30 March 2007

Ambruknya TVRI Surabaya [Jatim]



Oleh Ning HETI

Berikan tanah untuk TVRI
Di mana?
Di sana
Berapa hektar?
Dua atau berapa hektar, jangan diutik-utik. Itu untuk membangun TVRI.
Darimana uangnya?
Saya akan cari.


Kalau saja tak ada dialog itu, TVRI Jatim [sebelumnya TVRI Surabaya] mungkin tak pernah berdiri. Jikapun kemudian berdiri karena dialog itu, mestinya TVRI juga tak perlu tertimpa masalah seperti sekarang.

Iskandar Achmad, Kepala Stasiun TVRI Surabaya, mengungkapkan, dialog bersejarah itu diperkirakan terjadi sekitar 1967 hingga 1968. "Pembicaraan berlangsung antara Pak Muhammad Noer, Gubernur Jatim yang menjadi penggagasnya dengan Pak R Soekotjo, Wali Kota Surabaya kala itu," kata Iskandar saat ditemui usai memimpin rapat di Surabaya, Selasa (27/3/2007).

Dari omong-omong kecil itu, sekitar tiga atau empat tahun kemudian, proses awal pendirian TVRI mulai terwujud. Dipilihlah tanah di daerah Surabaya Selatan seluas 37.127 meter persegi.

"Saat itu, wilayah sekitar Jalan Mayjend Sungkono belum sepadat dan ramai seperti sekarang. Bahkan masih berupa sawah garapan dan rawa-rawa," kata Sumianto, sekretaris kepala stasiun yang menjadi karyawan TVRI sejak 1980.

Dari pengamatannya, pagar untuk mengelilingi seluruh tanah untuk TVRI langsung didirikan. Bahkan, kondisinya tak pernah berubah hingga sekarang. Karena itu, Sumianto heran jika ada tudingan bahwa TVRI menyerobot tanah. "Memindahkan pagar saja tak pernah, pondasinya dari dulu juga seperti itu," akunya.

TVRI memang tak langsung membangun gedung seperti sekarang. Dimulai dari pendirian tower pada 1971. Tower pemancar itu berada di bagian paling timur TVRI. Saat peresmian, kedua tokoh yang terlibat dalam dialog di atas turut menyaksikan.

Meski hanya sebuah pemancar, proses awal itu dianggap Gubernur HM Noer, bisa menjawab keprihatinannya. Sebab sampai 1970-an, Surabaya belum punya stasiun televisi.

"Itu mungkin menjadi alasan Pak Noer untuk bela-belain mendirikan TVRI. Padahal, jika dilihat dari dialog yang kami buat lagi notulensinya dengan menghadap Pak Noer lagi, tanah dan dana saja tak ada untuk mendirikan TVRI," kata Iskandar yang menjadi kepala stasiun sejak 2003.

Sejak pendirian tower, tanah negara yang disediakan untuk TVRI berhak ditempati, dikuasai dan dimanfaatkan terus-menerus tanpa harus membayar sewa. Tekad mendirikan TVRI itu makin kuat. HM Noer membuktikan janji dengan memimpin penggalangan dana dari berbagai pihak. Tujuh tahun kemudian, rencana itu terwujud. Gedung TVRI diresmikan pada 3 Maret 1978.

Selanjutnya, perkembangannya kian pesat. Terbukti, 18 pemancar di seluruh wilayah Jatim berdiri. Namun hak menempati, menguasai, dan memanfaatkan tanah negara tanpa uang sewa itu berubah, setahun setelah berdiri. Pada 1979, keluar surat keputusan Wali Kota Surabaya mewajibkan sewa tanah yang ditempati TVRI karena dianggap sebagai tanah negara yang hak pengelolaannya diserahkan pada Pemkot Surabaya.

"Tapi TVRI setia bayar sewa sampai 2000, dan kemudian soal tanah diungkit lagi pada 2001," terang Iskandar.

Selain soal tanah, status TVRI mengalami empat kali perubahan. Sejak berdiri statusnya adalah unit pelaksana teknis Departemen Penerangan. Saat Departemen Penerbangan dibubarkan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, TVRI menjadi Perusahaan Jawatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 336 Tahun 2000. Tiga tahun kemudian dikelola di bawah Perseroan.

"Terakhir kali hingga saat ini, dengan PP Nomor 13 tahun 2005 status TVRI di bawah Lembaga Penyiaran Publik," beber Iskandar.

Sejarah TVRI sangat berbeda dengan televisi swasta yang mulai muncul sejak 1989. Karena itu, Iskandar merasa bahwa TVRI punya nilai tersendiri di masyarakat. "Ada benang merah yang tak bisa dilepaskan begitu saja. Jadi, kalau ada persoalan TVRI, sebenarnya juga persoalan semua rakyat Jatim," katanya.

Tahun 2007, beberapa acara favorit pemirsa TVRI Jawa Timur tak bisa menyapa pemirsanya. Sebut saja LINTAS ARENA, LIPUTAN BERITA PEMBANGUNAN JATIM, OTODA, INTERAKTIF, AJANG WADUL, JER BASUKI MAWA BEYA, KABAR DARI DESA. Yah, program itu tak hanya terasa khas TVRI, sangat kental dengan informasi birokrasi.

"Tak salah, karena sebagai televisi pemerintah satu-satunya, TVRI penyebar informasi kebijakan pemerintah. Fungsinya juga sangat jelas, yaitu menyebarkan infomasi pendidikan dan hiburan serta melakukan kontrol dan perekat sosial sekaligus pelestari budaya bangsa," kata Iskandar Achmad, Kepala Stasiun TVRI Jatim.

Soal hilangnya acara-acara itu, Yoyok Setyambodo, kepala seksi current affair dan siaran olah raga mengungkap kendalanya. "Salah satu penyebabnya, acara-acara itu dibiayai oleh Pemprov Jatim. Sedangkan tahun 2007 sudah distop," katanya.

Memang, ada beberapa yang tak sepenuhnya dihilangkan. Agar pemirsa tetap memperoleh informasi, TVRI juga menyiasatinya dengan menayangkan ulang program-program yang kadung disukai masyarakat. Seperti KABAR DARI DESA yang menjadi favorit para pemirsa di pedesaan.

"Kami tayangkan lagi setelah beberapa bagian yang diedit karena informasinya masih relevan," terangnya.

Buat TVRI, menjalin kerja sama dengan penyandang dana untuk membiayai program-program siaran yang diproduksi, memang diandalkan. Seperti Pemprov Jatim, sampai pada 2006 lalu masih mengucurkan dana sebesar Rp 750 juta. Dari anggaran itu, berbagai program dibuat untuk mendukung penyebaran informasi dari pihak penyandang dana.

Tanpa kerja sama itu, TVRI memang tak mungkin memproduksi program dengan hanya mengelola dana dari pemerintah. "Bukan tak mungkin lagi, mustahil jika boleh dibilang," kata Iskandar.

Sebagai gambaran, pria berkacamata itu membeberkan alokasi dana yang didapatkan TVRI. Sebagai perusahaan milik negara, sumber pembiayaan TVRI didapatkan dari pemerintah, salah satunya dari APBN dan APBD dan siaran iklan.

Pada 2006 misalnya, kucuran dana dari pemerintah untuk TVRI secara nasional dianggarkan sebesar Rp 260 miliar. Perinciannya Rp 60 miliar untuk pemindahan pemancar TVRI dari Gunung Tela, Jawa Barat, ke TVRI Senayan Jakarta. Sejumlah Rp 145 miliar untuk gaji karyawan, Rp 55 miliar untuk operasional 23 stasiun TVRI di seluruh Indonesia.

"Yang pasti, TVRI Jatim menerima 13,2 miliar. Dan kita akan tahu berapa biaya untuk setiap program kita setiap jamnya, setelah dikurangi pembiayaan-pembiayaan lain," kata Iskandar yang mengeluarkan kalkulator untuk merinci semua itu.

Dari Rp 13,2 miliar, Rp 10,6 miliar untuk gaji 412 karyawan yang 30 di antaranya honorer. Operasional dianggarkan sebesar Rp 2,6 miliar. Dari Rp 2,6 miliar itu, Rp 1,4 miliarnya habis untuk beli solar, bea makan karyawan Rp 788 juta, sementara program yang merupakan produk utama hanya kebagian sebesar Rp 133 juta.

"Jadi, bayangkan saja berapa biaya program untuk setiap jamnya. Jika dibagi untuk 365 hari dan seharinya sekitar 3-4 jam, kami harus siaran karena selebihnya adalah program relay, maka hanya ketemu Rp 91.095. Jumlah yang sangat kecil untuk menjangkau semua tuntutan masyarakat. Karena itu, mencari sumber pembiayan lain adalah keharusan dengan cara apa pun, agar kami bisa tetap menarik minat pemirsa," kata Iskandar.

Untuk menyiasatinya, TVRI melakukan efisiensi, memproduksi paket murah dan getol mengajak pihak lain kerja sama membuat program. Memang ada pendapatan iklan, namun tak besar. Jika televisi biasa meraup 20 persen, TVRI hanya boleh beriklan 15 persen, itu pun iklan layanan masyarakat.

Soal dana, Iskandar tak menampik jika dana juga lah yang membuat TVRI belum juga bisa meremajakan peralatan tuanya. "Maklum, beberapa alat dibeli saat berdiri pada 1978 dan masih dipakai. Meski program analaog telah kami geser menjadi digital, tapi untuk memenuhi perkembangan teknologi yang makin canggih, kami masih kewalahan," katanya.

Meski terganjal pendanaan, Iskandar menyatakan jika TVRI tak harus menjadi televisi yang mengorbankan kualitas dan selera masyarakat. Saat ini CAMPURSARI, satu dari sekitar 16 program buatan TVRI Jatim, masih tetap setia mengudara. Acara favorit pemirsa yang mengangkat kesenian tradisional itu, adalah salah satu yang paling lama bertahan di TVRI Jatim.

"Meski punya rating tinggi, jangan heran kalau sewaktu-waktu hilang, karena sponsornya tak ada lagi," katanya.

No comments:

Post a Comment