19 June 2008

Rusaknya hutan bakau di Sidoarjo



Syukurlah, masih ada sekelompok orang yang peduli pada keberadaan hutan bakau alias mangrove di Kabupaten Sidoarjo. Mereka adalah 40-an aktivis organisasi nonpemerintah dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kami berlayar bareng ke kawasan Dusun Kepetingan, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran.

Diantar Muhammad Ali Subhan, ketua Forum Peduli Lingkungan Pesisir, yang juga tuan rumah, para aktivis ini menikmati pelayaran selama satu jam lebih ke kawasan wisata pantai Sidoarjo itu. Wisata sambil amal, plus melihat langsung kondisi Sidoarjo di pelosok.

“Air sungainya sangat bersih,” goda seorang aktivis NGO dari luar Sidoarjo.

Teman-teman yang lain tentu saja tertawa ngakak karena kondisi sungai di Sidoarjo justru sangat jauh dari bersih. Sampah rumah tangga (domestik), eceng gondok, plastik, tampak hanyut mengikuti aliran sungai.

Menurut Ali Subhan, isu lingkungan hidup seperti pencemaran sungai, logam berat, bahan beracun dan berbahaya, mangrove, senantiasa menjadi concern siapa pun. Lingkungan telah lama menjadi isu global. Kalau sudah bicara soal lingkungan, maka tak ada lagi batas kabupaten, provinsi, bahkan negara.

Orang Malang bebas menyoroti kasus mangrove di Sidoarjo, sebaliknya NGO Sidoarjo berhak bicara kasus penambangan liar di Mojokerto. “Sebab, kerusakan lingkungan itu berdampak ke mana-mana. Inilah yang membuat teman-teman NGO lingkungan sangat solid. Lain dengan NGO politik yang cenderung sangat pragmatis,” ujar Bambang Harryadji, anggota Dewan Lingkungan Sidoarjo.

Ali Subhan bicara panjang lebar tentang kondisi hutan mangrove di Kabupaten Sidoarjo. Parah! Satu kata ini bisa menggambarkan hutan di kawasan pesisir, khususnya di kawasan Sedati, Buduran, dan Sidoarjo.
Menurut Ali, Kabupaten Sidoarjo sebetulnya kaya akan mangrove. Luasnya mencapai 1.080 hektare. Namun, dalam perkembangannya, areal bakau tinggal 700 hektare saja. Kenapa sekian banyak hutan mangrove hilang? Ini lagi-lagi tak lepas dari keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alam tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.

“Semacam illegal logging, tapi dibiarkan,” tambah Harryadjie.

Bagi pengusaha tertentu, papan dari mangrove merupakan bahan palet yang sangat bagus. Semakin tinggi volume perdagangan, maka kebutuhan untuk mengirimkan barang ke luar daerah atau luar negeri semakin bertambah. Dan itu jelas memerlukan papan mangrove untuk kemasan. Nah, hutan mangrove di Sidoarjo menjadi sasaran karena lokasinya di sekitar Bandara Juanda serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo dan Surabaya.

Pembalakan liar pohon mangrove memang cukup dahsyat. Celakanya, tidak ada polisi hutan atau aparat khusus yang bertugas khusus untuk mengawasi hutan mangrove. Satpol PP Sidoarjo hanya sibuk menertibkan stan pedagang kaki lima atau menurunkan spanduk di dalam kota. Menangkap penebang mangrove? Satpol PP kita belum mampu.

Sidoarjo pun tidak punya dinas kehutanan, sehingga mangrove praktis jarang dibahas pejabat dan dewan. “Biasanya orang baru terkejut setelah mangrove-nya habis. Kalau ada apa-apa, misalnya bencana alam, baru orang sadar akan pentingnya mangrove,” tukas Cak Totok, aktivis NGO Surabaya.

Untungnya, kata Ali Subhan, sejak 2006 sudah mulai ada alokasi anggaran untuk pengadaan dua perahu pengawas mangrove di Sidoarjo. Jelas terlambat, tapi itu tadi, ‘masih untung’ sudah dianggarkan. “Kita harus optimislah. Masih ada harapan di Sidoarjo,” kata Arief Eddy Rahmanto dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Trawas.

No comments:

Post a Comment