16 April 2008

Akal sehat pemilihan gubernur Jawa Barat

Oleh: Dahlan Iskan
Radar Surabaya, 15 April 2008

Akal sehat seperti apakah yang terjadi di Jawa Barat sehingga orang seperti Deni Setiawan yang incumbent, yang jenderal, yang mantan pangdam setempat, yang dananya banyak, yang diusung oleh dua partainya presiden dan wakil presiden, kalah dalam pemilihan gubernur?

Akal sehat seperti apakah yang berjalan di Jawa Barat sehingga tokoh seperti Agum Gumelar yang mantan calon wakil presiden, yang mantan pangdam setempat, yang jenderal berbintang empat, yang tokoh pengurus olahraga terpopuler, yang duitnya banyak, yang dicalonkan oleh partai oposisi besar milik dua mantan presiden--Megawati dan Gus Dur--juga kalah dalam pemilihan Minggu lalu itu?

Saya yang sedang sibuk sekali rapat-rapat di Beijing pun sempat merenungkan kejadian ini dalam-dalam. Macam-macam bunyi SMS saya terima. Yang terbanyak adalah yang nadanya menganjurkan banyak tokoh untuk introspeksi. Terutama tokoh-tokoh tua. Ada juga yang mengatakan bahwa “banyak duit” yang selama ini menjadi andalan seorang calon ternyata juga bukan segala-galanya.

“Akal sehat” yang selama ini didengung-dengungkan bahwa “pokoknya banyak duit pasti menang” ternyata hanya sehat akal-akalan. Pasangan yang menang di Jabar, yang diusung oleh PKS (Ahmad Heryawan) adalah pasangan yang paling miskin di antara tiga pasangan yang maju.

Analisa bahwa incumbent banyak menangnya, ternyata tidak berlaku untuk pemilihan gubernur. Di Kalbar incumbent kalah. Di Sulsel kalah. Di Sultra kalah. Di Maluku Utara kalah. Dan kini di Jabar juga kalah. Incumbent banyak menangnya, kelihatannya hanya berlaku untuk tingkat bupati/wali kota. Ini karena lingkup pengenalan kepada tokoh-tokoh setempat sangat intens di suatu lingkup wilayah yang kecil. Proses kooptasi oleh kekuasaan seorang bupati/wali kota juga lebih efektif di suatu wilayah yang kecil.

Semakin besar wilayah yang harus dijangkau ternyata semakin sulit dikooptasi kekuasaan. Ini juga yang akan terjadi di dalam pemilihan presiden yang akan datang. Baik kooptasi kekuasaan eksekutif pemerintahan maupun kooptasi kekuasaan partai.

Efektivitas kooptasi di tingkat kabupaten/kota (terutama kabupaten/kota kecil) seperti ini pulalah yang juga terjadi dalam proses konvensi di partai. Contoh paling nyata adalah dalam konvensi calon presiden di Partai Golkar dulu. Karena peserta konvensi tidak sampai 100 orang, maka bahaya kooptasi terhadap sedikit orang sangatlah nyata. Baik lewat uang maupun kekuasaan. Akan berbeda kalau konvensi itu diikuti oleh pengurus tingkat kecamatan atau desa di seluruh Indonesia seperti yang terjadi di Amerika Serikat saat ini. Konvensi kalau hanya diikuti sedikit orang, yang mudah terkooptasi, sebaiknya jangan diberi nama konvensi, karena memang hanya konvensi-konvensian.

Karena itu, meski usul berikut ini tidak realistis kalau dilakukan sekarang, sebaiknya wilayah kabupaten/kota diperluas dengan cara menggabungkan beberapa kabupaten menjadi satu. Di Jatim, misalnya, mungkin cukup tujuh kabupaten dan satu kota. Demikian juga Jateng, cukup lima kabupaten dan satu kota. Konsekuensinya, provinsi dihapus atau setidaknya pilkada gubernurnya dihapus dan DPRD provinsi juga ditiadakan.

Akal sehat lain yang terjadi di Jabar adalah: Hade (Haryawan-Dede Yusuf) menang bukan hanya oleh kekuatannya sendiri, melainkan lebih pada karena kelemahan lawan-lawannya. Dany Setiawan yang incumbent kena beban citra dirinya. Agum kelihatan lemah dari sisi kepribadian karena seorang jenderal yang gagal total dalam dua kali pencalonan pimpinan negara (hanya dapat suara dua persen dalam Pemilu lalu dan hanya dapat satu suara dalam pemilihan presiden lewat MPR periode sebelumnya) kok masih juga mencalonkan diri di tingkat yang lebih rendah.

Di sini berlaku akal sehat di rakyat banyak bahwa jabatan gubernur ini hanyalah sebuah pelarian saja baginya, sekadar mengisi masa pensiunnya yang sepi. Tapi untuk menguji akal sehat yang satu ini memang masih harus dites sekali lagi. Misalnya, Agum sekali lagi mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Siapa tahu akal sehat di atas tidak berlaku di tingkat bupati/wali kota sebagaimana juga teori incumbent tadi. PKS di Jabar diuntungkan oleh kelemahan lawan-lawannya tadi.

Inilah “pelajaran benar” terbaik bagi PKS ketika akan menentukan calon. Tidak seperti Pilkada di Jakarta yang secara teoritis mestinya PKS bisa memenangkannya. Kekeliruan di Jakarta adalah karena PKS juga mengajukan tokoh lama, tentu juga dengan citra lama. Apalagi dia seorang jenderal polisi yang polisi sendiri saat itu masih dicitrakan oleh masyarakat sebagai lembaga yang paling korup. Kalau saja itu terjadi lima tahun di depan, ketika citra polisi sudah lebih baik, barangkali akan berbeda hasilnya.

Meski di Jabar itu PKS bergandeng tangan dengan PAN, tapi saya tidak menampilkan PAN di sini sebagai faktor. Saya baru akan memperhitungkannya kalau nanti, setelah pilkada di Magetan tokoh yang dicalonkan PAN, yakni seorang koruptor yang baru saja dijatuhi hukuman oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dengan hukuman penjara empat tahun, benar-benar terpilih sebagai bupati. (*)

No comments:

Post a Comment