobrok dan ngawur. Sebab bupati itu ingin menjebloskan pastor-pastor kritis ke penjara. Romo Frans Amanue diadili hanya karena pernyataan dan tulisan di koran.

Mantan wali kota Kupang, Daniel Adoe, sedang diadili karena kasus korupsi. Bupati Ngada juga berurusan dengan polisi gara-gara memerintahkan satpol PP untuk memblokade bandar udara. Bupati-bupati lain pun imejnya kurang bagus. Khususnya dugaan KKN dalam rekrutmen PNS.

Bagaimana NTT bisa maju kalau pemimpinnya tidak bekerja untuk rakyat? Kalau Risma dan Jokowi suka blusukan ke kampung kumuh, tempat sampah, pejabat-pejabat di NTT malah lebih suka blusukan ke Kupang atau Jakarta.

Dulu saya sering memergoki pejabat NTT yang selalu menghadiri acara komunitas tertentu di Surabaya. Jauh-jauh dari Kupang hanya untuk acara tidak penting yang tidak ada hubungan dengan pemerintahan dan kepentingan rakyat NTT. Sementara si pejabat itu malah tidak pernah blusukan ke Lembata, Alor, Pantar, dan sebagainya.

Maka, jangan heran melihat jalan-jalan rusak di berbagai kawasan di NTT dibiarkan 10 sampai 20 tahun. Tak ada perbaikan. Karena pejabatnya memang tidak tahu kalau infrastruktur di wilayahnya memang hancur.

Saya pun tertawa sendiri membaca alasan DPRD Lembata memberhentikan Bupati Sunur. Seperti dimuat Kompas, Bupati Sunur ini katanya dalam setahun hanya tiga bulan di wilayah Kabupaten Lembata. Sisanya sembilan bulan justru blusukan di Jakarta.

Lha, buat apa blusukan di Jakarta? Kan sudah ada Pak Jokowi dan Mister Ahok!


Sent from my BlackBerry® via Smartfren EVDO Network

Romo Markus Solo Pastor Asal Flores di Vatikan



Koran Jawa Pos hari ini 4 Maret 2014 memuat cerita panjang tentang Romo Markus Solo Kewuta SVD. Dia pastor asal Flores Timur, NTT, yang bertugas di Kota Vatikan sebagai salah satu penasihat Sri Paus.
Romo asal Lewouran di kaki Gunung Lewotobi, tak jauh dari Larantuka, ini mulai mencuat sejak era Paus Benediktus XVI. Dia diminta ke Vatikan dan meninggalkan pos lamanya sebagai rektor sebuah universitas di Austria.

Orang Flores tentu ikut bangga. Gak nyangka ada orang dari etnis Lamaholot yang terpilih sebagai orang Indonesia pertama yang bertugas di Vatican City. "Itu semua karena kehendak Tuhan. Saya sendiri tidak pernah menyangka," ujarnya kepada saya suatu ketika.

Ditulis Doan Widhiandono, cerita perjalanan Romo Markus dari Flores Timur hingga ikut mengurusi Vatikan cukup menggelitik. Khususnya buat orang Lamaholot macam saya. Apalagi Mas Doan, sang wartawan yang punya story telling ability kelas maesto itu, memasukkan petikan lagu rakyat Lamaholot di tulisannya.

DOAN... DOAN KAE OLE NETE NETE DOAN KAE...

Syair tentang orang Lamaholot yang terbawa arus ke negeri yang jauh di rantau. Tak punya bekal makanan dan minuman. Tak punya uang untuk ongkos pulang.

Akhirnya, telantar di negeri orang. Membayangkan LEWOTANAH LAMAHOLOT dengan orangnya yang sederhana membuat air mata jatuh menitis.

SUSAH NIKI NIKI WAI TAKE
BAYANG TENA TENA METE TANI...

Yah, membaca kisah Romo Markus, yang ditulis dengan jurnalisme sastra, membuat siapa pun, khususnya orang Flores, punya sedikit kebanggaan. Siapa bilang orang Flores bodoh? Terbelakang?

Kisah Romo Markus Solo tentu tidak stragis syair lagu DOAN KAE itu. Beliau terinspirasi Romo Cor Smith SVD yang dulu bertugas di Lewouran dan sekitarnya. Berkeliling kampung naik kuda, bagi-bagi permen, memberikan obat kepada warga yang sakit.

Potret khas misionaris SVD asal Eropa yang sangat mewarnai kehidupan masyarakat Flores dan sekitarnya hingga pertengahan 1990an. Itulah yang mendorong Markus masuk Seminari Hokeng mengikuti jejak kakaknya, Yosef Bukubala Kewuta. Saat ini Romo Yosef Bukubala bertugas di Paroki Santo Paulus, Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo.

Pastor Markus yang lahir pada 4 Agustus 1968 ini, seperti ditulis Jawa Pos, mendapat penghormatan ala pejabat Vatikan. Ketika berada di kompleks Vatikan City, para tentara memberikan hormat dengan sikap sempurna.

Dia pun tersenyum lantas bercanda dengan wartawan Jawa Pos yang berjalan sambil menikmati aroma bunga sakura di musim semi. "Saya terlalu sering makan keju eropa," katanya.

AMA TUAN MARKUS,
OLE NETE MO MAI DOAN DOAN TETI ROMA...
PETEN KAME RIBU RATU PIA LEWOTANAH...

Sent from my BlackBerry® via Smartfren EVDO Network