17 December 2006

Lapindo Layak Ditutup

JAUH SEBELUM KASUS LUMPUR PANAS DI PORONG, 29 MEI 2006, SAYA BEBERAPA KALI MENYOROTI KINERJA LAPINDO BRANTAS INC DI KABUPATEN SIDOARJO. PERUSAHAAN INI SEJAK DULU TIDAK RAMAH LINGKUNGAN.

Dewan Lingkungan Sidoarjo (DLS) menganggap keberadaan PT Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo sejak lima tahun lebih ini banyak membawa mudarat bagi lingkungan hidup. Karena itu, DLS sepakat dengan DPRD Sidoarjo agar perusahaan pertambangan gas bumi ini ditutup saja. Jika dibiarkan terus beroperasi, maka kerusakan lingkungan akan semakin parah. Warga desa yang berada di lokasi eksploitasi Lapindo pun jelas tak akan bertahan dalam jangka panjang.

"Sebelum DPRD bicara, DLS sudah lama berteriak soal Lapindo, tapi tidak pernah didengar. Syukurlah, sekarang DPRD sudah mulai berani kritis," ujar Nurul Ahdi, sekjen DLS, kepada RADAR Surabaya, Rabu (28/09/2005).

Sebelumnya, DPRD Sidoarjo mengusulkan agar sumur gas Lapindo di Kabupaten Sidoarjo ditutup karena setorannya ke kas daerah sangat rendah. Ini karena hasil yang disetor ke APBD Sidoarjo hanya Rp 45 juta setahun, padahal Lapindo dikenal sebagai perusahaan multinasional yang kaya. Dulu, 2001, kontribusi Lapindo mencapai Rp 1,9 miliar.

Menurut Nurul Ahdi, DLS tidak melihat besar-kecilnya setoran Lapindo ke kas daerah, tapi lebih menyoroti kerusakan lingkungan akibat eksploitasi besar-besaran perusahaan yang bermarkas di Kedungboto, Porong, itu. Kalaupun setoran Lapindo miliaran rupiah, dosa-dosa lingkungannya terlalu besar.

"Limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) Lapindo itu sudah keterlaluan. Mereka tidak melakukan pengolahan sesuai ketentuan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), tapi menimbun saja di Sidoarjo. Keterlaluan Lapindo itu," Nurul menegaskan.

Dalam beberapa dialog di Sidoarjo, aktivis DLS selalu mempertanyakan sistem pembuangan limbah B3 di Lapindo. Selama ini limbah B3 hanya disimpan di tempat khusus, begitu klaim manajemen Lapindo, tanpa ada prosesing yang benar. Padahal, seharusnya limbah itu dikirim ke Jawa Barat (Cilengsi) untuk diolah sesuai dengan standar internasional.

"Ketika kami sampaikan hal ini ke Lapindo, manajemennya mengaku nggak tahu cara penanganan limbah B3. Aneh dan lucu sekali, perusahaan sebesar Lapindo tidak tahu bagaimana cara menangani limbah B3," ucap Nurul Ahdi.

Gara-gara tidak becus mengelola limbah B3 dan mengendalikan dampak lingkungan, Lapindo beberapa kali dinilai sebagai perusahaan yang 'sangat berbahaya' oleh KLH. Tahun 2004 Lapindo masuk daftar hitam (sangat, sangat berbahaya), tahun 2005 masuk daftar merah (sangat berbahaya). KLH juga sudah meminta Lapindo untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbahnya.

"Kalau ditutup jelas lebih baik karena Lapindo terbukti tidak bertanggung jawab,"  Nurul menegaskan.

 Pentolan LSM lingkungan ini berharap, masukan dari DLS bisa dipakai DPRD Sidoarjo menjadi 'senjata' untuk mengusulkan penutupan PT Lapindo Brantas Inc di Kabupaten Sidoarjo. Diharapkan, DPRD serius dan konsisten mengingat saat ini warga di kompleks eksploitasi Lapindo sudah merasakan dampak lingkungan akibat ulah Lapindo.

Dimuat RADAR SURABAYA, 29 September 2005

No comments:

Post a Comment