02 October 2009

Tiongkok, Tionghoa, China, Cina




Oleh Prof. KONG YUANZHI
Guru Besar Sejarah di Universitas Beijing, Tiongkok

Presiden Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun lebih akhirnya turun panggung pada tahun 1998 Mei 21. Seiring dengan makin mendalamnya gerakan demokrasi dan reformasi, politik diskriminasi terhadap orang Tionghoa di Indonesia juga mendapatkan perubahan. Berbagai partai politik, organisasi dan organ-media orang Tionghoa, berbondong-bondong mengajukan penggantian kembali sebutan CINA menjadi TIONGKOK dan TIONGHOA. Dan masalah tersebut telah menjadi perdebatan hangat didalam masyarakat.

Sebenarnya yang mana lebih tepat: TIONGKOK atau CINA?

Sebutan Zhong Hua Ren Min Gong He Guo menjadi Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina? Lalu, sebutan Keturunan Tionghoa atau Keturunan Cina bagi Hua Yi di Indonesia? Di mana makna Cina yang mengandung penghinaan itu sesungguhnya?

Yang pasti, sebutan yang tepat terhadap satu negara, Tiongkok atau Cina adalah masalah kehormatan, begitu juga sebutan terhadap orang Hua di Indonesia menjadi orang Tionghoa atau orang Cina adalah masalah kehormatan bagi mereka. Tiongkok dan berbagai lapisan rakyat di Indonesia sangat memperhatikan masalah-masalah sensitif ini, masalah wajar yang terjadi dalam hubungan perasaan sesama manusia.


Izinkanlah saya mengajukan pendapat-pendapat pribadi saya mengenai masalah ini.

1. Asal-usul sebutan TIONGKOK dan CINA.

Kalau kita usut sebutan Tiongkok dari Dinasti Shang, di mana ketika itu daratan Tiongkok terpecah jadi banyak negara-negara atau kerajaan kecil, sebentar tunduk, sebentar mengkhianati Kerajaan Shang. Ketika Dinasti Shang menguasai wilayah di tengah-tengah kerajaan yang berada di sebelah Timur, Barat, Utara dan Selatan, maka negara kerajaan ini disebut Tiongkok (Zhong Guo dalam lafal bahasa daerah Hokian, yang juga berarti Negara-Tengah).

Sebenarnya, kalau diteliti lebih jauh, istilah Tiongkok sudah muncul di dalam Kumpulan Sajak Kuno zaman kerajaan Zhou. Kerajaan Zhou Barat menyatakan daratan dan kerajaan di tengah sebagai Tiongkok, yang merupakan daerah sentral dan pusat kebudayaan. Begitulah kemudian setelah makin bersatunya bangsa Tionghoa menggunakan sebutan Tiongkok sampai saat kini.

Sedangkan istilah China yang biasa disebutkan orang asing pada Tiongkok sebenarnya adalah netral saja. Sebagaimana penulis pernah menyatakan, jauh pada pertengahan abad ketujuh, seorang Biksu Zheng (Pendeta Budha) ternama Tiongkok ke India Melawat ke Barat, menyatakan orang India menyebut Tiongkok sebagai Moko China.

Di dalam Riwayat Biksu Chi Shi juga tercatat dengan menjelaskan China sebagai Kebudayaan China. Didalam Kumpulan Istilah Terjemahan dari Song She Fa Wen, disebut China sebagai satu negara budaya.

Yang memuji negera tersebut sebagai tempat mendapatkan baju-pakaian. Hingga kini, Biksu Sumansu berpendapat, "Istilah China bukan berasal dari bunyi dinasti ˉQinˇ, karena dalam sajak kuno India ˉMokoborotoˇ sudah menyebutkan panggilan hina itu. Berdasarkan buku dari India dimasa dinasti Boroto, yaitu dimasa dinasti Shang di Tiongkok pada tahun 1400 Sebelum Masehi, sudah digunakan istilah China. Dengan demikian jelas, bahwa China tidak ada hubungan dengan Qin, juga tidak mungkin lebih dahulu adanya zaman porselen, baru muncul sebutan China sebagai Tiongkok. Sementara orang beranggapan China muncul dari istilah Jing, yaitu Negara Chu.

Pada saat Jenderal Zhuang meresmikan dirinya sebagai raja negara Chu di abad 4 Sebelum Masehi. Ketika itu di dalam tulisan-tulisan di India, Persia dan Eropah sudah muncul sebeutan China untuk Tiongkok. Sedangkan berdasarkan Encyclopedia terbitan terbaru, menyatakan China berasal dari bunyi Qin dinasti. Dan Encyclopedia ini secara sepintas menyatakan ucapan Biksu Zheng Yi Jing dari dinasti Tang bahwa orang barat menyebutkan negara Tang sebagai China. Sementara pelajar di luar negeri juga tidak setuju menyatakan bahwa China berasal dari bunyi Qin dinasti.

Pada saat ini sebutan dunia barat pada Tiongkok, sebagaimana seorang Profesor bahasa Latin menyatakan: ¨istilah ˉZhong Guoˇ didalam bahasa Inggris menjadi ˉChinaˇ, bahasa Perancis menjadi ˉChineˇ, bahasa Jerman menjadi ˉChinaˇ adalah perubahan dari bahasa Latin ˉCinaˇ.

Di Jepang, istilah China baru muncul sekitar pertengahan jaman Dinasti Ming. ¨Ditahun 1895, Jepang dari Persetujuan ˉMaKwanˇ mendapatkan 200 juta gr Emas dan Pulau Taiwan. Ketika itu orang Jepang berteriak girang: Jepang menang! China kalah!

Dengan demikian, sejak saat itu mulailah dari menghormati Tiongkok menjadi memandang rendah dan menghina. Dari peperangan itulah, Jepang menyebut Tiongkok yang semula Morokoshi Kara menjadi China. Tiongkok sebagai negara kalah perang didalam perang Tiongkok-Jepang (1894 – 1895). Dan sebagai penyelidik jalan menuju negara perkasa, serombongan pemuda Tionghoa belajar ke Jepang. ¨Di antara orang Tionghoa ketika itu, tidak sedikit yang merasa istilah ˉnegara Qingˇ mengandung arti negara asing menguasai Tiongkok, maka sangat “membencinya". Misalnya, Liang Qi Chau dan Huang Xing adalah yang berpendapat demikian.

2. Tiongkok, Tionghoa, dan Cina dalam sejarah Indonesia.

Perkembangan Bahasa Indonesia berasal dan berdasarkan bahasa Melayu. Didalam karya sastra klasik bahasa Melayu, seperti ¨Riwayat Hang Tuah dan ¨Peringatan Melayu di abad 17 sudah menyebut Tiongkok sebagai Cina. Dan disini tidak ada pengertian menghina, begitulah di Malaya dari dahulu sampai sekarang menyebut Tiongkok dengan Cina. Sebelum abad 20, di Indonesia juga menyebut Cina pada Tiongkok.

Seiring dengan perkembangan gerakan nasional Indonesia, ditahun 1900 orang Tionghoa di Indonesia mendirikan ¨Tionghoa Hui Kwan. Dan ditahun itu juga membangun sekolah-sekolah Tionghoa. Pengenalan Hoakiao terhadap tanah leluhurnya makin dalam dan hubungannya juga makin rapat, ¨dari sebelumnya menyebut Cina sebagai Zhong Guo, dan orang Cina sebagai orang Tiongkok, kemudian dirubah menjadi Tiongkok untuk negara dan Tionghoa untuk sebutan orang.

Pada tahun 1897, perantau Jepang di Indonesia mendapatkan hak yang sama dengan orang Eropah, ini tentunya sehubungan dengan kuatnya negara Jepang. Hal ini telah membangkitkan kesadaran nasioanal Huakiao. Tahun 1910 pemerintah kolonial Belanda menentukan 3 tingkat warga dalam undang-undang kewarganegaraan: Warga klas-1 adalah orang Eropah (Termasuk orang Jepang); Warga klas-2 adalah orang asing Timur (Terutama orang Tionghoa) dan warga klas-3 adalah orang Indonesia, yang disebut pribumi. Inilah manifestasi politik ¨Perpecahan yang dilakukan kolonial Belanda. Penguasa kolonial Belanda menggunakan istilah Cina untuk menghina para Huakiao, oleh karenanya membuat mayoritas Huakiao sangat jengkel dengan sebutan tersebut.

Sun Yat Sen pada tahun 1905 di Tokio mendirikan Perserikatan Tiongkok, yang menentukan program ¨Pengguntingan kuncir, pemulihan Tionghoa, mendirikan nasion yang mempunyai hak sederajat. Dan di tahun 1911 dibawah pimpinan Sun Yat Sen, revolusi Sing-hai menggulingkan dinasti feodal Qing, mendirikan Republik Tiongkok, dan setelah itu Huakiao di Indonesia menyebut dirinya sebagai orang Tiongkok, menggantikan istilah Cina dengan Tiongkok untuk sebutan negara dan ¨Tionghoa untuk sebutan orang, sebagai satu sikap memperlakukan ¨hasil kemenangan revolusi Rakyat Tiongkok. Dengan demikian memastikan bahwa istilah Cina adalah bermakna penghinaan yang tidak seharusnya digunakan lagi.

Anggaran dasar Tionghoa Hui Kwan pada tahun 1928 juga secara resmi merubah Cina jadi ¨Tionghoa. Dan pada tahun itu juga, Gubernur Belanda juga secara resmi menggunakan istilah Tiongkok dan ¨Tionghoa.

Sejak saat itu, tokoh-tokoh perjuangan nasionalis melawan penjajah Belanda seperti Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro, Tjokroaminoto, Sutomo dan Sukarno dll. Semua juga sudah menggunakan sebutan Tiongkok dan ¨Tionghoa. Tidak lagi menggunakan istilah Cina.

Sejak Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan ditahun 1945 sampai sebelum peristiwa G30S 1965, pemerintah Indonesia tegas dalam pendirian ini. Termasuk press-media seluruhnya menggunakan Republik Rakyat Tiongkok, tidak satu pun yang menggunakan Republik Rakyat Cina dan tidak menyatakan orang Tiongkok sebagai orang Cina.

Perlu ditekankan di sini, pada saat pembukaan hubungan diplomatik Tiongkok-Indonesia di tahun 1950, di dalam dokomen resmi yang ditandatangi kedua belah pihak juga menggunakan Republik Rakyat Tiongkok untuk sebutan Zhong Hua Ren Min Gong He Guo, dan selanjutnya pihak pemerintah Indonesia dalam hubungan surat resmi juga menggunakan istilah Tiongkok untuk Zhong Guo dan Tionghoa untuk Zhong Hua, sebagai sebutan pada Zhong Guo untuk negara dan orang Tionghoa untuk orang Hua (Hua Ren).

Jadi jelas, setelah memasuki abad 20 ini, istilah Cina yang mengandung makna menghina itu sudah tidak digunakan lagi dan yang jelas sangat menyakiti hati para Huakiao itu bisa dimengerti secara baik oleh suku-suku lainnya.

Perlu juga diingat, selama Puluhan tahun itu, Pemerintah Indonesia tetap saja selalu menyatakan mentaati Undang-Undang Dasar 1945. Sedang ayat-pertama Pasal 10 ¨Warganegara, jelas menyatakan orang Tionghoa yang lahir di Indonesia sebagai peranakan Tionghoa, dan tidak menggunakan istilah Cina.

3. Pemerintah Soeharto mengganti Tiongkok dan ¨Tionghoa jadi Cina.

Tak lama setelah meletus peristiwa ¨G30S, di Indonesia terjadi arus anti Tiongkok dan anti Tionghoa. Tidak hanya di suratkabar, bahkan di tembok kedutaan Tiongkok di Jakarta juga dicoret ¨Ganyang Cina dll semboyan anti Tiongkok dan anti Tionghoa.

Seminar Angkatan Darat ke-2 yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1966 Agustus 25--31, wakil panglima AD Panggabean dalam laporan kesimpulan Seminar pada Suharto — pimpinan Kabinet menyatakan:

"Demi memulihkan dan keseragaman penggunaan istilah dan bahasa yang dipakai secara umum diluar dan dalam negeri terhadap sebutan negara dan warganya, dan terutama menghilangkan rasa rendah-diri rakyat negeri kita, sekaligus juga untuk menghilangkan segolongan warga negeri kita yang superior, kami melaporkan pada yang mulia, keputusan Seminar untuk memulihkan penggunaan istilah ¨Republik Rakyat Tjina (ZhiNa Ren Min Gong He Guo) dan ¨warganegara Tjina (ZhiNa Gong Min), sebagai ganti sebutan ¨Republik Rakyat Tiongkok dan warganya.

Dari segi pandang sejarah dan masyarakat, keputusan tersebut adalah tepat. (Setelah penggunaan ejaan baru, Tjina berubah jadi Cina) Bersamaan dengan itu, salah seorang peserta Seminar Letjen Soemitro, didepan pertemuan dengan wartawan mengumumkan Republik Rakyat Tiongkok sebagai Neokolonialisme  salahsatu negara imperialis, yaitu Tjinkolim (Tjina Kolonialisme-imperialisme).

25 Juli 1967, Presidium Kabinet mensahkan keputusan Seminar Angkatan Darat untuk menggunakan istilah Cina sebagai ganti istilah Tiongkok dan ¨Tionghoa. ¨Presidum Kabinet setelah mempertimbangkan sejarah penggunaan istilah ˉCinaˇ dan sebagai istilah yang disenangi rakyat Indonesia, menyatakan keputusan yang dianjurkan Seminar Angkatan Darat adalah tepat. Kemudian juga dinyatakan, ¨Pernyataan tersebut adalah untuk menyatukan bahasa dan peningkatan efisiensi, menghindari adanya dualisme dalam penggunaan bahasa didalam aparat negara. Dengan demikian, secara resmi pemerintah Indonesia menggunakan istilah Cina untuk menggantikan Tiongkok dan ¨Tionghoa.

4. Reaksi dengan digunakannya istilah Cina

* Reaksi Pemerintah Tiongkok

Sejak akhir Agustus 1966, setelah wakil panglima AD melaporkan keputusan pada Soeharto untuk mengganti nama Republik Rakyat Tiongkok, pengumuman resmi pemerintah, siaran Radio-TV dan suratkabar berturut-turut merubah sebutan Republik Rakyat Tiongkok menjadi ¨Republik Rakyat Tjina dan menyebut warga Tionghoa menjadi ¨warga Tjina.

Pembicaraan Pejabat Menteri Luar Negeri Diah, didepan konfrensi-press 20 September dan Pernyataan Menteri Luar Negeri 23 September mengenai pengiriman kapal dari Tiongkok untuk mengangkut Huakiao yang dipersekusi, telah mulai menggunakan istilah Cina tersebut. Untuk itu, pihak Tiongkok melalui ¨Harian Rakyat pada 27 Oktober menyiarkan editorial:

¨Perubahan sepihak pemerintah Indonesia atas sebutan nama negara Tiongkok, adalah penghinaan besar terhadap Rakyat Tiongkok, dan Rakyat Tiongkok menyatakan ¨sangat marah atas sikap pemerintah Indonesia yang tidak bersahabat tersebut.

Editorial lebih lanjut menyatakan: ¨Umum sudah mengetahui bahwa ˉCinaˇ ketika Indonesia pada masa dikuasai oleh kaum imperialis dan kolonialis, adalah istilah yang digunakan untuk menghina rakyat Tiongkok.

Dan oleh karenanya, pemerintah Tiongkok telah mengajukan protes berulang kali atas penggantian istilah nama negara secara sepihak oleh pemerintah Indonesia. 28 Pebruari 1967 Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, mengundang Duta Besar Tiongkok untuk menghadiri pembukaan ¨Sidang Istimewa MPRS, secara gegabah merubah Republik Rakyat Tiongkok menjadi Republik Tiongkok.

Setelah diprotes dengan keras, pihak pimpinan MPRS pada tanggal 3 Maret sekali lagi melempar undangan dengan merubah nama Republik Rakyat Tiongkok menjadi ¨Republik Rakyat Tjina. Untuk itu, sekali lagi pihak Duta Besar kami secara tegas dan keras protes terhadap sikap pemerintah Indonesia tersebut.

14 Mei tahun yang sama, pihak kementerian luar negeri Indonesia mengirim surat resmi pada Duta Besar kami, sekali lagi merubah nama negara Republik Rakyat Tiongkok menjadi ¨Repblik Rakyat Tjina, dan Duta Besar kami untuk kesekian kalinya mengajukan protes sekeras-kerasnya. Menyatakan tindakan pemerintah Indonesia demikian itu adalah satu penghinaan dan provokasi yang serius terhadap Republik Rakyat Tiongkok.

Pada tanggal 4 Desember 1989, delegasi Tiongkok yang dipimpin oleh wakil Menlu Shu Guo Xin tiba di Jakarta, untuk memperbincangkan masalah teknis normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. Berdasarkan yang disiarkan ssurat kabar di Indonesia, dalam perbincangan kedua negara, pihak Tiongkok tegas mempertahankan sebutan Republik Rakyat Tiongkok dan bukan Republik Rakyat Cina, karena istilah Cina mengandung pengertian menghina. Tapi pihak pemerintah Indonesia bertahan dan berpendapat masalah istilah ini diluar agenda yang diperbincangkan.

Secara tegas dan keras mempertahankan penyatuan dan keseragaman istilah yang digunakan internasional adalah satu pendirian ilmiah yang tepat.

Pada tahun 1994, ketika Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, J. Juwana mengunjungi Universitas BeiJing mengungkap peristiwa yang terjadi: Pada saat beliau menyerahkan Surat Kuasa Negara pada Presiden Tiongkok, surat kuasa semula menggunakan sebutan Cina. Kontan saja Pemerintah Tiongkok menolak dan mengembalikan surat kuasa itu. Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok terpaksa mengirim kembali Suarat Kuasa itu ke Jakarta, untuk merubahnya dengan ejaan bahasa Inggris China dalam sebutan Tiongkok, barulah surat kuasa itu diterima.

Majalah ¨Indonesia dan Asian (No-111, Juli 2000) dalam reportase wawancara dengan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Chen Shi Qiu mengenai masalah Cina, Duta Chen secara tegas menandaskan: Kebencian rakyat Tiongkok terhadap sebutan Cina ada sebab sejarahnya. Rakyat Tiongkok mendengar sebutan Cina menjadi terkenang pengalaman pahit yang terhina dan tersiksa yang dialaminya selama penjajahan imperialis-Jepang. Sebutan Cina sangat melukai perasaan rakyat Tiongkok.

Sebelum tahun 1967, di Indonesia selalu menggunakan sebutan Tiongkok, begitu juga bahasa yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi, setelah dikeluarkannya Ketetapan Presiden dan Presidium Kabinet ditahun 1967, merubah sebutan Tiongkok jadi Cina. Sudah tentu ini adalah tindakan yang sangat tidak bersahabat terhadap Tiongkok.

Pada saat normalisasi hubungan diplomatik kedua negara ditahun 1990, kedua belah pihak juga sudah mencapai kesepakatan resmi, semua dokumen pemerintahan Indonesia menggunakan sebutan China untuk Tiongkok, dan tidak lagi menggunakan Cina. Tetap sangat disesalkan, sampai saat kini masih saja sementara aparat pemerintah dan suratkabar tertentu tetap saja menggunakan sebutan Cina. Kami sangat mengaharapkan mereka bisa bertolak atas dasar menghormati perasaan Rakyat Tiongkok, memperbaiki sebutan yang salah itu, dan dengan demikian bisa memainkan peranan secara aktif meningkatkan persahabatan rakyat kedua negara.

* Reaksi orang Tionghoa di rantau.

Orang-orang Tionghoa kelahiran Indonesia sebelum tahun 60 abad 20, umumnya mengerti adanya perbedaan makna dari dua sebutan Tiongkok dan Cina itu, bahkan mereka merasakan sendiri kepahitan sejarah ketika itu.

Seorang pelajar Leo Suryadinata (Liao Jian Yi) di Singapore menyatakan: Sebutan Cina bagi orang Tionghoa kelahiran Indonesia adalah mengandung arti penghinaan. Juga pelajar Indonesia, Li Tik Tjing menyatakan:

"Di Asia Tenggara, terutama bagi peranakan Tionghoa dan Hakiao di Indonesia, setelah mereka berhubungan dengan bangsa Melayu, merasa terhina kalau mereka menyebutkan ˉCinaˇ untuk Tiongkok dan Tionghoa. Li Tik Tjing pada tahun 1988 di majalah Vista No27, ketika menjawab pertanyaan wartawan, juga tetap mempertahankan pendapatnya sampai saat kini didalam bahasa Indonesia ˉCinaˇ bermakna penghinaan. Kami berpendapat, yang dimaksud orang Tionghoa kelahiran Indonesia (baik peranakan Tionghoa maupun Huakiao) oleh Leo Suryadinata dan Li Tik Tjing, pada pokoknya adalah orang-orang Tionghoa Indonesia yang lahir sebelum tahun 60.

Siauw Giok Tjhan dalam bukunya Lima Jaman juga secara jelas menunjukkan Pemerintah Suharto sengaja merubah Tiongkok jadi Cina untuk menghina Tiongkok. Wartawan Oei Liong Thai, peranakan Tionghoa yang pada tahun 70-an menetap di Belanda juga berkali-kali menunjukkan: Yang tepat adalah ¨Tionghoa dan seharusnya mencampakan Cina.

Beberapa tahun terakhir ini, kami berkesempatan mengunjungi Indonesia, Eropa dan juga di Beijing sendiri ketika bertemu dan bercakap-cakap dengan orang-orang tua dan setengah baya Tionghoa, pada umumnya mereka tidak menggunakan Cina dalam menyebut Tiongkok, sudah barang tentu pada masa kekuasaan Soeharto didepan umum dan dalam tulisan resmi, mereka terpaksa harus menggunakan juga istilah Cina itu. Bisa dimengerti, demi keselamatan mereka sendiri. Kami juga tidak menyangkal diantara orang tua Tionghoa ada juga yang mengambil sikap tidak apa-apa dengan sebutan “cina,tetapi mayoritas orang Tionghoa tidak bisa menerimanya.

Bagi orang Tionghoa yang lahir setelah tahun 1960, karena tidak mengerti latar belakang sejarah kedua istilah itu, ditambah sebagai satu ketentuan resmi pemerintah Soeharto mencekokinya melalui Radio, TV dan media pers dengan menggunakan istilah Cina dalam menyebutkan Tiongkok, dan mayoritas mereka dalam menyebut Cina juga tidak bermaksud menghina, maka akhir-akhir ini pemuda-pemuda Tionghoa dari Indonesia yang melancong ke Tiongkok juga menjadi sedikit yang menggunakan istilah Tiongkok.

Perlu ditekankan di sini, sekalipun di Malaysia dan Singapore dalam bahasa Melayu mereka menyebut Tiongkok dengan China, orang Tionghoa setempat dan peranakan Tionghoa sebagai Keturunan Cina, menyebutkan suku Tionghoa sebagai Kaum Cina, tetapi tidak sedikit pun mengandung pengertian menghina. Ini disebabkan karena di Singapore dan Malaysia tidak pernah terjadi peristiwa politik yang sengaja merubah sebutan Tiongkok dan Tionghoa menjadi Cina untuk menghina Tiongkok dalam rangka politik anti-Tiongkok dan anti-Tionghoa, seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1967.

Ketika kami mengunjungi Singapore dan Malaysia, mendapatkan pengertian bahwa istilah Cina tidak bermakna penghinaan bagi orang Tionghoa dan Huakiao di Singapore dan Malaysia. Jadi, sungguh berbeda dengan latar belakang khusus dan sejarah khusus yang terjadi di Indonesia, yang tidak bisa diragukan lagi, bahwa sementara orang Indonesia justru sengaja menggunakan istilah Cina ini untuk menghina Tiongkok dan orang Tionghoa.

* Reaksi dari Pribumi Indonesia

Harian ¨Kompas 28 April 1967 memuat surat Mochtar Lubis, seorang wartawan dan penulis ternama, didalam surat itu menandaskan bahwa penggunaan istilah Cina setidaknya telah melukai perasaan peranakan Tionghoa di Indonesia.

Surat kabar ¨Sinar Harapan tertanggal 3 Mei 1967 juga telah memuat surat seorang pembaca, Alexsander yang menyatakan: ¨Kami bangsa Indonesia yang berjiwa besar, tidak seharusnya melukai perasaan suku bangsa lain, jadi sudah seharusnya menghentikan penggunaan istilah ˉCinaˇ.

Bahkan di dalam intern Angkatan Darat juga ada orang yang menentang digunakannya istilah Cina. Mereka mengatakan:

¨Seandainya tindakan demikian itu mengakibatkan kehilangan simpatik orang Tionghoa di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, maka akan mengancam kestabilan rencana ekonomi dari kabinet. Seandainya tujuan kita adalah menghina Republik Rakyat Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok, perubahan penggunaan istilah Cina itu tidak akan mencapai tujuan, karena yang lebih dahulu terkena, merasa terhina dan terlukai perasaannya adalah orang-orang Tionghoa di Asia Tenggara terutama di Indonesia.

Harian ¨Angkatan Bersenjata tanggal 8 Agustus 1967, memuat tulisan Jauhari Achmad, yang mencoba memberikan penjelasan dan pembelaan atas penggunaan istilah Cina. Dia menyatakan digunakannya kembali istilah Cina bisa secara cepat mendapatkan sambutan secara luas, membuktikan bahwa istilah itu sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia. Penulis menyangkal bahwa istilah Cina mengandung arti penghinaan. Dikatakan selanjutnya, seandainya bermakna penghinaaan, itu juga dibuat oleh masyarakat orang Tionghoa sendiri. ¨Kesensitifan orang Tionghoa dalam masalah ini berhubungan erat dengan sikap dan tindakan mereka di bidang perdagangan. Sikap dan tindakan mereka itu justru yang melukai perasaan pribumi Indonesia.

Dibawah tekanan keras dari pemerintah Soeharto setelah tahun 1967, sebagian besar pers-suratkabar menyebutkan Tiongkok dengan Cina, hanya sebagian kecil saja, seperti Harian ¨Merdeka pernah bertahan menggunakan istilah Tiongkok dalam jangka waktu cukup lama. ¨Kamus Besar Indonesia terbitan Departemen Pendidikan cetakan tahun 1988, tidak lagi bisa ditemukan istilah Tiongkok dan ¨Tionghoa. Yang ada hanyalah Cina yang berarti 1. satu negara besar di Asia; 2. Suku bangsa yang tinggal dinegara itu. Dan dalam penjelasan lebih lanjut dinyatakan ¨Republik Rakyat Cina. Kecuali itu, ada juga sementara politikus dalam pembicaraan dan tulisannya sekaligus menggunakan Cina dan Tiongkok.

Sampai pada tahun 1997, dikeluarkannya ¨Kamus Umum Mandarin – Indonesia terbitan Universitas Indonesia, juga tidak terdapat istilah Tiongkok, yang ada hanya kata ¨Zhong Hua diterjemahkan jadi Tionghoa. Sedang dalam penjelasan tambahan ke-13 kata ¨Zhong Guo diterjemahkan jadi Cina dan ¨Zhong Hua Ren Min Gong He Guo diterjemahkan jadi ¨Republik Rakyat Cina. Inilah akibat politik anti Tiongkok dan anti Tionghoa yang telah merasuk dan meluas dijaman pemerintahan Soeharto.

Sungguh sangat menggembirakan kita, perkembangan reformasi dan demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini telah membawakan suasana baru. Pada saat Abdurrahman Wahid menjabat Presiden Indonesia diakhir tahun 1999, pejabat-pejabat resmi pemerintahan mulai menggunakan lagi istilah Tiongkok dan ¨Tionghoa menggantikan Cina.

Presiden Wahid sendiri memelopori dalam kata sambutannya menggunakan istilah Tiongkok dan ¨Tionghoa. Penulis ketika mengunjungi Indonesia pada Agustus 2000, sahabat-sahabat lama menjelaskan pada penulis, bahwa Presiden Wahid didalam laporan kerja pemerintah bulan Agustus itu, sudah secara tegas menggunakan sebutan ¨Republik Rakyat Tiongkok dan tidak lagi menyebut ¨Republik Rakyat Cina. Tentu ini adalah satu berita yang sangat menggemberikan.

Dalam laporan lain, yang pada saat kini menjabat wakil Presiden, Megawati bahkan merasakan dirinya bangga bisa menggunakan istilah Tiongkok dan ¨Tionghoa lagi. Pada tahun 1998 di depan rapat massa di Jawa Timur, Megawati bahkan pernah mengatakan: ¨Sejak dahulu sampai sekarang, saya tetap menggunakan sebutan Tiongkok dan Tionghoa, keyakinan saya ini tidak berubah untuk selama-lamanya.

September 1999, Konsulat Indonesia di Hong Kong ketika mengucapkan Selamat 50 Tahun Berdirinya Republik Rakyat Tiongkok dan pada bulan Juni 2000 dalam rangka memperingati 50 tahun Hubungan Diplomatik RI-RRT, beliau juga sudah menggunakan istilah Tiongkok dan ¨Tionghoa, tidak lagi Cina.

Agustus 2000, ketika Wakil Presiden Tiongkok Hu Jin Tao mengunjungi Indonesia, Duta Besar Indonesia di Tiongkok, Kuntara yang menyertai delegasi, dalam setiap siaran pers dan pembicaraan di depan umum, beliau menggunakan istilah Republik Rakyat China.

Mayoritas yang dinamakan pribumi Indonesia bisa mengerti, demi menghormati dan tidak melukai perasaan rakyat Tiongkok dan peranakan Tionghoa yang hidup di Indonesia, mereka bisa tidak menggunakan sebutan Cina lagi, tapi kembali menggunakan sebutan Tiongkok dan ¨Tionghoa. Tetapi, karena penggunaan istilah Cina yang dipaksakan itu sudah berlangsung dan terbiasa selama puluhan tahun, tidaklah aneh kalau akhirnya sudah menjadi sebutan sehari-hari.

Dan dengan demikian kita pun tidak perlu terlalu kecewa dan pesimis. Sayapun yakin, mayoritas mutlak mereka tentunya tidak ada maksud untuk menghina dan melukai perasaan rakyat Tiongkok, dan bisa bersahabat bagaiakan sesaudara dengan peranakan Tionghoa yang sudah hidup turun temurun di Indonesia. Kita harus bisa sabar melancarkan propaganda dan menanti kesediaan mereka merubah sebutan yang tidak tepat itu.

5. Beberapa alternatif penyelesaian

Sementara ini paling sedikit ada 3 cara penyelesaian. Pertama terus menggunakan istilah Cina dalam menyebut Tiongkok; Kedua, merubahnya kembali dengan sebutan Tiongkok; dan Ketiga, menggunakan ejaan bahasa Inggris China.

Kecuali itu, ada juga sementara orang mengajukan untuk menggunakan istilah Zhongguo (seperti yang diajukan wartawan Oei Liong Thai, Tionghoa asal Indonesia yang telah menentap di Belanda) atau Caina, dll. Tetapi, pendapat penulis sebutan yang lebih tepat dan ilmiah seharusnya adalah Republik Rakyat Tionghoa.

Yang pasti kami tidak bisa menerima sebutan Tiongkok sebagai Cina. Sebagaimana pada tahun 1967 pemerintah Soeharto memaksakan perubahan Tiongkok menjadi Cina dengan alasan:

1. Untuk menghilangkan rasa rendah diri yang ada pada kaum pribumi dan menghapus rasa superior dari orang Tionghoa dan Hakiao di Indonesia;

2. Pemulihan istilah yang umum digunakan di dalam dan di luar Indonesia dengan berbagai bahasa dalam sebutan Tiongkok dan rakyat Tiongkok;

3. Keseragaman bahasa yang digunakan dalam sebutan terhadap Tiongkok.

Kami mengambil sikap menentang dan mengkritik alasan yang diajukan pemerintah indonesia itu. Seperti yang telah dijelaskan terdahulu, masalah sebutan terhadap negara kami adalah masalah prinsip yang menghargai Tiongkok sebagai negara. Jadi, seharusnya diatas dasar pengertian inilah kita melanjutkan mendalami pengertian dan berdiskusi.

Sebenarnya istilah Cina adalah istilah yang netral. Tetapi, dalam sejarah Indonesia, imperialisme penjajah-Belanda justru menggunakan istilah Cina itu untuk menghina Tiongkok. Pada awal abad 20 gerakan pembebasan nasional rakyat Asia makin memuncak, orang Tionghoa Indonesia yang revolusioner mendirikan Tionghoa Hui Kwan, yang tegas menentang kaum penjajah menggunakan istilah Cina yang bermakna menghina itu dan menggunakan sebutan Tiongkok.

Terutama setelah Revolusi Xing-hai yang dipimpin Dr. Sun Yat Sen tahun 1911 berhasil menggulingkan Dinasti ¨Qing, dan dibentuknya Republik Tiongkok, orang Tionghoa di Indonesia secara resmi menggunakan istilah Tiongkok dan Tionghoa, sebagai satu pernyataan penghargaan dan perasaan menghormati hasil kemenangan rakyat Tiongkok, sekaligus juga perasaan bangga sebagai turunan berkulit-kuning. Jadi, sekali-kali bukan sesuatu perasaan superior terhadap pribumi Indonesia yang dituduhkan sementara orang.

Sedikit pun tidak beralasan kalau dinyatakan bahwa penggunaan istilah Tiongkok membuat rasa rendah-diri pada pribumi Indonesia. Ambillah Proklamator Kemerdekaan RI, Soekarno sebagai pejuang besar melawan imperialisme dan kolonilaisme sebagai contoh ( bahkan yang oleh pemerintah Soeharto sendiri, Soekarno pada 8 Nopember 1986 dinobatkan sebagai Pahlawan Bangsa), baik jauh sebelum maupun setelah kemerdekaan, beliau selalu menggunakan istilah Tiongkok dalam menyebutkan negara kami, tidak sekali juga beliau menggunakan istilah Cina atau Tjina.

Ini adalah sikap agung Soekarno, yang bisa menghargai dan menghormati Sun Yat Sen dan rakyat Tiongkok dan menjadikannya teladan berevolusi bagi dirinya sendiri. Adalah juga Soekarno yang telah menempatkan Republik Rakyat Tiongkok sebagai kawan seperjuangan rakyat Indonesia dalam melawan imperialisme dan kolonialisme.

Dengan sebutan Tiongkok pada Zhongguo itu, apakah bisa dikatakan Soekarno telah menempatkan nasion Indonesia rendah diri? Tentu saja tidak!

Apa yang dikatakan ¨Pemulihan istilah yang umum digunakan di dalam dan di luar Indonesia dengan berbagai bahasa dalam sebutan Tiongkok dan rakyat Tiongkok. Umum mengetahui, bahwa bahasa yang digunakan didunia internasional, dalam bahasa Inggris menyebut Tiongkok dengan China, dan jelas istilah Cina dalam ejaan Indonesia mempunyai latar belakang senjarah yang berlainan.

Bahasa Indonesia bukanlah bahasa Inggris, dan dalam jangka waktu panjang bahasa Indonesia juga sudah menggunakan istilah Tiongkok dalam menyebutkan Zhonggou dalam lafak Hokkian. Jadi, adalah juga tidak beralasan perubahan penggunaan istilah Cina dalam sebutan Tiongkok untuk keseragaman bahasa yang dipakai internasional.

Keseragaman sebutan istilah untuk Zhongguo, juga tidak masuk akal. Belasan tahun sebelum tahun 1965, di Indonesia dari atas sampai kebawah semua menyebut Tiongkok untuk Zhongguo, dan bukan Cina (Tjina). Baru setelah tahun 1967, dilancarkan gelombang anti-Tiongkok dan anti-Tionghoa oleh pemerintah Suharto, digunakanlah istilah Cina untuk mengganti istilah Tiongkok dan Tionghoa. Yang jelas adalah bermuatan politik dan bukan untuk keseragaman bahasa dan istilah!

Bagi Indonesia, penggunaan istilah bahasa Inggris China untuk menggantikan sebutan Tiongkok masih lebih baik ketimbang sebutan Cina. Karena China bersifat netral sedang Cina bermakna menghina. Tetapi, dalam ejaan baru bahasa Indonesia tidak ada bunyi ejaan dengan Ch, jadi kurang selaras seandainya memaksakan istilah bahasa Inggris China kedalam bahasa Indonesia. Ini kalau sekadar kita tinjau dari segi bahasa. Tapi, kalau kita mau meng-Indonesiakan nama Zhongguo dari bahasa Inggris, mengapa tidak meng-Indonesiakan nama-nama negara Amerika, Inggris, Prancis, Belanda, dll negara juga dari bahasa Inggris? Sebagai satu langkah keseragamanan bahasa dan istilah?

Sejak Soeharto naik tahta di tahun 1967 merubah penggunaan istilah Tiongkok menjadi Cina, dan setelah Soeharto lengser ditahun 1998 berarti istilah Cina telah berlangsung lebih dari dari 30 tahun didalam masyarakat Indonesia. Bahkan, di kalangan generasi muda masyarakat Tionghoa juga sudah menjadi biasa dengan penggunaan istilah Cina itu. Tentu adalah sesuatu yang tidak realis, seandainya sekarang juga setelah dipulihkannya hubungan diplomatik kedua negara RI-RRT, istilah Cina dihilangkan secara keseluruhan.

Di akhir tahun 1960-an, dimulainya kekuasaan Soeharto, penerbitan di Indonesia dan macam-macam peta-atlas sampai pada sebutan Laut Tiongkok Selatan, untuk mengubah jadi Laut Cina Selatan juga memerlukan proses. Sedang dilihat dari hukum, karena perubahan penggunaan sebutan Tiongkok jadi Cina adalah keputusan Presidium Kabinet tahun 1967, maka sudah seharusnya kita juga harus menunggu pencabutan penggunaan sebutan Cina dari Presidium Kabinet yang akan datang.

Pelurusan masalah yang terjadi di dalam masyarakat atas kesalahan sebutan terhadap nama negara kami, Zhongguo, bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan bagaikan hilangnya embun di pagi hari. Tetapi, dari pandangan sejarah dan titik tolak persahabatan rakyat kedua negara yang harus saling menghargai dan menghormati, kami berhak menuntut pihak Pemerintah Indonesia untuk segera kembali menggunakan sebutan Tiongkok dan untuk sebautan lengkap menjadi Republik Rakyat Tiongkok. Sebagaimana tertulis di atas penandatanganan perjanjian pembukaan hubungan diplomatik kedua negera Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia di tahun 1950.

Sejarah telah mencampakan kekuasaan Soeharto yang bersikap tidak bersahabat pada rakyat Tiongkok, gerakan demokrasi dan reformasi terus bergulir meningkatkan nasionalis dan persahabatan yang harmonis antar suku. Masyarakat Tionghoa di Indonesia juga telah meningkat kesadarannya, secara inisiatif mengajukan agar pemerintah memperhatikan setiap masa sejarah sebutan terhadap kelompok suku Tionghoa di Indonesia.

Mayoritas pranakan Tionghoa di Indonesia yang lebih suka dipulihkannya kembali sebutan Tionghoa, mereka tegas menentang sebutan Cina, karena sebutan Cina yang mengandung penghinaan itu sangat melukai perasaan mereka. Tuntutan demikian ini adalah satu tuntutan yang wajar, dan tentunya sangat bermanfaat untuk memperkokoh kerukunan dan persatuan nasional, sangat menguntungkan bagi usaha mendorong maju ketentraman dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

6 comments:

  1. saya setuju tulisan tadi, bahwa kata "cina" sesungguhnya adalah kata yang netral. kita lihat saja nama salah satu daerah di Jakarta : Bidara Cina, begitu juga di jawa ada jenis kacang kacangan yang diberi nama kacang cino/kacang tanah ( nama nama ini sudah ada jauh sebelum Soeharto berkuasa). kata "cina" menjadi tidak netral, sesungguhnya hanya karena alasan alasan politis saja. Barangkali sama dengan istilah "Indon" di Malaysia yang digunakan untuk menghina Indonesia.Jadi kalau kata cina memang terkesan menghina, sebaiknya kita pakai kata yang lain yang tidak menyakitkan perasaan, apa sih usahnya?. tapi ada cerita lain yang justru kontras dengan yang saya tulis diatas : kata "Dangdut"awalanya juga sebuah hinaan, tapi sekarang pemusik Melayu (nama sesungguhnya Dangdut) justru bangga disebut Dangdut, begitu juga istilah "Buaya Keroncong" tadinya juga sebutan yang menunjuk orang orang yang sehari hari kerjanya cuma main musik keroncong saja.

    ReplyDelete
  2. Mas Lambertus,

    Tulisan yang sangat komprehensif mengenai penggunaan cina, china, tiongkok... Saya sendiri lebih suka menggunakan "Tiongkok" dan "Tionghoa", atau "Cina" untuk hal2 yang sudah lama digunakan untuk penamaan benda2 seperti petai cina, pacar cina, dsb.

    Saya akan menggunakan tulisan Mas Lambertus untuk (kiranya diberikan izin) men-seragamkan penamaan Negeri Tirai Bambu ini dalam upaya diplomasi kita... Mudah2an berhasil...

    Sekedar menambahkan, KBBI Online belum menerima penggunaan "china"... Hanya "tiongkok" dan "cina"...

    ReplyDelete
  3. Terima kasih atas apresiasi Mas Santo. Istilah ini sudah lama saya diskusikan dengan beberapa tokoh dan pengusaha Tionghoa, plus pengamat masalah Tionghoa di Surabaya.

    Memang perlu banyak waktu untuk mengubah pandangan masyarakat Indonesia pada isu Tionghoa ini. Selama Orde Baru kita semua nyaris tidak diberi peluang untuk belajar masalah Tionghoa yang kaya kebudayaan, tradisi, peradaban, dengan bahasa yang luar biasa.

    Bangsa Tiongkok yang sangat percaya diri, tidak begitu saja membebek kekuatan dan pola pikir Barat. Selamat berkarya Mas Santo dan semoga selalu diberkati Tuhan.

    ReplyDelete
  4. Bangsa Tionghoa, bukan Tiongkok..
    Tiongkok = negaranya.. Guo/kok = negara
    San Guo / Sam kok = Tiga negara.

    Tionghoa = orangnya.

    ReplyDelete
  5. ini uraian yg sangat gamblang dan menjelaskan apa yg selamai ini jadi pertanyaan saya.

    ReplyDelete
  6. wow... saya baru tahu setelah membaca artikel ini.
    xiexie ni. salam buat bung hurek.

    ReplyDelete