09 June 2009

Prita dan Nasib Blogger



Kasus penahanan Prita Mulyasari gara-gara mengirim e-mail keluhan tentang pelayanan yang dialaminya di Rumah Sakit Omni, Tangerang, sedang menjadi headline media massa. Kita belum tahu ujungnya. Namun, ini merupakan momentum emas untuk menata undang-undang sistem informasi dan elektronika, khususnya internet.

Suka tak suka, internet telah menjadi medium informasi yang luar biasa dahsyat. Semua orang bebas membuat situs, blog, menulis apa saja, memosting apa saja baik itu teks, gambar, suara, dan entah apa lagi. Karakter media online jauh berbeda dengan media konvensional.

Bagaimana dengan pasal kebencian atau penceramaran nama naik, pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Jujur, kita belum punya aturan yang memadai. Sebab, internet baru berusia 20-an tahun. Perkembangan teknologi informasi yang sangat dahsyat membuat perangkat hukum kita gagap menghadapinya. Dan hukum memang selalu kedodoran.

Ketika semua orang bebas bikin blog, bebas menulis apa saja di internet, bebas memosting, perangkat hukum macam apa, rambu-rambu mana yang harus diikuti? Apakah semua orang bebas pula mengarang informasi fiktif, merusak nama baik orang lain, fitnah, dan sebagainya? Negara dengan segala perangkat aparatur dan ahli-ahlinya harus bisa menantisipasi.

Media massa macam koran, majalah, radio, televisi, situs berita online jelas ranah publik. Kode etik, standar jurnalisme, hukum, undang-undangnya jelas. Tapi bagaimana dengan blog atau situs pribadi? Masuk privat atau publik? Apakah bisa "dijerat" dengan undang-undang yang berlaku untuk media massa?

Dulu, saya menanggap blog itu ranah privat. Ibarat diari atau buku harian. Siapa saja bebas menulis unek-unek, curhat, puisi, memaki-maki pacar, menyanjung kekasih di diari. Tidak ada ketentuan apa-apa untuk menulis di buku harian, bukan?

Karena itu, tulisan di blog pun bebas-bebas saja. Tidak pakai standar jurnalisme, cek-recek, berimbang, objektif, dan sebagainya. Mau menulis dalam bahasa Indonesia yang benar, ejaan sesukanya, bahasa gado-gado... terserah. Dan itulah demokrasi gaya baru yang dikembangkan oleh blogger di seluruh dunia.

Persoalan menjadi lain ketika tulisan-tulisan kita di blog dianggap mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok tertentu. Bisakah ditarik ke ranah hukum? Lha, memangnya penulis diari bisa diproses hukum?

"Ingat, blog Anda dibaca juga oleh orang lain. Bukan hanya Anda sendiri yang baca," ujar seorang bapak yang pernah menegur saya. Syukur, tidak sampai disomasi segala. "Blog Anda itu ada di internet. Siapa saja bisa mampir, masuk lewat Google, dan baca," katanya.

"Tapi blog saya itu blog pribadi, bukan media massa. Saya tidak pernah undang orang untuk ramai-ramai mampir ke blog saya. Kalau kebetulan ada orang yang mampir, baca, kemudian sakit hati karena tulisan saya, ya, salah dia sendiri. Siapa suruh dia baca?" pancing saya.

"Lain, Bung! Blog pribadi sekalipun bisa dijerat hukum kalau tidak akurat atau merusak nama baik orang lain," kata bapak tadi.

Yah, daripada debat kusir, ngalor-ngidul gak ketemu, saya pun menghapus artikel yang dianggap bermasalah tersebut. Komentar-komentar blogger, yang kebanyakan anonim, lebih gawat lagi. "Walaupun yang nulis komentar orang lain, Anda tetap bertanggung jawab. Sebab, komentar itu melekat di Anda punya blog!"

Begitulah. Orang Surabaya punya satu prinsip yang saya suka: "Sing waras ngalah!" Yang waras, mengalah saja! Daripada harus capek-capek ke polisi, diinterogasi, ke kejaksaan, disidang di pengadilan, lebih baik menghindar. Capek deh!

Ada orang Belanda marah-marah karena saya men-delete sebuah artikel yang ada hubungan dengan keluarganya. Dia hendak menggunakan artikel itu untuk melayangkan gugatan kepada "musuhnya".

"Lambertus, di mana tanggung jawab Anda sebagai penulis? Kok begitu mudah mencabut postingan di blog?" tulis Tuan Belanda itu.

"Saya tidak ingin tulisan saya menjadi masalah di pengadilan. Niat saya itu hanya membuat profil tentang Tuan X yang pernah sangat terkenal di Surabaya. Sama sekali menyinggung kasus perdata tertentu," jawab saya. Tuan Belanda ini tetap tidak terima.

Wahai teman-teman blogger, hati-hatilah dengan komentar di bawah postingan Anda. Salah satu ciri orang Indonesia, kata almarhum Mochtar Lubis, adalah TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. Berlindung di balik ANONIM, kalaupun ada nama dibuat palsu, dia tidak segan-segan menyerang orang lain yang kita bahas di blog kita.

Maka, saya pun menghapus komentar-komentar ANONIM yang menyerang pihak lain. Sing waras ngalah, Cak! Saya sebetulnya tidak suka menyeleksi komentar pembaca blog. Tapi, setelah beberapa kali kecolongan dengan komentar berbahaya, saya terpaksa "menyensor" komentar-komentar sebelum ditayangkan di blog.

Kasus Maria Eva lain lagi. Penyanyi dangdut asal Sidoarjo ini beberapa waktu lalu terlibat skandal seks dengan Yahya Zaini, anggota DPR RI dari Golkar. Video adegan seks ME dan Yahya tersebar luas. Waktu itu belum banyak orang yang tahu siapa gerangan ME. Saya pun menulis profil ME di blog ini.

Waduh, pengunjung blog melonjak drastis. Semua pengguna Google yang mengetik "Maria Eva" pasti diantar ke blog saya. Lalu, muncullah begitu banyak komentar tentang Maria Eva alias ME ini. 95 persen isi komentar itu menghujat ME. Kata-kata yang dipakai sangat kasar. Saya khawatir ME tersinggung dan memerkarakannya.

"Bang Hurek, aku sudah baca semua tulisanmu tentang aku. Aku juga sudah baca komentar-komentar itu. Silakan mau ngomong apa, terserah. Mereka kan nggak tahu Maria Eva yang sebenarnya. Hehehe," ujar ME. Dia secara khusus mengajak saya makan siang di Hotel Elmi Surabaya untuk membahas kasusnya.

"Menurut Anda, apakah komentar-komentar miring tentang Anda, yang hampir semuanya anonim itu, dihapus saja?"

"Ngapain dihapus? Biarkan saja. Itu menjadi catatan sejarah dalam perjalanan hidup dan karier saya di industri hiburan. Saya justru senang karena ada orang seperti Bang Hurek yang sudah menulis banyak tentang saya," kata ME.

Saya langsung plong. Ah, andai saja semua tokoh seperti Maria Eva, para blogger tidak perlu cemas mendapat somasi atau diperlakukan layaknya Prita Mulyasari.

SUMBER FOTO:
http://foto.detik.com/readfoto/2009/06/04/125937/1142601/157/1/

7 comments:

  1. Iya nih, bang. Saya juga menganggap setiap blog itu seperti jurnal harian. Bentuk digital dari buku harian yang gampang koyak ataupun hilang. Dan kalau sekarang, buku harian digital bisa membuat orang tersangkut masalah hukum, lha.. gimana jadinya?

    Padahal, di luar negeri, banyak perusahaan yang mempertimbangkan komunitas blogger untuk bisa memperbaiki kualitas produk/jasa yang ditawarkannya. Bukannya disingkirkan, mereka malah secara rutin memantau komentar-komentar para blogger ini. Walaupun biasanya komentar blogger tidak pernah disampaikan/dituliskan dengan format formal. Pasti selalu ada unsur mengejek (tersirat ataupun tidak)

    Sebaiknya memang pihak-pihak pembuat kebijaksanaan yang terkait dengan masalah ini harus segera menentukan sikap. Jangan sampai masalah seperti ini menjalar kemana-mana, dan tak ketahuan lagi ujung pangkalnya.

    Horas

    ReplyDelete
  2. Iya ya.... saya juga mikir... lalu enaknya gimana ya...? bingung juga... kaget selesai tulis besok pagi sudah disanggong ploisis di depan kos... buyarlah segalanya....

    ReplyDelete
  3. Bang Hurek, ada kasus baru lagi tentang yang ini ya.. Kejadiannya di Sulawesi. Kali ini yang kena dari komunitas Facebook. Pihak Pemko merasa tersinggung dengan tulisan si guru SMK ini. Yang mengatakan kalau Pemko sudah melakukan korupsi.

    Tambah satu lagi....

    ReplyDelete
  4. Om.....
    Sebenarnya kasus Prita bisa menjadi cerminan kita semua terlepas dari terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa karena yang menentukan adalah Proses persidangan di pengadilan.Memang banyak pihak yang merasa kahwatir jangan-jangan setelah menulis pendapat,opini , kritik ataupun keluhan di internet langsung berurusan dengan hukum.Menurut pendapat saya kita seharusnya tidak perlu kahwatir karena dalam UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah diatur dengan jelas perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti : Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ,perjudian,penghinaan dan atau pencemaran nama baik,pemerasan dan atau pengancaman,kemudian menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama,ras dan antar golongan(SARA) dll.Menurut pendapat saya selama tulisan atau gambar yang dibuat tidak berisi hal-hal yang dilarang tersebut kita tidak perlu kahwatir untuk berekspresi.
    Karena apabila tulisan kita bermuatan hal-hal yang dilarang walaupun didunia maya efek yang ditimbulkan tetaplah nyata.
    Tinggal bagaimana kita menyikapi nya saja.

    ReplyDelete
  5. Terima kasih atas respons dari Marianus, Risma, dan Ama...

    Kasus ini memang persoalan SANGAT RAWAN yang bisa menimpa siapa saja, khususnya pengguna internet. Pers atau media sudah punya banyak rambu-rambu hukum dan punya standar jurnalisme untuk menerbitkan dan tidak menerbitkan sesuatu.

    Tapi bagaimana dengan blog? Facebook? Surat elektronik, e-mail? Internet jelas menggunakan ranah umum, bisa diakses siapa saja, tapi kontennya lebih ke personal. Saya rasa, makin lama kita makin dewasa sehingga ke depan tidak ada lagi kasus macam Prita.

    Salam damai.

    ReplyDelete
  6. MATINYA KEBEBASAN BERPENDAPAT

    Biarkanlah ada tawa, kegirangan, berbagi duka, tangis, kecemasan dan kesenangan... sebab dari titik-titik kecil embun pagi, hati manusia menghirup udara dan menemukan jati dirinya...

    itulah kata-kata indah buat RS OMNI Internasional Alam Sutera sebelum menjerat Prita dengan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

    .......................................................................................................

    Bila kita berkaca lagi kebelakang, sebenarnya pasal 310 KUHP adalah pasal warisan kolonial Belanda. Dengan membungkam seluruh seguruh teriakan, sang rezim penguasa menghajar kalangan yang menyatakan pendapat. Dengan kejam penguasa kolonial merampok kebebasan. tuduhan sengaja menyerang kehormatan, nama baik, kredibilitas menjadi ancaman, sehingga menimbulkan ketakutan kebebasan berpendapat.

    Menjaga nama baik ,reputasi, integritas merupakan suatu keharusan, tapi alangkah lebih bijaksana bila pihak-pihak yang merasa terganggu lebih memperhatikan hak-hak orang lain dalam menyatakan pendapat.

    Dalam kasus Prita Mulyasari, Rumah sakit Omni Internasional berperan sebagai pelayan kepentingan umum. Ketika pasien datang mengeluhjan pelayanan buruk pihak rumah sakit, tidak selayaknya segala kritikan yang ada dibungkam dan dibawah keranah hukum.


    Kasus Prita Mulyasari adalah presiden buruk dalam pembunuhan kebebasan menyatakan pendapat.

    ReplyDelete