01 June 2011

Orde Baru dan Tionghoa: Leo Suryadinata




Situasi masyarakat Tionghoa selama era Orde Baru (1966-1998) terus menjadi kajian sejumlah cendekiawan. Profesor Leo Suryadinata PhD, dosen Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, merupakan sinolog yang paling banyak melakukan riset dan kajian tentang etnis Tionghoa di tanah air pada masa pemerintahan Jenderal Besar Soeharto itu.

Tak heran, buku-buku dan makalah Prof Leo Suryadinata selalu menjadi rujukan ketika orang berbicara tentang Tionghoa di Indonesia.

Menurut Leo, di awal Orde Baru Presiden Soeharto langsung menerapkan kebijakan asimilasi terhadap kelompok etnis Tionghoa. Ini merupakan kebijakan yang berbeda dibandingkan era Demokrasi Liberal (1949-1958) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965).

"Kebijakan Orde Baru bergeser dari liberalisme ke integrasi," kata Leo Suryadinata dalam sebuah diskusi di kampus Universitas Kristen Petra Surabaya beberapa waktu lalu.

Sejak awal berkuasa, menurut Leo, rezim Soeharto sudah mencurigai hubungan yang dijalin komunitas Tionghoa di Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Karena itu, pemerintahan yang didominasi militer ini berusaha keras untuk menciptakan sebuah 'bangsa yang homogen' dengan model pribumi.

"Etnis Tionghoa dipandang rezim Orde Baru sebagai nonpribumi sehingga harus meninggalkan ketionghoannya kalau ingin menjadi orang Indonesia tulen," papar profesor yang juga direktur Chinese Heritage Center di Singapura itu.

Nah, untuk mencapai indigenisasi orang Tionghoa ini, papar Leo, pemerintahan Soeharto melumpuhkan tiga pilar kebudayaan Tionghoa yang cukup berkembang pada era 1960-an.

Pertama, melarang media-media berbahasa Tionghoa dan organisasi-organisasi Tionghoa baik politik maupun sosial budaya. Penggunaan bahasa dan aksara Tionghoa pun dilarang oleh pemerintah.

Kedua, menutup sekolah-sekolah Tionghoa di seluruh Indonesia. Ketiga, pada 1966 keluar peraturan mengubah nama bagi orang Tionghoa.

Keempat, larangan mengadakan perayaan hari-hari raya Tionghoa seperti tahun baru Imlek atau Cap Go Meh dan tradisi Tionghoa lain di depan umum.

"Larangan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967," ungkap Leo Suryadinata.

Bukan itu saja. Larangan itu bahkan merembet ke aspek religiositas orang Tionghoa. Pada 29 Juni 1967, Pangdam Jawa Timur memerintahkan semua pengurus kelenteng untuk mengganti nama kelenteng menjadi tempat ibadah Tridharma (TITD). Kemudian, pada 1979 pemerintah menerbitkan surat keputusan yang menyatakan bahwa Khonghucu bukan agama.

Kongres Majelis Tinggi Agama Khonghucu (Matakin) yang dijadwalkan pada Februari 1979 juga dibatalkan karena tidak mendapat izin. "Maka, sejak tahun 1979 Khonghucu tidak ditemukan lagi di KTP. Umat Khonghucu didaftarkan sebagai penganut Buddha," papar Leo.

COPYRIGHT © 2011 LAMBERTUS HUREK

3 comments:

  1. Isi artikel ini sudah cerita lama sebenarnya. Sudah 12 tahun lebih Order Baru runtuh. Seharusnya peneliti macam Leo Suryadinata diminta pendapatnya strategi apa yang harus ditempuh oleh Orang Tionghoa di Indonesia sekarang: apa mau meneruskan membaur (tapi sekarang tanpa paksaan), atau mau meniru di Malaysia di mana Orang Tionghoa membentuk identitas sendiri, atau di antaranya. Apakah Orang Tionghoa harus ganti nama lagi balik ke jaman 60-an?

    ReplyDelete
  2. Menurut aku terserah masing2 orang mau ganti atau tidak terserah, sekarang kan bebas memilih tidak ada paksaan, menurut alur arus perkembangan di Indonesia..

    ReplyDelete
  3. Kalau saya menuntut pemerintah untuk bekerja sama dengan MATAKIN giat mensosialisasikan agama Khonghucu adalah agama yang telah mengakar dan ikut serta dalam pembangunan Nusantara ini.

    ReplyDelete