29 October 2007

Romo Magnis pahlawan korban lumpur


Minggu, 28 Oktober 2007.

Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, korban lumpur lapindo menggelar upacara bendera di halaman Pasar Baru Porong. Di sini, kita tahu, sekitar 3.000 korban lumpur asal Desa Renokenongo bertahan karena menolak skema ganti rugi 20:80 dari Lapindo Brantas Inc, yang direstui pemerintah. Mereka menuntut 50:50.

Menarik, karena korban lumpur masih sempat memperingati Sumpah Pemuda. Sementara begitu banyak remaja di Jakarta, orang kota, yang diwawancarai televisi, mengaku tidak tahu apa gerangan Sumpah Pemuda itu. "Sumpah Pemuda itu apa sih? Kagak tahu deh," kata seorang gadis manis di SCTV, Minggu [28/10] petang.

Usai apel bendera, di Porong, warga memberikan penghargaan kepada tujuh tokoh yang dianggap sebagai pahlawan korban lumpur. Tujuh pahlawan versi teman-teman kita, korban lumpur lapindo, adalah:

1. KH Salahuddin Wahid [pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, bekas ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia],

2. Prof Dr Sjafi'i Ma'arif [cendekiawan muslim, bekas ketua PP Muhammadiyah],

3. Prof Dr Franz Magnis-Suseno SJ [pastor Katolik, intelektual STF Drijarkara],

4. Rieke Dyah Pitaloka [artis, sastrawan],

5. KH Muslim Imam Puro [ulama Nahdlatul Ulama},

6. RP Muhammad Noer [mantan gubernur Jawa Timur],

7. Prof Dr Subroto [bekas menteri pertambangan dan energi].

"Mereka kami nilai sebagai tokoh yang konsisten membela korban lumpur sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mereka juga berusaha agar persoalan lumpur dengan segala dampaknya dituntaskan," ujar Sunarto, koordinator warga Renokenongo di Pasar Porong Baru.

Kenapa hanya tujuh orang? Kenapa tidak ada nama-nama lain macam Emha Ainun Nadjib, budayawan yang berada di garis depan dalam advokasi korban lumpur? Saya kira, panitia punya daftar nama-nama lain lagi. Tapi mungkin untuk tahap pertama tujuh orang ini dulu. Sistem arisan macam penghargaan seni ala gubernur Jawa Timur lah!

Dari tujuh nama ini, saya hanya menyoroti Franz Magnis-Suseno SJ. Yesuit asal Jerman, yang sudah menjadi warga negara Indonesia sejak 1977, ini beberapa waktu lalu membuat keputusan mengejutkan. Romo Magnis dengan tegas menolak Achmad Bakrie Award di bidang pemikiran sosial. Penghargaan ini boleh dikata sangat bergengsi dan sangat selektif. Masing-masing penerima, kalau tak salah, menerima uang tunai Rp 100 juta.

Cendekiawan atau dosen mana yang tidak tergiur uang sebanyak itu? Belum prestise sebagai intelektual terpandang. Tapi Romo Magnis punya prinsip sendiri. Menurut penulis buku-buku filsafat dan kebudayaan ini, Lapindo Brantas Inc--bagian dari Bakrie Group--belum tuntas menyelesaikan persoalan lumpur di Sidoarjo.

"Itu sikap moral saya," tegas penulis buku 'Kuasa dan Moral' itu.

Ah, ternyata Romo Magnis, salah satu idola saya, tidak hanya pandai berteori di buku-buku, tapi juga memberikan teladan nyata. Upaya pendekatan dari panitia Achmad Bakrie Award tak membuat Romo Magnis luluh. Ia tidak datang ke acara penerimaan penghargaan yang disampaikan oleh Aburizal Bakrie.

"Kami menghargai sikap Romo Magnis," kata Aburizal saat itu.

Saya kira, tidak banyak intelektual di Indonesia yang berani memperlihatkan sikap moral macam ini. Tidak banyak intelektual kita yang memilih bertahan sebagai idealis, pencerah masyarakat. Lihat saja, beberapa intelektual di Komisi Pemilihan Umum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara.

"Romo Magnis itu kan romo, pastor, nggak punya istri anak. Beda lah dengan orang awam yang butuh uang untuk membiayai macam-macam kebutuhan," ujar teman saya.

Terlepas dari latar belakang itu, bagi saya, keteguhan pastor yang berkarya di Indonesia sejak 1961 patut dihargai tinggi. Romo, pendeta, kiai, ustaz, biksu, tentara, pengusaha--apa pun profesinya, saya kira perlu bersikap tegas membela rakyat banyak yang tertindas. Bahasa katoliknya: preferential option for the poor! Dari sini, saya berpendapat, tidak salah kalau teman-teman di Porong memilih Romo Magnis sebagai 'pahlawan korban lumpur'.

Romo Magnis sendiri mengaku tak pernah menyangka mendapat penghargaan dari korban lumpur. Tak ada uangnya macam Achmad Bakrie Award, acaranya pun di lokasi pengungsian. Semua serba prihatin. Tapi Romo Magnis terlihat gembira bisa hadir di tengah-tengah pengungsi lumpur. Ia pun memerhatikan piagam penghargaan itu dengan saksama. Kemudian berdiskusi dengan Salahuddin Wahid [adik Gus Dur], kiai yang sudah ia kenal.

Kepada wartawan, Romo Magnis mengatakan bahwa bencana semburan lumpur di Porong sejak 29 Mei 2006 [yang menyebabkan korban sekitar 20.000 warga dari delapan desa] bukanlah bencana alam, tapi akibat ulah manusia, akibat kebodohan pihak tertentu. Persoalan menjadi ruwet ketika kepentingan politik ikut bermain.

"Saya prihatin karena sampai sekarang ribuan korban masih sengsara, ganti rugi belum beres," tegas Romo Magnis.

Rohaniwan sederhana ini juga menyoroti kerusakan budaya karena warga yang telah bersosialisasi di desa-desanya secara turun-temurun harus pindah. Tercecer ke mana-mana. "Kalau orang pindah atas kemauan sendiri, tidak apa-apa. Tapi kalau dipindah secara terpaksa, maka kebudayaan di Sidoarjo akan rusak," tegas Romo Magnis.

Yah, kerusakan multidimensi: kerusakan ekologis, kerusakan infrastruktur, kerusakan fisik, kerusukan psikis, kerusakan budaya, dan sebagainya. Siapa bisa memperbaikinya? Tanyakan pada rumput yang bergoyang, meminjam ungkapan Ebiet G Ade. Tapi, jangan lupa, sekarang ini tidak ada lagi rumput di Renokenongo!

1 comment:

  1. lho, Emha Ainun Nadjib nyangkut kemana neh??

    ReplyDelete