
KOIN Rp 5 sudah lama jadi SAMPAH. Tidak ada harganya sama sekali!
Sekitar lima tahun lalu, saya iseng-iseng menulis surat pembaca di surat kabar. Saya mengusulkan agar uang rupiah kita dikurangi tiga nolnya. Rp 1.000 dipotong tiga nol menjadi Rp 1. Dengan sendirinya, Rp 10.000 menjadi Rp 10, Rp 100.000 menjadi Rp 100.
Saya yang awam ekonomi belum tahu istilah REDENOMINASI. Bagi saya, mata uang rupiah itu terlalu banyak nolnya. Tak usah jauh-jauh dengan dolar Amerika, dengan ringgit Malaysia, dolar Singapura, atau Baht Thailand saja, rupiah kedodoran.
Teman-teman yang baru pertama kali ke luar negeri biasanya terkejut. Kok rupiah tak ada harganya di Singapura. Uang kita yang nolnya banyak itu, ketika ditukar ringgit atau dolar Singapura, nilai nominalnya sangat rendah. Nilai tukarnya pun tak karuan. Anjlok banget.
Sama anjloknya dengan martabat bangsa dan pejabat-pejabat kita yang terlalu doyan korupsi. Devaluasi rupiah sudah gak karu-karuan. Uang kita, mengutip Farial Anwar, sama dengan SAMPAH. "Rupiah itu termasuk 10 mata uang terburuk di dunia," kata pengamat pasar uang itu.
Sekali lagi, karena awam ekonomi, saya tidak membahas terlalu panjang tentang pengurangan nol yang sekarang populer dengan REDENOMINASI itu. Saya hanya bisa membayangkan masa lalu, ketika otot rupiah masih kuat. Ketika koin Rp 10, Rp 25, Rp 50, Rp 100... masih punya harga. Ketika koin-koin kita belum menjadi sampah logam yang sama sekali tak berharga macam sekarang.
Saya pernah mengalami situasi di mana mata uang tertinggi di Indonesia Rp 10.000. Pegang uang Rp 10.000, wow... kita yang masih anak-anak bisa makan enak, bisa membeli berbagai macam barang. Uang kembalian pun masih bisa dipakai membeli permen, pisang goreng, pensil, dan sebagainya.
Kemudian, mata uang tertinggi kita dinaikkan menjadi Rp 20.000. Saya rasa ototnya masih kuat. Pegang lima lembar uang kertas Rp 20.000, wuih... lama banget habisnya. Uang masih ada harganya. Belum jadi SAMPAH kayak sekarang.
Uang rupiah mulai pelan-pelan jadi SAMPAH ketika Bank Indonesia mencetak Pak Harto mesem (tersenyum). Uang kertas Rp 50.000. Rupiah mengalami devaluasi luar biasa. Rakyat makin susah karena daya beli berkurang meski jumlah nolnya naik banyak.
SAMPAH rupiah kian menjadi ketika dicetak uang kertas Rp 100.000. Uang kita, mengutip kata-kata Fahrial Anwar lagi, benar-benar SAMPAH yang memalukan. "Kita sebagai bangsa malu dengan uang kita sendiri," kata Fahrial.
Saya sependapat dengan Fahrial. Ketika bertemu dengan beberapa turis asing, khususnya asal Eropa, mereka terheran-heran ketika mata uangnya tiba-tiba berubah menjadi rupiah dengan begitu banyak nol. Sejak itulah, diam-diam, saya memimpikan mata uang rupiah yang nominalnya tidak terlalu tinggi, tapi punya daya beli yang dahsyat.
Bukan uang SAMPAH yang harganya sangat rendah seperti sekarang.
Maka, saya senang mendengar wacana yang digulirkan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution tentang redenominasi rupiah. Rp 1.000 menjadi Rp 1. Rp 100.000 menjadi Rp 100. Ide yang berani meski ditanggapi pro-kontra di masyarakat.
Saya juga membayangkan suatu ketika, mudah-mudahan tak lama lagi, rakyat Indonesia akrab lagi dengan istilah SEN. Beli pisang goreng bukan lagi Rp 500, tapi cukup setengah rupiah alias 50 sen. Koin Rp 5 yang dulu laku keras bisa kembali berotot.
TAMBAHAN
Di Jawa Timur, khususnya Surabaya dan sekitarnya, sebetulnya secara de facto telah terjadi REDENOMINASI ALAMIAH. Orang sekarang menyebut uang Rp 1.000.000 dengan SEWU alias SERIBU dan bukan SATU JUTA.
Contoh:
"Tiket pesawat Surabaya-Kupang PP piro?"
"Sewu, Cak!"
"Harga komputer bekas yang masih enak dipakai berapa, Cak?
"Gak mahal, cukup seribu saja, Cak!"
SEWU yang dimaksud di sini pasti bukan Rp 1.000, melainkan Rp 1.000.000. Jadi, kalau Bank Indonesia berencana memotong 'tiga nol' di rupiah, ya, masyarakat tidak akan kaget. Wong selama ini sudah berlaku setidaknya dalam bahasa percakapan informal sehari-hari.

Menurut saya bukannya kalau mau redenomisasi uang lebih baik dipikir-pikir dulu karena akan menyebabkan pemborosan dalam pembuatan uang baru terus lebih baik dipikir secara matang-matang dulu karena pemikiran pemerintah bisa berubah dan merugikan masyakat lebih baik di lihat dulu sistimnya sampai bener-bener tidak merugikan masyarakat
ReplyDelete