07 May 2006

Pemilu ala Singapura


Saya (kanan, hormat militer) bersama Puji Raharjo sedang melepas lelah di Orchard Road, Singapura. Habis jalan kaki keliling negara kecil ini membuat badan capek, tapi asyik. Pejalan kaki dihargai, punya tempat jalan yang bagus, taman bersih, serba indah lah. Saya kagum sekaligus iri sama Singapura.

MELINTAS di berbagai sudut kota Singapura, kehidupan praktis berjalan biasa-biasa saja. Warga sangat disiplin, budaya antre, etos kerja tinggi, ambisi luar biasa untuk memperoleh uang banyak. Politik? Ah, itu bukan naluri warga Singapura yang 80 persen etnis Tionghoa.

“Yang penting kerja kita bagus, penghasilan bertambah. Tapi saya pasti datang ke tempat pemungutan suara,” ujar pria yang mengaku bernama Peter Chen di Copthorne Orchid Hotel, 214 Dunearn Rod, kepada saya, Selasa (2/5/2006).

Seperti pemilu sebelumnya, Peter mengaku akan memilih kandidat dari PAP, yang berkuasa sejak negara ini didirikan pada 1965. Alasannya, selama ini pemerintah yang berkuasa sudah berjasa membawa Singapura menjadi negara yang makmur. Menurut dia, tak ada warga bakal memilih kandidat dari partai oposisi yang selama ini hanya pajangan belaka di Singapura.

“Buat apa oposisi? Itu berbahaya sekali,” tegas pria berusia 50-an tahun ini.

Wan Ismail (nama samaran), warga Singapura berdarah Melayu, mengaku tidak berselera saat diajak bicara soal pemilu di negaranya. Alasannya, itu tadi, jauh-jauh sebelumnya hasil pemilu sudah diketahui masyarakat.

Dari 84 kursi parlemen yang diperebutkan, calon dari partai oposisi hanya bisa meraih beberapa gelintir kursi. Pemilu 2001, misalnya, oposisi hanya mendapat 29 kursi alias 34 persen.

“Buat apa berbincang soal pilihan raya? Jelas PAP yang menang. Apa yang menarik dari pilihan raya, kok wartawan Indonesia masih sempat meliput ke sini,” ujar Wan Ismail seraya tertawa lebar.

Seperti umumnya orang Melayu, Wan Ismail sangat kritis mencermati kehidupan politik di negaranya. Namun, buru-buru ia mengingatkan saya untuk tidak menulis nama aslinya. Kenapa? “Anda tahu Singapura ini negara intel. Kalau mengkritik pemerintah, kita bisa ditangkap. Tak usahlah bicara soal pilihan raya. Buat apa?” pinta Wan Ismail.

Toh, suasana kampanye pemilu dengan sistem distrik ini cukup meriah dalam sepekan terakhir. Poster-poster bergambar sang caleg dipasang rapi di pepohonan pinggir jalan raya. Suasana ini mirip kampanye pemilu legislatif di Indonesia pada 2004 lalu. Hanya saja, pemasangan poster tidak semrawut atau asal tempel seperti di sini.

Tim kampanye caleg, termasuk PAP (partai pemerintah) dilarang keras melukai pohon-pohon yang memang sangat ‘dimuliakan’ di Singapura. Sebab, dendanya mencapai 1.000 dolar Singapura (sekitar Rp 5,5 juta, red) atau penjara 12 bulan.

Karena itu, ketika melintasi di kawasan Potong Pasir, saya menyaksikan poster-poster ini terpampang di kayu kering, kemudian diikat di pohon atau tiang listrik. Dari poster-poster ini saja terlihat betapa jomplangnya kekuatan kontestan pemilu. Bagaimana tidak. Poster-poster calon dari oposisi sangat sulit ditemukan karena sudah ‘di-booking’ calon dari PAP.

PAP ini persis Golkar era Orde Baru. Menang pemilu itu pasti, tapi harus telak. Karena PM Goh Chok Tong pada 2001 berhasil memenangkan PAP dengan 70 persen, maka PM sekarang, Lee Hsien Loong, setidaknya harus bisa mempertahankannya. Kalau hanya menang 60 persen, Lee dianggap gagal.

Warga Melayu–yang identik dengan Islam—-merupakan kaum minoritas, mereka terlibat aktif dalam politik. Sejumlah politisi Melayu gencar berkampanye untuk memenangkan Partai Aksi Rakyat (PAP).

Saluran televisi berbahasa Melayu di Singapura gencar memberitakan kegiatan para caleg Melayu. Namun, liputan ini tidak berimbang karena didominasi calon-calon dari PAP, partai yang berkuasa sejak Singapura berdiri pada 1965. PAP ini dipastikan menang telak dalam pemilihan umum (pemilu), Sabtu (6/5/2006).

Koran Berita Harian, yang berbahasa Melayu, pun praktis tidak memberikan tempat untuk kandidat dari tiga partai oposisi, yakni Partai Buruh (WP), Aliansi Demokratik Singapura (SDA), dan Partai Demokrat Singapura (SDP). Kalaupun diliput, biasanya pendapat para tokoh oposisi langsung dikecam keras oleh koran ini. Karena itu, saya dan wartawan asing sulit menangkap secara utuh isu-isu politik menjelang pemilihan umum.

Berbeda dengan minoritas China di Indonesia, warga minoritas Melayu sangat terlibat dalam politik di Singapura. Ini karena ‘negara singa’ itu sejak awal didesain oleh Raffles sebagai negara multikultur yang memadukan empat komunitas sekaligus: China, Melayu, India, dan Eurasia (keturunan Eropa). Jangan lupa, sampai hari ini gambar Yusuf Ishak, politikus Melayu yang juga salah satu founding father Singapura, terpampang di uang kertas Singapura.

Nah, karena sejak awal terlibat dalam politik, praktis tokoh-tokoh Melayu tampil sebagai penggerak PAP, the rulling party. Pada pemilu kali ini ada tujuh caleg Melayu yang tampil, yakni Zainul Abidin Rasheed, Yaacob Ibrahim, Abdullah Tarmugi, Hawazi Daipi, Mohammad Maliki Osman, Ahmad Mohamed Magad, Masagos Zulkifli Masagos Mohammad. Sementara itu, ada lima politisi Melayu lain yang dinyatakan ‘menang tanpa bertanding’.

Karena pemilu menggunakan sistem distrik murni, di mana warga memilih orang, bukan gambar partai, tujuh caleg Melayu ini sangat aktif berkampanye dari rumah ke rumah. Mereka datang ke flat-flat warga yang tersebar di Singapura.

[Di Singapura, sekitar 95 persen warga tinggal di berbagai flat alias rumah susun karena keterbatasan lahan.) Jadi, kampanye ala Singapura ini berisi dialog langsung. Bicara dari hati ke hati.]

Hawazi Daipi merupakan politikus terkenal yang mewakili komunitas Melayu (Islam). Seperti dikutip Berita Harian, Hawazi mengaku hanya bisa tidur kurang dari dua jam karena padatnya jadwal kampanye. Saat bertemu konstituennya, warga Melayu meminta agar flat mereka dilengkapi lift di semua tingkat.

Asal tahu saja, flat-flat kelas menengah-bawah di Singapura hanya menyediakan lift untuk lantai-lantai tertentu, misalnya lantai 3, lantai 6, lantai 9, dan seterusnya. Nah, warga yang tinggal di lantai 7 (apalagi lansia) tentu saja komplain. Seperti kampanye di Indonesia, Hawazi berjanji memperjuangkan pengadaan lift untuk semua tingkat kalau dirinya terpilih sebagai anggota parlemen. Juga penciptaan lapangan kerja sebanyak mungkin.

Yang jelas, warga Melayu yang umumnya kurang antusias dengan pemilu. Saat saya mengajak beberapa orang Melayu di kompleks Masjid Al-Falah, kawasan elite Orchard Road, untuk bicara soal pemilu, mereka rata-rata menghindar.

Saya justru diajak mendengar ceramah tentang tanda-tanda orang munafik. Politikus yang suka janji-janji, tapi tidak mampu menepati janjinya, jelas terbilang kaum munafik.

Hehehe..

3 comments:

  1. mas Hurek,

    makasih ijinnya. Artikel sampeyan akan saya pakai diskusi di kelas, menarik nih...hehe

    Memang orang sini paling malesh bicara politik! Heran...

    ReplyDelete
  2. org indonesoa mabok politik krn miskin. org kaya di mana2 emang malas bicara politik. pusiiiiing.

    ReplyDelete
  3. oh ua ini jg bukti kalo demokrasi bukan jaminan kemakmuran. buat apa demokrasi kalo hasile kayak di indonesia????? gimana bung???

    ReplyDelete