08 February 2009

Provinsi Flores? Hikmah Kisruh Tapanuli



JALAN RAYA DI FLORES: Hancur berantakan. Sejak dulu tidak diperhatikan pemerintah daerah dan politisi. Rakyat dibiarkan sengsara. FOTO: Nolan Lasar.

Oleh LAMBERTUS L. HUREK

Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Saya pastikan, banyak orang tidak tahu. Beda dengan era Orde Baru yang 27. Anak-anak SD sampai mahasiswa sampai orang dewasa sangat hafal angka keramat ini: dua puluh tujuh!


Provinsi ke-27 itu Timor Timur. Setelah Timtim lepas, menjadi negara Timor Leste, jumlah provinsi bukannya berkurang, tapi justru bertambah-tambah. "Jadi, kita sebenarnya tidak rugi dengan lepasnya Timtim. Wong provinsinya tambah banyak," seloroh beberapa teman.

"Kalau begitu, ya, kita biarkan saja satu dua provinsi lain merdeka, biar provinsi di Indonesia tambah banyak," kata yang lain. Hush.... jangan keras-keras. Nanti dikira mendorong separatisme!!!!

Kalau tidak salah, saat ini provinsi di Indonesia ada 33. Dan jumlah ini boleh jadi akan segera berganti dari bulan ke bulan. Sia-sialah kita menghafal angka, menghafal nama-nama menteri, karena toh cepat sekali berganti. Ini ciri khas era reformasi yang repotnasi itu.

Setelah kasus unjuk rasa menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli--lepas dari Sumatera Utara--mengakibatkan kematian ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat, isu pemekaran wilayah mulai dibicarakan lagi. Para politisi, presiden, pengamat, bicara panjang lebar di koran tentang MORATORIUM pemekaran wilayah.

"Moratorium iku panganan opo to?" komentar Cak Dul di warung kopi Aloha Gedangan, Sidoarjo.

Kita ambil hikmah tragedi Abdul Aziz Angkat di Medan. Mudah-mudahan para elite politik mulai berpikir 100 kali apakah sebuah kota, kabupaten, provinsi perlu dimekarkan. Untung ruginya apa? Ada hubungan tidak dengan kemakmuran rakyat di daerah, khususnya luar Jawa? Manfaat dan mudaratnya apa?

Yang jelas, dalam sebagian besar pertemuan informal dengan teman-teman dari luar Jawa, khususnya NTT (Nusa Tenggara Timur), isu pemekaran wilayah ini sangat sering dibahas. NTT yang ketika saya SD sampai kuliah hanya punya 12 kabupaten [semua orang NTT hafal], kini bertambah terus-menerus. Kalau tidak salah, sekali lagi kemungkinan salah sangat besar karena politisi NTT doyan pemekaran, sekarang ada 20 kabupaten.

Kabupaten Kupang, kalau tak salah, menjadi dua kabupaten plus satu kota. Flores Timur beranak Lembata. Ngada beranak Nagekeo. Melihat tren ini, bukan tak mungkin dalam lima tahun ke depan akan ada empat atau lima kabupaten baru, khususnya di Flores. "Sebab, Flores memang sedang diperjuangkan jadi provinsi. Lepas dari NTT," kata teman yang doyan politik dan hidup dari kerja politik.

Flores jadi provinsi baru? Begitulah topik yang gencar dibahas politisi Flobamora [Flores, Sumba, Timor, Alor]--nama populer Provinsi NTT--dalam 10 tahun terakhir. Semangat untuk 'memerdekakan' Flores dari NTT sangat gencar. Lobi sana sini, diskusi sana sini, menulis sana sini... demi mengegolkan Flores.

Dan langkah pertama adalah dengan memecah kabupaten-kabupaten di Pulau Flores dan sekitarnya. Maka, Flores yang sejak dulu hanya punya LIMA kabupaten, sekarang mekar menjadi delapan hingga 10 kabupaten. Saya sendiri, meski concern dengan isu-isu Flores, tidak tertarik dengan pemekaran yang terbukti kurang berdampak pada kesejahteraan rakyat. "Malah tambah ruwet. Sekarang ini sudah banyak tokoh yang ingin agar kabupaten hasil pemekaran dikembalikan saja ke kabupaten induk," begitu kata beberapa aktivis NTT dalam diskusi di Surabaya beberapa waktu lalu.

Yang jelas, penambahan kabupaten/provinsi sangat disukai politisi. Mengapa? Lapangan kerja untuk mereka bertambah signifikan. Anggota DPRD cukup banyak. Pegawai kabupaten, dinas-dinas, proyek sana-sini... bertambah.

Itu peluang emas untuk memasukkan keluarga dan kroni ke lingkaran elit daerah. Raja-raja kecil bisa dengan leluasa 'unjuk kekayaan' meski duitnya berasal dari APBD.

Kini, setelah kasus Provinsi Tapanuli [rencana] yang tragis di Medan, apakah masih relevan bicara Provinsi Flores? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para politisi ramai-ramai menyatakan MORATORIUM. Tapi, menurut saya, nafsu berkuasa, nafsu memecah belah kabupaten, kota, provinsi tidak akan ada matinya. Akal bulus tetap jalan.

Sekarang memang benar moratorium. Tapi itu bukan karena sadar bahwa pemecahan daerah otonomi itu terlalu banyak mudarat, melainkan karena sebentar lagi, ada pemilihan umum legislatif, kemudian pemilihan presiden, dan seterusnya. Setelah pemilu, pemecahan wilayah akan terjadi dan terjadi lagi. Dan itu berarti, siapa tahu, Indonesia akan menjadi 40, 50, bahkan 60 provinsi. Dan NTT yang kecil dan melarat itu bukan tak mungkin menjadi 30 provinsi.

Salut kepada warga Jawa Timur, khususnya teman-teman di Pulau Madura, yang sama sekali tidak tertarik membuat provinsi baru. Padahal, kalau mau jujur, potensi, luas, dan jumlah penduduk Jawa Timur jauuuuuh lebih banyak ketimbang NTT, Sulawesi Utara, atau Sumatera Utara.

"Sing waras ngalah!" kata orang Jawa Timur.

"Orang sehat sebaiknya mengalah saja!"

17 comments:

  1. Sejak digulirkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah --yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka isu otonomi daerah merebak dan telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang tadinya sangat kuat bernuansa sentralisasi --atau bahkan hipersentralisasi (lihat Cornelis Lay dalam Fauzi & Zakaria 2000)-- telah bergeser ke arah desentralisasi. Pergeseran ini secara nyata telah membawa perubahan di berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Otonomi daerah menurut undang-undang tersebut telah dikembangkan dengan menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan perilaku partai politik yang tentu saja juga ada persyaratan-persyaratan terkait dengan kedewasaan dalam berpolitik.......... ( Tapi Cak buktinya Pemekaran ataupun apa namanya itu hanya untuk kepentingan segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan / segelintir orang yang kecewa karena (orangnya, jagonya, keluarganya, suku/etnisnya) tidak terpilh menjadi Kepala Daerah, yang akhirnya rakyatlah yang menjadi korbannya), maka saya dukung SBY untuk agar melakukan moratorium yang berhubungan dengan pemekaran / dihentikan sama sekali.

    ReplyDelete
  2. pemekaran emang byk celakanya. rakyat tetap aja miskin di ntt. aq setuju moratorium.

    ReplyDelete
  3. timtim merdeka, propinsinya tambah. hehehe.. iso ae cak!

    ReplyDelete
  4. pemekaran ada bagusnya..desentralisasi ada bagusnya juga hanya itu kalau berdasarkan referendum...masyarakatlah yang harus memutuskan untuk pisah atau tidak..jeleknya di Indonesia yang buat pemekaran adalah para politikus yang punya agenda pribadi
    franskupangujan

    ReplyDelete
  5. pemekaran ada bagusnya juga di ntt. kenapa? selama ini gubernur ntt jarang sekali ke flores. flores jarang diperhatikan. jadi layak kalau flores meminta jadi provinsi sendiri. yg penting kita semua kawal agar provinsi flores benar2 berguna bagi masyarakat.

    ReplyDelete
  6. Mmmm............Provinsi di Indonesia ada 34 mas, udah ketambahan provinsi Sulawesi Barat

    ReplyDelete
  7. Terima kasih atas komentar dan koreksi dari kawan-kawan. Yah, provinsi ada 34. Maaf, saya keliru mengutip data karena memang provinsi dn kabupaten/kota makin dinamis. Sulit dihafal.

    Sallma di Jakarta:
    Matur nuwun atas pendapat serta kutipan yang cerdas. Cornelis Lay, pakar politik dari UGM Jogjakarta, itu juga orang NTT. Siapa tahu Pak Cornelis bisa kasih masukan lebih bagus tentang pemekaran, baik yang sudah telanjur maupun baru rencana di wilayah NTT.

    Salam damai.

    ReplyDelete
  8. yang yang terpenting dari adanya pemekaran daerah adalah terciptanya pelayanan publik yang lebih optimal serta langsung bersentuhan dengan masyarakat guna tercapainya kesejahtraan. kita lihat saja bagaimana dengan flores saat ini. kalau ada wacana untuk pembentukan provinsi flores, saya setuju tapi sebelumnya optimalkan dulu kinerja pemerintahan daerah seperti : pelayanan publik, peningkatan infrastruktur yang sesuai dengan kehendak rakyat, pemerataan pembangunan dari ibukota kabupaten hingga kedesa-desa. ini masih sedikit dari apa yang harus di lakukan oleh pemerintahan daerah se-flores guna meningkatkan daya saing serta kesejahtraan penduduknya dari pada harus meributkan masalah provinsi flores terlebih dahulu. jika pembangunan di daerah sudah merata serta kesejahtaraan masyarakat meningkat barulah kita tatap masa depan flores yang lebih maju. salah satu tahapnya adalah dengan membentuk provinsi flores. jangan sampai adanya provinsi flores menambah masalah baru di daerah (flores) sendiri. kita orang flores menginginkan flores yang lebih baik dan lebih maju. baik dan maju untuk semua.

    salam.

    ReplyDelete
  9. propinsi flores? suka atau tidak, pro atau kontra menurut saya sih lebih baik ada propinsi sendiri pisah dari ntt. ini bukan karena faktor primodial atau kepentingan politik elit atau eforia otonomi daerah dsb tetapi ini fakta hampir di semua sektor kita flores sangat tertinggal dibanding daerah lain. lalu kenapa dengan propinsi? ya peran pemerintah propinsi vital dengan birokrasinya dan akomodasi dinas tingkat dua bisa dipangkas lebih efisien. Soal sumber daya manusia cukup, sumber alam sebaiknya reorientasi pada sumber ekonomis tidak terus menerus mengembangkan sektor yang dianggap mapan sekedar orientasi devisa PAD. Lalu yang ingin berkuasa tentu ada aturannya dan masyarakat semakin berkembang dalam menentukan siapa pemimpin mereka. Pemekaran pada umumnya membawa mudarat karena oknum yang serakah ingin berkuasa, tapi kalau yang berkuasa atas kehendak rakyat tentu banyak manfaatnya. siapa tahu itu kejadian disana tapi bukan di flores pak.

    ReplyDelete
  10. Flores Memang Pantas jadi Propinsi Sendiri,tapi Flores yang mana dulu!! Kalau Flores yang ada di NTT tak mungkin tejadi.Masyarakatnya lebih banyak yang miskin gimana mau bentuk propinsi sendiri.

    ReplyDelete
  11. Pak Lamber Mat kenal sa...
    I have no Comment about Indonesian.
    But I love My sweet Home Flowers.

    ReplyDelete
  12. Woww disini letak para politik kita.
    Mat kenal sa...

    ReplyDelete
  13. salam kenal.
    saya sebagai orang flores tidak ingin semakin terpuruk karena mau jd provinsi sendiri. saya salut dengan perjuangan bapak2 tapi saya harap masyarakat seperti saya di beri tau untung dan ruginya jadi provinsi sendiri. jangan sampai ada kepentingan kelompok atau perorangan di sini. kasihan masyarakat flores sudah tidak berdaya tapi terus di perdayakan. ingat kami tidak tau apa yang kami harus dukung dan apa yang kami harus dapat jika kami dukung apakah pemyesalan atau kesejahteraan. epang gawan.

    ReplyDelete
  14. Silvester D' Gussy.
    Hallo, saudara-saudaraku, sesama orang Flores, di manapun anda berada! Ini khabar sukacita, sekaligus tantangan.
    Berbicara tentang pemekaran Provinsi Flores, tidak akan terjadi, kalau kita hanya ngomong dan ngomong, tetapi tidak ada yang mau mulai. Mulainyapun bukan asal-asalan, tetapi harus memiliki konsep yang jelas, sebagai batu penjuru perjuangan, agar kita memiliki arah dan tahapan-tahapan yang terukur. Kami putra-putri Flores, yang saat ini tinggal dan bekerja di Bandung,Jawa Barat, telah membentuk wadah perjuangan, yang kami beri nama KARPEF, kepanjangan dari Komunitas Regional Pembangunan Flores. Dengan segala keterbatasan, salah satu agenda kerja Karpef, mengatasnamakan masyarakat Flores, adalah, mengklarifikasi dan mengusulkan kembali proposal Pemekaran Provinsi Flores ke Jakarta. Proposal itu saat ini, sudah masuk ke Presiden Republik Indonesia, melalui Kemendagri, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI dengan tembusan ketua-ketua fraksi partai politik DPR RI di Senayan. Proposal itu, juga sudah dikirim kepada Gubernur NTT dan Ketua DPRD I Provinsi Induk NTT. Karena keterbatasan Karpef, proposal serupa, belum kami kirim sampai ke bupati-bupati dan ketua-ketua DPRD II se-daratan Flores. Dengan sudah masuknya proposal pemekaran ke lembaga-lembaga terkait, tinggal kita satukan tekad dan langkah, agar baik Kupang maupun Jakarta, sudah mulai mengolah proposal itu dan tidak lagi mempetieskan proposal itu, sebagaimana yang dilakukan selama ini, ketika kran pemekaran inisiatif yang dilakukan Jakarta. Ketika itu, Flores sudah diagendakan untuk dimekarkan, bersama-sama dengan Gorontalo dan Maluku Utara. Tetapi apa yang terjadi, Flores dipetieskan, alias disingkirkan dari agenda, sementara Gorontalo dan Maluku Utara, lolos. Kini, kita tinggal memantau dan menagih, baik Kupang maupun Jakarta, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan undang-undang. Diharapkan mereka sudah mulai memproses usulan itu. Untuk lebih jelasnya, hubungi sekretariat KARPEF ; Perumahan Leuwigajah Permai, Jalan Aster No. 13 Kota Cimahi, Jawa Barat. Hp. 0813 9526 3899 atau 022 7519 9037. Bagi siapa saja yang peduli dengan Flores. Mari kita bangkit bersama, dengan Visi 2010, Flores Bangkit dan Berubah. Flores sudah tertinggal dan ditinggalkan. Mari kita berjuang untuk mewujudkan mimpi bersama Pemekaran Provinsi Flores. 6 Juli 2010

    ReplyDelete
  15. propinsi sendiri memang suatu impian masyarakat flores saya sangat menghormati keinginan itu, tapi impian itu mungkin sulit di wujudkan karena untuk berdiri sendiri perlu sebuah pertimbangan akankah akan jatuh dan tersungkur kenapa demikian karena yang harusnya menopang dalam hal ini adalah pemerintah daerah sendiri atau org org pintar yang ada di jawa asal flores mau peduli, dengan keterpurukan di segala bidang di flores ( peididikan, pariwisata, pertanian , KKN yang merajalela, dan ketidakmampuan SDM untuk mengelola dana APBD ) saya rasa sebelum kita menuju ke puncak mari kita naiki satu persatu tangga itu. cobalah kita org flores pulang dan memperbaiki hal hal tersebut di atas, kalau itu tercapai saya rasa permohon kita untuk menjadi propinsi sendiri bisa terwujud. jangan sampai kita terjebak dan masyarakat flores makin menderita.

    ReplyDelete
  16. Keledai saja binatang yang paling bodohpun tidak mau jatuh kedalam lobang yang sama. Kita ini manusia terdidik. Sudah membaca peta kegagalan selama ini, yaitu tidak ada keseriusan dan kesungguhan dalam membangun masyarakat. Kedua, mempermainkan anggaran negara dengan korupsi dan pemborosan. Ketiga, tidak ada design yang jelas tantang pembangunan wilayah. Singkat kata, harus tepat dalam memilih pemimpin wilayah pemekaran. Hendaknya tidak salah pilih. Kalau salah dalam memilih pemimpin, lagi-lagi pemekaran akan dikambinghitamkan. Habis, pemekaran sih. Padahal bukan salah pemekaran, yang salah, adalah orang atau man, yang mengelola pemekaran. Hendaknya kita tidak bolak balik menyalahkan pemekaran, karena tujuan pemekaran jelas, untuk pemberdayaan masyarakat, untuk membantu mengubah kondisi masyarakat, dari kondisi masyarakat yang statis menjadi kondisi masyarakat yang dinamis, dengan bekerja dan bekerja, tanpa mengenal lelah. Ideologi politik pemerintah di daerah adalah ideologi kesejaheraan masyarakat. Oleh karena itu, baik pemda maupun masyarakat bergandengan tangan untuk bekerja dan bekerja. Dengan demikian, tujuan dan hasil dari pemekaran, akan semakin cepat dirasakan oleh masyarakat. Oke??? GBU!!!

    ReplyDelete
  17. Oke, saudaraku Thedius. Keterpurukan di tingkat II sedaratan Flores, memang bukan karena salah bunda mengandung. Tetapi, karena kurangnya koordinasi dan pengawasan. Kita tidak bisa menunggu satu-satu diselesaikan dulu, baru yang lain. Komsep ini akan menghambat percepatan pembangunan di Flores. Permasalahan yang ada di daerah tingkat II saat ini, kita biarkan saja, jalan seperti apa adanya. Nanti kalau konsep pemimpin wilayah provinsi Flores sudah terbentuk, baru dibenahi secara bersamaan, bersama-sama dengan pembangunan wilayah Flores, secara menyeluruh. Sehingga, apa yang dikatakan 'sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui.' Oke saudaraku??? Kerinduan kita sama. GBU!!!

    ReplyDelete