17 January 2008

Sunarto tokoh pengungsi lumpur Lapindo di Pasar Porong


Musibah lumpur panas di Sidoarjo terjadi sejak 29 Mei 2006. Namun, hingga hari ini [Januari 2008], masih ada 668 keluarga atau sekitar 3.000 orang bertahan sebagai pengungsi di Pasar Porong. Makan, tidur, bersosialisasi, di pasar baru yang terletak kurang lebih dua kilometer dari pusat semburan di Desa Siring, Kecamatan Porong.

Karena tekanan ekonomi, juga stamina yang kian melorot, pelan-pelan warga pengungsi ini akhirnya takluk pada ketentuan pemerintah dan Lapindo Brantas Inc. Yakni, menerima Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 yang intinya korban lumpur dibayar ganti rugi dengan skema 20:80. Mula-mula korban dibayar 20 persen, sedangkan sisanya 80 persen dibayar belakangan.

Nah, pengungsi di pasar ini menolak habis Perpres ini. Sejak awal mereka menuntut skema ganti rugi 50:50. Padahal, sebagian besar korban lumpur, sekitar 97 persen, sudah menerima skema 20:80. Bukan itu saja. Warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak [Pagar Rekontrak] juga minta lahan seluas 30 hektare untuk relokasi mandiri.

Pada 2007 mereka berunjuk rasa hampir setiap pekan untuk mengegolkan petisi mereka. Namun, mudah ditebak, pemerintah dan Lapindo Brantas bergeming saja. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika berkantor di Lanudal Sidoarjo, akhir Juni 2007, juga mengimbau Pagar Rekontrak untuk menyesuaikan diri dengan skema pemerintah. Bupati Sidoarjo Win Hendrarso pun tak mau ketinggalan.

Win menenggat warga Renokenongo untuk meninggalkan pasar selambat-lambatnya Agustus 2007. Hasilnya? Nol besar. Pengungsi di pasar bahkan bikin perlawanan. Mereka mempersenjatai diri dengan bambu runcing. Mereka juga menggelar berbagai acara dengan mendatangkan tokoh-tokoh nasional. Maka, kasus pengungsi lumpur di Pasar Porong mendapat liputan luas dari media massa.

Pertanyaannya, mengapa Pagar Rekontrak begitu kukuh dengan sikapnya? Bukankah 97 persen korban lumpur [total sekitar 20 ribu] sudah menerima uang muka ganti rugi? Bahkan, sudah kontrak rumah di mana-mana? Aha, jawabannya karena ada Sunarto. Pak Haji yang akrab disapa Sunar ini merupakan pemikir, tokoh, sekaligus koordinator Pagar Rekontrak.

Dia selalu berada di baris depan dalam setiap aksi atau manuver Pagar Rekontrak. "Lha, kalau hanya dapat 20 persen, mau buat apa? Kami ini korban lumpur, desa kami sudah tenggelam, kondisi kami berantakan. Kenapa kami selalu dipojokkan?" ujar Sunarto dengan nada tinggi.

Menurut Sunarto, pihaknya tidak pernah memaksakan kehendak kepada warga yang ada di pengungsian. Juga pemerintah dan Lapindo. Apa yang dituntut selama ini, skema ganti rugi 50:50, sebagai hal yang sangat rasional. "Silakan saja kalau ada teman-teman yang akhirnya memilih untuk kelua dari pasar. Itu hak warga," ujarnya enteng.

Menjelang akhir tahun 2007 memang kondisi pengungsi Pagar Rekontrak tidak solid lagi. Satu per satu dari mereka mulai menerima uang muka 20 persen dan hengkang dari pasar. Bagaimana ini? "Monggo mawon. Kalau ada warga yang menerima uang kontrak, uang jadup, serta uang evakuasi itu hak warga. Kami tidak memiliki hak untuk melarang atau intimidasi agar tidak menerima paket kontrak dari Lapindo."

Oh, ya, paket bantuan dari Lapindo itu berupa uang kontrak rumah Rp 5 juta untuk dua tahun, uang evakuasi Rp 500 ribu/keluarga, uang jaminan hidup Rp 300 ribu/jiwa selama delapan bulan.

Sekarang ini Sunarto dan para pengungsi di pasar semakin kesepian. Selain 'dimusuhi' pemerintah daerah dan pusat, mereka juga diadu domba dengan para pedagang di pasar lama. Anggota DPRD Sidoarjo bahkan secara terbuka menyebut Sunarto dan kawan-kawan di Pasar Porong "telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia para pedagang di pasar lama".

"Pasar itu kan haknya pedagang. Lha, kalau Sunarto dan kawan-kawan tetap bertahan di pasar, apa tidak melanggar HAM para pedagang?" gugat Jalaluddin Alham, wakil ketua DPRD Sidoarjo. Jalaluddin dari Partai Demokrat ini termasuk anggota dewan yang sering mengecam sebagian warga Renokenongo yang memilih bertahan di Pasar Porong.

"Lantas, apakah tidak ada upaya kompromo, Pak Sunarto?"

"Ada. Kami bersedia menerima uang muka 20 persen," tegas orang biasa yang mendadak terkenal di Jawa Timur setelah tampil sebagai koordinator korban lumpur lapindo.

Hanya saja, tuntutan Sunarto dkk tetap berbeda dengan versi Perpres 14/2007. Menurut Sunarto, pembayaran sisa 80 persen harus dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan setelah penerimaan 20 persen. Padahal, kita tahu, Perpres menghendaki pembayaran 80 persen baru dilakukan tiga bulan sebelum habis masa kontrak dua tahun. Artinya, setelah 20 bulan.

Sunarto dkk juga minta lahan 30 hektare untuk relokasi mandiri. Atau, sebagai gantinya, berupa uang Rp 9 miliar-Rp 10 miliar. "Meski jumlah kami terus berkurang, kami akan tetap memperjuangkan tuntutan ini," tegas Sunarto.

Sampai kapan? Akankah Sunarto dan pengurus Pagar Rekontrak punya stamina luar biasa menghadapi kolaborasi pemerintah, Lapindo, parlemen, dan sesama korban lumpur? Waktu juga yang akan menjawab. Tapi, sebagai perbandingan, warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I [ribuan rumah mereka tenggelam pada 22 November 2006] ternyata tidak bisa bernapas panjang.

Mereka akhirnya takluk pada ketentuan pemerintah. Padahal, mereka tadinya dikenal sebagai korban lumpur paling trengginas dalam urusan unjuk rasa.

3 comments:

  1. Iya nih mas tentang berita2 musibah di Tanah Air, saya dan misua selalu ikutin beritanya lewat stasiun TV di Swiss (SF2) chanel ini seringkali memuat berita dunia. Kalau CNN,sayangnya misuaku tuh ndak ngerti bener bahasa inggris jadi nggak pernah liat dicanel itu. Maklum makhluk swiss-ku ini ngertine cuma Bahasa Jerman aja dan sedikit banyak Bahasa Indonesia,hehe. Anyway, makasih ya mas Hurek.

    ReplyDelete
  2. Mbak judith, aku punya kenalan akrab Christine Rod, orang Swiss, tepatnya Geneva. Tiap tahun dia datang ke Sidoarjo dan Surabaya untuk berlibur.

    Tahun lalu dia langsung jatuh sakit melihat kondisi Porong yang rusak habis gara-gara lumpur Lapindo. Ia sensitif banget dengan lingkungan. Orang Swiss memang begitu ya? Bisa baca di http://hurek.blogspot.com/2007/07/christine-rod-mengapa-kau-tangisi.html

    Yah, bencana lumpur itu memang luar biasa dampaknya. Sampai sekarang.

    ReplyDelete
  3. Iya mas dah kubaca itu, memang kebanyakan orang Swiss begitu. Mereka sangat perduli lingkungan.
    Makanya kota2 di sana tuh bersih2 dan nggak ruwet. Terjadi polusi udara saja,mereka sudah secepatnya membahas bersama dan cepat ambil tindakan untuk menanggulangi masalah tersebut.Tapi ndak enake disana tuh banyak sekali aturan2 dan prosedur, baik itu untuk hidup, untuk bisnis dan bahkan orang yang sudah wafat pun masih harus melalui 1-5 prosedur untuk masuk ke pemakaman dan biaya pemakaman disono muahaaaalnyaa minta ampun ... Aku crita gini ke bapakku eeh malah beliau bilang " lha kowe buka bisnis pemakaman wae.." Waah ngawur yo ... Tapi ya seperti negara kita mas, di Swiss juga kadang ada demo, ada kerusuhan dan juga ada banjiiirr...
    Thanks ya Mas Hurek.

    ReplyDelete