30 September 2009

Metro TV, TVOne, Munas Golkar



Beginilah jadinya bila pengusaha, penguasa, sekaligus politisi menjadi pemilik stasiun televisi. Kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan sosial budaya, dan macam-macam tumpah tindih jadi satu. Centang perenang. Gak karu-karuan.

Hari-hari ini kita, rakyat Indonesia, dipaksa untuk menikmati propaganda Surya Paloh dan Aburizal Bakrie yang sama berambisi menjadi ketua umum Partai Golkar. Paloh bos Metro TV, Bakrie bos TVOne. Maka, politik redaksional kedua televisi, yang sama-sama fokus ke berita itu, pun menjadi bias tak karuan.

MetroTV habis-habisan berkampanye untuk Surya Paloh. TVOne bersama Karni Ilyas sebagai pemimpin redaksi pun mabuk-mabukan kampanye agar Aburizal Bakrie yang menguasai Golongan Karya. Ketika kepentingan ekonomi dan politik bersetubuh, maka tunggulah kerusakannya.

Dan sekarang MetroTV dan TVOne telah berhasil merusak habis nilai-nilai berita, bahkan yang paling mendasar. Akurasi, keberimbangan, kelengkapan, prasangka. Mana ada liputan Surya Paloh di TVOne? Dan mana ada pula liputan tentang Bakrie, yang baik-baik, di MetroTV?

Skandal pemberitaan menjelang musyawarah nasional Golkar di dua televisi berita ini membuat saya teringat pada ucapan seorang pengusaha media terkenal di Indonesia. Dia punya begitu banyak media baik media cetak maupun televisi. Namun, dia tidak pernah mau diwawancarai televisi-televisinya sendiri.

"Televisi itu beda dengan koran," katanya.

Televisi menggunakan frekuensi yang sangat terbatas, dan itu ranah publik. Bukan milik pengusaha bernama Fulan, Arkian, Surya Paloh, atau Aburizal Bakrie. Surya Paloh punya MetroTV, tapi frekuensi atau channel yang dipakai MetroTV milik rakyat.

Begitu pula dengan Aburizal Bakrie. Dia pemilik TVOne, tapi bukan pemilik frekuensi yang dipakai TVOne untuk menyebarluaskan siarannya ke mana-mana. Prinsip ini sangat mendasar. Semua pengusaha televisi tentu tahu filsafat komunikasi ini. Apalagi, para redaktur dan reporter televisi yang tentu saja sudah banyak membaca dan well-informed.

Taruhlah frekuensi televisi yang tersedia ada 50. Maka, 50 pemilik stasiun televisi itu hanya "dititipi" amanah untuk memanfaatkan channel dengan sebaik-baiknya, demi kemaslahan bersama. Akan sangat elok manakala pengusaha televisi menghindari publikasi dirinya di stasiun milik sendiri.

"Nggilani!" kata orang Surabaya. (Bikin mual).

Lha, kalau televisi dipakai pemilik yang punya kaitan dengan lumpur Lapindo di Sidoarjo untuk publik relation dirinya, bagaimana dengan kepentingan atau suara rakyat korban lumpur? Benarkah Aburizal Bakrie begitu dermawan, ikhlas, baik hati seperti disiarakan di TVOne pada 29 September 2009? Dan masih banyak pertanyaan lain.

Jika frekuensi atau channel itu milik publik, maka tentu publik atau rakyat berhak mencabut "amanah" yang sudah dititipkan kepada para pengusaha pengelola stasiun televisi jika channel disalahgunakan untuk kepentingan politiknya sendiri. Di sinilah peran Komisi Penyiaran atau pemerintah sebagai wasit atau pihak yang diberi kemwenangan untuk mengontrol penggunaan frekuensi.

Yang jelas, saya mual setiap kali menyaksikan propaganda Surya Paloh di Metro TV dan Aburizal Bakrie di TVOne. Bagaimana dengan Anda?

No comments:

Post a Comment