06 April 2009

Kampanye pemilu abaikan korban Lapindo



Bagi saya pribadi, kampanye pemilihan umum (terbuka) kali ini paling sangat tidak menarik. Saya tidak punya minat menyaksikan kampanye partai mana pun. Padahal, hampir setiap hari ada kampanye nasional di Gelora Delta Sidoarjo dan Gelora Tambaksari Surabaya

Iklan kampanye di televisi juga tidak menarik. Tidak ada yang senang, kecuali pemilik televisi, yang untung miliaran rupiah. Pesan kampanye datar-datar saja. Sembako murah. Pendidikan gratis. BLT bagus. Golkar demokratis dan berpengalaman.

Partai-partai kecil, seperti diduga, tidak punya uang untuk bayar kampanye. Jangankan kampanye di televisi, sekadar mengumpulkan orang di lapangan saja tidak bisa. Ini juga menunjukkan bahwa partai di Indonesia yang 38 itu terlalu banyak.

Menurut saya, partai di Indonesia tak boleh lebih dari dua digit. Paling banyak sembilan. Kalau 38 macam sekarang, dengan sistem pemilu conteng nama calon, maka pemilihan umum jadi tak karuan.

Benar bahwa pada pemilihan umum 1999 pesertanya ada 48. Tapi waktu itu hanya memilih tanda gambar. Nama-nama caleg hanya ditempel di TPS, dan penentuan calon terpilih lewat nama urut. Sehingga, pemilu dengan 48 atau 50 partai tetap sederhana. Dengan sistem sekarang, partai hanyalah kendaraan para caleg. Pertarungan sebenarnya justru di antara para caleg, termasuk yang satu partai.

Kampanye pemilu itu, apa boleh buat, hanya omong kosong. Bualan, retorika, hampa untuk meraih simpati sebanyak-banyaknya. Tapi saya juga ragu rakyat bersimpati karena yang diomongkan itu hanya jargon-jargon politik. Nyaris tidak menyentuh kebutuhan riil massa rakyat.

Ketika para jurkam alias 'penjual jamu politik' ini berkampanye di Sidoarjo, ironisnya, tidak ada yang memberikan solusi untuk 20 ribuan warga korban lumpur Lapindo. Padahal, bersamaan dengan masa kampanye, kira-kira 450 korban lumpur berkemah di Jakarta untuk menuntut sisa ganti rugi 80 persen.

Korban lumpur, yang sudah kehilangan rumah, tanah, harta benda, bahkan mengemis di jalanan Jakarta. Di dekat Istana Negara, bahkan. Tapi Susilo Bambang Yudhoyono, atau katakanlah menteri-menterinya, tidak responsif. Skema kompensasi yang dibuat SBY melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 ternyata tidak jalan.

Prabowo Subianto, bekas komandan Komandan Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, pada hari pertama kampanye berpidato di Gelora Delta Sidoarjo. Menggebu-gebu, keras, tegas, bak pemimpin sosialis di Amerika Latin. "Pemeintah mengambil jalan yang salah. Gerindra akan membuat perubahan," tegas Prabowo.

Soal lumpur Lapindo, khususnya dampak sosial bagi ribuan warga Porong, Tanggulangin, Jabon, yang jaraknya hanya delapan kilometer dari lokasi kampanye? Prabowo nol besar. Sedikit pun tidak disinggung. Perubahan macam apa lagi?

"Saya di Sidoarjo ini kan kampanye nasional. Jadi, isunya pun isu nasional, bukan isu lokal," kata Prabowo Subianto mengelak. Korban lumpur pun gigit jari.

Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY lain lagi. Pendiri Partai Demokrat dan presiden berkuasa ini sempat menyinggung korban lumpur Lapindo saat berkampanye di Surabaya. "Partai Demokrat akan menuntaskan kasus Lapindo!" teriak SBY yang baru kembali dari London.

Menuntaskan kayak apa? Skema apa lagi? Perpres macam mana lagi? Namanya juga kampanye, jualan kecap politik, SBY tidak menjelaskan. Ingat, selama tiga tahun tragedi lumpur di Sidoarjo terjadi, SBY ternyata tidak berdaya. Kekuasaan di tangan sebagai presiden tidak efektif. Tidak berwibawa.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, kita tahu, tidak jalan. Begitu pula upaya SBY menekan Lapindo, termasuk dengan berkantor selama dua hari di Sidoarjo agar Lapindo Brantas mau mematuhi perpres, pun belakangan tidak efektif. Bukannya patuh, Lapindo membuat skema baru dan itu akhirnya diterima pemerintahan SBY.

Di hadapan perusahaan raksasa seperti Lapindo Brantas Inc, SBY terbukti tidak berdaya. Komitmen ada, empati ada, bahkan SBY sempat menangis di depan korban lumpur Lapindo, tapi loyo dalam eksekusi. Dan ribuan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo tak tahu lagi harus mengadu ke mana.

KREDIT FOTO: http://newsmerdeka.wordpress.com/2009/03/

4 comments:

  1. Saya juga selalu bertanya, zaman sekarang ini, siapa sih pemimpin yang benar2 berpihak pada rakyat ? Jangan heran kalau kemudian banyak yang mangkir untuk men contreng pada 9 April yad :)

    ReplyDelete
  2. Itulah calon presiden...(lagi)...?
    Kalau dia nanti terpilih lagi sebagai presiden, jabatan menko kesra masih orang itu lagi nggak ya..?

    ReplyDelete
  3. Suatu kebetulan bahwa selama masa pemerintahan SBY banyak musibah berupa bencana alam menimpa negeri ini. Kemudian jika melihat tagline kampanye partai demokrat yaitu "lanjutkan",
    saya berharap bangsa ini tidak ditimpa lanjutan musibah lagi. Kalo SBY akan terpilih sebagai presiden (lagi),apakah masalah korban lumpur lapindo bisa diselesaikan...
    gelap ah......

    ReplyDelete
  4. Hello,

    Aku juga baru buat tulisan tentang Pemilu. Tulisan punya judul "Pemilu...!" Lihat di halaman blogspotku di ini, ya?

    Juga ada blog facebook-ku, di sini .

    Terus, tiku bikin cause "Awasi Pelaksanaan Pemilu" di facebook. Ikut ya?


    Thanks,
    D-

    ReplyDelete