07 March 2007

Timor Leste Jadi Beban NTT





Timor Timur, yang sempat menjadi provinsi ke-27 Indonesia selama 23 tahun, sudah merdeka. Namanya Republik Demokrasi TIMOR LESTE. Ternyata, setelah merdeka, negara yang dipimpin XANANA GUSMAO dan JOSE RAMOS HORTA itu kacau-balau. Miskin. Tambah mundur. Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, harus menerima beban pengungsi dari negara tetangga.

Sebagai tetangga terdekat Timor Leste, Kabupaten Belu dengan ibukota Atambua senantiasa ketiban ‘awu anget’ kemelut di Timor Leste. Pada 1975, ketika perang saudara meletus, ribuan orang Timtim mengungsi ke Belu. Proses integrasi pun terjadi pada 1976.

Eh, pada 9 September 1999 berlangsung jajak pendapat (referendum) atas restu Presiden Bacharuddin Jusuf HABIBIE. Prokemerdekaan menang telak, dan kekacauan ala 1975 berulang. “Kami di Kabupaten Belu untuk kesekian kalinya harus menampung ribuan warga Timtim. Bagaimanapun juga mereka saudara-saudara kita,” ujar Wakil Bupati Belum Gregorius Maubili kepada saya di Surabaya, belum lama ini.

Sebagai pejabat yang terlibat langsung dalam penanganan kasus Timtim pascajajak pendapat, Gorys Maubili tahu persis situasi lapangan. Ia juga disibukkan dengan sejumlah kekisruhan di perbatasan, antara lain kasus penembakan beberapa warga eks pengungsi Timtim, awal Januari 2006.

“Anda tahu, Belu ini kabupaten miskin. PAD kami kecil, sehingga kami banyak mengandalkan bantuan pusat. Jadi, kami yang orang susah harus membantu orang susah,” ungkap Gorys Maubili.

Menurut dia, sekarang tercatat 12.927 keluarga atau sekitar 50 ribu warga eks pengungsi yang tinggal di Kabupaten Belu. Dari angka itu, 9.236 keluarga eks warga Timtim, provinsi ke-27 RI. Sisanya, 3.691 keluarga, warga NTT yang dulu berdomisili dan mencari nafkah di Timtim. Nah, setelah jajak pendapat, kemudian Timtim merdeka, 50 ribu lebih warga ini terpaksa mengungsi ke Belu.

“Sampai sekarang 7.211 keluarga masih tinggal di kamp pengungsian,” tutur Gorys Maubili. Sedangkan 5.000 keluarga yang lain sudah ditempatkan di sejumlah kampung baru, masih di Kabupaten Belu, berbaur dengan warga setempat.

Secara kultur, bahkan agama, memang ada kesamaan. Warga eks pengungsi Timtim ini berbahasa Tetun, mayoritas beragama Katolik. Tak heran, ribuan warga eks Timtim cukup betah tinggal di Belu. Jauh sebelum Portugis datang menjajah Timtim, Pulau Timor sebetulnya merupakan satu kesatuan adat yang dipimpin pengusaha (raja) lokal.

Menurut Gorys Maubili, kasus warga eks Timtim di wilayahnya merupakan masalah nasional, bahkan internasional, sehingga Pemkab Belu tidak bisa menanganinya sendiri. Sejak 1999 sampai sekarang pemerintah pusat tetap membantu menyelesaikan persoalan pengungsi yang sangat pelik ini.

“Tidak gampang karena kasus Timtim ini sangat kompleks,” ujar Gorys Maubili.

Nah, secara umum ada tiga program untuk menuntaskan persoalan eks pengungsi Timtim di Belu. Pertama, repatriasi alias pengembalian warga yang memang mau kembali ke Timor Leste. Program ini sudah berlangsung beberapa tahap. Dan ribuan warga yang tersisa di Belu adalah mereka yang enggan atau waswas pulang ke Timor Leste. Mereka lebih memilih menjadi warga negara Indonesia dengan berbagai pertimbangan.

“Sejak 31 Desember 2001 sudah tidak dikenal istilah pengungsi. Mereka-mereka yang ada di Belu sekarang itu, ya, warga kami. Warga Kabupaten Belu, ya, warga negara Republik Indonesia,” tegas Gorys Maubili. Jika ada warga yang ingin kembali ke Timor Leste, Pemkab Belum akan memfasilitasi.

Program kedua relokasi. Eks pengungsi yang tadinya tinggal di kamp atau lapangan terbuka, kata Gorys, dicarikan lahan baru untuk tempat tinggal dan usaha pertanian. Program ini masih terus berlangsung. Termasuk di dalamnya upaya memindahkan mereka ke luar Belu, bahkan luar Nusatenggara Timur.

Program ketiga, terkait erat dengan relokasi, adalah pemberdayaan. Pemkab memberikan bantuan bahan bangunan untuk mendirikan rumah sederhana di lahan yang sudah disiapkan Pemkab.

Dalam perkembangan, ribuan warga eks Timtim ini ternyata betah tinggal di Belu. Kendati berkali-kali ‘dirayu’ pejabat pusat, lembaga swadaya masyarakat, peninjau asing, agar mereka mau menjadi transmigran di luar Belu atau NTT, mereka menolak.

“Ya, sudah. Kami tentu tidak bisa mengusir mereka dari Belu meskipun kami sendiri sudah susah. Kalau diusir nanti melanggar hak asasi manusia. Bisa jadi sorotan internasional,” kata Gorys Maubili.

Tiga warga eks pengungsi Timor Timur, awal Januari 2006, memancing di Sungai Malibaca. Mereka Stanis Maubere (40), Jose Mausorte (38), dan Candido Mariano (24). Sungai tempat Stanis dan kawan-kawan memancing terletak di perbatasan Indonesia dan Republik Demokrat Timor Leste. Tiba-tiba... dorrr! Tiga pria itu tewas tertembak.


Tak hanya ribuan eks pengungsi di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang geger, tapi juga pejabat, anggota parlemen, serta rakyat Indonesia. Inilah insiden paling menggegerkan di perbatasan dalam tahun 2006.

“Yang namanya insiden di perbatasan, ya, sering terjadi. Sebab, warga eks Timtim itu kan tinggal tidak jauh dari Timor Leste,” tutur Wakil Bupati Belu, Gregorius Maubili, kepada saya.

Selain persoalan ribuan pengungsi yang masih tinggal di kamp-kamp, menurut Gorys Maubili, sapaan akrab pejabat yang dipercaya menangani kasus pengungsi Timtim ini, adalah perbatasan negara. Sampai sekarang batas negara Timor Leste dengan Indonesia belum jelas 100 persen. “Ada empat titik yang belum selesai. Dan itu selalu memicu persoalan di antara kedua negara,” kata Gorys Maubili.

Kembali ke insiden penembakan tiga warga eks Timtim (Indonesia) pada 6 Januari 2006. Menurut Gorys, almarhum Stanis, Jose, dan Candido jelas-jelas mencari ikan di sungai yang terletak di wilayah Kabupaten Belu, Republik Indonesia. Dus, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka, apalagi ditembak oleh Polisi Nasional Timor Leste.

“Mereka (Timor Leste) itu keterlaluan. Itu pelanggaran hak asasi manusia kelas berat, sehingga harus diselesaikan secara tuntas,” kata Gorys Maubili dengan nada tinggi.

Tentu saja, negara tetangga, sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Timor Leste Ramos Horta, berpendapat lain. Menurut Horta, tiga orang itu selain sudah berada di wilayah negaranya, juga berusaha menyerang polisi mereka. Mana yang benar?

“Memang susah juga karena selama ini batas negara itu sungai. Dan supaya Anda tahu sungai di Belu itu posisinya selalu bergeser, kadang-kadang ke arah Belu, kadang-kadang masuk ke Timor Leste. Bagaimana kita bisa jadikan sungai sebagai patokan?” tandas Gorys.

Karena itu, Pemkab Belu sudah mengusulkan kepada Jakarta agar menggunakan median sungai sebagai patokan batas kedua negara. “Saya rasa, persoalan ini perlu waktu lama untuk mencapai kata sepakat, karena dasarnya sering berbeda. Nggak akan ketemu,” kata pejabat yang bertugas menangani sekitar 50 ribu eks pengungsi Timtim di kabupatennya itu.

Terlepas dari batas negara, yang memisahkan Indonesia dan Timor Leste, sebenarnya hubungan antara warga kedua negara ini sebetulnya tetap terjalin akrab. Transaksi perdagangan berjalan setiap hari, dan itu sangat berarti bagi Timor Leste. Menurut Gorys, berbagai barang kebutuhan pokok, rokok, minuman ringan, snack, dan sebagainya selama enam tahun terakhir dipasok dari perbatasan Kabupaten Belu.

Sebagai negara baru--yang disebut-sebut ‘termiskin di dunia’--Timor Leste praktis tidak punya apa-apa. Pabrik belum ada. Perdagangan belum lancar. Perekonomian masih kacau. Karena itu, warga Timor Leste sangat mengandalkan pasokan barang-barang dari tetangga terdekat di Kabupaten Belu.

Pemerintah Indonesia, khususnya aparat keamanan (TNI/Polri), tak sampai hati menutup perbatasan dari kegiatan perdagangan tak resmi itu. Andai pengetatan dilakukan, pasokan barang ke Timor Leste dihentikan sama sekali, bukan tak mungkin negara baru ini mati suri.

“Apa mau seperti itu? Makanya, kami minta agar pemerintah Timor Leste bersikap arif dan bijaksana. Kasus penembakan tempo hari itu benar-benar melukai hati kami di Belu,” kata Gorys Maubili.

Insiden di perbatasan tak lepas dari dendam lama di antara warga yang dulu tinggal bersama di provinsi ke-27 Indonesia itu. Asal tahu saja, selama bertahun-tahun mereka terpecah dalam faksi pro dan anti-integrasi, pro dan anti-kemerdekaan. Dulu, di masa ‘integrasi’ dengan Indonesia (1976-1999), warga anti-integrasi, khususnya kubu Fretelin, dikejar-kejar, bersembunyi di hutan-hutan. Sejarah kemudian berubah.

Fretelin dkk menang, dan kini membentuk negara Timor Leste. Giliran aktivis pro-Indonesia (integrasi) yang ketar-ketir. Tiga pria yang ditembak awal tahun ini, misalnya, dulu dikenal sebagai pejuang integrasi (alias anti-kemerdekaan).

Dendam, luka lama, sejarah hitam Timor Timur alias Timor Leste ini harus bisa diselesaikan agar ribuan warga yang kini tinggal di Kabupaten Belu mau kembali ke Timor Leste. Uskup Atambua, Mgr. ANTON PAIN RATU, S.V.D. (Societas Verbi Divini), sejak lama menyerukan rekonsiliasi, semangat saling mengampuni, di antara mereka. Tanpa rekonsiliasi, kata Mgr Anton, maka kemelut di perbatasan Indonesia-Timor Leste sulit dihilangkan.

“Presiden Xanana Gusmao harus memberi amnesti massal,” tegas uskup asal Adonara, Flores Timur, itu.

Mgr. Anton Pain Ratu optimistis, jika para pejuang pro-Indonesia itu diberi amnesti, diberi jaminan keamanan untuk pulang, maka mereka mau pulang. Tentu saja, dengan catatan, ada jaminan keamanan serta kehidupan yang lebih baik.