Komisi III DPR Brengsek

Dengar pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menuai kecaman luas. Komisi III bukannya membela rakyat, tapi malah membela koruptor. Membela pejabat Polri yang jelas-jelas brengsek.

Komisi III menjadi pendukung utama Susno Duadji, pejabat Polri yang menjadi bintang utama kasus Cicak versus Buaya. Para wakil rakyat itu berkali-kali tepuk tangan untuk polisi. Parlemen nyata-nyata mengabaikan rekaman percapakan antara para mafia hukum yang sebelumnya diputar di sidang Mahkamah Konsititusi.

"DPR taek!" kata Cak Diri.

"DPR brengsek!" sambung Cak Mul.

"DPR maling!" komentar Cak Sam.

"DPR bajingan!" protes Cak Karyo.

Rakyat kecil di Surabaya, malam itu, memang marah besar menyaksikan siaran langsung dengar pendapat di televisi. Sinetron mafia peradilan yang sangat menjemukan. Tapi DPR tertawa-tawa. Foto bareng dengan petinggi Polri. Yah, seakan-akan petinggi polisi itu orang-orang bersih yang tak pernah menerima uang serupiah pun.

Komisi III DPR itu mewakili siapa? Wakil rakyat? Wakil mafia hukum? Pembela Susno Duadji? Pembela buaya-buaya korup?

"Benny K. Harman yang mimpin sidang itu siapa? Orang mana itu? Kok goblok banget? Orang kayak gitu kok jadi ketua komisi? Mimpin sidang aja nggak becus?" ujar beberapa teman saya.

Waduh! Saya semakin malu karena Benny Kabur Harman itu berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Si Benny duduk di Senayan, jadi orang terkenal, meskipun tak becus memimpin sidang, karena suara rakyat di Flores. Rakyat miskin yang bahkan tak punya uang untuk membeli beras.

Lha, Benny Kabur Harman yang dari Kabupaten Manggarai ini apa sudah lupa dengan rakyat di kampung halamannya sana? Masih layakkah engkau menjadi anggota parlemen?