11 December 2006

Kisruh Pulau Bidadari di NTT


Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur Kol Inf APJ Noch Bola mengatakan, pengibaran Bendera Merah Putih oleh prajurit TNI di Pulau Bidadari, sempat dilarang oleh Ernest Lewandowsky. Alasannya, pulau di ujung barat Pulau Flores itu sudah dibelinya.

Sumber: Antara, 28 Februari 2006

"Anak buah saya sempat dilarang masuk oleh warga negara Inggris itu dengan alasan bahwa Pulau Bidadari sudah dibelinya dari Haji Jusuf Mahmud, seorang penduduk Labuanbajo, Manggarai Barat yang mengklaim sebagai pemilih hak ulayat atas tanah di Pulau Bidadari,"kata Danrem Bola kepada pers di Kupang, Selasa (28/2/2006).

Namun, kata Danrem, Bendera Merah Putih berhasil dikibarkan di Pulau Bidadari. Ia mengatakan, penguasaan pulau secara total oleh warga negara Inggris dalam wilayah NKRI itu, memang belum masuk dalam kategori ancaman terhadap integritas bangsa, namun lama-kelamaan bisa diklaim sebagai bagian dari wilayah kepulauan Kerajaan Inggris.

"Aturan hukum internasional kan jelas jika kita biarkan terus maka nasib Pulau Bidadari di ujung barat Pulau Flores itu seperti Sipadan dan Ligitan atau seperti Argentina menguasai Pulau Foklan. Karena kasus ini masih merupakan embrio maka harus dimusnahkan dari sekarang sebelum berkembang menjadi jabang bayi," katanya.

Danrem Bola mengatakan, institusi TNI tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengusir Lewan Dawski bersama isterinya dari Pulau Bidadari, karena fungsi dan tugas TNI hanya mengamankan kedaulatan negara dari invasi negara lain.

"Jika melihat kenyataan sudah begitu, seharusnya pihak Kepolisian dan Imigrasi segera bertindak untuk melakukan penyidikan. Sudah sangat jelas bahwa Pulau Bidadari telah dibeli oleh warga negara Inggris itu dari Haji Jusuf Mahmud seharga Rp 495 juta yang dibayarnya secara bertahap sejak 2003," kata Danrem.

Pembayaran tahap pertama pada 2003 sebesar Rp279 juta dan terus dicicil sebanyak lima kali sampai menggenapi angka Rp495 juta sesuai harga tanah seluas 15 hektar di atas Pulau Bidadari itu.

Danrem Bola menegaskan, proses jual beli tanah ulayat ini tanpa sepengetahuan pemerintah daerah sehingga apapun alasannya proses tersebut tetap dinyatakan ilegal, karena tidak melibatkan pemerintah dalam proses penjualan dimaksud.

"Indikasi tindak pidananya kan sudah ada, kenapa hal ini tidak ditindaklanjuti oleh aparat Kepolisian? Kita harapkan embrio dalam penguasaan pulau di dalam wilayah NKRI itu secepatnya dimusnahkan sebelumnya berkembang biak menjadi jabang bayi," tambahnya.




Tanah di Pulau Bidadari, sebuah pulau kecil dengan luas 15,4 hektar yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Menggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kini belum dikuasai negara.

Sumber: ANTARA 28 Februari 2006

Karena itu kasus jual-beli tanah di Pulau Bidadari yang dilakukan Haji Mahmud selaku hamente (semacam kepala suku) kepada investor Inggris, Ernest Lewandowsky harus dikaji lebih cermat," kata Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTT, Dicky SM Pelt, di Kupang, Selasa (28/2/2006).

Ernest mengaku membeli tanah di Pulau Bidadari dari Haji Mahmud dengan harga Rp297 juta sesuai nilai yang tertera dalam kwitansi. Pelt telah mengutus tiga orang pejabat BPN di NTT untuk menemui Kepala BPN Joyo Winoto guna menjelaskan masalah Pulau Bidadari yang disebut-sebut telah dimiliki oleh investor Inggris itu.

"Ketiga pejabat BPN itu membawa data-data tentang Pulau Bidadari sekaligus menjelaskan kepada pemerintah pusat tentang keberadaan investor Inggris yang telah membeli tanah secara tidak prosedural di pulau itu," ujar Pelt.

Para pejabat BPN dari NTT itu juga akan mendampingi Kepala BPN guna menemui Menteri Dalam NegeriM Ma’ruf terkait keberadaan pulau-pulau kecil dan pulau di kawasan perbatasan negara yang hingga kini belum berada dalam penguasaan negara sehingga perlu diberikan kepastian hak atas tanah.

BPN, katanya, sedang mengupayakan pulau-pulau itu tetap berada dalam penguasaan negara dan kebijakan pengelolaan wilayah akan diberikan kepada daerah atau masyarakat namun harus mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Fakta membuktikan bahwa sejumlah pulau-pulau kecil di Indonesia termasuk di NTT hendak dikuasai oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga permasalahan tersebut sudah diagendakan dalam program kerja BPN," ujarnya.

Data BPN terdapat 89 pulau-pulau kecil yang terletak di kawasan perbatasan negara termasuk yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang harus diberikan kepastian hak pengelolaan atas tanah di kawasan itu. Pemerintah Indonesia juga telah membentuk tim khusus yang bertugas memberi nama pulau-pulau di Indonesia yang hingga kini belum dinamai.

Khusus NTT terdapat 566 pulau yang terdiri dari 246 pulau yang sudah diberi nama dan 320 pulau belum bernama dan keberadaan pulau-pulau itu mengindikasikan NTT memiliki garis pantai yang panjang dan tersebar di wilayah-wilayah pulau.

"Ketika pemerintah memberi kewenangan pengelolaan pulau-pulau kecil kepada peemrintah daerah atau masyarakat maka terlebih dahulu harus dipastikan tidak ada dampak ikutan yang mengarah kepada perbuatan merugikan kepentingan masyarakat banyak," katanya.

BPN, tambah Pelt, tidak menghendaki adanya penguasaan pulau-pulau kecil oleh pihak tertentu tanpa kepastian hak atas tanah di pulau itu. "Karena itu perorangan atau perusahaan tidak boleh diberikan kewenangan penuh untuk mengelola suatu pulau karena berkaitan dengan potensi wilayah pesisir di sekitarnya," katanya.



PENJELASAN ERNEST LEWANDOWSKY

Sumber: ANTARA 1 Maret 2006

Ernest Lewandowsky menjelaskan keberadaannya di Pulau Bidadari, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Melalui kuasa hukumnya, I Gusti Putu Ekadana, Rabu (1/3/2006), di Mataram, investor asal Inggris itu mengemukakan keberadaannya di Pulau Bidadari secara hukum sah, karena memiliki izin resmi pemerintah Indonesia termasuk pemerintah daerah setempat.

"Karena itu kita sayangkan pernyataan sejumlah pejabat tinggi di Indonesia yang menuding Ernest sebagai orang asing yang membeli dan menguasai, bahkan disebut sebagai mata-mata atau spionase sehingga akan mengirim pasukan mengamankan Pulau Bidadari," katanya.

Ekadana mengkhawatirkan tindakan keras dan pernyataan sejumlah petinggi itu berdampak buruk terhadap perkembangan investasi di Indonesia, investor asing merasa tidak ada kepastian hukum berusaha di Indonesia. Menurut dia, hal itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang terus berjuang melakukan promosi dengan dana yang tidak sedikit guna mengundang investor sebanyak-banyaknya menanamkan modal di Indonesia.

"Perlu diketahui keberadaan investor asal Inggris Ernest dan istrinya Kathleen Mitcinson adalah legal dan sah menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, karena dia telah mengantongi izin lengkap sebagai investor," kata Ekadana.

Kehadirannya di Indonesia dan membuka usaha Wisata Tirta di Gili (pulau kecil) setelah mengantongi izin tetap usaha Wisata Tirta dari Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara dengan nomor 364/I/PARSENI/2000 tertanggal 16 juni 2000.

Usaha Wisata Tirta di Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat itu, berada di bawah payung PT. Reefseekers Kathernest Lestari (RKL), di Gili Air, Ernest juga membuat penangkaran penyu sebagai wujud kepeduliannya terhadap kelestarian satwa yang dilindungi itu.

Selanjutnya untuk mengembangkan usahanya, Ernest kembali mengajukan permohonan perluasan penanaman modal asing dan mendapat persetujuan dari BKPM Jakarta Nomor: II/PMA/2001 dan Nomor Kode Proyek 5511/6341/7032-51/83-9059 (d/h 9490-24-9059).

Bidang usaha adalah jasa usaha akomodasi (hotel/bungalow), Wisata Tirta dan biro perjalanan wisata yang berlokasi di Kabupaten Manggarai Barat, NTT dan Kabupaten Badung, Bali. Untuk usaha wisata tirta di Kabupaten Manggarai Barat, PT RKL juga mengatongi izin lokasi untuk keperluan pembangunan resort hotel dari Bupati Manggarai dengan nomor HK/62/2003 tanggal 12 Juni 2003 dan juga mendapat izin untuk Zona Konservasi Pantai dan Laut Pulau Bidadari.

Selain itu, kata Eka, Izin Persetujuan Prinsip Membangun dari Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai dengan nomor 556.2/82/PPM/Par-2000. Untuk keperluan usahanya, PT. RKL membebaskan lahan seluas lima hektar di Pulau Bidadari dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), jadi bukan membeli pulau tersebut seharga Rp495 juta, jadi dana tersebut bukan sebagai pembelian pulau tetapi sebagai dana pembebasan lahan.

"Karena itu selaku kuasa hukum saya sedih kalau klien saya dituding sebagi orang asing yang membeli pulau dan menjadi mata-mata, karena itu para petinggi republik ini hendaknya mengetahui persoalan terlebih dahulu baru bertindak dan mengeluarkan statement," katanya.

PENJELASAN RESMI PEMDA NTT

Sumber: KOMPAS 1 Maret 2006

Pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi membantah pernyataan sejumlah kalangan yang menyebutkan penjualan Pulau Bidadari di Kabupaten Manggarai Barat, ujung barat Pulau Flores, NTT.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) NTT Stanis Tefa di Kupang, Selasa (28/2/2006), mengemukakan, Pulau Bidadari tidak diperjualbelikan kepada Ernest Lewan Dowsky. Warga Inggris itu hanya diberi hak untuk mengelola areal seluas lima hektar, dari total luas Pulau Bidadari 15 hektar, berjangka waktu 20 tahun lebih.

Tak kurang dari Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang NTT Kolonel (Inf) APJ Noch Bola menyatakan terkejut soal isu ”penjualan” Pulau Bidadari. Menurut laporan yang dia terima, pulau itu dibeli seharga Rp 495 juta dari Yusuf Mahmud, warga Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Tentang harga pembelian senilai Rp 495 juta, menurut Stanis Tefa, itu hanya merupakan biaya untuk pembebasan lahan kepada warga yang mengklaim lahan pulau tersebut sebagai hak ulayat.

Stanis menjelaskan, usaha yang dilakukan oleh Ernest termasuk dalam kategori penanaman modal asing (PMA) dengan nama PT Reefsekers Kathernest Lestari. Izin usaha diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat di Jakarta.

”Jadi tidak benar ada jual-beli Pulau Bidadari. Yang ada, dia (Ernest Lewan Dowsky) diberi hak guna bangunan atas tanah seluas lima hektar, untuk usaha wisata tirta, yaitu hotel, bungalo dan kolam renang, serta biro perjalanan wisata,” ujar Stanis.

PT Reefsekers Kathernest Lestari mengantongi izin dari Bupati Manggarai (saat itu wilayah Labuanbajo masih tergabung dalam Kabupaten Manggarai) guna mengelola usaha pariwisata itu. Surat Bupati Manggarai Antony Bagul Dagur itu Nomor HK/62/ 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pemberian Izin Pembangunan Resor Perhotelan di atas tanah seluas lima hektar.

Usaha warga Inggris tersebut diperkuat Surat Persetujuan PMA Nomor 111/II/PMA/2001 tertanggal 18 April 2001 yang diterbitkan BKPM. Selain itu, Dowski mengantongi Izin Usaha Tetap (IUT) Nomor 364/t/Perseni/2001 tanggal 16 Juni 2001.

Tefa menegaskan, hak atas pulau itu hanya diberikan dalam konteks hak pakai, hak guna bangunan, dan hak pengelolaan. Tidak ada hak pemilikan pulau.

Ernest Lewan Dowsky didampingi kuasa hukumnya, IP Ekadana, Selasa petang di Mataram menjelaskan, ia membeli tanah melalui prosedur yang benar untuk pembangunan hotel di Pulau Bidadari.

Tanah yang dibeli tersebutseluas 15 hektar. Proses itu ditempuh lewat pelepasan hak, dan pihaknya memberi ganti rugi sebesar Rp 495 juta, diperkuat akte jual beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah, kemudian Pemkab Manggarai dan jajarannya memberikan izin lokasi.

1 comment:

  1. 2mnggu yg lalu saya ke pulau bidadari,..
    ironis memang,..
    saya dn teman saya di larang masuk,..
    harus reserfasi dahulu,..
    pdhal saya dn tmn2 hanya ingin mlihat2 saja,..
    jika memang org asing trsebut sah mengelolah p.bidadari,..
    yg saya sayang kn knp tidak pemerintah saja yg mengelolah,..
    ironis sekali,..
    kita harus ijin masuk ke negeri kita sendiri,..

    ReplyDelete