29 October 2011

Pribumi vs Pendatang Konflik Makam



TRAGEDI: Jenazah almarhum Pak Bambang, warga Perumahan Taman Sarirogo, Sidoarjo, dibawa pulang setelah ditolak rame-rame oleh penduduk lokal Desa Sumput. Padahal, tanah makam itu sudah dibeli oleh warga empat perumahan.


Di era Orde Baru, istilah pribumi dan pendatang (alias nonpribumi) laku keras. Orang Indonesia sangat mahfum maksud istilah ini: nonpribumi itu mengacu pada orang Tionghoa. Warga negara Indonesia keturunan India, Arab, Eropa, atau Amerika... jarang disebut-sebut 'nonpri' alias pendatang.

Kini, setelah Orde Baru bubar pada 20 Mei 1998, dikotomi pribumi vs nonpribumi (pendatang) ini sudah kurang terdengar. Apalagi, budaya, bahasa, dan adat-istiadat warga keturunan Tionghoa sudah dianggap sebagai bagian dari Indonesia.

Ahad, 23 Oktober 2011, terjadi lagi kasus yang mengingatkan saya pada dikotomi pribumi vs nonpribumi (lebih tepat: pendatang) dalam bentuk lain di Sidoarjo. Jenazah almarhum Bambang, yang beragama Islam, etnis Jawa, ditolak ramai-ramai oleh warga Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, ketika hendak dimakamkan. Warga desa (pribumi) yang juga Islam dan Jawa itu menolak jenazah Bambang karena almarhum adalah penghuni Perumahan Wahyu Taman Sarirogo.

Meski tinggal di desa yang sama, punya hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, sejak lama memang terjadi konflik laten antara warga pribumi dan pendatang (perumahan). Penghuni perumahan masih tetap dianggap 'orang lain' (liyan), beda status dengan orang-orang kampung yang nenek moyangnya lebih dulu tinggal di Sumput.

Kasus lahan makam antara warga Sumput dan penghuni Taman Sarirogo ini bukan hal baru. Sejak 1980-an, lebih-lebih 1990-an, ketika perumahan-perumahan tumbuh pesat di Kabupaten Sidoarjo (mulai perumahan kelas sederhana, perumnas, hingga regency dan kelas atas), konflik macam ini sering terjadi. Penghuni perumahan masih tetap dianggap orang luar, pendatang, meskipun sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Bahkan, tak sedikit warga perumahan yang jadi pengurus kelurahan/desa atau ketua RT/RW.

Ibarat api dalam sekam, konflik laten ini muncul ke permukaan ketika ada warga perumahan yang meninggal dunia. Kalaupun pihak pengembang sudah membeli tanah makam di desa, belum tentu jalannya mulus. Dalam kasus Taman Sarirogo, misalnya, lahan untuk makam perumahan sudah dibeli. Tapi warga setempat yang pribumi ini tetap saja menolak jenazah yang sudah tinggal masuk ke liang lahat.

Banyaknya kasus warga perumahan-perumahan di Kabupaten Sidoarjo kesulitan lahan makam di desa memang disadari pemerintah kabupaten (pemkab) dan Real Estat Indonesia (REI) sebagai organisasi pengembang. Pada awal 2000-an, ketika bupati Sidoarjo dijabat Win Hendrarso, dibuatlah proyek makam estat yang dikenal sebagai Delta Praloyo Asri di kawasan Lingkar Timur.

Pengembang-pengembang di Sidoarjo urunan dana partisipasi untuk pengadaan tanah makam bersama di Lingkar Timur. Dengan begitu, ketika ada warga perumahan meninggal dunia, bisa dimakamkan di makam estat. Proyek makam estat memang terwujud, tapi warga perumahan-perumahan di 18 kecamatan itu (sebagian besar) tidak mau menggunakan makam estat.

Mengapa?

Di Indonesia ini hanya orang Tionghoa yang sudah turun-temurun memakamkan keluarganya di kompleks makam khusus yang jaraknya jauh, bahkan sangat jauh, dari tempat tinggalnya. Banyak orang Tionghoa Surabaya atau Sidoarjo yang memilih memakamkan keluarganya di Pasuruan atau Malang. Dus, konsep makam estat ini lebih cocok, bahkan sudah biasa dijalani warga Tionghoa.

Beda dengan penghuni perumahan-perumahan yang mayoritas etnis Jawa, Madura, Sunda, Betawi, Tapanuli, dan sebagainya. Orang-orang Jawa, misalnya, tidak biasa memakamkan keluarganya jauh dari tempat tinggalnya. Karena itu, beberapa waktu lalu warga sebuah perumahan di Krian pun menolak memakamkan salah satu jenazah warga perumahan di makam estat Lingkar Timur.

Kasus-kasus yang kembali mencuat di Sidoarjo ini semakin membuka mata kita bahwa integrasi antara kaum pribumi dan pendatang memang bukan perkara gampang. Belum lagi ada masalah kecemburuan sosial ketika warga perumahan dianggap 'lebih punya' ketimbang warga pribumi. Belum lagi anggapan bahwa warga perumahan sekadar 'numpang tidur', tak punya ikatan emosional dengan kampung atau desa setempat. Belum lagi ada perbedaan karakter penghuni perumahan meskipun punya kesamaan agama, suku, ras, atau etnis.

Belajar dari geger tanah makam yang terus berulang, pengembang bersama warga perumahan dan pemkab harus menyediakan lahan khusus untuk warga perumahan yang berlokasi di sekitar perumahan. Lahan milik desa harus dibeli dan disertifikasi. Proyek makam estat di Lingkar Timur terbukti tidak efektif karena tidak sesuai dengan kultur dan keinginan warga perumahan.

2 comments:

  1. Artikel ini sangat bagus karena memberi contoh betapa sulitnya bagi orang "asli" untuk menerima orang pendatang, walaupun sama warna kulit, sama agama sekalipun, apalagi kalau lain warna kulit, lain agama, lain adat istiadatnya. Rupanya kecemburuan sosial ekonomi merupakan dasar ketidaksenangan terhadap golongan lain. Agama, ras, suku, dll. itu hanyalah alasan saja yang gampang digunakan untuk membenci orang pendatang.

    ReplyDelete
  2. sebenarnya masalah di desa sumput bukan karena Penghuni perumahan masih tetap dianggap orang luar, pendatang, meskipun sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Tetapi di dalam masalah pengadaan makam baru ada nya kesalahan kesalahan sistematis pengadaan makam baru sehingga terjadi masalah tsb?
    diantaranya tidak ada sosialisasi kepada warga sekitar mengenai masalah makam tersebut dan adanya keputusan sekcam sidoarjo untuk tidak menggunakan lahan tersebut sampai masalah sengketa tanah selesai tetapi hal itu di langgar oleh warga perumahan dan hal ini lah yang memicu terjadinya konflik tsb...
    Terima Kasih

    ReplyDelete