03 December 2008

Vonis MK tampar KPU Jatim

Juru Tulis: Lambertus L. Hurek
Juru Foto: Jawa Pos



BELUM MENANG: Khofifah dan Mudjiono usai pembacaan vonis di Mahkamah Konstitusi. FOTO: dikutip dari Jawa Pos.


Saya bukan pendukung Khofifah, bukan pendukung Soekarwo. Saya warga Jawa Timur biasa, wong cilik, yang ingin provinsi ini aman, damai, tentram, makmur, tidak ada PHK, cukup pangan-sandang.

Karena itu, bagi saya, siapa pun yang menang dalam pemilihan gubernur bukan masalah. Mau Kaji (Khofifah-Mudjiono) menang terserah, Karsa (Soekarwo-Syaifullah Yusuf) menang monggo. Tapi saya sangat gembira melihat siaran langsung sidang Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 2 Desember 2008.

Baru kali ini saya menyaksikan jalannya sidang MK meski hanya lewat televisi. Bukan main! Sidang tepat waktu, persis pukul 10.00 (bandingkan dengan jadwal sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang suka molor), suasana sidang juga megah dan agung. Majelis hakim ada delapan. Mestinya sembilan karena Prof Jimly mengundurkan diri.

Vonis MK sudah jelas. Hasil perhitungan suara pilgub Jatim putaran kedua (4 November 2008) dibatalkan. Ini karena terjadi pelanggaran yang SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, dan MASIF di Madura. MK memerintahkan KPU Jatim mengadakan pemilihan ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Kabupaten Pamekasan tidak diulang, tapi semua surat suara dihitung ulang. Syukurlah, Sumenep tidak ternoda seperti tiga kabupaten lain sesama Madura.

Putusan MK ini tentu saja mengagetkan Karsa. Pak Soekarwo yang sudah siap sujud syukur, merayakan kemenang, terlihat lesu. "Vonis MK ini tidak biasa," komentar Pak Kumis itu. Saya melihat Khofifah, di televisi, berseri-seri, tersenyum puas. Tapi, ingat, Kaji belum menang lho.

Sekali lagi, saya tidak ambil pusing siapa yang bakal menang. Sebab, mengutip kata-kata wong cilik di kampung saya, kawasan Gedangan, Sidoarjo, siapa pun yang jadi gubernur, ya, nasib kita sama saja. Hidup tetap sulit. Penghasilan begitu-begitu saja.

"Yang enak, ya, tim sukses itu. Mereka bancakan kalau jagonya jadi. Lembaga-lembaga survei iku ya panen raya, Cak," kata Cak Kolik di Sawotratap. "Lembaga survei itu ternyata meleset prediksinya di Jawa Timur. Nggak ada yang becus. Gombal kabeh!" tambah Pak Ahmad, yang paling suka ceramah.

Saya menyambut gembira putusan MK kemarin. Kenapa? Ini sebuah tonggak sejarah bukan saja bagi Jawa Timur, tapi Indonesia. KPU yang selama ini tak tersentuh, merasa benar sendiri, mengabaikan pengaduan masyarakat, kena batunya. Pembacaan vonis MK--yang disiarkan langsung JTV Surabaya--juga mengungkap habis kebobrokan teman-teman di KPU.

Amboi! Ternyata kecurangan pilgub Jatim luar biasa. Bukan sekadar ulah oknum (personal), melainkan melibatkan pejabat-pejabat publik paling bawah sampai paling atas. Pejabat-pejabat, yang seharusnya netral, imparsial, ternyata menghalalkan segala cara untuk memenangkan Soekarwo. Majelis hakim MK sampai-sampai menggunakan istilah pelanggaran SISTEMATIS, MASIF, TERSTRUKTUR berkali-kali.

Saya tidak tahu bagaimana perasaan teman-teman KPU Jatim, dan KPU-KPU kabupaten/kota, ketika menyimak pembacaan vonis MK. Pasti malu luar biasa, kalau masih punya urat malu. Kalau selama ini KPU terkesan birokratis, tak tersentuh, kali ini dibongkar kebobrokannya oleh MK. Mengapa bobrok?

Lha, kalau sudah tahu terjadi pelanggaran-pelanggaran SISTEMATIS, MASIF, TERSTRUKTUR, kenapa tidak ambil tindakan segera? Misalnya, menggelar pemilihan ulang di tempat-tempat tertentu. Mengapa memaksakan diri menyerahkan data hasil pilgub, padahal jelas-jelas ada begitu banyak kejanggalan di lapangan?

Di mana aparat KPU seperti PPK, PPS, hingga KPPS? Ada apa dengan KPU dan jaringannya di daerah? Fakta yang dibuka MK ini, mohon maaf, bisa dibaca sebagai pemihakan KPU Jatim (dan Pamekasan, Sampang, Bangkalan) terhadap Karsa! Masih pantaskah KPU menjadi penyelenggara pemilihan ulang di Sampang dan Bangkalan (plus penghitungan ulang di Pamekasan) kalau kinerja KPU sudah seperti ini.

Kedibilitas KPU sudah hancur. Legitimasinya sudah tidak karuan. Akan lebih baik kalau penyelenggaran pemilihan ulang di Madura diserahkan kepada KPU baru. Atau, bisa saja MK menunjuk lembaga lain yang masih bersih, tak punya kepentingan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Selain KPU, Panitia Pengawas Pilkada (Panwas) pun patut dipertanyakan. Selama ini kerjanya apa? Pelanggaran-pelanggaran yang SISTEMATIS, MASIF, TERSTRUKTUR di Jatim ini sudah diapakan oleh panwas? Kalau saja panwas bekerja baik, tentu pelanggaran-pelanggaran SISTEMATIS, MASIF, TERSTRUKTUR ini langsung diatasi di daerah. Panwas bisa usul kepada KPU untuk mengadakan pilgub ulang di tempat-tempat tertentu.

Tapi, begitulah, yang kita baca di surat kabar, teman-teman panwas di Jatim ini lebih sering meminta tambahan dana daripada memproses pelanggaran-pelanggaran pemilu secara serius. Mudah-mudahan palu godam Mahkamah Konstitusi ini menjadi pelajaran bagi kita di Jawa Timur, dan Indonesia umumnya.

1 comment:

  1. Saya setuju dengan pernyataan bahwa siapapun yang terpilih jadi Gubernur & Wkl gubernur tidak ada bedanya. Sebagai rakyat kecil memang kita hanya jadi korban kebijakan pemerintah yang cenderung memihak kaum pengusaha dan kalangan lain yang memang sudah mapan.Kita sebagai rakyat kecil hanya jadi bulan-bulanan kaum kaya dan penguasa. Siapapun, dari partai manapun yang yang menang atau yang berkuasa, kita sebagai rakyat kecil tetap terpinggirkan. Kapan kita, sebagai kaum miskin merasakan kesejahteraan dan keadilan, sementara hampir setiap hari kita melihat tayangan TV yang menyiarkan kegiatan pemimpin kita meggembar-gemborkan tentang peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Rasanya hal itu hanya retorika belaka. Sampai kapan janji-janji itu jadi kenyataan ? Apa sampai adanya revolusi buruh dan kaum miskin yang tertindas selam ini. Atau memang kesejahteraan dan pemerataan itu hanyalah bahasa retorika para pemimpin ? Samai kiamat rasanya memang yang kaya semakin kaya dan yang miskin makin miskin.
    Entahlah ?

    ReplyDelete