19 September 2014

Lafal Mandarin Tionghoa Sidoarjo Menyimpang

Kredit kartun: http://ikman.files.wordpress.com/2008/03/sapek2.jpg


Sebagian besar warga Tionghoa yang berusia 60-80 tahun di Kabupaten Sidoarjo mampu berbahasa Mandarin. Namun, logat atau pelafalan mereka ternyata menyimpang dari pelafalan bahasa Mandarin standar yang berlaku di Tiongkok.

Belum lama ini dua peneliti dari Program Studi Bahasa Tionghoa Universitas Kristen Petra Surabaya, Carolina AS dan Henny PS Wijaya, mengadakan penelitian tentang pelafalan bahasa Mandarin di kalangan generasi tua di Kabupaten Sidoarjo. Keduanya mengambil sampel warga Tionghoa yang berusia rata-rata di atas 70 tahun.

Menurut Carolina, para sesepuh Tionghoa ini sangat fasih membaca aksara hanzi yang dipakai dalam bahasa Mandarin. Namun, ketika mereka diminta membacakan 11 kalimat dengan suara keras, terdapat perbedaan bunyi yang cukup signifikan. "Nada-nadanya berbeda dengan bahasa Mandarin standar yang dipakai di Tiongkok," jelas Carolina.

Setelah digali lebih jauh, menurut dia, pelafalan yang bervariasi ini tak lepas dari perbedaan guru bahasa Mandarin yang mengajar mereka di sekolah-sekolah Tionghoa di Sidoarjo dan Surabaya. Sekolah-sekolah yang ditutup rezim Orde Baru pada akhir 1960-an itu memang menggunakan guru asal Tiongkok.

"Tapi mereka sudah lama tinggal di Indonesia. Jadi, pelafalan mereka sudah agak berbeda dengan bahasa Mandarin standar," katanya.

Nah, setelah bahasa dan tulisan Tionghoa dilarang selama 30-an tahun, bahasa Mandarin hanya dipakai di lingkungan yang sangat terbatas. Hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) juga putus, sehingga tidak ada lagi guru-guru native speaker dari negara tirai bambu itu. Meski begitu, warga Tionghoa alumni sekolah-sekolah Tionghoa di Sidoarjo itu masih menggunakan bahasa Mandarin untuk komunikasi secara terbatas.

Namun, karena setiap hari lebih banyak berbahasa Jawa ngoko dan bahasa Indonesia, menurut Carolina, bunyi bahasa atau pelafalan para senior itu makin menyimpang dari pelafalan standar Mandarin di negara asalnya.  "Orang-orang Beijing sendiri mungkin bingung mendengar orang Tionghoa di sini berbahasa Mandarin. Sebab, bunyinya berbeda," katanya.

Carolina mengaku menemukan tiga macam kesalahan, yakni vokal, konsonan, dan nada. "Semua nada yang dipakai para orang tua itu mengalami penyimpangan," tutur Carolina.
Tak tanggung-tanggung, perbedaan vokal itu bahkan ada 10 macam. Sedangkan konsonan ada lima perbedaan. Banyaknya perbedaan bunyi ini jelas menjadi masalah serius bagi bahasa Mandarin karena mengubah arti kata atau kalimat.

Carolina menjelaskan, bahasa Mandarin standar yang digunakan di Tiongkok dan dunia internasional menggunakan  pelafalan Beijing. Meski Tiongkok sangat luas dengan banyak bahasa lokal, pelafahalan ala Beijing ini yang dianggap standar. Caroline kemudian menyimpulkan: "Kuncinya ada di guru. Apabila guru mengajarkannya salah, murid juga akan melakukan kesalahan yang sama." 

16 September 2014

Penyakit nginggris SBY kumat lagi




Koran-koran hari ini memberitakan Presiden SBY meresmikan bandara internasional Sepinggan di Balikpapan. SBY mengatakan begini:

 "It's not only airport, tetapi ini adalah centre of growth of economy, of services."

Presiden keenam ini memang sejak dulu punya kebiasaan (atau penyakit) bahasa yang disebut NGINGGRIS. Yakni suka mencampuradukkan kalimat atau frase bahasa Inggris di dalam kalimat-kalimat pidatonya yang berbahasa Indonesia. Padahal SBY berpidato di depan orang Indonesia. Padahal kata-kata English itu cuma bahasa Inggris dasar yang sangat mudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Sejak dulu Pak SBY ini dikasih masukan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. (Tidak harus bahasa yang benar asalkan komunikatif.) SBY sangat gandung ungkapan bahasa Inggris karena barangkali dianggap lebih tepat dan kuat. Tapi haruskah seorang kepala negara berbahasa Indonesia campur Inggris dalam pidato resmi di Indonesia? Di Kalimantan pula!

Okelah, kalau bicara di depan orang asing, di luar negeri, pakai bahasa Inggris 100 persen. Tapi mengapa harus campur english di dalam negeri? Kenapa tidak 100 persen Inggris saja kalau memang tidak suka berbahasa Indonesia?

Syukurlah, SBY akan segera lengser pada 20 Oktober 2014 mendatang. Jadi, biarlah tokoh asal Pacitan yang juga jago menulis cerpen dalam bahasa Jawa ini bebas menggunakan gaya bahasa Indo-English sesuka hatinya. Lebih bagus lagi kalau bicara 100 persen Inggris. Tidak usah gado-gado kayak begitu.

Setahu saya, yang namanya pejabat-pejabat negara, mulai tingkat daerah sampai pusat, punya kode bahasa yang harus dipatuhi. Mereka wajib berbahasa Indonesia secara baik di depan publik. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia kalau tak salah adalah salah satu butir Soempah Pemoeda 1928.

Lha, kalau kepala negaranya saja lebih suka bahasa Inggris, bagaimana rakyatnya disuruh menjunjung tinggi bahasa Indonesia? Mustahil bahasa Indonesia jadi bahasa internasional kalau pengguna bahasanya kena penyakit nginggris. Pengguna bahasa minder dengan bahasa nasionalnya. Pengguna bahasanya lebih suka english agar kelihatan maju, cerdas, modern, kosmopolitan, bukan wong kampung berpendidikan rendah.

Setiap kali mendengar Presiden SBY bicara di televisi, atau membaca kutipan di koran yang dicampur english, saya selalu ingat diplomat Tiongkok di Surabaya. Kebetulan dulu saya sering bertemu dan wawancara Konjen Tiongkok Wang Huagen dan (sebelumnya) Fu Shuigen.

Kedua diplomat negara Zhongguo (baca: Cungkuo) ini sebetulnya fasih berbahasa Inggris. Tapi keduanya hanya mau memberikan keterangan pers dalam bahasa nasionalnya: Putunghuo atau yang lebih kita kenal dengan bahasa Mandarin. Mr Wang tak akan bicara kalau tak ada penerjemah yang juga sekretarisnya, si nona cantik An Xiaoshan.

Wow, luar biasa kecintaan orang Tiongkok pada bahasa nasionalnya! Begitu pula diplomat Prancis lebih suka bicara bahasa Prancis meskipun sangat fasih berbahasa Inggris.

Kalau Jokowi yang jadi presiden, kayaknya penyakit nginggris ini tak ada lagi. Kalimat-kalimat Presiden Joko Widodo nanti bakal lebih berasa Jawa ngoko kulonan. Aku sih rapopo!

Malah enak didengar karena renyah, gak ndakik ndakik because... we have to respect our local and national language agar bahasa Indonesia dan bahasa daerah tetap lestari till the end of the world!

Tapi ngomong-ngomong, we have to learn english agar kita sebagai Indonesia people punya skill of communication seperti Pak SBY. Soalnya, dunia ini sudah menjadi sebuah global village yang tidak terpisahkan!

Matur thank you untuk Mr President SBY!

Good pagi dan selamat morning!

Pulau Tanjung Lumpur jadi hutan bakau

Prof Hardi Prasetyo bersama rombongan dari Juanda di Pulau Tanjung Lumpur, Sidoarjo.

Pekan lalu ada penghijauan di Pulau Tanjung Lumpur, Sidoarjo. Pulau buatan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di muara Sungai Porong, Kecamatan Jabon, ini ternyata sudah meluas hingga 100 hektare. Padahal, pulau yang dibuat dari lumpur Lapindo ini belum genap 10 tahun.

Inilah bedanya pulau yang by design dengan 3 pulau kecil lain yang juga berada di muara Sungai Porong: Pulau Dem, Pulau Pitu, dan Pulau Kedung. Tiga pulau itu nyaris tak punya hutan bakau yang rimbun meski usianya sudah ratusan tahun. Yang ada cuma tambak-tambak sederhana.

Nah, BPLS yang memang punya kepentingan dengan pembuangan lumpur Lapindo sejak awal mendesain Pulau Tanjung Lumpur (warga setempat menyebut Pulau Sarinah) sebagai area penghijauan, budidaya ikan, penelitian, dan wisata laut. Prof Hardi Prasetyo, pakar BPLS yang lulusan University of California, USA, bahkan hampir setiap hari mondok di situ. Bikin penelitian, analisis lumpur, memantau muara Sungai Porong, dan sebagainya.

Saya beberapa kali bertemu Prof Hadi di Pulau Tanjung Lumpur. Orangnya ramah, sederhana, dan sangat antusias menjelaskan kebijakan BPLS terkait semburan lumpur, pengaliran lewat Sungai Porong, hingga endapan yang dimanfaatkan untuk membuat pulau. Melihat sosok Pak Hardi, orang pasti tak menyangka kalau beliau ini profesor doktor lulusan USA pula.

Dia blusukan tak kenal lelah karena passion-nya yang luar biasa terhadap sains. Berbulan-bulan ia meninggalkan keluarga di Jakarta, menyepi bersama beberapa asistennya, untuk riset di Pulau Tanjung Lumpur. "Pulau ini akan menjadi ikon dan kebanggaan Kabupaten Sidoarjo," katanya.

Saat ini sih hutan bakau atau mangrove belum terlihat lebat. Dus belum bisa disebut hutan. Tapi dengan penanaman yang intensif, tahun lalu 30 ribu pohon, minggu lalu 15 ribu pohon, Pak Hardi optimistis dalam 10 sampai 20 tahun mendatang Pulau Tanjung Lumpur bakal menjadi pulau mangrove terbaik di Indonesia. Asalkan pohon-pohonnya tidak mati dan pulaunya tidak digerus air laut di Selat Madura itu.

Abrasi memang jadi ancaman besar untuk Pulau Tanjung Lumpur. Jangankan pulau baru, tiga pulau lama, khususnya Pulau Dem, sering mengalami abrasi. Ini juga terkait pembalakan pohon bakau yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang bisa menjamin ribuan pohon di Pulau Tanjung Lumpur itu tidak akan ditebang oleh mafia kayu?

Selama lumpur Lapindo masih menyembur di Porong, BPLS tentu masih diperlukan. Pulau Tanjung Lumpur pasti dikontrol setiap saat. Namun, jika BPLS angkat koper, karena lumpurnya berhenti sendiri (sudah lama BPLS tak punya metode untuk menyumbat lumpur, selain menampung di kolam untuk dialirkan ke Sungai Porong), Pulau Tanjung Lumpur itu jelas akan ditinggal.

Lantas, Pulau Tanjung Lumpur mau diserahkan kepada siapa? "Itu akan dibicarakan kemudian. Sekarang kami fokus dulu dengan wanamina dan pemberdayaan masyarakat pesisir," kata Prof Hardi.
Rupanya ada blessing in disguise dari tragedi lumpur Lapindo ini. Kabupaten Sidoarjo ketambahan dua destinasi wisata baru yang sangat potensial. Pertama, wisata lumpur di Porong.

Pengunjung dari berbagai daerah penasaran melihat semburan lumpur yang terjadi sejak 29 Mei 2006 dan tak kunjung berhenti sampai sekarang. Lumpur kok gak mandeg? Airnya dari mana? Sampai kapan?

Objek wisata kedua adalah Pulau Tanjung Lumpur yang dikelola BPLS. Demi membuka akses ke pulau ini, BPLS memperbaiki jalan setapak dari Jembatan Porong hingga ke Dermaga Tlocor. Karena itu, jalan ke Tlocor di pinggir Sungai Porong yang dulu terburuk di Kabupaten Sidoarjo sekarang jadi yang terbaik di Sidoarjo.

Pesta Kue Bulan Ajang Cari Jodoh

Pesta kue bulan atau mooncake festival berlangsung sederhana di Sidoarjo. Ada kue bulan yang manis, teh pahit, lagu-lagu oriental, tapi suasana pestanya tidak ada. Perayaan tradisional Tionghoa setiap purnama kedelapan ini lebih kental suasana religius.

"Dimensi spiritual inilah yang sering dilupakan orang Tionghoa," kata Njoo Tiong Ho, rohaniwan Buddhis Tionghoa, yang memimpin upacara kue bulan di Pondok Jati, Sidoarjo.

Malam itu Pak Njoo bicara panjang lebar tentang sejarah pesta bulan purnama ala Tiongkok itu. Dia manfaatkan kesempatan ini untuk bicara soal perjodohan. Alasannya, sang Dewi Bulan juga dianggap sebagai dewanya muda-mudi yang hendak mencari pasangan hidup.

Di zaman yang canggih ini, menurut Pak Njoo, metodologi untuk mencari jodoh sudah sangat berbeda dengan zaman engkong-engkong dulu. Muda-mudi jauh lebih bebas, cari jodoh sendiri, tak mau dijodohkan orang tua. Banyak pula yang cari kenalan di internet, kopi darat, jadian, lalu menikah.

Ada yang bahagia, langgeng, tapi banyak juga yang cepat bubar. Easy come easy go! "Kita, para orang tua, sering mengabaikan urusan jodoh anak-anak. Cuek saja. Ini jelas orang tua yang tidak bertanggung jawab," kata pria yang juga biasa disapa Pak Nugroho itu.

Mengutip sutra berbahasa Tionghoa, Pak Njoo bilang jodoh yang ideal itu sudah ditentukan Sang Pencipta jauh-jauh hari sebelumnya. Sang Dewi Bulan dari Tiongkok tentu tahu siapa yang bakal berjodoh dengan si A, si B, si Y. "Makanya, kita harus banyak berdoa dan meditasi," kata sang pendeta ahli barongsai itu.

Rupanya Pak Njoo memanfaatkan acara Tiong Ciu Jie ini untuk mengingatkan umatnya, Tionghoa Buddhis, agar memilih pasangan hidup yang seiman atau sedarma. Menikah dengan pasangan seiman jauh lebih aman daripada yang tidak seiman. Wong dengan seiman saja sering bubrah kok cari yang tidak seiman!

Bagaimana kalau sulit cari yang seiman? "Berdoa, berdoa, meditasi, meditasi... berusaha. Mudah-mudahan dapat penerangan sempurna dari sang Dewi Bulan," katanya.

11 September 2014

Silvia setelah operasi tumor di mulut

BEFORE: Silvia sebelum dioperasi pada  6 Mei 2014.


Akhir-akhir ini Hengki Rumpuin lebih banyak merokok. Asap rokok mengebul tebal di serambi rumahnya di Desa Lebo, Sidoarjo, saat saya bertamu pekan lalu. Membaca kartu nama saya, dia memastikan saya orang NTT, khususnya Flores. Bung Hengki asli Ambon yang sudah karatan di Sidoarjo.

Empat bulan lalu putrinya, Silvia Putri Rumpuin, 11 tahun, jadi berita besar di koran gara-gara tumor di mulut. Daging liar itu memenuhi mulut sang putri. Tim dokter RSUD dr Soetomo berhasil mengangkat tumor ganas itu pada 6 Mei 2014.

Setelah operasi, Hengki dan Paniyem, istrinya, harus mendampingi Silvia untuk kemoterapi setiap dua minggu. "Sekarang sudah paket kelima. Rencananya enam paket. Kasihan beta punya anak ini. Dia punya badan sudah habis dimakan kemo," ujar Hengki dalam logat khas Maluku. Hengki punya istri, Paniyem, saat itu lagi kerja di pabrik sepatu PT Ecco, Candi, Sidoarjo.

Hengki rupanya masih jengkel dengan dokter di Sidoarjo yang salah mendiagnosa penyakit anaknya. Dibilang kena TBC, dikasih obat TBC, ternyata membuat daging di mulut Silvia terus membesar. Setelah diperiksa di dokter lain di Surabaya, baru dipastikan tumor ganas.

"Ada ungkapan mata ganti mata, gigi ganti gigi," ujar Hengki yang pernah sekolah pendeta mengutip ayat Alkitab. Saya senyum masam. Saya paham maksud Hengki yang tidak terima anaknya jadi korban salah diagnosa hingga tumor cepat mengganas.

"Jangan lupa, ada juga ungkapan: kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membenci kamu!" kata saya.

Perang ayat Alkitab memang biasa dilakukan orang-orang Maluku, Papua, atau NTT yang mayoritas penduduknya kristiani. Hengki pun tertawa kecil mendengar celetukan saya.

Sementara itu, Silvia duduk termenung sambil memain-mainkan kartu nama saya. Tak ada kata. Sejak menjalani kemoterapi, bukan saya badannya habis, Silvia pun malas bicara. Murid SDN Lebo, yang untuk sementara tidak bisa sekolah ini, hanya mau bersuara kalau minta ini-itu pada orang tuanya.

"Beta sudah tidak bisa ke mana-mana lagi. Beta dan istri gantian jaga Silvia. Uang simpanan juga sudah habis untuk beli susu, jus, dan kebutuhan dia. Mudah-mudahan Tuhan Allah kasih keajaiban untuk Silvia dan beta punya keluarga," katanya penuh harap.

Operasi tumor yang difasilitasi Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Jawa Timur ini memang gratis. Begitu juga kemoterapi. Namun, sebagai orang biasa, bukan pengusaha besar, Hengki mengaku sangat berat menghadapi beban penderitaan yang dialami Silvia. Sebab, perawatan pascatindakan masih sangat panjang dan pasien remaja ini belum bisa dipastikan kapan sembuhnya.

"Bung Hengki, kalau sembuh nanti Silvia dimasukkan ke sekolah pendeta saja. Dia punya bapak gagal jadi pendeta, biarlah Silvia yang ganti," beta kasih usul setengah bercanda.

Hengki malah menanggapi dengan serius. "Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bung!" katanya.

Beta setuju. Kalau Tuhan menghendaki, Silvia pasti sembuh!

AFTER: Silvia di rumahnya, 6 September 2014.

Anak wartawan (terpaksa) jadi wartawan

Belakangan ini saya lihat cukup banyak wartawan baru yang ternyata anaknya wartawan. Anak-anak wartawan ini biasanya tidak pernah diarahkan ayahnya untuk jadi pekerja media. Biasanya, mereka melamar sendiri dan akhirnya diterima di newsroom.

"Ayahmu kan wartawan top, gurunya banyak wartawan di Surabaya. Berarti kamu pasti sudah diajarin ilmu jurnalistik, cara menulis berita, wawancara, 5W + H, dan sebagainya?" tanya saya.

"Nggak pernah," kata reporter baru itu. "Ayah malah suruh saya belajar sendiri. Ayah nggak pernah ikut campur urusan kuliah, pilihan kampus, termasuk saya harus kerja di mana."

Wartawan fresh ini putranya salah satu mbahnya wartawan, yang jago menulis feature alias boks. Saya salah satu muridnya. Dulu dia biasa mengedit tulisan-tulisan saya dengan pola editing yang sangat ketat. Orangnya galak tapi baik.

Aneh juga, pikir saya. Bapaknya sudah menggembleng begitu banyak wartawan, yang sekarang jadi editor dan pemimpin redaksi sejumlah media, kok anaknya tidak diajari sama sekali. Pengetahuan dan keterampilan sang anak diperoleh dari bangku kuliah, baca buku, dan belajar sendiri.

"Barangkali ayahmu pernah mengoreksi tulisan-tulisanmu? Paling tidak membaca dan memberi masukan mana yang kurang, mana yang perlu dilengkapi, ejaan yang salah?" tanya saya lagi.

"Tidak pernah," katanya.

Ya, pantas saja kalau kualitas tulisan si wartawan baru ini masih sangat jauh dari tulisan ayahnya. Poin-poin yang dilarang keras oleh ayahnya, seperti kalimat-kalimat majemuk yang panjang, lead yang mbulet, bertele-tele, fokus tidak jelas, justru dilakukan secara konsisten oleh si reporter baru ini.
"Aneh, wartawan-wartawan lain digembleng dengan sangat keras, sementara anaknya sendiri dibiarkan jalan tanpa arahan," pikir saya.

Akhirnya, saya membuat kesimpulan sendiri yang spekulatif. Besar kemungkinan wartawan-wartawan senior kawakan itu tidak ingin anaknya jadi wartawan. Maka, anak-anaknya tidak disuapi ilmu jurnalistik di rumah. Anak-anak mereka pun umumnya didorong masuk ke perguruan tinggi yang tidak ada kaitannya dengan media atau kewartawanan.

Tapi rupanya takdir berkata lain. Mereka ternyata dibelokkan oleh alam untuk mengikuti perjalanan yang sudah dirintis orang tuanya. Mereka pun harus belajar jurnalistik praktis kepada editor-editor yang notabene mantan murid orang tuanya.

"Jujur aja, saya malu ngajarin kamu. Wong ayahmumu itu salah satu guru jurnalistik saya," kata saya sambil tertawa.

Saya jadi ingat Ki Subur, dalang wayang potehi di Sidoarjo. Dua anak laki-lakinya, Alfian dan Ringgo, dulu sangat tidak suka dengan kesenian tradisional khas Tionghoa itu. Keduanya juga tidak habis pikir mengapa Ki Subur, yang muslim taat, salat lima waktu, harus masuk keluar kelenteng untuk memainkan wayang para pendekar dan dewa-dewi  dari negeri Tiongkok.

Lima tahun setelah saya menulis profil Ki Subur, berikut pernyataan dua putranya, apa yang terjadi? Saat ini Alfian dan Ringgo malah ketagihan bermain wayang potehi. Keduanya bahkan sudah jadi asisten Ki Subur ketika ditanggap bermain wayang potehi di berbagai kota di Indonesia.

10 September 2014

Bandara Juanda: Komersial + TNI AL

Banyak orang yang marah-marah membaca berita Bandara Internasional Juanda di wilayah Sedati, Sidoarjo, ditutup untuk perayaan Hari TNI. Sebab akan ada 216 pesawat militer yang lalu lalang untuk unjuk kebolehan. Sekalian melepas Presiden SBY yang akan lengser pada 20 Oktober 2014. Sudah lama tidak ada airshow militer di Jawa Timur.

Pagi tadi, Paidi, pengurus yayasan konsumen marah-marah di JTV Surabaya. Cak Paidi sudah mendapat pengaduan dari calon penumpang yang dirugikan gara-gara penutupan Bandara Juanda. "Kami akan class action," kata Paidi penuh semangat.

Dia tak lupa menyebut berbagai kerugian yang dialami konsumen penerbangan. Juga maskapai-maskapai sebagai konsumen bandara yang dikelola PT Angkasapura I itu. Hehehe... Apa Cak Paidi wani gugat tentara? Opo maneh TNI AL selaku penguasa kawasan Bandara Juanda sejak 1960an?

Bagi kami, warga Kabupaten Sidoarjo, khususnya di wilayah utara macam Sedati, Gedangan, Waru, debat panjang di media massa terkait rencana penutupan sementara Bandara Juanda itu lagu lawas. Lagu lama yang basi dan tak enak didengar. Tidak ada gunanya kalau orang paham latar belakang dan sejarah Bandara Internasional Juanda.

Orang sering lupa bahwa kawasan Bandara Juanda itu wilayah TNI AL. Bandara Juanda sendiri pun dulunya lapangan terbang militer. Tanah yang dipakai bandara komersial itu pun tanah militer. Ketika bandara lama di Morokrembangan. Surabaya, ditutup, maka cara instan agar Surabaya punya bandara komersial ya nebeng di Lanudal (Pangkalan Udara TNI AL) Juanda.

Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, keenakan dompleng bandara militer selama 40-50 tahun. Sama sekali tidak ada upaya membuat bandara baru yang benar-benar sipil. Yang benar-benar jauh dari Juanda di Sedati itu. Yang memungkinkan Angkasapura I tidak rikuh dengan militer alias Lanudal Juanda.

Pemkab Sidoarjo yang wilayahnya ketempatan Lanudal Juanda + Bandara Internasional Juanda sebetulnya sudah lama membicarakan persoalan ini. Khususnya terkait aset tanah, dampak sosial, banjir yang dulu menimpa beberapa desa di sekitar bandara, hingga kontribusi ke kas daerah. Bukan apa-apa, sejak dulu Sidoarjo merasa tidak dapat duit dari bandara internasional yang megah itu.

Ketika PT Angkasapura I berencana memperluas Bandara Juanda, yang sekarang jadi Terminal I, sempat terjadi diskusi yang intens di Sidoarjo. Sebab, perluasan itu memakan satu desa, yakni Desa Pranti. Beberapa desa lain tenggelam saat hujan gara-gara proyek besar itu. Bupati Win Hendrarso (saat itu) resah melihat warganya tenggelam dan harus bedhol desa.

Lalu, muncul wacana: apakah Bandara Juanda harus diperluas? Atau tidak perlu diperluas lagi? Bikin bandara internasional baru yang jauh dari Lanudal Juanda + Bandara Juanda di Sidoarjo, Surabaya, atau di kota lain di Jawa Timur? Bandara kelas dunia yang tidak lagi terkait dengan pangkalan udara TNI.

Saya masih ingat, waktu itu Pemkab Sidoarjo (secara halus dan terselubung) cenderung menginginkan agar Bandara Juanda dikembalikan sebagai bandara militer. Jangan lagi dicampur komersial dan militer dijadikan satu seperti sekarang. Silakan bikin bandara komersial baru di tempat lain. Di mana? Ya, silakan pemerintah pusat dan provinsi menemukan lokasi yang bagus.

Wacana dan usulan ternyata hilang ditelan angin. Proyek Juanda jalan terus dan lahirlah Terminal 1 sekarang. Bandara Juanda lama digser ke Terminal 1. Kompleks bandara lama mangkrak selama tujuh tahun sebelum dihidupkan lagi menjadi Terminal 2 yang kita kenal sekarang. Jadi, T2 itu sebetulnya bandara yang asli, sedangkan T1 itu bandara baru yang menggusur habis Desa Pranti.

Maka, kalau bulan September 2014 ini Lanudal Juanda Sidoarjo jadi tuan rumah Hari TNI, sehingga dia perlu menutup sementara operasional Bandara Juanda, ya, jangan marah. Itu memang wilayahnya dia. Siapa suruh bandara komersial menumpang puluhan tahun di pangkalan militer?

Ini juga jadi pelajaran bagi pemerintahan sipil dan PT Angkasapura I dan II untuk membangun bandara komersial yang sipil 100 persen. Sayangnya, petinggi-petinggi Angkasapura itu ternyata juga bukan sipil murni!

Hehehe.... Nunut di tanahnya orang kok banyak cincong! Cak Paidi sek wani gugat Angkasapura lan Lanudal?

09 September 2014

Koalisi Jahat Melawan Akal Sehat

Rakyat biasa sebetulnya sudah bosan dengan politik. Setelah pilpres disusul putusan MK, mestinya kita kembali hidup normal. Ngopi, baca buku, mancing, kerja, nonton film, atau melakukan kegiatan-kegiatan rutin. Sayang, elite politik dari partai-partai koalisi Prabowo tak bosan-bosannya bikin manuver politik setelah kalah dalam pilpres.

Koalisi merah putih alias koalisi Prabowo makin lama makin kesetanan saja. Akal sehat diabaikan. Istilah populernya: menghalalkan segala cara untuk menggergaji Jokowi-JK dan koalisi partainya yang kalah suara di parlemen.

Kekonyolan pertama adalah mengubah undang-undang yang menetapkan bahwa peraih suara terbanyak otomatis berhak jadi ketua parlemen. Pembagian jabatan dilakukan secara proporsional sesuai perolehan suara pileg 9 April 2014. Aturan lama ini diubah oleh koalisi Prabowo: Golkar, PAN, PPP, Gerindra, PKS, dan Demokrat.

Mengubah sebuah aturan setelah hasil pileg diketahui jelas melanggar akal sehat. Vested interest, akal-akalannya, sangat kuat. Ini jelas melanggar LAWS OF THE GAME dalam permainan atau olahraga yang menekankan fair play! Sama dengan memaksa pertandingan diulang karena kesebelasannya kalah. Misalnya, menganggap gol lawan itu offside menggunakan aturan yang baru akan dibikin.

Ketentuan di Undang-Undang MP3 itu bisa saja diubah, dan memang perlu selalu disesuaikan dengan dinamika masyarakat, tapi harus dilakukan SEBELUM pertandingan dimulai. Yakni sebelum pemilu legislatif 9 April 2014. Kalau mengubah aturan setelah pileg, itu namanya wuedaaan tenan. Sulit diterima akal sehat rakyat biasa. Kecuali akal sehatnya koalisi merah putih.

Mengubah aturan pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung (lewat DPRD) juga demikian. Sangat melanggar akal sehat, laws of the political game. Sebab, waktunya setelah komposisi parlemen hasil pileg sudah lama diketahui. Aturan diubah sedemikian rupa agar menguntungkan koalisi merah putih itu.

Manuver koalisi pendukung Prabowo, meski dengan banyak argumentasi yang masuk akal dan sering dikemukakan banyak pihak selama 10 tahun terakhir, lagi-lagi tidak tepat waktunya. Kalau mau ubah, seharusnya sebelum pencoblosan 9 April. Bukan setelah pileg dan pilpres!

Ulah koalisi merah putih ini mirip tim sepak bola yang kalah 1-0 pada babak pertama dan dua pemainnya kena kartu merah karena main kasar. Saat jeda turun minum, ofisial dan pemain-pemainnya ngotot memaksa wasit dan panitia pertandingan agar mengubah aturan kartu merah. Dengan begitu, timnya bisa main dengan 11 orang. Dan gol lawan tadi dibatalkan.

Manuver partai-partai koalisi merah putih di DPR RI ini bukan saja tidak etis, tapi juga sangat jahat dan bisa membahayakan negara. Ini harus menjadi pelajaran mahal untuk bangsa Indonesia, khususnya politisi, agar menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau koalisi politik. Loyalitas untuk Indonesia jauh lebih penting daripada kesetiaan pada Prabowo Subianto.

Ini juga jadi pelajaran bagi parlemen di pusat dan daerah: Buatlah aturan, undang-undang, terms and conditions, laws of the game, atau apa pun namanya  jauh SEBELUM permainan berlangsung. Jangan ubah aturan main setelah pertandingan selesai! Jangan jadikan lembaga legsilatif yang terhormat di Senayan itu tempat pembunuhan akal sehat secara besar-besaran!

Malu lho sama dunia!

08 September 2014

Bundaran Aloha Gedangan Makin Semrawut

Hotel Delta Permai, Aloha, Gedangan, Sidoarjo, yang tutup sejak 2009. Hotel kelas melati, 54 kamar, ini pernah sangat diminati baik kamarnya, ruang rapat/seminar, maupun aulanya yang luas. 


Mengapa Hotel Delta Permai di Bundaran Aloha, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, persis di akses masuk dan keluar Bandara Juanda bangkrut? Mengapa pula beberapa restoran dan usaha lain di kawasan yang seharusnya strategis itu juga gulung tikar? Saat ini praktis hanya pom bensin alias SPBU yang laris manis. Mana ada pom bensin yang gak laku?

Nah, saat cangkrukan di samping bekas Hotel Delta Permai siang tadi, saya pun nyeletuk sekenanya. Kata suhu-suhu yang mendalami ilmu Tiongkok kuno, kata saya sok tahu astrologi, fengshui Bundaran Aloha (dan bundaran-bundaran lain) memang tidak cocok untuk usaha. Usaha apa saja sulit jalan kecuali itu tadi: SPBU.

Bundaran Aloha yang masuk wilayah Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, ini melanggar hampir semua pantangan fengsui. Lokasinya tusuk sate alias huruf T dari dua arah sekaligus. Dekat sekali dengan rel kereta api. Kemudian bukan saja dekat bundaran jalan, malah berada di tengah bundaran itu sendiri.

"Tanpa harus jadi ahli fengshui pun kita semua tahu bahwa Bundaran Aloha itu tidak strategis," ujar saya dalam diskusi dadakan bersama beberapa teman baru. Saya cukup lama tinggal d dekat Bundaran Aloha, tetangganya Sawotratap, sehingga sedikit banyak saya merasakan setiap hari betapa kacaunya arus lalu lintas di situ.

Bayangkan, arus lalu lintas yang ramai dari Surabaya tiba-tiba dipotong kendaraan yang memutar dan menyeberang ke Jalan Raya Juanda. Kendaraan-kendaraan yang keluar dari Juanda dan hendak memutar ke arah Surabaya (U-turn) pun harus disundul kendaraan-kendaraan dari utara.

Sebaliknya, arus lalu lintas yang padat dari arah selatan (Sidoarjo) juga harus mandek gara-gara kendaraan yang memutar ke Surabaya. Kemudian muncul kendaraan-kendaraan dari dalam kampung Sawotratap yang bisa langsung ke Surabaya atau crossing ke Bundaran Aloha untuk langsung ke Sidoarjo atau menyeberang ke Jalan Raya Juanda.

Keruwetan Bundaran Aloha ini bahkan melebihi Bundaran Waru. Bedanya, orang Surabaya sadar kalau Bundaran Waru itu fengshuinya buruk sehingga tidak ada tempat usaha atau satu pun bangunan di situ. Yang ada cuma ruang terbuka hijau atau taman yang luas sebagai paru-paru kota. Dan seharusnya memang demikian.

Sebaliknya, Bundaran Aloha di Gedangan, Sidoarjo, yang merupakan lahan milik TNI AL, yang sama-sama ruwetnya dengan Bundaran Waru malah (dulu) dibangun cukup banyak tempat usaha. Ada hotel, restoran, ballroom, pom bensin, mini market, toko-toko, servis mobil, jual beli mobil bekas, warung, furniture, dan beberapa lagi.

Hotel Delta Permai yang sempat berjaya sebelum tahun 2000-an kini tinggal nama. Begitu pula restoran yang diresmikan Gubernur Jawa Timur Wahono pada 2 Juli 1985 saat ini nyaris tak berbentuk lagi. Yang ada cuma patung udang dan bandeng lambang Kabupaten Sidoarjo.

"Katanya sih (tanah ini) mau disewakan. Tapi saya tidak tahu jelasnya seperti apa," ujar seorang petugas dari Pangkalan Udara TNI AL Juanda.

Mangkraknya lahan strategis di pintu keluar Bandara Internasional Juanda ini sudah lama menjadi bahan pembahasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sebagai tuan rumah, pemkab rupanya risi juga melihat bangunan-bangunan tua yang mangkrak ketika penumpang-penmpang dari Bandara Juanda hendak memutar ke Surabaya. Pemandangannya sangat jelek. Apalagi untuk Kabupaten Sidoarjo yang baru saja meraih kembali Piala Adipura.

Di depan situ ada foto Bupati Saiful Ilah menerima Piala Adipura dari Wapres Boediono, sementara di belakangnya terlihat bangunan-bangunan tua yang dibiarkan mengkrak selama bertahun-tahun. Jeleknya lagi, setiap malam kawasan Bundaran Aloha yang gelap itu jadi tempat mangkal waria pekerja seks.

"Kami dari dulu ingin membenahi Bundaran Aloha sebagai ruang terbuka hijau. Tapi masih sulit terwujud karena lahan itu milik TNI AL," kata Bachrul Amig, kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo.

Kita belum tahu pendekatan macam apa lagi yang akan dilakukan Pemkab Sidoarjo untuk menata Bundaran Aloha, Gedangan. Yang pasti, arus lalu lintas di kawasan itu tergolong paling kacau dan semrawut di Jawa Timur. Itu pun sudah lumayan baik ketimbang ketika Hotel Delta Permai, beberapa restoran, dan toko suvenir masih berjaya di kawasan itu.




05 September 2014

Kicauan Flo cuma opini biasa


FLORENCE Sihombing, mahasiswa UGM, sudah mendapat sanksi sosial yang sangat berat. Gadis asal Medan ini bahkan sempat dijebloskan ke bui oleh polisi gara-gara kicauannya di media sosial. Flo juga sudah minta maaf berkali-kali.

Lalu, mau apa lagi? Membawa si Flo ke pengadilan untuk dipenjara? Sangat berlebihan kalau sampai begitu. Sri Sultan dan istri pun sudah menemui Flo dan memberikan maaf.

Cukuplah kasus ini menjadi pelajaran buat Flo. Dan kita semua yang biasa bermain di internet, baik itu media sosial, laman (website), blog, email dan sebagainya. Bahwa kicauan yang cuma satu dua kalimat bisa berdampak panjang, sangat serius, bahkan bisa merusak masa depan. Kuliah Flo Sihombing di Jogja bisa terganggu kalau kasus ini diterus-teruskan.

Polisi di Jogja sebaiknya lebih serius menangani kasus pembunuhan wartawan Udin yang sampai sekarang belum jelas. Juga kasus kekerasan benuansa SARA. Kasus korupsi yang merugikan uang rakyat. Kicauan Flo yang suntuk, stres di SPBU, meskipun kata-katanya terasa kasar, blakblakan, sebetulnya bukan prioritas polisi.

Setiap jam, setiap menit, selalu muncul jutaan kicauan di media sosial dan postingan di internet. Dari jutaan konten itu, pasti banyak sekali yang sama kasar atau lebih kasar ketimbang si Flo itu. Apalagi yang pakai akun anonim. Akun-akun atau komentar-komentar anonim memang sengaja dibuat untuk menyerang pihak lain.

Saya justru salut sama Flo karena tidak bersembunyi di balik akun anonim. Wanita 26 tahun ini juga pakai foto asli, apa adanya. Dia degan cepat minta maaf ketika sadar bahwa kicauannya jadi bahan polemik. Beda dengan tabloid Obor Rakyat yang pakai nama penulis dan alamat palsu. Toh, pengelola Obor Rakyat tidak ditahan polisi.

Jujur saja, di era internet ini semakin jarang orang Indonesia yang berani mengkritik pihak lain tanpa berlindung di balik anonimitas.

Para teroris dan calon-calon teroris selalu menggunakan akun anonim untuk melancarkan misinya. Penjahat-penjahat dunia maya juga gentayangan mencari mangsa dengan berbagai tawaran bisnis online. Ini yang harus diatasi polisi unit cyber crime.

Flo Sihombing jelas bukan penjahat cyber. Flo hanya menulis opini. Dan opini tidak bisa diadili! Apalagi suasana kejiwaan Flo saat berkicau di media sosial sedang tidak normal alias bocor halus. Kalau kicauan orang stres, ditanggapi dengan serius, diurusin polisi, bisa kacau negara ini.

Freedom of speech mutlak ada dalam negara demokrasi. Meskipun opini yang disampaikan untuk membuat kita tersinggung atau merasa terhina.