06 November 2009

Anggodo dan Mafia Hukum



Yang paling penting dalam rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo dan beberapa pejabat Polri, Kejaksaan Agung, penyidik polisi/jaksa, makelar kasus, pengacara, adalah pembuktian adanya mafia peradilan. Arek Surabaya di Jalan Karet 12 Surabaya itu, si Anggodo, membuktikan diri sebagai kepala mafia.

Anggodo, dengan uangnya yang nyaris tak terbatas, bisa dengan enaknya mendikte siapa saja. Termasuk mendikte orang-orang penting di jajaran penegak hukum negeri ini. Dan memang begitulah kerja mafia. Sejak dulu ada, bahkan dipraktikkan setiap hari, tapi sulit dibuktikan. Baru kali ini rakyat Indonesia mendengar langsung ulah mafia itu.

Anggodo itu ibarat dewa sakti bertangan seribu. Dia paham betul yang namanya BAP, berita acara pemeriksaan. Bagaimana cara menjebloskan orang KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, ke dalam penjara. "Kalau sudah di dalam, dibunuh saja," kata si Anggodo dengan bahasa Jawa logat Surabaya ragam Kembang Jepun yang khas.

Apa lagi yang kita harapkan dari lembaga penegak hukum macam Polri, Kejaksaan Agung, pemerintah? Sudah jelas, sebagai sesama mafia yang saling membutuhkan, kepolisian tak mungkin mau menangkap Anggodo. Polisi pasti mati-matian membela Susno Duaji. Abdul Hakim Ritonga, wakil jaksa agung, pun pasti dibela dengan berbagai cara.

Sebaliknya, Bibit dan Chandra pasti akan diperlakukan tidak adil. Dibuat skenario macam-macam, jalan cerita yang seakan-akan meyakinkan, agar dua orang KPK ini bersalah. Dan dimasukkan ke penjara seperti keinginan Anggodo Widjojo.

Sikap Kapolri Jenderal Bambang Hendrarso Danuri sudah normatif dan standar. Argumentasinya di Komisi III DPR RI pada Kamis malam sangat normatif dan klise. Ibarat kaset lama yang diputar berulang-ulang sehingga mbulet dan tidak enak didengar.

Kapolri ini membela siapa? Membela koruptor dan anak buahnya yang bermain-main dengan mafia atau serius memberantas korupsi?

Penjelasan-penjelasan Kapolri sudah gamblang memperlihatkan lembaga ini berdiri di posisi mana. Anggodo yang jelas-jelas mempermainkan aparat hukum, main suap sana-sini, tidak diapa-apakan. Dibiarkan lenggang kangkung meskipun perannya sebagai sutradara mafia peradilan sudah terang-benderang.

Ingat, KPK itu dibuat karena kepolsian dan kejaksaan sejak Indonesia merdeka tak mampu memberantas korupsi. Jangankan memberantas korupsi, kepolisian dan kejaksaan [lebih tepatnya: OKNUM] justru menjadi bagian dari mafia korupsi. Mana ada sesama koruptor saling tangkap, bukan?

Indonesia makin menangis ketika anggota DPR RI di Senayan jelas-jelas ikut memainkan gendang yang diinginkan mafia pengadian. Rakyat tak bisa lagi berharap kepada lembaga-lembaga resmi: kepolsian, kejaksaan, departemen hukum, hingga parlemen.

Presiden Susilo, bagaimana ini? Mau dibawa ke mana bangsa ini?

3 comments:

  1. Terima kasih bung Hurek atas artikelnya.
    Ya Tuhan, selamatkan KPK, selamatkan Indonesia. Ya Tuhan, jadikan peristiwa ini sebagai titik awal kebangkitan hukum di Indonesia.
    Hiduplah bangsaku, hiduplah Indonesia Raya.
    Amiiin.

    M.Hasim.

    ReplyDelete
  2. salut utk pak anggodo yg bisa mendikte Polri dan kejaksaan agung. jempol 2 bung!!! hidup mafia! hidup korupsi!!!!

    ReplyDelete
  3. Bang Hurek,

    ini saya coba ketiga kali meninggalkan komentar, semoga berhasil.

    Minggu ini topik pbicaraan di kelas adalah soal hukum. Aduh, paling malas membahasnya krn saya malu dan salah tingkah dengan kondisi dunia hukum d negara tercinta. Apalagi kalau nanti ada yg menyinggung ttg kasus ini.
    Ada saran tidak Bang? :)

    ReplyDelete