30 March 2012

PDIP tanpa wacana alternatif

PDIP memanfaatkan rencana kenaikan BBM untuk mendapat kredit politik menjelang 2014. Dan itu wajar sebagai partai oposisi di parlemen pusat.

Status oposisi PDIP juga kurang tegas karena sebetulnya banyak kader moncong putih yang jadi gubernur, bupati, wali kota. Akan jadi masalah bila pejabat2 kader PDIP ikut unjuk rasa tolak kenaikan bbm. Bisa kacau tatanan demokrasi kita.

Kinerja PDIP sejak reformasi 98 sangat berbeda dengan pada era Orde Baru dan pascalengsernya Suharto. Saat itu PDIP punya kajian2 ekonomi yang luar biasa. Ada ekonom hebat macam Kwik Kian Gie dan Laksamana Sukardi yang sering tampil di publik.

Tulisan2 Kwik dulu sangat digemari masyarakat. Begitu pula pendapat2 Laksamana benar2 mencerahkan, memberikan tawaran alternatif. PDIP pun tak hanya jadi partai wong cilik tapi partai yang mampu menampilkan wacana2 bermutu. Balitbang PDIP yang dipimpin Kwik Kian Gie luar biasa.

Tapi kini semuanya sudah berubah. Kwik dan Laks serta sejumlah pemikir hebat sudah eksit dari PDIP. Kita tak tahu lagi ekonom2 PDIP yang memberikan kajian alternatif seperti BBM, subsidi, dsb.

Okelah PDIP menolak kenaikan harga BBM. Tapi alternatifnya apa? Solusinya? PDIP tidak punya ekonom2 hebat yang bisa menjelaskan hal ini. Yang muncul di televisi hanya politisi biasa macam Tjahjo Kumolo, Maruarar, Ming, Rieke.

Jangan harap Megawati yang mantan presiden itu bicara dalam situasi sepert ini. Jangan pula mengharap statemen2 cerdas dari Taufik Kiemas atau Puan Maharani.

Kita justru menemukan pemikiran2 kritis dari ekonom seperti Rizal Ramli atau Saparini. Mana ekonom PDIP? Tanpa dukungan ekonom2 alternatif yang berani dan mumpuni, unjuk rasa PDIP di berbagai daerah sulit mengubah keyakinan ekonom2 istana yang sejak dulu ingin menghapus total subsidi bahan bakar minyak.

No comments:

Post a Comment