27 February 2008

Jika Persebaya menjadi PT

Oleh: DAHLAN ISKAN
Radar Surabaya 26 Februari 2008

Karena klub-klub anggota Persebaya ingin jadi pemegang saham PT Persebaya yang akan dibentuk, maka kesibukan utama kini harus terjadi di masing-masing klub. Ini baik sekali agar klub-klub juga mulai memikirkan keberadaan mereka di masa depan.

Sebentar lagi akan berdiri PT Suryanaga Kuning Emas, atau PT Maesa Pe Torang (saya contohkan tiga kata karena nama PT tidak boleh hanya satu kata), PT Sakti Putra Gundala, PT Indonesia Muda Belia, PT Assyabaab Khoirun Jiddan dan seterusnya.

Pekerjaan itu tidak sulit. Tinggal mencari nama yang disenangi, lalu pergi ke notaris, minta dibuatkan akta pendirian PT. Banyak notaris di Surabaya. Ada yang tarifnya mahal sekali, ada juga yang untuk keperluan begini bisa minta tolong untuk digratiskan. Gratis itu penting, karena saya tahu kondisi keuangan mayoritas klub anggota Persebaya.

Pak atau Bu Notaris kemudian akan bertanya: siapa saja pendirinya? Mana KTP-nya? Untuk menjawab pertanyaan pertama itu mulai sedikit harus berpikir. Cukup ketua dan sekretaris klub saja atau semua pengurusnya? Ini tidak masalah, karena pendiri tidak bisa diartikan sebagai pemilik. Begitulah menurut hukum. Sebagai pendiri, ia hanya akan bangga bahwa namanya tercatat dalam sejarah. Tapi pendiri tidak harus ikut bertanggung jawab dan tidak bisa minta pertanggungjawaban.

Prinsipnya, pendiri sebuah PT hanyalah mewakili calon pemegang saham untuk menghadap notaris. Memang, umumnya yang menghadap itu adalah calon pemegang saham sendiri. Tapi banyak juga (seperti saya ketika mau mendirikan sebuah PT) yang mengutus orang lain untuk menghadap notaris.

Pertanyaan kedua Pak/Bu Notaris adalah: berapa modal dasar dan modal yang disetor?

Sampai pertanyaan kedua itu berpikirnya mulai harus agak keras: tidak ada aturan modal dasar sebuah PT harus berapa banyak. Yang ada peraturan adalah, pemegang sahamnya tidak boleh hanya satu orang atau satu badan hukum.

Penetapan modal dasar ini terkait dengan cita-cita pemegang sahamnya. Kalau cita-citanya tinggi dan panjang, modalnya juga harus besar. Kalau cita-citanya hanya sekadar untuk bisa jadi pemegang saham di PT Persebaya saja, modal dasar sekadarnya saja.

Besarnya modal dasar ini juga dikaitkan dengan kemampuan keuangan calon pemegang sahamnya. Kalau calon pemegang sahamnya mampu, kian kian kian baik. Kalau tidak mampu, ya semampunya saja. Bagaimana dengan modal setornya? Ada peraturan, modal yang harus benar-benar disetorkan ke PT baru itu haruslah minimal 25% dari modal dasar yang tertulis.

Kalau, misalnya, PT Haruna Maju Terus menetapkan modal dasar Rp 1 miliar, maka modal yang harus disetor minimal Rp 250 juta. Kalau modal itu belum disetor ke bank, PT yang didirikan tersebut belum akan bisa dimintakan pengesahannya ke Menteri Hukum. Atau kalau PT Sakti Putra Petir menetapkan modal dasarnya Rp 100 juta, maka yang benar-benar harus disetor adalah Rp 25 juta.

Besar-kecilnya modal sebuah PT memang tidak ditetapkan ukurannya. Namun kita juga harus tahu, bahwa PT Sakti Putra Petir itu dibentuk antara lain untuk menjadi pemegang saham di PT Persebaya. Maka dalam menetapkan jumlah modal dasar tersebut juga harus disesuaikan dengan berapa modal yang akan disetorkan PT Sakti Putra Petir ke PT Persebaya.

Kalau modal dasar PT Persebaya nanti, misalnya Rp 10 miliar, maka modal setor PT Persebaya minimal harus Rp 2,5 miliar. Kalau PT-PT (dulu, di awal tahun 2008 namanya masih klub-klub) pemegang saham PT Persebaya itu minta saham 30%, maka berarti harus menyetor kita-kira Rp 830 juta. Kalau Rp 830 juta itu harus ditanggung bersama klub-klub, maka tiap klub (eh, PT) akan menyetor kira-kira Rp 25 juta.

Maka klop. Kalau PT Sakti Putra Petir didirikan dengan modal dasar Rp 100 juta, modal setor Rp 25 juta, maka semua modal yang dihimpun PT Sakti Putra Petir tersebut harus disetorkan semua ke PT Persebaya. Habis. PT Sakti yang semula, ketika didirikan, punya modal Rp 25 juta, kini habis sama sekali. Yang dimiliki PT Sakti bukan lagi uang cash, tapi asset berupa yang disebut 'penyertaan' senilai Rp 25 juta di Persebaya (atau senilai kira-kira 1,2% saham di PT Persebaya).

Pertanyaan berikutnya dari Pak/Bu Notaris kepada orang yang menghadap untuk mendirikan PT Assyabaab Khoirun Jiddan (atau yang lain) adalah: siapa saja pemegang saham PT Assyabaab Khoirun Jiddan yang akan dibentuk itu?
Jawabnya: terserah klub itu sendiri. Tetapkan dulu siapa saja yang akan jadi pemegang saham di PT Assyabaab Khoirun Jiddan atau di PT Torang Pe Maesa, lalu masing-masing akan menyetorkan uang berapa.

Katakanlah modal yang harus disetor tadi Rp 25 juta, lalu bagi saja beban itu ke para pemegang sahamnya. Boleh dibagi rata, boleh juga siapa yang setor lebih banyak, dia akan memegang saham lebih banyak. Yang akan berubah secara mendasar adalah: tidak ada lagi yang disebut anggota klub.

Selama ini, yang disebut anggota klub adalah siapa saja yang terdaftar sebagai anggota di klub itu. Biasanya pengurusnya sampai semua pemainnya. Nah, apakah semua anggota klub (sampai ke semua pemain yang terdaftar) harus jadi pemegang saham di PT itu, sekali lagi, terserah harus musyawarah di klub-klub yang bersangkutan.

Bagaimana kalau proses itu dianggap sulit dan berat?

Masih ada pilihan lain. Dirikan saja yayasan: misalnya Yayasan Assyabaab atau Yayasan Maesa. Kalau masih ruwet juga, dirikan saja koperasi. Misalnya Koperasi Assyabaab atau Koperasi Gelora Dewata. Bentuk PT atau Yayasan atau Koperasi sudah bisa menjadi pemegang saham di PT Persebaya. Tapi kalau hanya akan punya 1% saham di Persebaya, untuk apa sih?

Setelah klub-klub itu berubah menjadi PT atau yayasan atau koperasi, maka di samping sebagai pemegang saham minoritas di PT Persebaya, kedudukan PT-PT jelmaan klub-klub tersebut tidak di bawah PT Persebaya, tapi di atas PT Persebaya. Mereka berhak ikut menentukan nasib PT Persebaya. Maksudnya, akan menerima keuntungan kalau bisa laba, dan menanggung utang, kalau rugi.

Rasanya, sampai 10 tahun ke depan, kok masih akan banyak ruginya. Tapi untung atau rugi, tergantung kehebatan siapa yang akan jadi Direktur Utamanya atau CEO-nya. Sebuah PT, kalau utangnya sudah lebih besar dari modalnya, maka secara hukum PT tersebut akan dinyatakan bangkrut. Untuk menghindari kebangkrutan harus diadakan RUPS.

Keputusan yang akan diambil ada dua: 1) dibiarkan bangkrut. 2) Semua pemegang saham diminta menyetorkan modal baru lagi. Kalau ada pemegang saham tidak mampu menyetor modal tambahan, maka prosentase sahamnya akan turun secara proporsional. Kalau kelak begitu lagi, ya turun lagi. Begitu seterusnya.

Posisi direktur utama atau CEO ini akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Semua pemegang saham boleh usul siapa yang akan dipilih, tapi kalau deadlock, akan dilakukan voting. Pemegang saham mayoritas akan menang dan tidak bisa diganggu gugat. RUPS adalah lembaga tertinggi dalam sebuah PT.

Di lain pihak, kedudukan PT-PT jelmaan klub-klub tersebut juga sejajar dengan PT Persebaya. PT Persebaya, PT Assyabaab, PT Sakti dan seterusnya, akan sama-sama menjadi anggota PSSI cabang Surabaya. Dengan demikian yang disebut 'kompetisi internal Persebaya' sudah tidak relevan lagi.

Kalau tidak ada lagi kompetisi internal Persebaya, lha untuk apa ada PT-PT jelmaan klub tadi? Mengapa klub-klub tidak bubar saja? Bubar? Saya tidak tahu, ketika PSSI menetapkan aturan baru dulu itu, apakah sudah dipertimbangkan semua konsekuensi yang saya gambarkan tersebut. Yang jelas, kelihatannya ada keinginan bahwa ke depan kalau mau mengurus bola tidak boleh setengah-setengah.

No comments:

Post a Comment