14 May 2008

Dahlan Iskan bahas kenaikan harga BBM


Oleh: Dahlan Iskan
Jawa Pos Rabu, 14 Mei 2008

TIAP kelompok punya logika berpikir sendiri dalam menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Rakyat kecil (dan yang mengatasnamakan rakyat kecil) sangat khawatir, kenaikan harga BBM akan lebih menyengsarakan mereka. Kelompok ini menggunakan logika bahwa kenaikan harga BBM ujung-ujungnya menaikkan harga bahan kebutuhan lain yang kian tidak terjangkau oleh mereka.

Mereka tidak tahu dan tidak perlu tahu bahwa tanpa kenaikan harga BBM, ekonomi nasional bisa bangkrut. Bagi mereka, sekarang pun mereka sudah bangkrut. Kalau nanti ekonomi bangkrut, apa bedanya dengan yang sudah mereka alami sekarang. Logika ini sangat kuat di benak mereka yang kadang tidak bisa dirasakan oleh kelompok yang di atas.

Bagi kelompok ini, tugas para pemimpinlah untuk mencari jalan keluar. Kalau untuk menghindari kebangkrutan itu para pemimpin hanya bisa mencari jalan yang paling mudah, yakni dengan menaikkan harga BBM, apa bedanya para pemimpin yang mendapatkan fasilitas mewah itu dengan orang biasa. Logika mereka, kalau harga BBM dinaikkan dan ekonomi terhindar dari kebangkrutan, pada dasarnya hanya para pemimpinlah yang ingin menghindarkan diri dari kebangkrutan. Para pemimpinlah yang ternyata tidak mau bersusah payah dan takut menderita.

***

Kelompok pemikir nonpemerintah melihat bahwa tanpa kenaikan harga BBM, ekonomi negara bisa bangkrut. Penyebabnya, dana APBN habis untuk membayar subsidi BBM. Kalau APBN jebol, kepanikan akan terjadi. Kalau sudah panik, ekonomi bisa lebih bangkrut lagi. Bahkan, kepanikan yang bercampur kebangkrutan itu bisa membuat kekacauan.

Subsidi BBM itu harus dicabut atau dikurangi untuk menghindarkan kebangkrutan itu, dan kepanikan itu, dan kekacauan itu. Toh yang menikmati subsidi BBM pada dasarnya bukan orang kecil. Para pemilik mobil, terutama mobil mewah, yang boros BBM-lah yang menikmati paling banyak. Kelompok ini berpikir kenaikan harga BBM memang akan menyulitkan masyarakat, tapi tidak menaikkan BBM akan lebih menyulitkan lagi.

Kalangan pengusaha besar punya pikiran sendiri. Dinaikkan atau tidak harga BBM itu, yang penting harus ada kepastian. Kalau mau naik, ya naiklah. Cari angka kenaikan yang terbaik. Kalau sudah ada keputusan seperti itu, pengusaha akan menghitung ulang bisnis mereka. Apa saja yang harus disesuaikan.

Pengusaha sudah biasa berada dalam situasi yang sulit begitu. Ini bukanlah kenaikan harga BBM yang pertama. Sejak dulu-dulu harga BBM sudah sering naik. Setiap harga BBM naik juga selalu sama: didahului dengan pendapat-pendapat yang menentang, lalu demo, lalu menjadi biasa lagi. Bagi pengusaha, usaha tetap hidup dan berkembang adalah fokus perhatiannya. Ketika orang lagi demo, pengusaha terus berhitung harus berbuat apa.

Setiap kenaikan harga BBM pengusaha selalu sulit. Tapi setiap itu pula pengusaha selalu mendapatkan jalan keluarnya. Tentu, ada satu dua yang benar-benar harus tutup. Misalnya, pabrik genting dan keramik dalam skala kecil.

Bagaimana kalau tidak ada kenaikan harga BBM?

Pengusaha besar juga akan berhitung. Kalau harga BBM tidak naik, pemerintah hanya akan bisa bertahan sampai bulan apa. Masing-masing punya hitungan sendiri. Ada yang memperkirakan pemerintah hanya akan bisa bertahan sampai Desember. Ada juga yang menghitung mungkin masih kuat sampai April tahun depan. Desember atau April, itu hanya hitungan bulan.

Setelah menghitung seperti itu, pengusaha lalu berpikir begini: saat ekonomi bangkrut itu nanti, berbagai macam kejadian bisa meledak. Mereka pun lantas mengambil tindakan: daripada berada harus menghadapi ledakan yang akan terjadi, lebih baik mulai sekarang menarik uang dari bank dan mengirimkan ke luar negeri. Dan, kalau sudah ada satu orang yang melakukan itu, yang lain akan menyusul. Dalam waktu sekejap, kepanikan akan terjadi. Kepanikan ini tidak dirasakan masyarakat umum karena hanya terjadi di kalangan pengusaha.

Tapi, dalam waktu beberapa minggu, kepanikan akan menjalar ke perbankan dan dalam hitungan hari bakal menjalar ke masyarakat luas.

Kalau hal ini terjadi, pemerintah yang diperkirakan baru akan bangkrut pada April tiba-tiba akan bangkrut dalam waktu lebih cepat. Dan, kalau saat itu baru diputuskan harga BBM naik, terlambatlah sudah. Tidak tertolong lagi.

Bagi pengusaha, kenaikan harga BBM memang akan menyulitkan, tapi risiko-risikonya bisa dihitung. Antisipasi-antisipasinya juga bisa direncanakan.

Kalau harga BBM tidak naik, dalam waktu pendek (lima bulan) memang akan menyenangkan. Setelah itu, segala macam risikonya sulit diperhitungkan. Pengendaliannya juga akan sulit direncanakan. Yang akan terjadi, terjadilah.
***
Yang paling sulit adalah pemerintah. Apalagi, pemerintah yang masih ingin lagi dipilih untuk menjadi pemerintah dalam pemilu yang akan datang. Pilihannya tidak ada yang enak. Pilihannya bukan pahit dan manis, atau pahit dan hambar. Pilihannya adalah pahit dan pahit. Sulitnya, pemerintah tidak bisa untuk tidak memilih.

Saya bisa merasakan kesulitan itu. Karena itu, ketika pekan lalu saya diminta untuk memberikan pandangan di hadapan presiden, Wapres, beberapa menteri, dan pimpinan media massa di Istana Negara Jakarta, saya kemukakan risiko-risiko pilihan itu.

Meski belum memformalkan, pemerintah sudah memberikan kepastian akan menaikkan harga BBM. Angkanya masih disimulasikan dan apa saja akibat yang akan ditanggulangi juga sedang dirumuskan. Salah satu di antaranya adalah bantuan langsung untuk orang miskin dan pegawai negeri, TNI-Polri, dan buruh.

Langkah ini pernah dinilai berhasil dalam mengatasi kenaikan harga BBM yang lalu. Harus dihitung ulang apakah kali ini juga akan berhasil. Terutama dengan menambah lapisan yang menerima bantuan langsung seperti buruh dan pegawai negeri.

Kalau hasil hitungan itu ternyata menyatakan bahwa rakyat masih belum puas, pemerintah harus menunjukkan kesungguhannya untuk mengoreksi dirinya lebih keras. Ini sebagai bentuk "penebusan dosa" kepada rakyat.

Di Istana Negara, saya mengatakan kurang lebih begini: kalau pejabat yang korupsi Rp 1 miliar ditindak, mestinya pejabat yang gagal memasukkan uang ke negara yang nilainya triliunan rupiah juga harus ditindak. Misalnya, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kemerosotan produksi minyak Indonesia. Mengapa tujuh tahun terakhir produksi minyak turun terus di bawah pejabat yang sama. Padahal, kalau saja produksi minyak mentah kita bisa naik terus, mestinya Indonesia justru bersuka ria dengan kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencapai USD 120 per barel seperti sekarang ini.

Meski saya tidak menyebut nama, saya kira presiden dan Wapres tahu benar siapa yang saya maksud hari itu. Kalaupun tidak, dua hari lalu tajuk Media Indonesia menuding langsung: Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.**

6 comments:

  1. 1. http://quallesqy.blogspot.com/2008/05/bbm-naik-lagi.html
    2. http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0305/14/ekonomi/312498.htm
    3. http://www.korantempo.com/news/2003/5/14/Ekonomi%20dan%20Bisnis/19.html
    4. http://www.antara.co.id/arc/2008/5/4/kenaikan-harga-bbm-akan-menambah-pengangguran-jadi-60-juta/
    5. http://www.suarapembaruan.com/News/2008/05/15/Utama/ut01.htm

    Kalau dilihat dari artikel2 diatas, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga BBM ini diakibatkan liberalisasi ekonomi di bidang MIGAS, yang khusus MIGAS sudah direncanakan pemerintah sejak tahun 2001! dengan Undang-undang Minyak dan Gas Nomor 22 tahun 2001. UU ini kemudian di perkuat dengan dibentuknya Badan Pengatur Minyak Bumi dan Gas tahun 2003!.

    Pada artikel (2) jelas-jelas disebutkan tujuan dari Liberalisasi MIGAS ini dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Berikut cuplikan langsung dari artikel tersebut:

    Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas. Bisnis itu selama ini dikuasai oleh Pertamina.

    Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.

    Pencabutan subsidi ini seharusnya sudah selesai pada tahun 2004 yang lalu, baca artikel (1).

    Lebih lanjut di majalah Trust, edisi 11/2004 (saya tidak dapat link ataupun versi onlinenya, jadi saya cuplik langsung dari beberapa website diatas) Dirjen Migas Dept. ESDM, Iin Arifin Takhyan, mengatakan sudah terdapat 105 perusahaan yang sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun pengisian BBM untuk umum (SPBU). Ini di tahun 2004 loh!.

    Jadi, apa yang terjadi saat ini adalah apa yang dilakukan pemerintah di masa lalu yang pemerintahan sekarang tidak memiliki keberanian melakukan perubahan.

    Ingat! ini baru dari MIGAS, akan ada lagi liberalisasi lainnya, diantaranya yang sudah terjadi adalah liberalisasi perbankan (privatisasi bank-bank pemerintah), telekomunikasi (privatisasi Indosat), jalan TOL (beneran, coba aja perhatikan, sebentar lagi pasti ada jalan TOL milik asing), dan Air (baca : http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/05/12/0034253/mimpi.berharap.air.bersih.siap.minum).

    Kita lihat UUD'45 yang kita bangga-banggakan:
    BAB XIV
    Kesejahteraan Sosial
    Pasal 33
    (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
    (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
    (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    ReplyDelete
  2. hidup lebih berat, harga2 mahal, kita perlu hemat habis2an. bgm kalo harga BBM disamakan saja dg harga internasional? pak kalla boleh ngetes lah.

    arek kenjeran

    ReplyDelete
  3. Mas Hurek, diswiss juga harga BBM naik lho... kesian rakyat di Tanah Air...

    Salam.

    ReplyDelete
  4. pemerintah harus cari akal agar income masyarakat naik. 30 juta orang miskin--kalau pakai standar dunia--80-an juta itu gak dikit lho. ah, dasar bangsa kuli!

    ReplyDelete
  5. matur suwun mbak judith nang swiss. hidup warga secara umum di indonesia memang serba susah. apa-apa mahal. masuk tk/sd yang bagus aja bayar jutaan. kuliah makin sulit untuk pegawai biasa, pegawai negeri... dan sejenisnya.
    bbm naik dan akan naik terus karena pemerintah berambisi menghapus subsidi sampai titik minumum. salam damai!

    ReplyDelete
  6. Pak Dahlan saya punya produk aditive dari Amerika fungsinya ubtuk membantu penyempurnaan pembakaran Solar, bahan tersebut mampu menekan konsumsi bahan bakar hingga 35%, dan telah teruji di berbagai negara, dan emisi gas buangnya mencapai 90%, saya kesulitan untuk memasarkan ke PLN dan pengkonsumsi solar yang lainnya, mohon Bapak bisa membantu untuk memasarkan bahan tersebut, karena akan berguna untuk menekan pemakaian bahan bakar yang berasal dari fosil.

    from : Heddy Santoso, Samarinda ,Quantum_advertising@yahoo.com, 0852 500 29085, (0541) 7173 100

    ReplyDelete