24 January 2014

Pemilu Serentak Bukan Obat Mujarab

Kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lamban, tidak tegas, sulit bikin keputusan memang tidak lepas dari politik dagang sapi. SBY merasa berutang budi pada partai-partai yang mencalonkannya saat pemilihan presiden.

Maka, Presiden SBY tak akan berani memecat menteri-menteri dari PKS meskipun tidak cakap atau bermasalah. PKS dibiarkan saja di koalisi meskipun sering bersikap oposan. Lebih oposisi dari PDIP yang memang berada di luar kabinet.

Inilah hasil dagang sapi pilpres ala Indonesia. Dagang sapi terjadi karena pilpresnya diadakan setelah pemilu legislatif. Partai-partai yang suaranya sedikit diajak atau merapat sendiri ke partai besar yang suaranya cukup untuk mengusung capres.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka pilpres diadakan serentak dengan pileg pada 2019. Semua partai peserta pemilu berhak mengajukan calon presiden. Karena peserta pemilu 12 partai, capresnya juga bisa 12 orang. Banyak banget!

Kalau ini yang terjadi, dan skenarionya pasti begitu, akan ada pilpres dua putaran. Di sinilah dagang sapi terjadi. Dua pasangan capres-cawapres dengan suara terbanyak akan merangkul partai-partai yang calonnya kalah pada putaran pertama.

Koalisi ala Indonesia ini untuk mengamankan kebijakan pemerintah di Senayan alias parlemen. Tentu tidak gratis. Maka koalisi dagang sapi tetap terjadi seperti sekarang. Dan itu tidak akan mengubah keadaan.

Pemilu serentak seperti yang diperjuangkan Effendi Gazali dkk, yang diperkuat putusan MK, hanya akan bermanfaat jika pilpres hanya satu putaran. Sekali coblosan langsung menang. Tapi, dengan 12 atau 15 partai, manalah mungkin seorang capres bisa menang satu putaran dengan ketentun yang berlaku sekarang.

Maka, penggiat demokrasi macam Effendi Gazali dkk harus menemukan lagi cara terbaik agar kita tidak terjebak politik dagang sapi seperti sekarang. Kalau tidak, eksperimen pilpres yang kita adakan selama belasan tahun ini hanya akan membawa mudarat bagi bangsa ini.

Kelihat demokrasi, hiruk-pikuk, banyak bicara... tapi puluhan juta rakyat Indonesia tetap mengais rezeki di Malaysia, Taiwan, Hongkong, atau Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga.

Pilih yang mana: Tidak ada demokrasi seperti Singapura dan Malaysia tapi makmur, atau demokrasi liberal ala Indonesia tapi rakyatnya jadi pekerja kasar di negara lain?


Sent from my BlackBerry® via Smartfren EVDO Network

1 comment:

  1. Saya pilih Keadilan Sosial, Kemakmuran bagi seluruh warga, daripada pseudodemokrasi ala Indonesia.

    ReplyDelete