26 February 2014

Pensiunan Tak Perlu Pangkat

Polisi dan tentara yang sudah pensiun kembali jadi rakyat biasa. Pangkat, gelar, mulai kopal hingga jenderal tinggal sejarah. Dia jadi sama dengan warga lain yang petani, pedagang, dan sebagainya.

Anehnya, dari dulu di Indonesia ini gelar atau pangkat tentara atau polisi selalu dibawa-bawa meskipun sudah purnawirawan. Mungkin bukan salah mereka. Tapi salahnya wartawan yang menulis berita.

Di Kompas 24 Februari 2014 ada berita berjudul Istri Brigjen Polisi (Purn) MS Diperiksa. Ini berita soal penganiayaan pembantu rumah tangga di Bogor.

Lah, mengapa tidak ditulis nama lengkapnya? MS itu siapa? Mengapa orang Hongkong yang menganiaya PRT Indonesia ditulis nama lengkapnya?

Lalu, mengapa harus pakai gelar brigjen polisi (purn)? Setahu saya gelar atau pangkat kepolisian atau militer hanya efektif ketika yang bersangkutan masih aktif. Setelah pensiun ya selesai.

Sebagai pelengkap informasi, baru disebutkan bahwa MS ini pensiunan polisi dengan pangkat terakhir brigadir jenderal. Tak perlu embel-embel jenderal dipasang di depan nama orang yang sudah pensiun.

Analogi yang sama berlaku untuk Prabowo Subianto atau SBY. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak perlu ditulis Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua dewan pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tak perlu ditulis Jenderal (Purn) Prabowo Subianto.

Saya berpendapat media massa, khususnya media utama macam Kompas, harus berada di garda terdepan dalam merawat bahasa Indonesia yang baik. Bukan malah menelan mentah-mentah jargon dan military minded ala beberapa ormas berbaju doreng.

Okelah, wartawan mungkin ingin menunjukkan kepada mayarakat bahwa ada pensiunan brigjen yang tindakannya tidak manusiawi. Tapi bukankah kejahatan itu bisa dilakukan siapa saja?


Sent from my BlackBerry® via Smartfren EVDO Network

1 comment:

  1. Dalam berita-berita biasa, tidak perlu ditulis pangkat seseorang, purnawirawan atau bukan. Dalam acara formal atau berita formal di mana pangkat seseorang itu relevan, barulah perlu. Misalnya, di surat undangan pelantikan komandan kodim, maka yang diundang layak ditulis pangkatnya. Atau di berita tentang penanganan kejahatan kriminal, maka pak polisi yang bicara perlu ditulis pangkatnya. Begitulah yang masuk akal.

    ReplyDelete