18 June 2005

Derita Akibat Eksploitasi Lapindo



Unjuk rasa warga terhadap proyek gas PT Lapindo sudah menjadi pola umum di Sidoarjo. Harap maklum, keberadaan Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Sidoarjo kaya mendadak karena gas bumi? Ah, itu gosip murahan. Sidoarjo memang kaya dengan gas bumi--termasuk sentra utama gas bumi di Jawa Timur--tapi tidak serta-merta kekayaan itu berimbas pada rakyat di lokasi sumur gas.

"Lapindonya yang kaya, rakyat tetap miskin," begitu kata-kata warga di kampung gas alam, kawasan Porong dan Krembung.

Karena itu, aksi unjuk rasa seperti di Lajuk, Wunut, Candi Pari, Kedungboto, dianggap sebagai hal yang pantas. Masyarakat bergerak karena rasa keadilannya terusik.

"Kalau ngak ada unjuk rasa, Lapindo Brantas tidak akan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar," ujar Syaiful, warga Desa Candi Pari, Porong, dalam percakapan khusus dengan saya di Sidoarjo.

Menurut dia, sejak mulai beroperasi di Kabupaten Sidoarjo, perusahaan gas alam ini kurang memberikan perhatian kepada masyarakat. Karena itu, aksi unjuk rasa seperti di Lajuk sudah berkali-kali terjadi. Di Wunut, Candi Pari, Kedungboto, dan sekitarnya, demonstrasi memprotes kebijakan Lapindo Brantas sudah sangat sering.

"Pokoknya, di mana ada Lapindo pasti unjuk rasa. Manajemennya tidak peka sih," kata sarjana lulusan sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya ini.

Seharusnya, manajemen Lapindo belajar, mengambil hikmah, dari kasus eksploitasi sumur gas di Wunut, Kedungboto, dan sekitarnya sebelum menggali sumur baru di Kabupaten Sidoarjo. "Akibatnya, ya, demo terus-menerus."

Di mata warga yang kampungnya dieksploitasi Lapindo Brantas, investasi perusahaan gas alam ini tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kenapa? Perusahaan ini tidak menyerap tenaga kerja seperti pabrik-pabrik besar di Sidoarjo. Praktis, yang bekerja di sumur hanyalah tenaga-tenaga khusus karena memerlukan ketrampilan sangat khusus.

Warga sekitar, kata Syaiful, paling-paling hanya bisa berjualan di sekitar sumur. "Berapa orang sih yang bisa berjualan di sana?"  Di pihak lain, polusi udara, debu beterbangan, polusi suara, terus-menerus dialami masyarakat.

Celakanya lagi, program pengembangan masyarakat (community development programme) ala PT Lapindo Brantas dinilai setengah hati. Jalan raya di Candi Pari, Wunut, hingga Kedungboto, memang diperbaiki, tapi tidak maksimal. Tiang listrik desa pun jauh di bawah standar PLN.

"Saya sebagai warga Candi Pari sudah lama gak sreg dengan programnya Lapindo. Tiang listrik kayak begitu, kalau kena angin kencang, bisa ambruk," Syaiful menandaskan.

Keluhan tak hanya datang dari warga di lokasi sumur gas Lapindo. Pemkab Sidoarjo pun diam-diam memprotes dana bagi hasil pertambangan tahun 2004 yang hanya Rp 45 juta. Empat puluh lima juta per tahun!

"Anda bayangkan, sekian banyak sumur gas di Kabupaten Sidoarjo hanya menghasilkan uang Rp 45 juta per tahun. Uang segitu buat apa? Sementara dampak yang dirasakan masyarakat luar biasa," ujar Syaiful.

Manajemen Lapindo dalam beberapa kesempatan menyatakan, ketentuan bagi hasil dan sebagainya sudah diatur dalam undang-undang khusus yang berlaku secara nasional. Menurut ketentuan UU itu, hasil eksploitasi gas alam diserahkan sepenuhnya ke kas negara di Jakarta. Berapa yang dikembalikan ke daerah asal tergantung kebijakan pemerintah pusat.

Selain kontribusinya yang sangat rendah pada masyarakat sekitar sumur gas, dan Kabupaten Sidoarjo umumnya, PT Lapindo Brantas dikhawatirkan merusak lingkungan. Warga mengaku sudah terjadi perubahan iklim sejak tiga tahun terakhir ini.


"TERUS terang saja, sekarang suhu di kampung saya, Candi Pari, panas banget. Tinggal di sana nggak kayak waktu saya kecil dulu," ujar Ipul, pemuda kampung Candi Pari, kepada saya.

Kampung Candi Pari sendiri ditempati tiga sumur gas milik PT Lapindo Brantas. Sumur yang disebut-sebut paling kaya gas alamnya dibandingkan sumur-sumur lain.

Ipul dan warga Candi Pari lainnya mengaku perubahan cuaca yang cukup ekstrem ini paling terasa sejak satu tahun terakhir. Dulu kawasan Wunut, Candi Pari, Kedungboto, sangat sejuk karena banyak pepohonan, tanaman di sawah, maupun perkebunan tebu. Sampai sekarang pun tanaman-tanaman, termasuk hutam bambu, masih ada. Tapi, ya, itu tadi suhu udara terasa panas.

Bagi warga semacam Ipul ini, biang kerok perubahan iklim lokal itu jelas karena eksploitasi gas bumi yang sangat intensif oleh Lapindo. Bayangkan, selama 24 jam perusahaan yang bermarkas di Desa Kedungboto, Porong, itu beroperasi untuk mengolah gas yang disedot dari berbagai sumur di Porong dan sekitarnya. 'Api abadi' terus memancar di kawasan Candi Pari dan sekitarnya.

"Jelas saja panas. Wong blower-nya saja sebesar rumah," ujar Ipul yang mengaku sudah lama kurang sreg melihat kehadiran PT Lapindo Brantas.

Perusahaan ini, kata Ipul, tidak pernah melakukan komunikasi yang intensif dengan warga. Kontribusinya begitu kecil, sementara dampak lingkungan sangat besar.

Ini baru tiga tahun. Bagaimana kalau beroperasi 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun? Warga Candi Pari dan sekitarnya mengaku tak bisa membayangkan perubahan suhu seperti apa yang terjadi di sana. Masih berdasar pengalaman empiris, warga juga mengaku curah hujan di sana pun sangat kurang.

"Kita bicara apa adanya. Orang tua, kakek, nenek saya orang Candi Pari, jadi saya tahu benar kondisi alam dan iklim di kampung saya. Anda bisa saja tidak percaya, tapi memang hujan sekarang nggak kayak dulu. Warga bolak-balik sambat," kata Ipul.

Berkurangnya curah hujan--bisa dibuktikan pada musim hujan tahun 2004 ini--ada dua penjelasan versi warga. Pertama, warga menuduh banyak pawang hujan yang dilibatkan dalam proyek gas raksasa di Sidoarjo itu. Sistem operasi ala Lapindo, kata warga, menuntut cuaca yang senantisa cerah. Karena itu, secara tradisional kemungkinan besar pawang hujan dipekerjakan secara aktif.

"Kedengarannya nggak ilmiah, tapi warga di sekitar kompleks Lapindo percaya dengan teori ini. Kayaknya hujan dialihkan ke tempat lain, jangan di lokasi pengolahan gas. Jelas saja kampung-kampung sekitar terkena dampaknya," ujar Ipul seraya tersenyum.

Analisis kedua, yang agak masuk akal, semburan gas panas dari pusat ke udara selama 24 jam sedikit banyak membuat awam mendung sulit berubah jadi hujan. Sebab, 'tolakan' dari semburan gas itu cukup kuat. "Lebih baik lagi kalau ada penelitian ilmiah dari Badan Meteorologi dan Geofisika agar lebih jelas persoalannya," usul beberapa warga Candi Pari.

Ipul dan warga Candi Pari yang kritis juga meminta pemerintah dan DPRD Sidoarjo membela warganya. Selama ini ada kesan bahwa pemkab tidak begitu peduli dengan berbagai dampak lingkungan akibat keberadaan PT Lapindo Brantas di Porong. Pemkab ibarat kura-kura dalam perahu.

"Sudah tahu ada banyak masalah kok diam saja. Di zaman otonomi daerah seharusnya Kabupaten Sidoarjo punya bargaining yang tinggi. Jangan mau didikte terus," Ipul menegaskan.

Selain dampak lingkungan, keberadaan PT Lapindo Brantas secara tak langsung memecah kekompakan warga. Devide et impera! Sesama warga jadi tidak rukun karena perbedaan kepentingan.

Datang saja ke desa-desa di mana ada sumur gas milik PT Lapindo Brantas! Ajak warga, petinggi desa, LSM, bicara seputar kehadiran Lapindo dan dampaknya bagi masyarakat. Hampir pasti keterangan mereka berbeda satu sama lain.

Ada yang memuji Lapindo setinggi langit, ada yang objektif, biasa-biasa saja, hingga yang mengecam sesama warga. Aktivis kampung yang pernah saya wawancarai sekitar 10 bulan lalu, kini berubah drastis pandangannya. Kalau dulu mengecam habis Lapindo, kali ini berubah pikiran. Ia malah meminta saya agar tidak perlu membahas kasus Lapindo.

"Sudahlah. Bicara tentang Lapindo itu nggak akan ada habisnya," kata pria yang enggan ditulis namanya itu.

Menurut Muhammad Syaiful, begitulah kondisi objektif di Desa Wunut, Candi Pari, Kedungboto, dan sekitarnya. Ada semacam pola yang terus berulang di lokasi sumur Lapindo. Mula-mula unjuk rasa ramai-ramai, bicara keras, setelah itu dilakukan diplomasi diam-diam. Petinggi kampung macam kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, praktis tidak bisa banyak bicara tentang Lapindo.

"Kalau ditanya, jawabannya pasti bagus, bagus, bagus. Mereka sepertinya lupa bahwa warganya setiap hari menerima dampak keberadaan Lapindo. Ada apa di balik itu, ya, silakan dinilai sendiri," kata Syaiful seraya tertawa kecil.

Jangan heran, lanjut dia, masyarakat Candi Pari dan sekitarnya tidak begitu percaya pada petinggi desanya. "Dan orang-orang Lapindo sangat piawai untuk mendekati tokoh-tokoh berpengaruh di desa."

Banyaknya kepentingan yang 'bermain' dalam kasus Lapindo Brantas, khususnya elite desa, sering kali membuat warga awam terkesan hanya dimanfaatkan untuk memperkuat posisi tawar (bargaining position).

Contohnya, kasus unjuk rasa warga Lajuk yang memprotes sumur Wunut-12 dua pekan lalu. Ketika saya meminta informasi seputar kasus unjuk rasa, tuntutan, kronologi, dan seterusnya, praktis tak ada warga yang bisa menjawab. Padahal, sehari sebelumnya mereka ramai-ramai turun ke jalan untuk unjuk rasa.

Kalau mau jujur, diam-diam sejumlah pejabat dan anggota legislatif Sidoarjo tidak puas dengan Lapindo. Pasalnya, perusahaan milik BP-Migas ini merasa dilindungi konstitusi dan undang-undang untuk mengeruk gas bumi sepanjang di wilayah Republik Indonesia.

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara....," begitu kira-kira amanat konstitusi.

UU Otonomi Daerah yang berlaku sejak 2001 rupanya mengecualikan bidang pertambangan umum. Lapindo ini mirip Bandara Juanda yang, meski beroperasi di Kabupaten Sidoarjo, tidak banyak memberikan kontribusi untuk Sidoarjo. Penyerapan lapangan kerja sangat sedikit. Pekerja proyek, kotraktor, semuanya dari luar daerah.

Belum lama ini, ketika anak-anak muda Sidoarjo menggelar pemilihan duta wisata (Guk dan Yuk Sidoarjo), panitia sempat meminta bantuan sponsorhip dari PT Lapindo Brantas. Sadar bahwa manajemen Lapindo di Sidoarjo sulit 'ditembus', panitia meminta bantuan pejabat teras Sidoarjo untuk menelepon langsung manajemen.

Apa jawabannya?

"Silakan berhubungan langsung dengan BP-Migas," ujar Dicky Hermawan, ketua Paguyuban Guk dan Yuk Sidoarjo (PGYS), kesal. Asal tahu saja, kantor pusat BP-Migas berada di luar Sidoarjo. Bagi Dicky dan kawan-kawan, jawaban manajemen Lapindo ini sama identik dengan penolakan halus.

2 comments:

  1. Artikel ini ditulis pada tahun 2005, dan 1 tahun kemudian malapetaka itu terjadi. Membaca tulisan ini seperti membaca pesan profetik. hehehe

    ReplyDelete
  2. Iya Bung.... Sudah lama warga yg wilayahnya dibuat sumur gas itu protes, jauh sebelum tragedi 29 Mei 2006. Kebetulan dulu saya sangat sering mampir ke Wunut, Candipari, dan daerah Kedungboto, wilayah eksploitasi Lapindo Brantas. Eksploitasinya sih lancar2 saja, cuma warga menggerutu minta kecipratan ganti rugi atas semacam CSR.

    Setiap akan membuka sumur baru selalu terjadi unjuk rasa dan Lapindo selalu berhasil. Si Lapindo baru apes ketika menggali sumur baru di Porong sebelah timur, Desa Siring dan Renokenongo itu. Sejak itulah Lapindo Brantas jadi terkenal di seluruh dunia. Sebelum tragedi itu Lapindo hanya dikenal masyarakat di Kecamatan Porong, Tanggulangin, Krembung, dan Prambon. Begitu.

    ReplyDelete