24 April 2015

Tenun Ikat Lamaholot Bisa Punah



Mengapa tradisi tenun ikat di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, terancam hilang? Mengapa makin jarang perempuan muda etnis Lamaholot (Flores, Lembata, dan Alor) yang bisa bikin jagung titi? 

"Itu karena Mama Kartini," kata beberapa teman asal NTT di Jawa Timur. 

Mama Kartini tak lain Ibu Raden Adjeng Kartini yang hari lahirnya selalu dirayakan di seluruh Indonesia sebagai Hari Kartini. Mama Kartini berjasa mempromosikan pendidikan wanita Indonesia, membuat wanita setara dengan laki-laki. Membuat wanita tidak lagi melulu bekerja di dapur, mengurus rumah tangga, dan sebagainya.

Tradisi masyarakat Lamaholot sangat erat dengan budaya patriarki yang berurat berakar sejak zaman nenek moyang. Tugas atau kerja wanita dan pria dibedakan dengan sangat jelas. Dulu, sebelum 1990an, pantang menyuruh laki-laki memasak atau kerja di dapur. Cuci pakaian pun tak boleh dilakukan laki-laki. Kerja laki-laki di kebun, berburu, cari ikan, dan kerja fisik yang membutuhkan otot.

Begitu juga tradisi tenun ikat. Dulu, ketika saya masih kecil di kampung, pelosok Lembata, NTT, setiap rumah ada perangkat untuk menenun tradisional Lamaholot. Semua wanita, mulai dari nenek-nenek, mama-mama, hingga kebarek (gadis), menekuni tenun ikat. Mulai dari bikin pewarna alami, memintal kapas jadi benang; menenun hingga jadi kain sarung. Kain sarung ini sangat-sangat penting karena terkait erat dengan budaya adat Lamaholot.

Orang mau nikah harus ada kain sarung (tenun ikat). Ada keluarga yang meninggal harus ada kain tradisional. Pesta apa pun pasti pakai kain ikat itu. Saya selalu ingat dulu hampir semua wanita di Lembata memintal kapas jadi benang putih sambil berjalan kaki, ke mana saja. Namanya TUE LELU. Benang dari lelu alias kapas (dari kebun sendiri) ini kemudian direndam dalam laruta tarum atau mengkudu (dan zat pewarna lain). Lalu dijemur. Lalu ditenun di belakang atau samping rumah.

Tenun-menenun ini tidak pakai target. Belum ada pikiran untuk menjual atau menguangkan kain sarung itu. Karena tanpa target, kainnya baru jadi setelah dua tiga bulan, bahkan satu tahun. Kalau kebetulan sakit, ya, istirahat berbulan-bulan. Sistem yang sangat manual ini membuat produksi kain ikat sangat terbatas. Baru digunakan untuk urusan adat atau dipakai sendiri. 

Inilah kehebatan orang Lamaholot yang sejak zaman kuno sudah mampu membuat pakaian sendiri dari kain tenun ikat. Jauh sebelum Mahatma Gandhi menyebarkan paham swadeshi, yang salah satunya memproduksi pakaian sendiri, tanpa perlu membeli kain buatan pabrik di toko-toko. Inilah kehebatan etnis Lamaholot ketika banyak etnis lain yang tempo doeloe masih mamakai daun-daun, bahkan telanjang.

Perlahan tapi pasti, rezim Orde Baru sukses melakukan pembangunan. Sekolah-sekolah masuk desa dibantu yayasan Katolik. Gerakan wajib belajar membuat semua anak masuk sekolah. Anak-anak perempuan pun sekolah. Tak ada bedanya dengan laki-laki. Awalnya cuma SD sampai tamat, kemudian SMP, kemudian mulai SMA hingga perguruan tinggi. Dan, perjuangan Mama Kartini ini mulai dipetik pada 1990an dan setelah reformasi.

Berkat pendidikan yang makin tinggi, para wanita muda di Lembata dan Flores Timur mulai malas ke dapur. Tidak lagi TUE LELU, TANE WATEK (menenun kain), GAE WATA (membuat jagung titi), dan sebagainya. Bahkan, mencuci pakaian laki-laki pun tidak seikhlas zaman dulu. 

"Wah, saya masih sibuk nonton TV," kata seorang wanita muda di kampung. Padahal, dulu, sebelum 2000, kata-kata macam ini pantang keluar dari mulut wanita Lamaholot ketika diminta laki-laki untuk BAHA ALE LOLON (mencuci pakaian). Berkat perjuangan Mama RA Kartini, wanita modern menggugat semua tradisi patriarki yang menjadi pilar utama adat istiadat Lamaholot.

Setiap kali berlibur atau cuti ke Lembata, dan daerah lain di NTT, saya paling fokus memperhatikan dua hal ini: tenun ikat dan jagung titi. Betapa sulitnya menemukan para wanita sibuk menenun d rumah. Sudah lima tahun ini saya tidak pernah melihat seorag wanita pun (tua dan muda) yang TUE LELU (memintal kapas) di jalan. Saya pun mulai jarang mendengar bunyi bebatuan di dapur-dapur warga yang membuat jagung titi. 

Sebaliknya, sangat mudah melihat gadis-gadis muda bermain games atau HP di mana-mana. Televisi yang masuk kampung, berkat serbuan Matrix, yang membuat gambar sangat jelas, bahkan lebih jelas ketimbang di Sidoarjo, membuat orang kampung ketagihan menonton sinetron atau Tukul di televisi. 

Sebagai orang Lamaholot, kita syukuri kemajuan ini. Bahwa pola pikir, mentalitas warga di kampung, sudah jauh berbeda dengan tradisi lama. Wanita-wanita lebih memilih jadi TKW ke Malaysia Timur, atau kerja di Batam, ketimbang menekuni tradisi tenun ikat yang tidak menghasilkan uang. Duduk berjam-jam, setiap hari, berbulan-bulan, bahkan tahunan, tapi hasilnya tidak sebagus mereka yang merantau sebagai TKW.

Karena itu, saya mengapresiasi TENUNKOE, http://tenunkoe.org/ yang aktif melakukan pemberdayaan perempuan di NTT. "Tenunkoe dimaksudkan untuk mengajak masyarakat luas berbagi kasih dengan kaum marginal khususnya perempuan di NTT dalam bentuk memberikan donasi untuk modal usaha, membeli produk-produk buah karya perempuan, menyumbangkan pemikiran untuk memajukan perempuan ataupun bentuk sumbangan lainnya."


Jokowi, KAA, Budi Gunawan

Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) layak diapresiasi. Puluhan kepala negara dan kepala pemerintahan hadir. Bukti bahwa Indonesia masih dihormati di forum internasional. Presiden Jokowi bolehlah berbangga karena mampu meyakinkan begitu banyak pemimpin negara Asia-Afrika ke tanah air.

Sayang, KAA yang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa rasanya garing di dalam negeri. Di kalangan masyarakat bawah, di warung-warung kopi, khususnya di Jawa Timur, tema obrolan justru tentang Jokowi yang dianggap lemot. Kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia yang lemah. Seorang petugas partai yang kelihatan tak berdaya di hadapan Megawati, ketua umum PDI Perjuangan.

Masih belum selesai diskusi soal petugas partai, tiba-tiba, saat KAA berlangsung, Komjen Budi Gunawan dilantik sebagai wakil kapolri. Pelantikannya pun tertutup, diam-diam, seperti dirahasiakan. Mensesneg Pratikno malah bilang belum tahu rencana pelantikan wakapolri dan siapa yang akan dilantik.

Aneh! Pihak istana sampai tidak tahu BG dijadikan wakapolri. Lalu, beberapa jam setelah dilantik sama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Presiden Jokowi ketika ditanya wartawan hanya mengatakan, "Saya sudah perintahkan kapolri untuk melakukan konsolidasi kelembagaan."

Pernyataan pendek ini pun harus paka baca kertas contekan. Lalu, Jokowi berlalu ke forum KAA yang dianggap jauh lebih penting mengingat banyaknya tamu negara yang hadir. Sebaliknya, rakyat Indonesia (mayoritas) menganggap persoalan BG sebagai wakapolri itu jauh lebih penting ketimbang KAA. "KAA iku opo? Aku gak ngerti blas," kata Cak Dikin di Waru, Sidoarjo.

Begitulah. Sebagian besar rakyat kembali kecewa dengan sikap lemot Jokowi soal BG. Sudah betul Jokowi membatalkan BG sebagai calon kapolri karena dugaan pidana korupsi yang didakwakan KPK. Tapi tidak berarti BG boleh melenggang sebagai wakapolri. BG dianggap kontroversial, meski status tersangkanya sudah dibatalkan pengadilan negeri. Lha, kok ngotot banget dijadikan pimpinan polisi se-Indonesia?

Akan sia-sialah Jokowi mencari panggung di luar negeri, bicara ngalor-ngidul, kalau kebijakannya di dalam negeri masih slintutan seperti itu. Belum lagi harga BBM yang terus naik mengikuti harga pasar internasional, yang diikuti kenaikan harga hampir semua barang. Daya beli masyarakat yang semakin rendah. Jutaan buruh yang upahnya belum sesuai ketentuan UMK. Kemudian gonjang-ganjing sepak bola yang tak ada ujungnya.

23 April 2015

Wanita Pelukis Sidoarjo Pameran di Surabaya

Tradisi pameran lukisan bersama dalam rangka Hari Kartini sudah lama vakum di Sidoarjo. Inilah yang membuat beberapa wanita pelukis Kota Delta memilih unjuk karya di Hotel Singgasana, Surabaya.

Pelukispelukis Sidoarjo yang ikut memeriahkan pameran bertajuk Aku Wanita Indonesia itu adalah Ary Indrastuti, Anny Djon, Endang Waliati, Maya Haerani, Novita Sechan, dan Yayuk. Ada pula Nur Hasana yang memamerkan batik tulis khas Sidoarjo. 

"Sebetulnya masih banyak teman-teman pelukis Sidoarjo yang berminat ikut. Tapi tempatnya terbatas sehingga tidak bisa diakomodasi," ujar Endang Waliati, pelukis yang juga korban lumpur Lapindo.

Perupa yang konsisten mengolah kain perca menjadi karya seni ini menampilkan karya terbarunya berjudul Sewu Rupo. Begitu banyak wajah perempuan mengisi kanvas berukuran 110 x 50 meter. Endang memberi judul Sewu Rupo. "Aku ingin menggambarkan bahwa wanita itu memiliki seribu rupa. Hahaha... Dia bisa jadi Srikandi, bisa jadi Sembadra, bisa jadi Dewi Kwan Im, atau bahkan jadi Bethari Durga," kata wanita kelahiran 27 Juni 1959 itu.

Ida Fitriyah, pelukis senior yang juga ketua panitia, mengaku memberi kebebasan kepada para wanita seniwati ini untuk berekspresi. Karena itu, lukisan-lukisan yang dipamerkan hingga 15 Mei itu sangat bervariasi corak dan alirannya. "Bahkan, ada pelukis yang baru pertama kali ikut pameran, yaitu Mbak Heti Palestina Yunani," katanya.

Ary Indrastuti misalnya tetap dengan lukisan bunga asoka. Begitu juga Anny Djon dan Maya Haerani. Lain lagi dengan Novita Sechan asal Waru yang menampilkan seorang ibu rumah tangga berkebaya di ruang makan. Mirip karikatur yang menggugat realitas di masyarakat.

"Setiap  pelukis dibatasi satu karya. Jadi, karakter masing-masing pelukis kurang begitu kelihatan," ujar Endang Waliati.

Wanita yang kini tinggal di Sidokare Indah, setelah rumahnya di Desa Mindi, Porong, terdampak lumpur Lapindo, ini mengaku bersyukur diajak panitia untuk pameran bersama di Surabaya. Sebab, sudah bertahun-tahun tak ada event seni rupa di Sidoarjo. "Terakhir saya ikut pameran bersama di Museum Mpu Tantular, Buduran," kata Endang.

Karena sepi pameran di Sidoarjo, menurut dia, para pelukis Kota Delta harus pandai-pandai membangun jaringan dengan sesama perupa di kota lain. Dengan begitu, karya-karya mereka bisa diapresiasi oleh masyarakat luas. "Kalau tidak pernah pameran, bagaimana masyarakat bisa mengapresiasi karya kami?"

Ida Firiyah, ketua panitia, mengatakan, Sidoarjo memiliki banyak perupa yang tak asing lagi di jagat seni rupa Jawa Timur. Hanya saja, dia mengakui belum banyak event seni rupa yang diadakan di Kabupaten Sidoarjo.

21 April 2015

Perempuan atau Wanita?


Kata WANITA dan PEREMPUAN, menurut saya, sama artinya. Sinonim. Bisa ditukar buat variasi. Nilai rasanya pun saya anggap sama meskipun banyak orang bilang beda.

Pria berpasangan dengan wanita, laki-laki berpasangan dengan perempuan. Tidak pernah atau jarang kita dengar pria dan perempuan atau laki-laki dan wanita. Ini sih selera atau diksi saya dalam berbahasa baku.

Tapi sejak reformasi, para aktivis hak asasi manusia dengan tegas memilih kata PEREMPUAN sebagai ganti WANITA. "Kalau bisa wartawan menggunakan kata PEREMPUAN. Jangan WANITA," ujar seorang teman aktivis wanita, eh aktivis perempuan di Surabaya, beberapa tahun lalu.

Di awal reformasi, Bu Khofifah, yang memang aktivis sejak mahasiswi, gencar pakai kata PEREMPUAN. Bu Khofifah saat itu menjabar menteri pemberdayaan perempuan. "Saya bukan menteri peranan wanita tapi pemberdayaan perempuan," kata Khofifah saat awal reformasi.

Menteri PERANAN WANITA itu memang sangat khas Orde Baru. Salah satu menterinya, Bu Nani Sudarsono, masih sering tampil sebagai komentator acara wayang orang di TVRI. Saya kebetulan senang menonton siaran wayang orang di TVRI karena tidak ada lagi pertunjukan wayang orang di Surabaya dan Sidoarjo. Setiap kali melihat Bu Nani di televisi, saya selalu ingat frase PERANAN WANITA dan PEMBERDAYAAN PREMPUAN.

Wanita di masa Orde Baru dicitrakan sebagai orang rumahan, pendamping suami, pengasuh anak, istri yang baik. Maka, para wanita ini dianjurkan ikut kegiatan PKK, posyandu, dan sebagainya. Pendidikan kaum wanita, sebelum reformasi, khususnya sebelum tahun 1990, pun umumnya lebih rendah daripada kaum pria. Jarang ada wanita (di luar Jawa) yang kuliah di perguruan tinggi.

Beda dengan wanita, kaum perempuan sangat berdaya dan berpendidikan. Punya karir tinggi, pendidikan sampai S3 (di luar negeri pula), direktur atau bos, intelektual... tak berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki bisa, mengapa perempuan tidak?

Kalau wanita telaten mengurus rumah tangga, anak-anak, perempuan hampir tidak waktu karena sibuk berkarir. Si perempuan suka menitipkan anak ke pembantu atau baby sitter. Bila perlu tak punya anak agar tidak repot. Tidak ganggu karir. Bisnis penitipan anak pun marak setelah reformasi. Sedikit banyak ada hubungan dengan perubahan wanita menjadi perempuan itu!

Kembali ke makna kata WANITA dan PEREMPUAN. Kamus besar bahasa Indonesia memberi definisi:

WANITA : perempuan dewasa: kaum -- , kaum putri (dewasa);
-- karier wanita yg berkecimpung dl kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).

PEREMPUAN : 1 orang (manusia) yg mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita; 2 istri; bini: -- nya sedang hamil; 3 betina (khusus untuk hewan); bunyi -- di air, pb ramai (gaduh sekali).

Sudah bertahun-tahun saya tidak mengecek kata WANITA di kamus. Di Hari Kartini ini baru saya tahu bahwa WANITA itu perempuan dewasa. Lalu, perempuan yang belum dewasa bukan wanita? Rasanya penyusun kamus besar versi Pusat Bahasa ini perlu mendiskusikan lagi.

Rasa bahasa memang berubah dari masa ke masa. Ada perubahan makna yang disebut ameliorasi: nilai rasa baru diaggap lebih baik daripada asalnya. Buku pelajaran bahasa Indonesia lama di SMP (saya masih ingat) memberi contoh kata wanita.

"Kata WANITA asalnya lebih rendah daripada PEREMPUAN, tetapi makna baru menjadi lebih tinggi daripada perempuan."

Oh, itu buku bahasa Indonesia terbitan tahun 1980-an. Cocok dengan kebijakan dan paham rezim Orde Baru yang menekankan WANITA sebagai pengurus rumah tangga, pendamping suami, pengasuh anak, orang rumahan, dan sebagainya. Mungkin itu yang menyebabkan kata PEREMPUAN di masa lalu dianggap negatif atau bernilai rendah.

Di awal kemerdekaan pun, tahun 1950-an, kata PEREMPUAN bermakna negatif. Sutan Mohammad Zain dalam kamus terbitan 1952 menulis, "Perempuan baik-baik sekarang lebih suka dinamai WANITA."

Sebaliknya, di lema WANITA, Sutan yang ahli bahasa terkemuka itu mendeskripsikan: "Wanita = perempuan; tetapi dalam bahasa Indonesia sekarang (tahun 1950-an) dipandang lebih halus dari perempuan.

Yang menarik, Alkitab atau Kitab Suci orang Kristen/Katolik di Indonesia, yang terjemahannya dikerjakan pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, kata PEREMPUAN lebih banyak dipakai mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Kata PEREMPUAN di Alkitab dianggap netral, sama dengan WANITA.

Kejadian 1:27: "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka."

Iseng-iseng saya coba mencari kata PEREMPUAN di Alkitab online. Hasilnya luar biasa: kata perempuan terdapat di 1.169 ayat, sedangkan kata wanita hanya 12 ayat.

20 April 2015

Oknum Tentara vs Oknum Penjahat

Kalau ada tentara atau polisi terlibat kejahatan, hati-hatilah saat menulis. Jangan lupa pakai kata OKNUM. Misalnya: "Oknum anggota TNI AL diduga terlibat penggelapan motor." Begitu pesan wartawan senior kepada wartawan atau redaktur yang jam terbangnya belum banyak.

Mengapa harus pakai kata OKNUM? 

"Untuk keamanan. Itu kebiasaan sejak zaman Orde Baru. Kata OKNUM perlu dipasang untuk menunjukkan bahwa kejahatan itu dilakukan secara individual, bukan organisasi atau instansi," kata sang suhunya wartawan lawas.

Begitulah. Selama 30 tahun lebih kata OKNUM ini hanya disematkan ke Polri/TNI atau organisasi kemasyarakatan (ormas) yang seragamnya doreng. Misalnya, Pemuda Pancasila. Maka, ketika pekan lalu ada anggota Pemuda Pancasila bikin onar di studio SBO TV, Surabaya, menampar narasumber dalam talkshow yang disiarkan langsung, media massa pun menulis "oknum anggota Pemuda Pancasila". 

"Kalau nggak menulis OKNUM, media bisa diserbu teman-temannya si oknum itu," kata seorang wartawan di Surabaya.

Kata OKNUM ini hanya muncul dalam konteks negatif. Ketika si tentara, polisi, atau anggota ormas doreng melakukan hal-hal yang baik, berprestasi, kata oknum tidak pernah dipakai. Sang komandan tentara atau polisi buru-buru mengklam bahwa prestasi anak buahnya itu berkat pembinaan dan dukungan instansi. Padahal, prestasi itu di luar urusan kedinasan, tak ada katan dengan Polri, TNI, atau ormas.

Sudah lama saya mencari kata OKNUM di kamus bahasa Indonesia lama, era 1950-an. Kamus susunan Sutan Mohammad Zain, edisi 1952, tidak memuat kata OKNUM. Yang ada cuma OKE, OKTAF, dan OKTOBER. Artinya, kata OKNUM ini termasuk kata yang baru muncul belakangan. Khususnya di era Orde Baru ketika pers dikontrol sepenuhnya oleh penguasa yang militeristik. Jangan lupa, presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota... di Indonesia saat itu (hampir) semuanya militer.

Maka, untuk menjaga citra militer, termasuk polisi yang saat itu termasuk ABRI, media massa di Indonesia diwajibkan memakai kata OKNUM ketika memberitakan tindakan anggota militer (Polri dan TNI) yang melanggar hukum. Kalau ada tentara menghamili anak orang, itu mah perbuatan oknum. Kalau ada tentara yang jadi beking judi atau kegiatan ilegal, itu juga oknum. Tentaranya sih bagus. Oknumnya yang salah.

Sejak itulah kata OKNUM masuk kamus bahasa Indonesia versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. OKNUM berarti (1)Orang seorang; perseorangan; (2) Orang atau anasir (dng arti yg kurang baik): -- yg bertindak sewenang-wenang itu sudah ditahan.

Lucunya, minggu lalu saya membaca berita di koran terkenal terbitan Jakarta yang menyebut OKNUM PENJUDI. Hehehe... Sejak kapan penjudi ada oknumnya? Lama-lama ada istilah OKNUM PELACUR atau OKNUM PSK, OKNUM PERAMPOK, OKNUM KORUPTOR, OKNUM PENCURI.... 

Mungkin wartawan yang menulis, plus redaktur yang mengedit berita itu, belum pernah mendapat pncerahan dari wartawan lawas era Orde Baru yang paham riwayat kata OKNUM.   

18 April 2015

La Nyalla tak pernah kalah

Siang tadi, La Nyalla Mattalitti akhirnya terpilih sebagai ketua umum PSSI. Tidak aneh karena skenarionya memang begitu. Kongres di Surabaya ini sudah diduga sebagai ajang legalisasi Nyalla sebagai orang nomor satu di asosiasi sepak bola nasional. 

"La Nyalla kok dilawan?" begitu celetukan sebagian orang Surabaya yang sedikit banyak paham sepak terjang Nyalla selama bertahun-tahun. "La Nyalla itu sebaiknya dirangkul. Jangan malah dilawan. Kalau dilawan, counter attack-nya sangat tajam kayak Real Madrid," kata teman yang lain.

Yang berani melawan La Nyalla tentu Persebaya 1927 berikut ribuan suporternya. Tapi, bukan Nyalla kalau tidak bernyala-nyala meyakinkan publik bahwa Persebaya yang sah itu Persebaya yang sekarang ikut ISL. Barusan Nyalla menyalahkan Saleh Mukadar yang membuat Persebaya 1927 untuk ikut kompetisi IPL. Kita tahu, IPL jadi almarhum, ISL yang di dalamnya ada Nyalla dan kawan-kawan menang.

Maka, sejarah pun ditulis oleh sang pemenang. Bagi Nyalla, ketua PSSI yang baru, mau dibolak-balik kayak apa pun, Persebaya yang sah itu Persebaya yang dia dukung. Bukan Persebaya 1927 yang boneknya banyak itu. Pak Ketua PSSI ini kayaknya tidak ambil pusing pertandingan Persebaya ISL di Surabaya sepi penonton karena mayoritas suporter justru memihak Persebaya 1927.

Karena itu, sudah pasti Nyalla, ketua PSSI dan jajaran pengurusnya, mustahil menuruti keinginan menpora dan BOPI agar mengakomodasi Persebaya 1927 di kompetisi Liga Indonesia. Setidaknya rujuk, islah, merger, atau apa pun namanya. Bagi Nyalla, Persebaya itu ya hanya satu: Persebaya yang saat ini ikut kompetisi QNB League. Persebaya 1927 dianggap tidak ada lagi karena IPL sudah lama bubar.

Persoalan di PSSI ini kian runyam karena tiba-tiba Menpora Imam Nahrawi membekukan PSSI hanya beberapa saat setelah La Nyalla terpilih sebagai ketua umum PSSI. Ribuan bonek di Jalan Embong Malang, luar JW Marriott Hotel Surabaya, sujud syukur. Sementara Nyalla tetap saja semangat, tenang, dan menganggap keputusan menpora ini gak ngaruh. "PSSI itu hanya tunduk ke FIFA," tegas Nyalla. 

Sesuai rekam jejaknya sebagai seorang fighter, La Nyalla pasti tak akan tinggal diam. Ada banyak jalan yang bisa ditempuh untuk melawan keputusan pemerintah (menpora). Gugat di pengadilan, mengadu ke FIFA, jalan politik, bangun opini publik, dan sebagainya. Dan, biasanya Nyalla tak mengenal kata menyerah atau kalah. Nyalla itu sang pemenang.

Di era Menpora Roy Suryo, PSSI juga pernah diambil alih oleh kelompok lain. Nyalla dkk bikin KPSI sebagai tandingan PSSI. Hasilnya? KPSI yang menang. PSSI yang didukung menteri malah kalah. Kompetisi IPL juga bubar. Sebaliknya, ISL yang tidak didukung pemerintah malah berjaya. 

Bagaimana ujung geger baru PSSI La Nyalla vs Menpora Imam Nahrawi? Silakan wait and see. Yang jelas, tontonan ini sangat tidak menarik di tengah minimnya prestasi tim nasional sepak bola kita. 

Paduan Suara Budak Partitur

Salah satu penyakit kronis yang diidap kor (paduan suara) kita adalah ini: tidak hafal teks! Penyakit lawas ini paling jelas terlihat di lingkungan gereja. Lebih khusus lagi di Gereja Katolik. Sebab saya selalu perhatikan paduan suara ketika ikut misa di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pandaan, atau Malang.

Sangat jarang kor-kor gereja yang anggotanya hafal teks atau partitur di luar kepala. Bahkan, banyak dirigen pun matanya lebih banyak melihat partitur ketimbang anggota paduan suara. Sebaliknya, anggota kor pun lebih banyak melihat teks ketimbang melihat gerakan tangan dirigen. Toh, dirigen juga tidak fokus melihat anak buahnya.

Percayalah, kor-kor macam ini mustahil bernyanyi dengan bagus. Jangankan lagu-lagu yang tingkat kesulitannya level C atau D, lagu-lagu sangat sederhana alias komposisi paduan suara level A dan B pun tidak bisa enak.

Oh ya, di lingkungan kor Katolik tingkat kesulitan komposisi paduan suara itu mulai level A (amat sangat gampang) sampai F (amat sangat sulit). Di Indonesia, hanya sedikit paduan suara yang mampu membawakan komposisi level D, apalagi F. Di Gereja Katolik, untuk perayaan ekaristi biasa, bukan lomba atau festival, tingkat kesulitan lagu mentok di C.

Mengapa kor-kor kita di gereja tidak bisa menghafal teks? Padahal lagu-lagu itu sederhana dan hampir selalu dinyanyikan setiap minggu, bahkan setiap hari? Sebab, sejak dulu komisi liturgi atau pembina paduan suara tidak pernah memaksa atau mewajibkan paduan suara untuk hafal teks. Bahkan, seorang komposer terkenal, yang lagu-lagunya banyak mengisi buku Madah Bakti dan Puji Syukur, pun pakai teks ketika memainkan komposisi karyanya sendiri. Ini saya lihat waktu kursus pembina paduan suara di sebuah paroki di Keuskupan Malang beberapa tahun lalu.

Karena itu, paduan suara gerejawi tidak pernah bisa menghafal lagu-lagu liturgi di Madah Bakti (terbitan 1980) atau Puji Syukur selama puluhan tahun. Bayangkan, ikut paduan suara sejak 1990an, ekaristi tiap minggu, tapi belum hafal syair dan lagu ordinarium Misa Lauda Sion, Misa Raya, Misa Kita 2, Misa Kita 4, Misa Senja, Misa Manado, Misa Dolo-Dolo, Misa Syukur... nyanyian persembahan, dan sebagainya. Kalau tidak pernah dipaksa untuk menghafal, ya, sampai mati pun tetap pakai teks. Mata melotot ke teks, lupa kalau di depan ada dirigen.

Teks atau partitur memang penting dan perlu. Sangat membantu paduan suara, dirigen, organis, juga umat, untuk membawakan lagu sesuai dengan yang dikehendaki komposer. Tidak mbeleset ke mana-mana. Tapi, kalau ketagihan membaca teks, otak tidak pernah dilatih untuk mengingat melodi dan syair yang itu-itu saja. Bisa dibayangkan kualitas macam apa paduan suara yang seperti itu.

Saya ingat pesan yang selalu diucapkan almarhum Slamet Abdul Sjukur, komponis dan guru musik terkenal asal Surabaya. Setiap kali memberikan kuliah komposisi, kursus komposisi untuk awam di Surabaya, beliau selalu mewanti-wanti peserta agar tidak melihat teks ketika permainan berlangsung. Main musik, entah piano, gitar, tepuk tangan, pakai mulut, bersiul, hendaknya spontan.

"Kita jangan mau jadi budaknya not balok," kata sang maestro musik kontemporer itu.

Di gereja, paduan suara kita malah jadi budaknya not angka. Bertahun-tahun. Sampai sekarang.

Mengenang Orkes Keroncong Suara Delta Utama

Gak nyangka kalau Totok Widiarto, warga Desa Siring, Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang rumahnya tenggelam akibat semburan lumpur Lapindo sembilan tahun lalu itu pernah membuat album musik keroncong. Saya menemukan kasetnya secara tak sengaja di lapak pinggir jalan. "Gila, hebat juga Pak Totok ini," batin saya.

Lagu-lagu keroncong yang syairnya berbau pariwisata. Tentang Sidoarjo yang permai (belum kena lumpur). Kota Surabaya yang indah. Tuban, tanah air Indonesia, dan sejenisnya. Saya pun mendatangi Pak Totok di rumah barunya di Taman Tiara Sidoarjo.

Hehehe.... Pak Totok tertawa ngakak. 

"Saya sendiri sudah tidak punya kasetnya," kata seniman yang juga host acara Napak Tilas di JTV Surabaya itu. Lalu, si korban lumpur ini membawakan sebuah lagu keroncong di kaset itu. Lumayan enak suara Pak Totok. Sayang, rada rusak karena kebanyakan merokok.

"Rekaman keroncong itu kami buat zaman Pak Sugondo menjabat bupati Sidoarjo. Tahunnya saya lupa. Wis lawas banget," ujar Pak Totok sembari menyeduh kopi pahit untuk saya. 

Sugondo menjabat bupati Sidoarjo pada 1985-1990. Pak Gondo ini bupati hebat yang merintis gelanggang olahraga (gelora) di Sidoarjo, dimulai lapangan kolam renang, lapangan tenis, hingga Stadion Gelora Delta yang terkenal itu. Sidoarjo sering jadi tuan rumah event olahraga nasional, bahkan internasional, ya, antara lain berkat rintisan Pak Gondo ini. Pak Gondo juga tokoh olahraga Provinsi Jawa Timur yang sangat disegani. Jatim selalu hebat di PON, ya, berkat Pak Gondo pula.

Artinya, rekaman Orkes Keroncong Suara Delta Utama dengan titel Sidoarjo Kota Permai itu dibuat pada 1980an. Selain Totok Widiarto, nama-nama artisnya Naniek R, Hari Yono, Ollan, Ririn, Yono S, dengan music director Welly. Lagu Sidoarjo Kota Permai diciptakan oleh K Yubi dan Sastro Saidi. Di mana para buaya keroncong Kota Delta itu sekarang?

"Sebagian besar sudah nggak ada lagi (meninggal). Satu-satunya yang masih bisa ke mana-mana ya saya ini. Penyanyinya yang dulu cantik sudah jadi nenek-nenek. Hehehe," ujar Pak Totok dengan gelak khasnya.

Berbeda dengan sekarang, era internet dan media sosial, bikin rekaman keroncong pada tahun 1980an masih menjanjikan. Pak Totok mengaku mencetak 10 ribu kaset di Golden Hand Records, Surabaya. Mus Mulyadi, penyanyi serba bisa asal Surabaya, ikut mengontrol rekaman OK Suara Delta Utama ini. Kualitas penyanyinya pun bagus karena juara Bintang Radio dan Televisi (BRTV) Jawa Timur.

"Proses rekamannya lama banget. Waktu kita habis di studio. Tapi puas karena bisa bikin kaset sampai 10 ribu keping. Nggak gampang lho untuk musik keroncong," katanya.

Bupati Sugondo sendiri waktu itu cukup mengapresiasi rekaman keroncong yang mempromosikan Kabupaten Sidoarjo itu. Buktinya, sebagian kaset itu "diserap" melalui jaringan pemerintah kabupaten hingga kecamatan dan desa. "Pak Gondo tidak kasih duit tapi ikut bantu pemasaran. Dulu memang selalu ada kerja sama seniman dengan pemda," kenangnya.

Meski sukses di pasar lokal, Pak Totok enggan memproduksi kaset keroncong lagi. Sebab, setelah Pak Gondo lengser, kebijakan pemda ikut berubah. Tren musik juga berubah. Banyak orkes keroncong di Kabupaten Sidoarjo yang mati suri atau mati beneran. Termasuk OK Suara Delta Utama. "Kami sudah mencoba melakukan regenerasi penyanyi dan musisi keroncong tapi tidak jalan. Makanya, orkes keroncong cuma diisi orang tua," katanya.

Pak Totok sendiri sibuk dengan kegiatannya di BP7, blusukan ke situs-situs lawas, main musik di mana-mana, tapi bukan keroncong. Instrumen lengkap keroncong pun nganggur di rumahnya yang megah, Desa Siring, Porong, sekitar 300 meter dari pusat semburan lumpur Lapindo. Tak banyak alat musik yang bisa diselamatkan saat tragedi itu terjadi pada 29 Mei 2006. 

"Saya malah sudah lupa kalau pernah bikin rekaman keroncong zamannya Pak Gondo. Untung sampeyan menemukan kaset lawas itu," katanya.

Bagaimana kalau Pak Totok membentuk lagi orkes keroncong di Sidoarjo, yang semua pemainnya anak muda di bawah 24 tahun? "Nggak gampang. Mana ada anak-anak muda sekarang suka keroncong? Saya sih siap saja karena instrumen lengkap masih ada," katanya. 

15 April 2015

TKW Siti Zaenab Dipancung di Arab Saudi

Siti Zaenab, warga Bangkalan, Madura, baru saja dipancung di Arab Saudi. Wanita 47 tahun ini didakwa membunuh majikan wanitanya pada 1999. Hukum pidana di Saudi tak mengenal grasi dari kepala negara. Yang ada pemaafan dari keluarga korban atau ahli waris.

Nah, putra bungsu sang majikan tak mau kasih ampun. Maka eksekusi pun dilakukan pihak Saudi. Pemerintah bereaksi lewat kemenlu tapi Siti Zaenab sudah almarhumah. Selamat jalan sang pahlawan devisa!

Rupanya, eksekusi mati Mbak Siti ini tidak begitu bikin geger di tanah air. Presiden Jokowi tidak memberikan pernyataan. Statement hanya dari Menlu Retno. Bandingkan dengan Brasil yang warga negaranya dieksekusi mati di Nusakambangan tempo hari. Presidennya bereaksi sangat keras. Bikin manuver diplomatik yang dinilai mempermalukan dubes Indonesia di Brasil.

Lain lubuk lain ikannya! Televisi-televisi kita pun rupanya kurang tertarik membahas eksekusi Siti Zaenab di Arab Saudi. Yang ramai justru pengungkapan ribuan ekstasi milik Freddy Budiman, terpidana mati kasus narkoba. Kok bisa masih jadi otak pembuatan XTC di dalam penjara? Kok gak taubat aja sebelum dieksekusi? Pengawasan di penjara bagaimana?

Maka, headline koran-koran Jakarta pada 15 April 2015 ini terfokus ke Freddy Budiman. Talkshow di TV juga bahas Freddy. Pak Henry ketua Granat mendesak jaksa agung agar segera mengeksekusi para terpidana mati yang lagi ngantre itu. Termasuk Freddy. Ini momentum untuk membuat jera para bandar macam Freddy ini.

Debat soal hukuman mati sepertinya sudah hilang di Indonesia. Eksekusi mati dianggap hukum positif yang bagus untuk menghabiskan penjahat-penjahat kakap itu. Kalaupun ditunda, itu semata-mata karena ada peringatan Konferensi Asia Afrika. Nggak enak sama para kepala negara asing kalau eksekusi dilakukan sekarang. Apa kata dunia?

Begitulah. Kita di Indonesia sudah kehilangan legitimasi moral untuk memprotes hukuman mati atas TKW di Saudi dan negara-negara lain. Selama hukuman mati masih berlaku di Indonesia, dan pemerintahan Jokowi sangat pro hukuman mati, kita hanya bisa pasrah. Cuma bisa berdoa semoga mendiang Siti Zaenab diberi pengampunan dan tempat yang layak di sisi Tuhan!

14 April 2015

Wali Kota Risma BUKAN Petugas Partai

Survei Unair yang dirilis di koran hari ini sekali lagi memperlihatkan keunggulan Tri Rismaharini. Elektabilitas Bu Risma masih jauh di atas nama-nama lain yang berpotensi maju dalam pemilihan wali kota Surabaya. Persentasenya mendekati 50 persen.

Apakah PDI Perjuangan akan mencalonkan lagi bu wali yang prestasinya segudang itu? Belum jelas. Tapi minggu lalu PDIP Surabaya memutuskan untuk mencalonkan Wisnu Sakti, ketua DPC PDIP Surabaya, wakil wali kota sekarang. "Kami utamakan kader sendiri," kata Baktiono.

Orang-orang PDIP macam Baktiono, Agustine, Adi, sangat tahu bahwa Risma sulit dilawan. Sebagian besar rakyat Surabaya senang dengan gaya blusukan, turun langsung, tegas, berani, ala Risma. Mana ada wali kota yang berani menutup semua lokalisasi pelacuran? Termasuk Dolly dan Jarak yang bekingnya banyak itu? Hanya Risma, wanita wali kota pertama Surabaya, yang mau dan mampu.

Begitu banyak taman, ruang terbuka hijau, nan asri yang dibangun Bu Risma. Surabaya paling gencar bikin taman. Genangan air saat hujan pun lekas surut. Dulu, ketika masih tinggal di Gayungsari Barat, banjir biasanya bertahan seminggu lebih. Sekarang tidak ada genangan. Daftar prestasi Risma masih sangat banyak.

PDIP sangat tahu prestasi Risma. Tapi PDIP juga tahu bahwa Risma sulit diajak koordinasi dengan partai. Risma sulit dijadikan petugas partai. Sebab insinyur lulusan ITS ini memang bukan orang partai meskipun diusung PDIP hingga dipercaya rakyat menjadi wali kota. Sebagai wali kota, Risma hanya bekerja sebaik-baiknya, sekeras mungkin, untuk Kota Surabaya. Risma berutang budi kepada rakyat yang memilihnya lima tahun lalu. Bukan kepada partai!

Prinsip Risma inilah yang rupanya membuat PDIP di Surabaya tidak sreg. Bambang DH, wakil wali kotanya Risma, yang sebelumnya wali kota, kader asli PDIP, memilih mundur karena sulit bekerja sama dengan Risma. Tak ada komunikasi di antara mereka. Padahal dulu Risma itu kepala dinas andalan Wali Kota Bambang DH. Akhirnya, Bambang DH mundur. Memanfaatkan momentum pemilihan gubernur Jatim pada 29 Agustus 2013.

Wisnu Sakti, putra almarhum Ir Sutjipto, yang juga PDIP tulen, sejak era Promeg sebelum reformasi, naik sebagai wakil wali kota. Sama aja! Bu Risma seperti tidak membutuhkan wakil wali kota karena bisa jalan sendiri. Apalagi wawali dari partai, PDIP, yang punya doktrin petugas partai. Wisnu sebagai ketua PDIP Surabaya tentu paling merasakan bagaimana bekerja sama dengan Risma.

"Bu Risma itu belum punya KTA," begitu kira-kira pernyataan Wisnu tentang calon wali kota yang diusung PDIP. Maksud Wisnu jelas: karena tidak punya kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan, Risma tidak bisa diusung sebagai calon wali kota oleh PDIP.

Benar saja. Beberapa hari kemudian PDIP Surabaya mendeklarasikan Wisnu Sakti Buana sebagai calon wali kota. Spanduknya mulai dipasang di sejumlah kawasan di Surabaya. "Saya no comment (soal pemilihan wali kota). Terserah Bu Mega saja," kata Risma diplomatis.

Risma kemudian hadir di kongres PDIP di Bali. Padahal dia tidak diundang PDIP Jatim atau Surabaya. Ternyata beliau diundang langsung oleh DPP PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Isyarat bakal dicalonkan kembali sama si banteng gemuk? Kita lihat saja.

Yang jelas, sikap DPP PDIP terhadap Wali Kota Surabaya Risma ini sangat menarik. Di satu sisi, Megawati berkali-kali bicara soal petugas partai, bahkan Presiden Jokowi pun dianggap petugas partai, di sisi lain tetap mencalonkan Risma yang bukan kader partai, dan tidak mau dijadikan petugas partai. Merujuk pepatah lama, vox populi vox dei, sikap DPP pimpinan Megawati yang lebih mendengar suara rakyat Surabaya ketimbang suara para petugas partai, memang sudah semestinya.

Presiden Jokowi, Petugas Partai, dan Petugas Rakyat

Semua anggota parlemen atau DPRD/DPR RI itu petugas partai. Cuma, istilah petugas partai ini baru diperkenalkan PDI Perjuangan, lewat ketua umumnya, Megawati, beberapa tahun lalu. Disebut petugas partai karena anggota dewan itu ditugaskan partainya berkhidmat di lembaga legislatif. Setelah ditugaskan partai, dia jadi caleg untuk bersaing di pemilu legislatif.

Sebelum muncul istilah petugas partai, yang menurut saya lebih singkat, padat, dan pas, kita lebih sering mendengar: kepanjangan tangan partai! Dulu, di era Orde Baru, anggota dewan disebut wakil partai, bukan wakil rakyat. Karena mewakili partai, setiap saat dia bisa ditarik alias dipecat alias di-recall oleh partainya kapan saja. Begitu dipecat partainya, anggota dewan itu pun gugur keanggotaannya di parlemen. Sebab, dia memang petugas partai!

Yang sekarang jadi ramai di Indonesia, Presiden Joko Widodo juga disebut petugas partai oleh Bu Megawati. Jokowi itu dianggap kader PDIP yang ditugaskan partainya menjadi presiden RI. Cara berpikir Megawati soal Jokowi petugas partai ini sangat konsisten. Tidak hanya retorika, Jokowi juga dilucuti kepresidenannya dalam kongres PDIP di Bali minggu lalu.

Di forum itu, Jokowi tidak dianggap presiden tapi anggota PDIP biasa. Duduknya pun berbaur dengan kader banteng gemuk yang lain. Pakai baju merah yang sama. Ribuan petugas partai itu diceramahi Megawati soal pemerintahan blablablabala....

Bagi kita yang netral, yang bukan PDIP, yang bukan aktivis partai mana pun, perlakuan PDIP, khususnya Megawati, di kongres itu kok janggal rasanya. Benar Mega itu paling tinggi posisisnya di PDIP. Benar Jokowi dulu dicalonkan PDIP sebagai presiden. Benar Jokowi masih kader banteng. Tapi jangan lupa, Jokowi itu kepala negara besar bernama Indonesia. Jokowi bukan lagi petugas partai selevel anggota dewan, gubernur, atau menteri.

Jokowi bisa jadi presiden karena dipilih rakyat. Bukan karena penugasan PDIP atau Megawati. Tanpa antusiasme masyarakat, relawan, dsb, Jokowi tidak akan jadi. Kader-kader PDIP memang ikut bekerja tapi tidak maksimal. Setelah jadi presiden, Jokowi itu petugas rakyat. Dapat mandat dari rakyat untuk memimpin selama lima tahun. Bukan lagi hanya sekadar petugas partai.

Levelnya Jokowi sudah jauh berbeda. Dialah kepala negara. Ibarat raja di negara-negara monarki yang menjadi simbol negara Indonesia. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi atas nama konstitusi dan undang-undang, statusnya jauh lebih tinggi dari semua ketua partai di negara ini. Termasuk Megawati Soekarnoputri.

Terlepas dari kualitas kepemimpinannya yang buruk, tak bisa pidato, kaku bicara, tidak tegas, Presiden Jokowi itu seorang kepala negara yang sah. Ketika berstatus presiden, maka sebutan petugas partai sangat tidak tepat dikenakan kepada Jokowi. Loyalitas kepada partai berakhir begitu panggilan tugas sebagai negarawan dimulai.

Pernyataan dan perlakuaan Megawati soal petugas partai untuk Presiden Jokowi ini niscaya berimplikasi panjang dalam tata negara kita. Saya yakin banyak analisis, pakar, pengamat, masyarakat biasa, netizen, yang protes keras. Kecuali pengamat yang menjadi petugas partainya Bu Mega.

Sebutan presiden sebagai petugas partai kayaknya hanya cocok di Tiongkok, negara komunis yang cuma punya satu partai: Gongchan Dang (baca: Kungchan Tang) alias Partai Komunis Tiongkok. Presiden Xi Jinping itu jelas petugas partai karena memang jauh hari sebelumnya sudah disiapkan dan ditugaskan menjadi presiden Tiongkok. Rakyat Tiongkok tidak punya hak memilih presidennya.

Tapi, setelah jadi presiden, Xi Jinping yang jelas-jelas petugas partai itu tidak lagi dianggap petugas partai. Kedudukan dia sebagai kepala negara yang lebih tinggi ketimbang ketua partai komunis. Rupanya Bu Mega merasa lebih tinggi dari seorang presiden karena dialah bos partai, sementara Jokowi cuma seorang petugas partai.