22 April 2006

Kode Etik Wartawan

RABU (12/4/2006) lalu, para redaktur di lingkungan Grup Jawa Pos mengikuti sosialisasi Kode Etik Jurnalistik 2006. KEJ itu menggantikan KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia), yang dianggap tidak memadai lagi. Apa yang baru di KEJ 2006?

“Tidak ada. Apanya yang baru? Dari dulu, yang namanya kode etik wartawan, ya, sama di mana-mana,” ujar seorang redaktur koran di luar Surabaya.

Memang, kalau kita membolak-balik buku-buku jurnalistik lama, maka kita dengan mudah menemukan filosofi dari 11 pasal KEJ 2006. Baca saja buku jurnalistik karya Djamaluddin Adinegoro (tokoh pers), Djawoto (ketua PWI tahun 1960-an), Muchtar Lubis (pentolan wartawan investigasi), Auwjong Peng Koen (pendiri koran Ken Po dan Kompas),
Basuki Soedjatmoko (wartawan senior Jawa Pos, almarhum), dan seterusnya.

Prinsip-prinsip kode etik itu sudah ada, bahkan dijlentrehkan secara gamblang.
Kalau mau lebih ‘akademis’, kita bisa membaca karya Walter Lippman, misalnya Public Opinion, atau buku yang akhir-akhir ini selalu dirujuk Media Watch, yakni The Elements of Journalism (Bill Kovach dan Tom Rosenstiel). Andreas Harsono dari PANTAU tak jemu-jemu membahas ini. Lantas, untuk apa KEWI di-KEJ-kan, disosialisasi ke mana-mana?

Saya rasa, sosialisasi KEJ ini penting untuk refreshing, menyegarkan ingatan, di era pers bebas sekarang. Pasca-Reformasi, kita seakan tidak tahu bagaimana mengisi kebebasan itu. ‘Freedom from’ ternyata belum diikuti freedom for. Bebas untuk apa?

Seperti diduga, diskusi formal (dan informal) di Graha Pena akhirnya mengerucut pada tiga poin penting: independensi, suap-menyuap alias budaya amplop, serta kloning berita alias plagiatisme. Indepensi itu mutlak penting (mengutip Kovach dan Rosenstiel) kalau media-media ingin benar-benar menyampaikan kebenaran dan berloyalitas pada warga (civic journalism).

Di sinilah, kata Henry Subiakto (anggota ombudsman Grup Jawa Pos), pentingnya apa yang disebut dinding api (firewall). “Iklan ya iklan, berita ya berita. Jangan dicampur aduk,” kata Henry Subiakto.

Bagaimana dengan suap?

Jauh sebelum ada KEJ 2006, pengelola media mainstream di tanah air sudah berupaya memerangi penyakit suap alias amplop dengan menulis ‘Wartawan Kami Dilarang Menerima Uang atau Barang dari Sumber Berita’. Apakah larangan ini sudah dilaksanakan? Atau, hanya sekadar deklarasi belaka? “Wah, kalau soal itu kembali ke hati nurani,” kata teman redaktur.

Gebrakan Nurmahmudi Ismail, mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera, tampaknya harus diikuti pejabat-pejabat pusat dan daerah lain. Usai dilantik menjadi wali kota Depok, Nur melarang semua kepala dinas untuk memberikan amplop dan berbagai ‘tunjangan’ untuk wartawan. Cocok dengan KEJ!

Dimuat di RADAR SURABAYA edisi Minggu, 16 April 2006

No comments:

Post a Comment