07 August 2013

Ahok, konstitusi, dan konstituen

Di musim libur Lebaran ini saya agak semangat membaca berita-berita tentang Ahok, wakil gubernur Jakarta, di internet. Kata-katanya lurus, tegas, blakblakan, tak banyak eufemisme. Mantan bupati Belitung Timur itu seperti tak punya rasa takut terhadap preman Tanahabang beserta bekingIbekingnya di parlemen, birokrasi, tentara, atau polisi.

Rasanya baru kali ini kita beruntung punya pejabat yang berani melawan premanisme macam Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama. Yang paling menarik adalah wawancara Ahok dengan Tempo edisi Juli 2013. Ahok ditanya tentang keruwetan Jakarta yang sudah bertahun-tahun tanpa ada solusi. Padahal kajian-kajian dari pakar, doktor, profesor, universitas dalam dan luar negeri sudah menumpuk.

Mengapa tidak dieksekusi?

Ahok pun menjawab lantang:

"Masalahnya, ada atau tidak pemimpin yang berani taat hanya pada konstitusi dan bukan taat pada konstituen serta kepentingan lain...."

Konstitusi dan konstituen! Ahok benar-benar memunculkan wacana publik yang sangat inspiratif di tengah suasana politik kita yang semakin menggelisahkan. Luar biasa, hari begini masih ada Ahok yang bicara konstitusi. Konstitusi itu tak lain UUD 1945.

Begitu banyak pejabat, politisi, bahkan menteri-menteri kabinet SBY sengaja mencampakkan konstitusi demi menyenangkan konstituen. Demi target jangka pendek pemilihan umum 2014. Sebetulnya bukan konstituen pula yang dipikir tapi posisi politik pribadi belaka.

Contoh paling jelas adalah kasus-kasus yang menyangkut kebebasan beragama seperti masalah Syiah di Sampang. Sekitar 300 warga Sampang Madura diusir dari kampung halamannya gara-gara berbeda keyakinan. Di mana posisi negara?

Wakil bupati malah yang turun langsung untuk memimpin pengusiran sekitar 200-300 warga Syiah dari lokasi pengungsian di GOR Sampang ke rusunawa di Jemundo Sidoarjo. Pak Fadhilah, wagub yang dulunya bupati, jelas memilih pro konstituen daripada konstitusi.

Menteri Agama Suryadharma Ali pun sama saja. Sebagai ketua umum PPP, Suryadharma jelas lebih memilih menyenangkan konstituen partainya, massa musim konservatif, ketimbang konstitusi. Pak Menteri tentu paham pasal 29 UUD 1945 dan pasal-pasal hak asasi manusia. Tapi konstitusi harus dinomorduakan demi... konstituen.

Seorang negarawan sejati niscaya memilih konstitusi daripada keinginan konstituen yang bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, jangan heran kalau Menteri Suryadharma ngotot meminta agar warga Syiah Sampang mengikuti proses pencerahan dan penyamaan persepsi kalau ingin kembali tinggal di kampung halamannya.

Selama menteri-menteri, bupati, gubernur, bahkan presiden lebih takut konstituen ketimbang konstitusi, maka organisasi kekerasan berjubah agama di negeri ini tak akan pernah dibubarkan. Apa jadinya Indonesia jika konstitusi hanya jadi macan kertas?


Sent from my BlackBerry® via Smartfren EVDO Network

5 comments:

  1. Sebenarnya ini kerancuan antara dua itu.

    Tergantung jabatannya. Kalau jadi pemimpin eksekutif, seperti walikota, gubernur, presiden, atau pembantu presiden seperti Menteri, dia kan jadi walikotanya seluruh penduduk Surabaya, jadi gubernurnya semua penduduk DKI, jadi presidennya seluruh rakyat Indonesia, jadi menterinya semua agama. Jadi dalam posisi itu, dia harus memperjuangkan kepentingan semua rakyat. Tidak ada konstituennya yang khusus, kecuali mereka yang menderita ketidakadilan.

    Kalau jadi anggota DPR, barulah dia memperjuangkan konstituennya. Dari PKS, berhak dan boleh dia memperjuangkan umat Islam konservatif. Dari PDI dan Gerindra, berhak dan boleh memperjuangkan sekuler nasionalis dan minoritas. Kalau utusan daerah boleh dan berhak lah dia memperjuangkan kepentingan konstituen daerahnya.

    Jadi Ahok ini memberi pelajaran politik. Kerancuan ini yang tidak / belum dipahami pejabat2 Indonesia yang tidak mempraktekkan etika politik, bahkan SBY pun. Karena takut kehilangan suara Islam konservatif, karena masyarakat Muslim Indonesia memang makin konservatif dalam tampak luar beragama.

    ReplyDelete
  2. Betul cak amrik. Kita ambil pelajaran dari mesir. IM menang, Mursi jadi presiden. Tapi setelah berkuasa, dia memposisikan diri sebagai presiden IM, bukan presiden mesir yg majemuk. Tentu saja dia digoyang kemudian dikudeta militer yg mengawal konstitusi. IM atau Taliban hanya menjadikan pemilu demokratis sebagai alat saja untuk melaksanakan agenda politik sektariannya.

    Di indonesia pun filsafat demokrasi, human rights, kurang dipahami politisi dan penguasa + rakyat. Sebagian besar orang indonesia mendukung pengusiran dan pelarangan Syiah di Sampang. Sebagian besar orang justru senang dan bersyukur kalau tempat2 ibadah minoritas ditutup. Polisi dan aparat keamanan tidak berbuat apa2 ketika rumah ibadah minoritas dirusak.

    Filsafat demokrasi, ruang publik vs privat, posisi agama, masih rancu di negara indopahit ini. Debat seperti ini akan panjang sekali, melelahkan dan tidak ada gunanya di indonesia.

    ReplyDelete
  3. Bung Lambertus yang baik. Ya memang begitu lah kondisinya. Jangan dikira orang2 picik itu di Indonesia saja. Di Amerika pun masih banyak orang2 yang berpikiran sempit. Begitu juga di Eropa. Bedanya ialah, sistem pendidikan publik dan media di sini sudah tercerahkan, sehingga jika ada upaya2 dari golongan kanan untuk merongrong demokrasi dan hak2 minoritas, kalangan intelektual kompak untuk menangkalnya. Semua ini tercapai tidak begitu saja, tetapi melalui perjuangan berdarah. Jangan lupa sampai 50 tahun lalu Amerika itu sarangnya Ku Klux Klan. Sampai 70 tahun lalu Jerman itu gembongnya Nazi. Untuk mendapatkan persamaan hak untuk minoritas ras, agama, jenis kelamin (jender), itu merupakan perjuangan tanpa henti. Begitu sudah diundang-undangkan, tetap terus perjuangan untuk menegakkan. Maka itu ada organisasi2 macam ACLU di Amerika yang selalu membela hak2 asasi individu dan minoritas.

    Jadi, jangan putus asa. Anda sudah berjasa dengan menulis, menyebarkan benih2 pencerahan kepada kalangan pembaca dan teman2 yang anda kenal. Mungkin terasa lelah, tetapi jangan pernah berhenti untuk terus memberikan pencerahan. Semakin banyak yang berpikiran progresif, semakin majulah masyarakat Indonesia.

    ReplyDelete
  4. Sebenarnya saya tidak setuju dengan kudeta di Mesir yang baru terjadi. Seharusnya militer mampu menahan diri dan tidak mengambil alih kekuasaan begitu saja dan kemudian membreidel IM. Jalan pintas selalu tidak baik. Seharusnya dilakukan referendum. Dengan begitu, lagi2 Islam kanan menyalahkan sekuler dan mengkambinghitamkan Amerika yang tidak ikut2an. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Mesir sekarang betul2 kacau. Masih lebih baik di Indonesia, hehehe.

    ReplyDelete
  5. Seluruh langkah kebijaksanaan Ahok dalam pemerintahan DKI-Jakarta benar 100%. Namun caranya yang sangat tidak tepat. Kata2-nya kasar, kampungan, cenderung kearah premanisme. Haruskah kita menghadapi warga Indonesia dengan cara sedemikian kasar. Ataukah bahasa Indonesia memang bahasanya orang kasar, sehingga seorang yang intelek tidak mampu mengexpressikan pendapatnya secara sopan dengan bahasa nasional kita ini.
    Tidak ada alasan dengan berdalih, ya itu memang sifat-ku. Jika sudah tahu sifatnya sangat kasar, ya jangan memilih profisi sebagai politikus atau diplomat. Khan lebih cocok jadi sipir bui.
    Pepatah Jerman mengatakan; Der Ton macht die Musik.
    ( irama menciptakan lagu ).
    Jerman memiliki seorang mantan kanselir, Helmut Schmidt, yang dijuluki Helmut Schnauze, ( Bacot Helmut ). Schmidt orangnya tegas, jujur, keras, terus terang, kadang kala suka marah. Namun Beliau tidak pernah memakai kalimat atau kata2 kasar. Kalimatnya selalu diplomatis dan sangat intelek, sehingga tidak menyakiti hati orang lain.
    Tidak ada keharusan, seorang yang jujur mengucapkan kejujurannya keluar dari mulut. Prof. JE Sahetapi sering memakai pepatah; wenn das Herz voll ist laeuft der Mund ueber. Fenomena tersebut sangat cocok menggambarkan situasi pribadi Ahok.
    Usiaku dua dekade lebih tua dari Ahok, belum pernah kata2: hantam, hajar, bantai, keluar dari mulutku.
    Waktu muda aku juga suka berkelahi, ya lawanku orang bali, orang jawa, orang arab, orang cina, dan juga bule. Tetapi kata2 kasar, bunuh, bantai, tak pernah keluar dari mulutku, lain daripada Ahok.

    ReplyDelete