03 February 2008

Budaya amplop merusak wartawan



Diskusi soal wartawan amplop. Pembicara [kiri ke kanan]: Lukas Luwarso, Atmakusumah Astraatmaja, moderator [lupa nama], Sirikit Syah, Dhimam Abror.

Baru-baru ini saya ikut sebuah pertemuan para redaktur, humas perusahaan, staf infokom kabupaten/kota se-Jawa Timur. Acara ini menghadirkan pembicara dari Dewan Pers, Lembaga Pers Dr Soetomo (Jakarta), pengurus Persatuan Wartawan Indonesia, Media Watch, akademisi. Diskusi sangat hidup dan meriah.

Di acara ini saya semakin sadar bahwa martabat wartawan/jurnalis di Jawa Timur [Indonesia umumnya] sudah sangat buruk. Para public relations, humas, infokom, atau apa pun namanya membeberkan sisi kelam wartawan. Wartawan dianggap sudah tidak lagi menghormati kode etik jurnalistik yang dibangga-banggakan itu. Budaya amplop bukannya hilang, tapi tambah gila.

"Saya pernah undang 10 wartawan untuk jumpa pers perusahaan kami. Mau tahu berapa yang datang? 60 lebih," ujar seorang PR perusahaan swasta. Peserta seminar, sekitar 80 orang, tertawa ramai-ramai. Kesaksian si humas ini kemudian diperkaya oleh humas-humas lain. Ternyata, kejadian macam ini sudah sangat biasa di Jawa Timur. Undang beberapa wartawan, eh yang datang berjibun.

"Kan bagus? Beritanya bisa dimuat di banyak media. Perusahaan anda tambah terkenal," pancing seseorang.

Hehehe.... Lagi-lagi para humas tertawa. Persoalannya bukan itu. Para wartawan ini ramai-ramai minta uang alias amplop. "Kalau nggak dikasih, mereka marah. Kami diancam, diteror macam-macam. Bagaimana mengatasi situasi ini?" ujar si humas.

Buru-buru ia menambahkan, tidak semua wartawan suka memeras atau minta uang. Hanya saja, jumlah wartawan bodreks [sebutan untuk wartawan pemeras] jauh lebih banyak daripada wartawan beneran. Pusing!

Hidup makin sulit, cari pekerjaan susah, ya, banyak orang terpaksa jadi wartawan. Bikin koran ramai-ramai, padahal secara bisnis tidak sehat. Pak Atmakusumah Astraatmaja, mantan ketua Dewan Pers, mengatakan, media cetak di Indonesia sekarang diperkirakan ada 800. Angka pastinya tidak akan pernah diketahui karena surat izin tertib tak ada lagi. Siapa saja boleh bikin koran, majalah, tabloid, setelah Pak Harto lengser pada 21 Mei 1998.

Maka, pedagang sembako bikin koran. Makelar besi tua punya tabloid. Pengacara ecek-ecek bikin koran. Tukang parkir, tukang cukur, tukang kredit... siapa saja lah bikin koran. Terbit satu dua kali, lalu tutup selamanya. Tapi kartu pers tetap 'hidup', dan itu dimanfaatkan untuk wawancara, ikut jumpa pers. Ujung-ujungnya, ya, minta uang dari narasumber. Para humas alias PR pun dibuat pusing kelapa dengan banyaknya pasukan wartawan bodreks ini.

"Dari 800 media itu hanya 30 persen yang sehat. Yang lain tidak sehat atau sekarat," papar Pak Atmakusumah.

Masih menurut Dewan Pers, penghasilan wartawan di Indonesia rata-rata di bawah upah minimum regional [UMR] alias gaji buruh pabrik plastik. Maka, si wartawan bodreks itu pun cari uang dengan memeras dan sebagainya. Habis wawancara tidak menulis berita karena korannya memang tidak ada. Macam mana pula ini? Hehehe....

Lain lagi pendapat Lukas Luwarso dari Dewan Pers. Menurut dia, budaya amplop di kalangan wartawan Indonesia tak luput dari persoalan budaya. Kita di Indonesia, jujur saja, tidak mengenal kata korupsi atau gratifikasi. "Itu kan saduran dari bahasa asing, khususnya Inggris," kata Lukas, bekas wartawan majalah Forum Keadilan.

Karena itu, wartawan dengan entengnya minta uang, minta fasilitas macam-macam, kepada narasumber. Padahal, dalam budaya Barat itu jelas-jelas korupsi. Dianggap perbuatan tercela, melanggar kode etik, dan sebagainya. Nah, saat ini kita baru dalam tahap belajar memberantas gratifikasi di semua kalangan, termasuk awak media.

Pihak humas, pengusaha, atau narasumber mana pun, diminta Dewan Pers untuk tidak lagi menyediakan biaya apa pun untuk wartawan. Anggaran untuk wartawan di pemda, dinas-dinas, kepolisian, TNI, harus dihapus total. "Salahnya kalian kok kasih uang ke wartawan," ujar seorang pembicara, saya lupa namanya.

Kembali ke pertanyaan awal: bagaimana mengatasi wartawan pemeras? Bagaimana berhubungan dengan wartawan secara objektif tanpa ada uang di balik amplop?

Bang Abror [Dhimam Abror], ketua PWI Jawa Timur, berkali-kali meminta para PR/humas untuk tidak memberikan uang atau bingkisan apa pun kepada wartawan. Alasannya, reporter atau wartawan lapangan itu hanya membutuhkan data dan informasi. Ia tidak digaji oleh sumber berita, tapi tempatnya bekerja.

"Tolak saja. Kalau wartawannya ngotot minta uang, jelas dia bukan wartawan. Laporkan saja pada polisi itu karena itu sudah tindak pidana pemerasan," tegas Bang Abror, yang juga pemimpin redaksi harian Surya, Surabaya.

"Bagaimana kalau si wartawan tidak minta uang, tapi pulsa atau laptop?" tukas seorang gadis manis, PR sebuah perusahaan terkenal. Hehehe... peserta diskusi tertawa ramai-ramai.

Ya, sama saja. Idealnya, sekali lagi idealnya, semua pemberian dalam bentuk uang, barang, jasa, atau apa pun tidak boleh diterima wartawan. Sebab, itu akan mengganggu objektivitas penulisan. Bukan rahasia lagi, hotel-hotel kerap memberikan voucher nginap gratis. Maskapai penerbangan kasih tiket gratis. Ada juga fasilitas naik haji gratis. Dan seribu satu fasilitas kepada wartawan.

Tentu tidak ada makan siang gratis. Si pemberi fasilitas tentu ingin agar wartawan menulis yang baik-baik tentang perusahaan atau pribadinya. Karena itu, media-media besar, apalagi internasional, sangat KERAS dalam urusan amplop atau gratifikasi. Tidak ada kompromi sedikit pun. Bagaimana kita di Indonesia? Wah, saya no comment lah. Teman-teman humas dan masyarakat tentu paling tahu.

Saya punya pengalaman mewawancarai beberapa ekspat, orang bule, di Surabaya. Harus bikin janji (appointment), topik pembicaraan harus jelas, tepat waktu, lazimnya di hotel berbintang. Saya akui disiplin orang-orang bule ini sangat bagus. Sembari omong-omong tentu ada makanan kecil, kopi/teh, atau pengganjal perut lain.

Siapa yang bayar makanan/minuman itu? Siapa lagi kalau bukan si pewawancara alias saya. Maka, saya pun merogoh dompet. Uang Rp 200 ribu di dompet akhirnya ludes demi wawancara selama 1,5 jam sama istri konsul Amerika Serikat [sekarang sudah pindah]. Hehehe... Saya sempat tertawa geli karena ini pengalaman pertama saya [tahun 2000 kalau tidak salah].

Bagaimana tidak. Biasanya wartawan itu ditraktir, dapat suvenir, makan enak gratis. Lha, kok saya yang harus bayar? "Masih untung anda cuma bayar makanan. Di Eropa atau Amerika wartawan memang membayar narasumber kalau ingin dapat informasi bagus. Wartawan atau media, ya, harus punya modal. Hehehe..," kata Pak Bambang, mantan wartawan yang pernah tinggal di Frankfurt, Jerman, selama tujuh tahun.

"Dulu saya pernah diwawancarai di Jerman. Habis wawancara, ya, saya dikasih uang. Lumayan lho," tambah Pak Bambang yang kini menjadi pelukis dan aktivis lingkungan.

Ah, andai saja media-media di Indonesia bermodal kuat, kaya-raya macam di Barat. Andai saja standar jurnalisme kita sudah tinggi. Andai saja kode etik pers ditaati 100 persen. Andai saja tidak ada korupsi....

Saya pun pernah menemani wartawan televisi Jerman mewawancarai pekerja sosial di Surabaya. Setelah wawancara panjang lebar, ambil gambar, minta data, si reporter dan kamerawan tidak sekadar bilang terima kasih. Di depan saya dia memberi cek dalam mata uang euro. Kalau dirupiahkan sekitar Rp 10 juta.

"Wah, luar biasa," kata saya dalam hati. Saya pun geleng-geleng kepala. Juga sangat malu ketika saya ingat budaya amplop sangat bersimaharajalela di Indonesia Raya tercinta.

Pengalaman ini terus membekas di dalam hati saya. Memang benar kata pepatah: lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah! Atau, memakai kata-kata Alkitab: "Adalah lebih berbahagia mereka yang memberi daripada menerima" [Kis 20:35].

Siapa sih yang bahagia menjadi pengemis?

No comments:

Post a Comment