13 June 2007

Munir Pahlawan Buruh Jatim


Para buruh di Jawa Timur sangat kehilangan Munir [tewas diracun dalam usia 38 tahun]. Ketika masih aktif di Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Surabaya, Munir sangat gigih memperjuangkan nasib buruh. Munir berani mengambil risiko berat.

"Almarhum Munir memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materinya untuk kawan-kawan buruh, khususnya di Sidoarjo.

"Dia tidak segan-segan pulang ke rumah jam dua pagi demi membela buruh," kata Ansyori, kolega almarhum Munir di LBH Surabaya, kepada saya.

Lahir di Malang, 8 Desember 1965, aktivis hak asasi manusia ini meninggal di Belanda, Selasa 7 September 2004. Kepergiannya yang mendadak, dalam usia relatif muda, membuat banyak orang kehilangan. Para buruh yang kerap direpresi, warga yang ditindas hak asasinya, kehilangan salah satu pahlawannya.

I Wayan Titib Sulaksana, dosen dan aktivis hukum dari Universitas Airlangga, mengungkap konstelasi perburuhan di Sidoarjo pada 1980-an hingga reformasi 1998. Waktu itu serikat buruh tidak boleh ada, kecuali SPSI [Serikat Pekerja Seluruh Indonesia]. Serikat buruh yang lain tidak boleh ada.

Celakanya lagi, ada instansi luar bernama 'Bakorstanas', berisikan aparat Kodam, Kodim, hingga Koramil, ikut masuk dalam wilayah perburuhan.

"Ada gejolak sedikit Bakorstanas masuk. Koordinator unjuk rasa langsung diciduk dan diinterogasi di Bakorstanas," kenang Wayan Titib. Dosen senior ini turun sebagai pembela dalam kasus Marsinah, buruh PT Catur Putra Surya di Kecamatan Porong, Sidoarjo.

Dalam kondisi semacam inilah, Munir dan LBH Surabaya terjun sebagai motor advokasi para buruh di Sidoarjo dan Jawa Timur umumnya. Dengan kondisi yang sangat represif, waktu itu, taruhan sebagai pembela buruh semacam Munir sangat berat. Sewaktu-waktu nyawanya bisa melayang.

Tapi ternyata Munir dan kawan-kawan tidak gentar sedikit pun dalam membela buruh di Sidoarjo dan sekitarnya.

Kasus Marsinah di Porong, yang kemudian meluas menjadi kasus nasional, membuat Munir semakin menaruh perhatian pada kondisi perusahaan-perusahaan besar di Sidoarjo. Menurut dia, kehadiran instansi di luar perburuhan semacam Bakorstanas terbukti menimbulkan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia.

"Kita harus maju terus, melawan. Kalau kalian sebagai wartawan tidak berani memuat kasus-kasus perburuhan, bagaimana mungkin ada perubahan? Makanya, wartawan itu mitra kami dalam perjuangan... kalau berani," ujar Munir kepada saya suatu ketika.

Munir memang sangat dekat dengan wartawan. Jika ada informasi penting, Munir yang berinisiatif menyampaikan kepada awak media, lengkap dengan informasi latar belakang yang lazim dikenal off the record.

"Mau dimuat atau tidak, terserah kalian. Silakan Anda pertimbangkan sendiri karena segala sesuatu itu pasti ada risikonya," ujar Munir pada tahun 1990-an ketika rezim Orde Baru sedang galak-galaknya.

"Ternyata, hanya Suara Indonesia yang berani muat. Saya heran, kendhel juga SI ini. Padahal, koran yang lain nggak berani muat," ujar Munir sebelum Reformasi 1998. [Saya kebetulan memperkenalkan diri sebagai wartawan Suara Indonesia saat berbicara dengan Munir.]

Setelah reformasi, dan lepas dari LBH, Munir tetap aktif di lembaga hak asasi manusia. Dia bikin Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan alias Kontras. Komisi ini mencuat menjelang reformasi gara-gara banyak mengungkap penculikan aktivis HAM yang antirezim Orde Baru.

Namun, perhatiannya di dunia perburuhan, khususnya Sidoarjo, tetap tinggi. Sebab, di mata Munir, kondisi perburuhan di Indonesia tetap saja represif meski intervensi 'Bakorstanas' sudah berkurang.

Buktinya, setiap saat para buruh diancam PHK massal tanpa kompensasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan.

"Semangat perjuangan Mas Munir harus kita teruskan," kata Arif, aktivis buruh di Sidoarjo.

1 comment:

  1. hanya ada satu kata...lawan!!!!!!

    bisa ditengarai, kalo ada statement miring buat almarhum,langsung aja dicap
    "intel"...nggak apa2....itu.

    ReplyDelete