19 February 2007

Tomy Su soal Imlek dan Tionghoa

Jawa Pos, Senin, 19 Februari 2007

Menuju Harmoni Antarwarga Bangsa

Oleh Tomy Su

Menjelang Imlek tahun ini, saya sering bertemu banyak kalangan Tionghoa di tanah air, mulai pengusaha, intelektual, rohaniwan-rohaniwati, hingga aktivis kemanusiaan. Saya mendapatkan kesan amat kuat, tokoh-tokoh itu sangat rindu agar semua etnis yang hidup di negeri ini bisa saling menghormati. Syukur-syukur bisa saling bekerja sama serta bersinergi memberikan kontribusi positif bagi bangsa.

Setidaknya, diharapkan jangan sampai konflik antaretnis meledak, khususnya antara etnis Tionghoa dengan yang lain. Tentu, hal tersebut juga menjadi kerinduan kita semua. Tentu, kondisi harmonis dan rukun seperti itu menjadi harapan kita semua, tidak peduli apa etnis dan agamanya. Sebab, jika sampai konflik etnis meledak, yang rugi adalah kita. Ratusan konflik rasial berbau anti-Tionghoa sudah sering terjadi. Misalnya, yang fenomenal dan sering diulas di media adalah Tragedi 13 Mei di Jakarta pada 1998.

Yang tak kalah hebat dampaknya adalah peristiwa 30 September 1965. Anak atau cucu yang tak tahu-menahu pun, karena lahir setelah 1965, sering disangkutpautkan dan harus menanggung stigma komunis. Tionghoa dinilai Soeharto harus ikut bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Kedekatan etnis Tionghoa dengan Soekarno, membuat Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) sebagai media aspiratif etnis Tionghoa paling populer saat itu harus menerima kenyataan dibubarkan.

Padahal, tokoh-tokoh Baperki yang dipimpin Siaw Giok Tjhan tersebut pernah terlibat aktif dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan era sesudahnya. Akibat stigma itu, hingga kini, cukup banyak etnis Tionghoa yang alergi politik.

Alergi seperti itu bisa dipahami. Sebab, gara-gara peristiwa 1965, peradaban Tionghoa pun menjadi barang haram. Dengan Inpres No 14/1967, rezim Orde Baru yang otoriter dan represif telah melakukan "cultural genocide", meminjam istilah Geoffrey Robertson, untuk menunjuk pada segala pelarangan mulai huruf, kesenian (barongsai dan liong), termasuk Imlek. Khusus Imlek, Orba memang mengizinkan, tapi hanya di lingkup terbatas.

Dalam hal ini, yang dimaksud "cultural genocide" adalah "by prohibiting the use of a group’s language, rewriting or obliterating its history or destroying its icon" (dengan melarang penggunaan bahasa dari suatu kelompok, mengubah atau menghancurkan sejarahnya, atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya).

Syukurlah, pada 17 Januari 2000, Gus Dur mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2000 yang isinya mencabut Inpres No 14/1967. Megawati dengan Keppres No 19/2002 tertanggal 9 April 2002 akhirnya meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai Imlek 2003.


Belum Tuntas

Meski angin kebebasan sudah berembus di mana-mana, sehingga setiap etnis Tionghoa bisa mengekspresikan keberadaan (termasuk peradabannya seperti Imlek), yang disebut sebagai "masalah Tionghoa" masih belum sepenuhnya tuntas sampai saat ini. Untuk etnis Tionghoa yang beragama Tao, misalnya, dalam KTP mereka masih harus ditulis dengan agama lain.

Memang ada kemajuan cukup fenomenal. Misalnya, lahirnya UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan yang isinya tidak lagi mengotak-kotakkan warga bangsa dalam kategori asli Indonesia atau bukan. Tapi, toh umat Tao hingga kini belum menikmati kebebasan dan pengakuan dari negara seperti yang telah dirasakan umat Konghucu yang sejak Imlek 2557 tahun lalu resmi diakui negara.

Yang lebih menyakitkan, kadang dalam kehidupan sehari-hari, masih terjadi diskriminasi atau rasisme. Misalnya, yang dialami Lanny H.A. dalam skripsinya di Ubaya tentang Persepsi Pola Relasi Antar-Etnis pada Keluarga Tionghoa terhadap Etnis Jawa di Surabaya. Menurut pandangan Lanny, masih ada jarak antara etnis Tionghoa dengan yang lain. Mereka tidak bisa bergaul akrab. Seakan-akan ada batas atau kendala psikologis yang menjadi tembok penghalang.

Yang dikeluhkan Lanny tersebut mungkin kasuistis. Tapi, harus diakui, di lingkup cukup luas, masih ada rasialisme atau sentimen anti-Tionghoa. Di internet, misalnya, kita masih merasakan kuatnya prasangka buruk seperti tudingan etnis Tionghoa sebagai penjajah, bandar narkoba, pelaku illegal logging, koruptor, dan harus bertanggung jawab atas 1.001 kejahatan lain di negeri ini.

Prasangka seperti itu jelas kontraproduktif bagi upaya membangun relasi, silaturahmi, dan saling pengertian antarwarga bangsa. Bagi etnis Tionghoa atau etnis yang dianggap minoritas lainnya, hal seperti itu bisa mendorong orang membuat "Group Think". Dalam Group Think, orang merasa nyaman, enak, karena bergabung dengan kelompok sendiri. Sebaliknya, mereka merasa tidak nyaman atau tidak enak jika bergabung dengan kelompok lain.

Tentu, dampak hal tersebut sangat buruk karena justru gampang memicu prasangka atau sikap-sikap negatif lain. Ujung-ujungnya, orang yang merasa nyaman dalam Group Think akan cenderung punya mentalitas "Kami" versus "Mereka" dan menegasikan semua kelompok lain.

Bagi sebuah negara seperti Indonesia, kelompok seperti Group Think itu jelas sangat kontraproduktif. Maka, beberapa aktivis, multi etnis termasuk saya, terus bergiat lewat media dan berbagai acara untuk menumbuhkan semangat saling menghargai perbedaan di tengah masyarakat kita yang heterogen. Syukur-syukur, terjadi kerja sama dan sinergi positif bagi kepentingan bangsa.

Media memang punya tugas agar segregasi sosial tidak kian tajam, tapi bagaimana kelompok etnis yang satu dengan yang lain justru bisa saling menjalin tali silaturahmi dan saling pengertian.
"Gong xie fa cai" 2558.
*. Tomy Su, koordinator Masyarakat Pelangi Pencinta Indonesia

No comments:

Post a Comment