19 October 2012

Pejabat-pejabat NTT, contohlah Jokowi!

Sangat menarik melihat gebrakan Joko Widodo alias Jokowi. Setelah dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi berkeliling kota melihat langsung kondisi lapangan. Dialog dengan warga. Mendengarkan curhat warga. Blusukan ke mana-mana.

Dengan cara ini, Pak Gubernur jadi tahu begitu banyak masalah riil di lapangan. Betapa angkutan umum di Jakarta sangat buruk. "Masa ibukota negara kok busnya kayak begini?" ungkap Jokowi. Saya cuma ketawa geli melihat ungkapan polos Jokowi.

Yah, warga Jakarta layak bersyukur punya gubernur yang mau turun ke jalan, berpikir out of the box, rajin cari solusi kayak Jokowi. Benar-benar tipe pemimpin yang mau melayani. Konsep pemimpin sebagai PELAYAN sering diucapkan, khususnya dalam kampanye, tapi sangat jarang diperlihatkan gubernur, bupati, wali kota di Indonesia.

Melihat Gubernur Jokowi di televisi, saya langsung membandingkan dengan bupati-bupati dan gubernur di daerah saya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Betapa jauhnya perbedaan dengan gaya Jokowi. Di NTT pejabat-pejabat, yang aslinya dari kampung, tiba-tiba berubah menjadi raja-raja kecil yang jauh dari rakyat. Mereka seakan menjadi makhluk dari planet lain.

Sebelum 1990-an, ketika saya masih berada di kampung, pelosok Lembata, saya tidak pernah melihat Bupati Flores Timur berkunjung ke kampung-kampung. Apalagi dialog dengan rakyat, memetakan masalah, cari solusi, dan seterusnya. Bupati Flores Timur saat itu ibaratnya raja yang hanya sibuk bekerja di kantor, kemudian pulang, istirahat di rumah jabatan.

Tidak ada kunjungan rutin bupati (saat itu) ke Lembata, Solor, Adonara, melihat kondisi masyarakat yang mengidap kemiskinan struktural, sehingga sebagian besar laki-laki merantau di Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Waktu saya masih SD di pelosok Lembata, saya dan teman hanya bisa menghafal nama bupati seperti Markus Weking, Simon Petrus Soliwoa, atau Iskandar Munthe tanpa pernah melihat orangnya secara langsung. Apalagi menjabat tangan bupati. Sebab, bupati-bupati yang berkuasa di Larantuka itu memang tidak pernah mengunjungi Ile Ape, kecamatan saya yang berada di pantai utara Lembata.

"Bapak Bupati kita itu wajahnya seperti apa?" tanya saya.

Kemudian Bapak Guru di kampung memperlihatkan foto bupati di surat kabar mingguan DIAN, koran stu-satunya yang beredar di Flores saat itu. Oh, Bapak Bupati Weking orangnya hitam. Oh, Bapak Bupati Soliwoa orangnya kurus dan tinggi! Lalu, kapan Bapak Bupati berkunjung ke kampung kita untuk membantu pengadaan air minum? Pak Guru pun tak tahu.

Tahun terus berganti, bupati datang dan pergi. Kemudian ada pemilihan langsung. Lumayan, berkat pemilihan langsung, calon-calon bupati yang biasanya duduk manis di Kupang atau Larantuka sudah mulai turun ke desa-desa... untuk kampanye. Ada tokoh yang puluhan tahun tinggal di Kupang tiba-tiba mengaku sebagai pejuang Lewotanah alias kampung halaman. Banyak tokoh yang sudah tidak berbahasa daerah (Lamaholot) karena memang beliau-beliau ini sudah puluhan tahun meninggalkan Lewotanah.

Karena bupati-bupati tak pernah turun ke kampung, blusukan ala Jokowi, maka berbagai persoalan di pelosok Flores Timur tak pernah diselesaikan. Contohnya jalan raya dan air minum. Kita yang hijrah ke Jawa akan menemukan kondisi jalan raya yang sama buruknya dengan 10 tahun lalu. Bahkan, lebih buruk. Dan rakyat di sana tidak merasa aneh melintas tiap hari di atas jalan yang mirip kubangan kerbau saat musim hujan.

Mengapa begitu?

Karena Bapak Bupati hanya asyik berkutat di istananya di ibukota kabupaten yang sangat jauh dari kampung saya di pelosok. Akal sehat sudah lama mati. Konsep pemimpin sebagai pelayan, sebagaimana ritual pembasuhan kaki pada Kamis Putih, di gereja-gereja di Flores sepertnya tidak punya efek pada perilaku pejabat-pejabat publik.

Maka, wajar saja kalau Provinsi NTT, khususnya Flores, khususnya Lembata, Solor, Adonara, Pantar, tidak bisa maju.  

6 comments:

  1. benar2 pemimpin untuk rakyat. jokowi membiarkan balai kota menjadi rumah rakyat

    ReplyDelete
  2. itu sebabnya maka kab flores timur perlu dimekarkan menjadi kab lembata, kab solor dan kab adonara. kalo kabupatnnya tetap di larantuka bisa dipastikan si bupati tidak akan mau ke pelosok lembata kayak ile ape or kedang or loang. jauh banget... selain itu mental pejabat2 di NTT harus diubah menjadi pelayanan masyarakat...

    ReplyDelete
  3. Di-negara2 maju, justru kecamatan dan kabupaten dilebur menjadi satu, agar biaya dan birokrasi bisa dihemat dan lebih effisien. Soal bupati di Indonesia berlagak seperti raja, itu karena mentalitas dan karakter bangsa Indonesia yang sangat feodal, lebih tepat diklarifikasikan seperti mental pengayuh sepeda onthel; keatas kepalanya menunduk-nunduk, sedangkan kebawah kakinya meng-injak2. Belum lagi mental aji-mumpung untuk memperkaya diri sendiri dan kroni2-nya. Pejabat Indonesia yang jujur dan baik, akan diomeli oleh istrinya, dimaki bodoh, dan achirnya akan diturunkan dari tahta oleh para koleganya yang sudah biasa korup. Semoga Pak Jokowi mampu bertahan sesuai masa jabatannya, dan jangan sampai didongkel ditengah jalan oleh para bawahannya.
    Seorang teman-saya, Cina-Sumba ( NTT ) yang pulang ke-Tiongkok tahun 1960, akibat PP No.10 tahun 1959 bercerita: dia tahun 2011 pulang pertama kalinya kepulau Sumba untuk berlibur, dia bilang pulau Sumba sejak 50 tahun hampir tidak ada perubahan, sedangkan kotanya yang di Tiongkok sudah berubah, dari desa kumuh menjadi kota ala Chicago. Quo vadis NTT ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. hehehe... Cerita yang sangat menarik dan bikin kita prihatin. Saya kira cerita macam ini tentang NTT sangat banyak dan memang faktanya begitu. Perantau yang pulang kampung melihat kampung halamannya seperti jalan di tempat. Yah, ini tidak lepas dari mentalitas pejabat2 lokal yang sangat feodal. Bupati tidak turun ke bawah, melihat kondisi di lapangan secara langsung.

      Mudah-mudahan apa yang diperlihatkan Pak Jokowi di Jakarta dan Bu Risma di Surabaya bisa ditiru bupati-bupati lain di seluruh Indonesia, khususnya NTT.

      Terima kasih atas komentar anda. Salam untuk orang Tionghoa Sumba yang sekarang tinggal di Tiongkok. Salam aiguo!

      Delete
  4. Lain Lubuk, Lain Ikannya. Menteri Kehakiman Jepang, Keishu Tanaka, usia 74 tahun, yang baru saja menjabat selama 3 minggu, terpaksa mengundurkan dirinya, karena sebuah koran memberitakan, bahwa beliau 30 tahun silam pernah menghadiri kenduri pernikahan seorang anggota Yakuza. Semoga budaya malu dan budaya merasa bersalah, tsb., bisa dijadikan cermin oleh para pejabat- dan anggota DPR-RI. Di Indonesia, boro-boro merasa malu dan sadar, sebaliknya marah2 nampang di-televisi, dengan murah mengatakan Demi Allah atau Demi Tuhan, praduga tak bersalah, gantunglah aku ditugu Monas, tetek bengek segalanya. Menurut Prof. Sahetapy, di Senayan yang bercokol justru sebagian besar adalah Yakuza. Sampai kapankah rakyat Lembata bisa merasakan Keadilan Sosial sesuai dengan Pancasila dan UUD-45 ?

    ReplyDelete
  5. Benar-benar seorang pemimpin yang mau bergerak dari bawah dulu, untuk mengetahui tentang keluhan-keluhan yang ada di daerah-daerah yang ada di Jakarta. Seharusnya bisa di jadikan contoh untuk para pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini. Tapi bagaimana dengan para menteri dan para pejabat yang ada di anggota dewan ? terima kasih.

    ReplyDelete