02 July 2009

Debat Capres ala USA



Pelajar SD, SMP, SMA zaman dulu mengenal PMP, Pelajaran Moral Pancasila. Ada juga penataran P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Saya masih ingat betul ajaran-ajaran Pancasila yang diindoktrinasi oleh rezim Orde Baru.

Di PMP itu terasa sekali betapa anak-anak Indonesia dikondisikan untuk membenci demokrasi liberal ala USA dan paham sosialis-komunis. "Demokrasi USA itu gontok-gontokkan. Free figh liberalism. Yang punya uang yang menang. Debat-debatan saling menjelekkan. Pokoknya, jangan mencontoh Barat yang keparat itu!"

Lalu, mana yang terbaik? Bapak-bapak guru--kebetulan guru PMP saya dari SD sampai SMA, kemudian Kewiraan dan P4 di universitas laki-laki--menjawab tegas: "Demokrasi Pancasila!"

Semua yang buruk di Blok Barat, semua yang buruk di Blok Timur, tidak dikenal di Indonesia. Demokrasi kita itu unik. Kecap nomor satu! Demikian indoktrinasi ala Pak Guru! Hehehe....

Menjelang pemilihan presiden 2009 ini, semua ajaran PMP tempo dulu hancur berantakan. Demokrasi liberal ala USA, yang dulu dimaki-maki, kini dipuja-puji. Bahkan, tim sukses SBY-Boediono mengadopsi mentah-mentah pola kampanye ala Barack Obama. Iklan alias "jual kecap politik" di televisi meniru USA. Juga harus ada debat kandidat seperti di USA sana.

"Kok Indonesia ini makin mirip USA ya? Jangan-jangan kita sudah jadi negara bagian kesekian dari USA?" komentar saya. Beberapa seniman tua di Sidoarjo, yang saya tahu pengagum Bung Karno, tertawa kecil.

"Kita memang sudah lama kehilangan jatidiri, Mas! Seakan-akan semua yang dari Barat, dari Amerika, itu bagus. Setelah reformasi (1998) ini, waduh, kita ini Amerika banget deh," tukas Pak Bambang, pelukis yang pernah bekerja selama tujuh tahun di Hamburg, Jerman.

Kampanye atau debat capres-cawapres itu tak lebih dari "ngecap". Semua kandidat "dipaksa" oleh sistem pemilu presiden ala USA untuk menyampaikan program, visi-misi, dan sebagainya. Banyak pengamat komentar di koran, televisi, internet bahwa debat kandidat kita ini kurang tajam, datar, normatif, dan sebagainya.

Lha, kalau debatnya bagus, pintar ngomong, bla-bla-bla... lantas Indonesia bisa makmur? Maju pesat? Tidak ada jaminan. Kita, karena mau mencontoh 100 persen sistem USA, terpaksa bikin program debat capres-cawapres.

Kita lebih mementingkan kemasan, bukan substansi. Seakan-akan dengan meniru habis-habisan sistem demokrasi liberal USA, Indonesia akan cepat maju seperti USA. Saya setuju dengan Kwik Kian Gie yang sejak awal kritis terhadap pola pikir begitu banyak intelektual dan politisi kita yang sangat USA. Malah lebih USA ketimbang orang USA sendiri.

Setiap negara itu unik. Ia punya sejarah, budaya, spiritualitas, sistem nilai sendiri. Tidak bisa main copy-paste begitu saja. Termasuk sistem politik, sistem ekonomi, cara "menemukan" pemimpin, dan sebagainya.

Tak usah jauh-jauh. Malaysia tidak mencontek USA. Mahathir Mohammad bahkan dulu sangat anti-USA. Namun, kita tahu, Malaysia berhasil mencetak sekian juta lapangan kerja untuk rakyatnya. Malaysia justru kekurangan tenaga kerja. Sehingga orang-orang kita bisa bekerja, mencari nafkah, menghidupi keluarganya di Malaysia.

Orang Malaysia juga rata-rata tidak suka debat politik. Saya pernah "memancing" seorang politikus muda Malaysia, aktivis UMNO, saat berada di Surabaya untuk debat tentang Anwar Ibrahim, tenaga kerja Indonesia, sengketa perbatasan. Eh, ternyata si Malaysia itu tidak berminat. "Ayo, kita makan dululah. Tak usah banyak bincanglah," katanya.

Hehehe... Benar juga. Salah satu kelebihan kita adalah "pandai berbincang", tapi kurang cakap bekerja. Pengamat sepakbola, komentator bola, kita paling banyak. Tapi prestasi sepakbola kita?

Tetangga kita Singapura pun mirip Malaysia. Demokrasinya lain dengan USA. Tak ada debat. Bahkan, (hampir) tidak ada partai politik. Penduduknya paling malas bicara politik. Mereka kerja, kerja, kerja... dan dapat uang banyak. Kesejahteraan warganya terjamin. Orang Indonesia banyak yang kerja di Singapura, termasuk jadi pembantu rumah tangga.

Bagaimana dengan Tiongkok alias China alias Zhongguo? Negara berpenduduk 1,5 miliar ini jelas-jelas tidak meniru sistem politik USA. Zhongguo punya karakter kuat. Sistem ekonomi-politik Zhongguo lain dari lain.

Tidak ada kampanye ala Barack Obama atau George Bush. Tidak ada debat capres. Tidak ada jargon pilres satu putaran, pilpres dua putaran. Tapi, kita tahu, Zhongguo sudah menjadi raksasa ekonomi dunia. Tiongkok maju luar biasa di segala bidang. Tahun lalu Zhongguo jadi juara olimpiade dengan perolehan medali jauh melebihi USA.

Lha, kok banyak orang Indonesia yang bangga jadi antek USA!

2 comments:

  1. Kalau menurut saya ni, bang. Acara debat itu sebenarnya cukup bagus diadopsi. Hanya saja, sepertinya akan lebih baik lagi, kalau debat itu tidak berisi saling pamer kekuatan dan saling klaim keberhasilan.

    Bukankah lebih baik kalau masing-masing membuat rencana pemerintahan (yang akan mereka kerjakan kalau seandainya terpilih) selama lima tahun ke depan saja? Kemudian di acara debat, masing-masing saling mempertahankannya (seperti mempertahankan skripsi/disertasi). Langkah-langkah kongkrit yang harus mereka paparkan kepada rakyat, lengkap dengan tenggat waktunya.
    Sehingga rakyat bisa melihat dan menilai setiap program yang sudah dijanjikan masing-masing capres. Tidak melulu hanya dalam bentuk janji saja. Wujudkan dalam program kerja.
    Nantinya, rakyat pasti bisa memilih lebih yakin, capres mana yang program-program kerjanya lebih baik.

    Jadi, masing-masing kan tidak perlu lagi saling mengejek iklan capres lain, saling mengklaim keberhasilan yang sudah dicapai (tapi pura-pura buta dengan kegagalannya) atau bahkan membawanya jadi masalah pribadi.

    Mungkin ke depannya, KPU harus membuat konsep yang lebih jelas lagi tentang debat ini.

    Maaf kepanjangan ^_^
    Horas

    ReplyDelete
  2. Saya rasa tidak ada jeleknya Indonesia atau negara manapun belajar demokrasi dari Amerika Serikat, karena memang USA ialah negara demokrasi yang berkelanjutan tertua di dunia ini. Ingat, walaupun ide-ide demokrasi modern berasal dari pemikir Prancis dan Inggris, Amerika lah yang menjadi Republik dulu (1776) dibandingkan Prancis (1789). Prancis bahkan sempat kembali ke kekaisaran di bawah Napoleon Bonaparte. Negara USA ini tidak sempurna, tapi sudah hampir 250 tahun terbukti mampu menjadi negara besar dalam segala hal.

    Sebenarnya sistem demokrasi Indonesia yang saya ikuti tidak menjiplak mentah2. Misalnya otonomi daerah tidak menganut sistem federal. Dewan Utusan Daerah tidak punya kekuatan legislatif sekuat Senate-nya USA. Pemilihan presiden tidak menganut sistem electroral college seperti di sini, dan tidak dwi partai seperti di sini. Jadi pemerintah Indonesia pun mengadopsi sistem demokrasi agar sesuai dengan keadaan di Indonesia, tidak seperti Filipina yang mentah2 menjiplak USA. Untuk itu mereka di Indonesia yang berjasa harus diberi penghargaan, atas berjalannya pemilu yang berhasil dengan damai selama berkali-kali.

    Demokrasi liberal pun berlaku di negara-negara Eropa Barat, di mana Kwik Kian Gie bersekolah dan menimba pengalaman sebelum pulang ke Indonesia. Bahkan di barat, demokrasinya lebih liberal daripada di Amerika Serikat, karena kebanyakan menganut sistem parlementer, di mana perdana menteri dapat dijatuhkan sewaktu-waktu. Partai-partai baru dapat bermunculan, tidak seperti di USA yang lebih stabil.

    Yang tidak disukai Kwik itu sebenarnya sistem ekonominya yang terlalu mengikuti Washington. Pak Kwik lebih suka sistem ekonomi seperti di Eropa di mana walaupun masih ekonomi pasar, tapi pemerintah punya campur tangan yang lebih besar dibandingkan di USA. Amerika punya tradisi pasar bebas yang lebih kuat, dengan segala efek sampingnya (kesenjangan antara kaya-miskin, sistem kesehatan yang tidak universal, hutang luar negeri yang bisa tinggi sekali). Pak Kwik tidak suka perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh modal asing. Masalahnya kalau dikuasai negara, apa bisa efisien atau malah menghabiskan uang rakyat macam Pertamina, Garuda, dll. yang seperti toilet, uang rakyat masuk ke pembuangan tinja (kantong pejabat).

    Saya rasa perkembangan demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia sangat bagus dan mempunyai karakter Indonesia. Debat di TV pun sangat santun, tidak saling menyerang langsung seperti di USA. Tidak ada negara Asia selain India yang sebagus Indonesia di bidang kebebasan. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah yang berkuasa dapat membangun infrastruktur ekonomi dan peraturan finansial yang mendukung pertumbuhan yang langgeng, dengan pejabat yang relatif bersih.

    ReplyDelete